Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Mariani Akib Baramuli

Perlindungan Terhadap Perempuan Harus Diprioritaskan

Edisi 324 | 28 Mei 2002 | Cetak Artikel Ini

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB telah menyetujui Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap masalah penyelamatan hidup perempuan ini, Pemerintah juga ikut serta menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 di Kopenhagen, Denmark. Sebagai tindak lanjut penandatanganan tersebut, Konvensi yang menghapuskan segala diskriminasi terhadap perempuan itu diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sayangnya ratifikasi konvensi tersebut tidak otomatis langsung memberikan dampak positif bagi kaum perempuan Indonesia. Hingga kini masih saja terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Misalnya saja tentang berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya meliputi kekerasan secara fisik dan seksual saja, tapi juga secara verbal, tekanan psikologis dan ekonomis. Belum lagi bila kita melihat data tahun 1999 untuk daerah Jabotabek saja, kasus perkosaan merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan. Ini artinya setiap lima jam satu perempuan diperkosa. Bahkan lebih ironis lagi, data dari Yayasan Mitra Perempuan tahun lalu memperlihatkan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi justru berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak korban. Seperti suami, mantan suami, kerabat dekat atau pasangan. Belum lagi bila kita melihat kualitas kesehatan perempuan, khususnya kesehatan para ibu. Data Departemen Kesehatan pada 1996 menunjukkan setiap jamnya dua ibu meninggal karena melahirkan.Potret buram tentang keselamatan hidup perempuan di Indonesia memang begitu terasa ironis. Belum lagi peranan perangkat hukum Indonesia untuk melindungi keselamatan hidup perempuan masih begitu lemah. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita mendatangi Ibu Mariani Akib Baramuli. Beliau adalah Ketua Sub Komisi Kesehatan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Marilyn Nuritasari.

Pendapat Ibu tentang masih adanya anggapan kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence belum dianggap sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan?

Jadi memang masih ada anggapan bahwa tindakan dalam rumah tangga itu bukan satu kekerasan. Kenapa bisa demikian? Karena hal ini tidak dipahami oleh hampir semua orang yang harus memahaminya. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan terhadap perasaan seperti memaki-maki atau menyakiti hati. Hal itu sesuatu kekerasaan yang kadang-kadang lebih keras dirasakan akibatnya daripada kekerasan fisik. Hal itu menurut saya harus disosialisasikan terus menerus.

Sejauhmana peran DPR menangani kekerasan terhadap perempuan terutama dalam hal regulasi?

Jadi DPR itu mempunyai tiga fungsi, fungsi pertama dari DPR yaitu fungsi membuat UU yang disebut fungsi legislasi. Fungsi kedua itu fungsi dalam menentukan bugeting atau fungsi anggaran. Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi kontrol. Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan eksekutor. Dalam fungsi legislasi ini DPR membuat UU. Jadi sangat kuat kedudukan DPR sekarang ini dalam hal membuat UU. Pada periode ini sudah ada badan legislasi. Dulunya kan hanya 8 komisi. Sekarang ini ada badan yang disebut badan legeslasi. Jadi salah satu fungsi dewan itu memang diperkuat oleh adanya badan legislasi. Kebetulan saya sendiri sebagai anggota badan legeslasi. UU ini dibuat agar supaya ada aturan-aturan yang dapat mengikat semua masyarakat kita, bangsa Indonesia. Untuk itu tentunya dalam bidang kekerasan rumah tangga ini, memang kita sudah menerima masukan-masukan tentang rancangan UU kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu nanti dalam kekerasan rumah tangga itu memang ada pendapat-pendapat kenapa untuk wanita saja. Padahal kan ada juga laki-laki yang dikasari. Jadi UU itu bukan hanya sekedar untuk wanita, tapi menyeruluh.

Dalam proses legislasi ini Bu, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap DPR?

Saya kira bagus sekali. Ada dari Koalisi Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Sehat, Koalisi untuk Indonesia Sehat dan beberapa LSM-LSM lainya yang tergabung. Mereka juga memberikan berbagai macam masukan. Bagus sekali masukan-masukannya. Jadi mereka minta itu supaya adanya shelter atau pusat-pusat pemberdayaan perempuan-perempuan kita yang mungkin sudah mempunyai pengalaman-pengalaman atau mempunyai concern terhadap kekerasan. Jadi baik sekali. Kalau saya lihat di Surabaya itu ada sebuah LSM yaitu Annisa. Dimana mendirikan tempat seperti perkantoran dimana perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu dapat mengadu. Kita ini kan disitu masalahnya, kita tidak mau mengadu, kita tidak mau ribut dan orang lain yang tahu itu tidak mau campur tangan dalam rumah tangga kita.

