Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Johnshon Panjaitan

Tahun 2001, Hukum Jadi Komoditi

Edisi 303 | 31 Des 2001 | Cetak Artikel Ini

Dalam kondisi negara yang carut marut seperti sekarang ini, nampaknya masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi-institusi negara. Dalam keadaan ini hukum yang diharapkan jadi panglima tidak sanggup memberikan rasa nyaman dan menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat. Selama tahun 2001 ini kita menyaksikan betapa lemahnya sistem hukum dan komitmen penyelenggaraan negara dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di tanah air. Kesenjangan hukum merambat pada beberapa sendi kehidupan dan menghambat upaya Indonesia untuk keluar dari krisis. Salah satu yang paling menonjol adalah ke-vakuman dalam ketersediaan hokum-hukum ekonomi misalnya. Ini menyebabkan ketidakpastian investasi yang berbuntut pada mandeg-nya perbaikan ekonomi. Ke-vakuman hukum disinyalir sebagai salah satu sebab yang menggiring masyarakat pada vandalisme dan kekerasan. Contoh sederhana adalah semakin seringnya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pencopet misalnya, hanya karena ketidak percayaan mereka terhadap sistem hukum yang ada. Ditingkat masyarakat timbul keresahan karena pihak yang dinilai mencederai rasa keadilan seperti mereka yang diduga melakukan KKN yang merugikan negara masih dengan bebas berkeliaran dan hidup diatas penderitaan banyak orang, contoh kasus PK Tommy dan lain-lain. Ditahun 2001 juga, paling tidak ada kerinduan untuk menyaksikan para otoritas hukum menyelesaikan kasus-kasus besar, tapi tampaknya tidak terwujud, kasus trisakti, semanggi, 27 Juli, pelanggaran HAM di Timtim maupun di Aceh, serta berbagai kasus KKN besar sepertinya sengaja dibiarkan untuk kemudian menunggu waktu untuk dilupakan. Sekalipun berbagai rekomendasi dari banyak kajian menyebutkan bahwa penegakkan hukum adalah satu prasyarat utama bagi kita untuk keluar dari krisis. Sampai saat ini hal itu baru menjadi sebatas wacana tanpa ada upaya untuk menanganinya secara benar, baik dari level aparat penegak hukum, praktisi hukum maupun lembaga yang memproduksi hukum yaitu DPR. Apakah kita masih bisa berharap adanya angin segar dalam hal penegakan hukum ditanah air? Untuk membahas masalah ini dan meninjau problem-problem hukum selama tahun 2001 dan prospek penegakan hukum dalam tahun 2002 nanti, Perspektif Baru kali ini mengundang Bapak Johnson Panjaitan, beliau adalah Sekertaris Jendral PBHI, sebuah lembaga yang berada di garda depan dalam upaya penegakan hukum di tanah air. Ikutilah percakapan menarik antara Johnson Panjaitan dengan pemandu Perspektif Baru Ruddy Gobel.

Bagaimana anda mengevaluasi upaya penegakkan hukum selama tahun 2001?