Dalam hal regulasi ini Bu, bagaimana DPR mensosialisasikan regulasi kekerasan terhadap perempuan ini?

Tahap sekarang adalah kita mensosialisasikan bahwa saat ini DPR sedang membuat UU tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana tanggapan dalam masyarakat ini? Kalau bisa ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat, apakah saat ini memang sudah waktunya dibuat UU? Karena saya sendiri sebagai wanita sudah waktunya. Dan hal itu sudah masuk dalam rencana. Cuma karena begitu banyaknya begitu banyaknya UU yang harus kita selesaikan, sehingga perlu kita ikut antri juga. Walaupun UU kekerasan terhadap perempuan itu prioritas, namun karena begitu banyaknya UU, sehingga kita tahun 2002 ini masih dalam tahap mencari input.

Pemahaman tentang kesetaraan gender Indonesia hingga saat ini masih lemah. Apakah ini disebabkan pria memperoleh tingkat pendidikan yang lebih baik daripada perempuan?

Kalau kita tinjau dari segi pendidikan memang kita lihat kalau dari tingkat SD keatas sampai mungkin pada tingkat-tingkat sekolah lanjutan atas, hampir masih sama. Tetapi begitu mereka masuk perguruan tinggi, memang kelihatan ada pengkerucutan. Apakah itu bisa dikaitkan dengan masalah gender? Saya kira bisa saja tapi secara tidak langsung. Namun masalahnya ini memang juga masalah gender itu ternyata tergantung persepsi kita. Apa sih yang dimaksud gender itu? Apakah hanya perbedaan seks saja atau perbedaan yang mana? Karena ini kan banyak orang yang tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Coba saja tanya apakah sudah satu visi kita mengenai kesetaraan gender.

Boleh sedikit dielaborasi Bu, modal pendidikan seperti apa yang menjadi proritas agar masyarakat kita lebih memahami tentang kesetaraan gender ini?

Modelnya jangan ada diskriminasi. Jadi kepada orang tua itu sudah dari awal dalam keluarga ditanamkan pendidikannya dimulai dari taman kanak-kanak, janganlah diskriminasi. Bahkan kalau mungkin dari dalam kandungan. Bahwa ini harus begini memang kita perlu sosialisasikan. Jadi apakah bentuknya itu harus model khusus? Saya kira tidak usah ada model khusus tetapi pengertian dulu dimasukkan saja kedalam kurikulum-kurikulum. Itu yang penting.

Selain faktor pendidikan tadi Bu, apa faktor yang membuat pemahaman tentang kesetaraan gender di Indonesia ini sampai saat ini masih begitu lemah?

Sebenarnya di samping pemahaman yang belum seragam, saya merasa dari pihak laki-laki sendiri belum rela sepenuhnya untuk memberikan kesempatan. Kalau soal kualitas cukup banyak wanita yang berkualitas, misalnya yang duduk di dewan. Tetapi perlu dipertanyakan apakah wanita pengambil kebijaksanaan yang duduk itu itu sudah memperhatikan wanita? Itu juga perlu penelitian. Karena tidak semua yang duduk itu memperhatikan masalah wanita. Contoh bantuan paket-paket untuk pengungsi. Apakah pernah terpikir kita untuk memasukkan pembalut dalam paket itu? Saya lihat sendiri di tempat pengungsian itu, wanita yang sedang datang bulan tapi tidak mendapatkan pembalut. Kasihan kan? Akhirnya saya angkat masalah ini di Dewan, tapi malah saya dipertanyakan loh kok anggota dewan ngangkat masalah begitu? Nah ini kan karena dia tidak tahu masalah gender itu. Itu vital bagi kita, kaum wanita.

Lalu bagaimana pemerintah mengalokasikan dana terhadap kesehatan perempuan ini?