Sayangnya kita menghadapi sebuah kenyataan yang sangat buruk, kita menghadapi beberapa peristiwa atau fakta yang kita bisa simpulkan bahwa kondisi hukum tahun 2001 ini sangat buruk. Itu bisa terlihat, pertama hukum menjadi alat kekuasaan dan kedua, hukum menjadi komoditi, baik itu komoditi politik, komoditi uang, maupun komoditi gengsi dan macam-macam. Yang ketiga kita harus melihat hukum ini tidak bisa dijadikan alat di masyarakat kita, artinya semakin krisis untuk memecahkan problem-problem sosial kemasyarakatan kita. Saya kemukakan bukti-buktinya hukum jadi alat kekuasaan, misalnya kita lihat bagaimana polemik soal Kapolri, itu kan penyebabnya adalah perdebatan soal konstitusi. Disatu pihak ada undang-undang pertahanan keamanan dimana Presiden masih berwenang terhadap Kapolri, dipihak lain ada TAP MPR dimana Presiden harus meminta ijin dari DPR dan bagaimana institusi Kepolisian yang seharusnya dijadikan alat untuk proses penegakkan hukum dijadikan alat untuk permainan kekuasaan, pertarungan antara eksekutif dan legislatif. Kedua adalah polemik tentang konstitusi kita yang belum jelas sampai sekarang, disatu pihak masyarakat mengatakan "kita harus membuat konstitusi baru", sementara MPR/DPR mengatakan "tidak usah kita amandemen saja". Kalau dibilang amandemen perubahannya juga begitu sangat mendasar dan mendalam. Tapi masih menyisakan banyak persoalan, seperti soal lembaga kepresidenan, institusi kehakiman kita, yang menyangkut hak asasi. Contoh lain bisa kita lihat muncul pertarungan soal tempat pembuangan sampah bantar gebang. Pemerintah daerah Bekasi bilang ini mau ditutup, Pemerintah DKI bilang nggak bisa, nah ini mulai ada problem. Tapi sebenarnya hukum hanya jadi alat saja, sebenarnya adalah soal kekuasaan. Akibat langsung dari hukum dijadikan alat kekuasaan, dijadikan komoditi, bukan hanya oleh eksekutif tapi semua aparat. Di Mahkamah Agung korupsi, dipengadilan-pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, pengacara. Yang dipertontonkan sekarang di masyarakat adalah memberikan keistimewaan hukum kepada orang yang seharusnya dijadikan sasaran penegakkan hukum pada masa reformasi. Misalnya kasus-kasus yang menyangkut KKN, kasus BLBI sampai sekarang belum diperlihatkan, kasus Soeharto sesuai dengan TAP MPRnya. Justru yang sekarang ini terbalik, penjara dan pengadilan kita tidak dipenuhi oleh para koruptor tapi malah dipenuhi oleh para aktivis seperti di masa lalu. Kemudian juga yang dipertontonkan itu proses hukum yang akhirnya malah membebaskan mereka. Kalau misalkan klien saya kasus bom BEJ ditangkap kita sulit ketemu, tapi kalau Tommy bisa berpelukan dengan Kapolda, keluarganya bisa kapan saja, bahkan dengan beraninya, sudah seorang buronan seperti itu mengajukan supaya nanti Lebaran sungkem. Yang paling parah, hukum sudah tidak bisa lagi dijadikan alat untuk memecahkan persoalan. Kita lihat kasus perburuhan, fenomena kasus Shangri-la, kenapa kasus seperti itu harus dibawa ke Internasional. Karena upaya penegakkan hukum di Indonesia sendiri hancur.. Kita sudah dua kali mengalami gelombang dimana kasus-kasus seperti itu harusnya bisa diselesaikan didalam tapi karena kebobrokkan karena hukumnya tidak bisa menyelesaikan persoalan akhirnya itu menjadi persoalan internasioanal. Saya kira kedepan nanti ada kasus lingkungan, kasus bisnis, sekarang sudah mulai dipersoalkan perang-perang bisnis. Dalam catatan kita selalu kalah di arbitrase International karena memang kita tidak menghormati hukum. Saya mau katakan, akibat kebobrokan baik aparaturnya maupun kelemahan dari sistemnya mengakibatkan persoalannya tidak bisa diselesaikan di dalam negeri dan itu harus dibawa di Internasional, tetapi yang menaggung ini semua seluruh rakyat. Saya kira fenomena ini terus berkembang sampai kedepan karena akibat kelemahan-kelemahan itu, saya kira itu fenomena tahun 2001.

Tadi Bapak sudah menguraikan secara gamblang tentang fenomena-fenomena hukum yang ada selama tahun 2001. Diantara berbagai masalah penegakkan hukum tadi, yang manakah yang paling krusial?

Kita menghadapi banyak sekali persoalan yang sangat krusial.. Pertama yang sampai sekarang belum diselesaikan, kasus bom dan saya kira ini akan menimbulkan korban yang berikutnya. Yang kedua adalah kasus BLBI, karena pinjaman-pinjaman ini mengalir terus dan dikorupsi terus. Ketiga, saya kira kasus perburuhan juga potensial. Keempat yaitu korupnya aparat penegak hukum kita, dari mulai tingkat Kepolisian sampai tingkat Mahkamah Agung. Itu bisa terlihat lewat fenomenanya kasus Tommy yang sekarang sedang berkembang.

Apakah selama ini ada upaya dari PBHI dan lembaga-lembaga lain katakanlah untuk melakukan pengawasan atas upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum dinegara ini?

Kami berusaha sesuai kapasitas kami, melakukan kontrol terhadap itu. Bukan hanya kontrol kita juga melakukan kontribusi-kontribusi. Misalnya kita berpartisipasi dalam setiap pembahasan RUU. Kalau kontrol itu yang pertama, kami tidak akan pernah berkompromi kalau menghadapi aparatur yang kelihatan korup, memeras atau menindas. Kita juga ikut terus melakukan tekanan-tekanan, tidak hanya PBHI tapi juga bekerja sama dengan LSM-LSM, mahasiswa, untuk melakukan tekanan-tekanan supaya apa yang diamanatkan oleh reformasi, supaya proses penegakkan hukum dilakukan terutama untuk kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi. Bukan hanya mengkritik tapi kami juga menyediakan orang. Misalnya Pak Hendari ikut dalam KPP Trisakti dan saya juga misalnya diminta untuk menjadi tim seleksi anggota Komnas HAM, kita ikut diundang RUU. Yang mungkin kelihatan agak keras selain lewat opini publik kami juga melakukan terobosan hukum baik melakukan judicial review maupun melakukan langkah hukum perdata misalnya. Contoh kasus Aceh, masalah penembakan massal, itu tidak difollow up oleh pemerintah. Maka kami menggugat pemerintah kenapa sampai itu tidak dilakukan, misalnya. Kami tidak mau memanfaatkan hukum jadi alat politik, justru kami ingin supaya supremasi hukum dijalankan oleh PBHI.

Apakah selama ini upaya-upaya pengawasan dan pressure tadi cukup efektif, mungkin diberikan beberapa contoh?

Kalau dari segi membuka ruang kelihatannya efektif tapi kalau mau dikatakan dari pokok persoalannya sendiri, terus terang saja kami orang-orang kalah, kami tidak pernah menang. Misalnya persoalan perburuhan itu dulu adalah persoalannya sangat domestik. Sekarang persoalan itu menjadi persoalan publik dan internasional. Jadi kalau dilihat dari substansinya sendiri seperti kasus Shangri-la belum terjawab. Malah ada putusan pengadilan yang mengeluarkan putusan denda yang saya tidak bisa ditanggung oleh buruhnya. Ini juga mengandung resiko misalnya kita melakukan kritik dengan mencoba mendampingi kasus bom misalnya, untuk menguji apa benar mereka pelakunya, apa sih motifnya, apa memang peristiwa bom yang selama ini ada seperti yang dituduhkan oleh polisi. Kenapa sampai polisi tidak mampu misalnya, itu kita involve dengan melakukan pembelaan-pembelaan. Yang ketiga misalnya kasus hak asasi yang dibawa ke pengadilan, belum ada sampai sekarang. Jadi kalau dibilang apakah ada yang berhasil, kita mau bilang dari segi substansi kita kalah, tapi membuka wacana, membuka ruang sehingga problem itu dipersoalkan dan itu menjadi wacana untuk merubah dan memperbaiki system yang ada, ya.

Menurut anda kenapa sampai efektifitas itu hanya sampai pada level wacana tidak sampai berhasil menyeret misalnya pelaku-pelaku pelanggaran HAM itu ke pengadilan?

Sebenarnya problemnya adalah problem politik. Kesalahan yang sangat fatal adalah dari dua pemerintahan pasca Soeharto dan Habibie adalah mereka masih menggandeng kekuatan lama. Padahal kekuatan lama ini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas seluruh peristiwa yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. Kalau kekuatan lama ini masih berkuasa bahkan sekarang ini menduduki jabatan penting, saya kira kita tidak akan pernah mampu melakukan perubahan. Saya kasih contoh, dibidang hukum pada pasca Soeharto kita mendiskusikan dua langkah untuk memperbaiki. Yang pertama adalah memasukkan orang-orang yang baik supaya terjadi perubahan system. Kedua, satu generasi diganti dengan generasi muda. Kita akan memilih yang pertama, dan saya kira itu gagal. Ketua Mahkamah Agung tidak bisa memperbaiki apa-apa bahkan menjadi lebih buruk. Kita sudah sampai pada pilihan mereka itu semua harus diganti karena mereka itu merupakan kekuatan lama. Itu suatu problem dan itu pangkal kegagalannya.

Dari sekian banyak institusi penegakkan hukum, ada MA, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, menurut anda mana yang paling harus diawasi karena kredibilitas penegakkan hukum yang paling rendah?

Yang harus diawasi sungguh-sungguh adalah yang berada pada posisi eksekutif, Kejaksaan dan Kepolisian, dua institusi itu saya kira. Tapi dua institusi ini jadi ajang politik karena anda lihat saja pemilihan kejaksaan kita atau pemilihan kapolri kita. Jadi perspektifnya sudah perspektif pertarungan kepentingan politik bukan amanat bagaimana kita membangun sebuah supremasi hukum dengan memilih orang yang kredibel.

Tadi anda sempat katakan bahwa baik buruknya suatu sistem hukum juga dipengaruhi oleh kondisi hukum tertinggi dalam hal ini UUD kita. Tapi sekarang DPR sedang mengupayakan amandemen, apakah nanti misalnya kalau amandemen tersebut berhasil dilaksanakan pada satu level tertentu, apakah ini akan menolong upaya penegakan hukum?

Ya, itu akan sangat menolong paling tidak ada acuan tidak berpolemik. Tapi saya mau mengingatkan juga pada anda bahwa amandemen ini juga mengandung potensi perpecahan. Anda lihat coba ketegangan antara nasionalis dan temen-temen yang sangat religius, Piagam Jakarta. Saya kira amandemen ini penting terutama untuk menyelesaikan problem-problem konstitusi yang selama ini ada. Misalnya soal Bantar Gebang, antara Pemda DKI Jakarta dan Pemda Bekasi harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi supaya itu tidak berpolemik.