Jadi dari kesehatan perempuan itu tentunya banyak sektornya. Jadi di sektor kesehatan ada, disana kita minta supaya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak ) diberikan porsi yang cukup. Tentunya peranan wanita juga mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan wanita disana. Tetapi harapan saya sebagai seorang di legislatif, supaya para instansi teknis itu betul-betul dapat mengadakan koordinasi. Karena dana itu banyak tersebar di instansi-instansi teknis, mungkin di tenaga kerja, di kesehatan. Bagaimana caranya koordinasi supaya betul-betul ke arah perbaikan wanita terutama gizi wanita hamil dan anak. Jadi kita alokasikan dana untuk perbaikan gizinya, kemudian untuk peningkatan keterampilan, untuk pengembangan wawasan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan.

Selain masalah kesehatan perempuan tadi masalah pelacuran anak hingga saat ini juga masih memprihatinkan, di luar negeri sanksi tehadap tindakan ini bisa di hukum sampai dengan 25 tahun, sedangkan di Indonesia sanksinya amat ringan. Bagaimana DPR melihat hal ini?

Insya Allah pada tahun ini kita itu sudah akan menelorkan suatu rancangan undang-undang perlindungan anak. Didalamnya itu ada aturan atau klausul untuk melindungi anak-anak, salah satunya pelacuran anak. Yang dimaksud ini adalah anak di bawah umur 18 tahun. Jadi nanti mereka dilindungi oleh undang-undang. Kita berusaha dalam UU itu memasukkan sanksi minimumnya jadi bukan sanksi maksimumnya.

Lemahnya perlindungan hukum kelihatannya masih akan membayangi kaum perempuan Indonesia di tahun-tahun mendatang, memang ada beberapa undang-undang yang akan diberlakukan seperti yang Ibu bilang tadi RUU perlindungan anak. Sebenarnya apa kendalanya sehingga prosesnya begitu lama Bu?

Jadi sepertinya kita harus mensosialisasikan dengan baik undang-undang ini dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Itu yang tidak jalan dengan baik. Masalah kontrol datangnya bukan hanya dari dewan saja, masyarakat juga harus ikut kontrol dan harus berani. Orang kan takut lapor karena tidak terlindungi. UU tidak jalan karena memang tidak ada yang kontrol. Kita sudah mempunyai rambu-rambu, sudah ada banyak undang-undang tapi perjalanan itu tersendat. Karena kadang-kadang orang tidak mempelajari, tidak mau tahu, atau tidak sempat karena begitu banyak pekerjaan yang lain. Sehingga tidak sempat kita melihat kepentingan-kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sepertinya masih banyak pekerjaan rumah kita untuk membuat undang-undang lain untuk melindungi perempuan. Namun bisa Ibu gambarkan semangat dalam parlemen sendiri untuk menggolkan regulasi-regulasi yang melindungi perempuan?

Di komisi 7 itu yang terbanyak perempuan dan itu begitu kita bicara mengenai perempuan, kita bersatu jadi tidak mengenal fraksi lagi. Disini juga ada kaukus perempuan parlemen dan itu turut membantu.

Seperti ibu sebutkan tadi sudah ada kaukus perempuan parlemen dalam konkretnya apa saja yang dilakukan kaukus perempuan parlemen ini?

Jadi kebetulan saya anggota tapi bukan pengurus. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan kaukus. Misalnya mengadakan seminar tentang wanita termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Itu sudah dibicarakan dalam kaukus perempuan, ini tentunya memang butuh waktu. Walau umur kaukus ini belum setahun tapi sudah ada lembaga-lembaga yang ingin bergabung dengan kami.

Dalam prakteknya banyak perusahaan yang tidak mengetahui atau tidak menjalankan undang-undang kesehatan perempuan, sanksi moral atau sanksi hukum apa yang bisa diterapkan kepada perusahaan-perusahaan itu?

Jadi saya ambil contoh saja masalah haid. Dalam undang-undang aturannya ada cuti haid tapi saya pergi ke suatu perusahaan dimana disitu banyak wanita. Kemudian saya tanya kenapa tidak ambil cuti haid? Menurut mereka sudah ada obat, tidak perlu lagi cuti. Lebih baik saya kerja, saya juga tidak sakit. Jadi teknologi yang modern cukup membantu sehingga alasan-alasan itu membuat mereka tidak mengambil cuti haidnya. Tapi saya tetap menghendaki undang-undang atau aturan untuk diberikan cuti haid itu tetap ada. Sehingga apabila dia butuhkan, bisa digunakan. Namun jangan disalahgunakan karena ada juga yang tidak cuti pada saat dia haid, nanti kalau sudah ada urusannya baru dia cuti. Dia itu mengatasnamakan cuti haid.