Saat ini masyarakat sangat resah dengan berbagai macam problem sosial, copet dimana-mana, premanisme menguasai pusat-pusat aktifitas masyarakat di terminal, pasar dan lain sebagainya. Ada wacana yang mengatakan kenapa tidak dikembalikan seperti dulu seperti misalnya jaman "Petrus" mereka yang diduga menggangu atau meresahkan kehidupan masyarakat, kenapa tidak langsung ditembak saja, bagaimana menurut pendapat anda?

Dari perspektif budaya hukum langkah itu sangat buruk. Sekarang ini apa yang ditanyakan oleh masyarakat itu sebenarnya yang mereka rasakan, kenapa kekerasan ada dimana-mana, kenapa kekerasan tidak diselesaikan dengan menggunakan hukum. Akhirnya masyarakat menjadi tidak percaya dan menggunakan kekerasan untuk mengadili dan menyelesaikan sendiri problem-problemnya. Itu kita lihat belakangan ini dengan makin maraknya orang yang dibakar hidup-hidup kalau tertangkap. Sebenarnya itu sebuah cermin dari macetnya para penegak hukum. Masyarakat mencoba merampas seorang tersangka yang ditangkap oleh seorang polisi. Itu karena ketidak percayaan dari masyarakat itu sendiri. Ketidak percayaan itu tidak bisa dijawab dengan melanggar hukum dengan menggunakan penembakan misterius. Malah saya kira kekerasan yang diselesaikan dengan kekerasan atas nama hukum itu malah menimbulkan problem yang tidak berujung pangkal karena itu pasti berbalas-balasan. Apalagi sekarang ini terlihat problemnya semakin muncul dengan konflik horizontal. Anda harus ingat Petrus itu merupakan kepentingan politik Soeharto untuk melakukan shock therapy. Jadi itu bisa berakibat fatal, malah kita bukan menyelesaikan. Bahkan kasus penembakan misterius itu akan menjadi persoalan internasional karena pembunuhan tanpa ada dasar hukum.

Kita tahu produk hukum dihasilkan dari lembaga DPR, menurut anda peran mereka sendiri sejauh ini sampai dimana dalam membantu pemerintah atau membantu upaya penegakkan hukum ditanah air?

Mereka justru mengacaukan dari perspektif budaya. Mereka berkelahi hanya gara-gara fraksi utusan daerah. Kedua, mereka hanya bicara kepentingan. Kalau pembahasan Rancangan Undang-undang yang mengatur kepentingan dia, dia antusias datang. Kalau yang menyangkut kepentingan publik, malas datang. Mereka sangat bersemangat kalau itu ada uangnya, ada money politicnya. Mereka ini akhirnya jadi bak penampungan. Seharusnya kasus-kasus yang seperti kasus bulogate, mereka seharusnya mendorong proses penegakkan hukum bukan malah membangun kanal supaya itu bisa diselesaikan di politik, dipansus. Itu tidak bisa begitu. Mereka jadi black lawyer, ngancam sana-ngancam sini supaya dapat duit. Parlemen kita yang sekarang semakin menguat jika dibandingkan dengan eksekutif, isinya para crossboy-crossboy. Crossboy itu akan bergerak habis-habisan kalau temannya kena, tapi kalau rakyatnya yang kena, dia diam saja.

Apa yang harus kita lakukan terhadap parlemen seperti itu?

Pengontrol harus dikontrol. Fungsi kontrol kita jangan diserahkan kepada pers saja, tapi seluruh elemen masyarakat, DPR itu kan bukan DPR tingkat tapi DPR tingkat I dan DPR tingkat II. Saya kira kita harus terus melakukan pendidikan politik.. Pendidikan politik ini arahnya ke kedaulatan rakyat supaya rakyat itu sungguh-sungguh berdaulat, baik nanti sebagai konsumen, sebagai lawyer, juga sebagai pemilih dalam pemilu, jadi rakyat benar-benar tahu. Rakyat yang berdaulat itu civil society.

Langkah-lagkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum paling tidak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga hukum ditanah air?

Untuk mengatasi itu kita harus memilih titik yang sangat potensial dan efek ganda sehingga itu berpengaruh kepada yang lain. Paling tidak membuka space supaya problem itu perlahan-lahan bisa diatasi. Itu bisa dimulai dari Presiden, kemudian turun ke Kepolisian dan ke Kejaksaan. Disinilah letak yang sebenarnya dukungan dari masyarakat itu menjadi sangat penting. Saya kira kita harus memulainya itu dari Presiden. Dan Presiden kita ini harus membuat wacana-wacana dan aksi-aksi yang konkrit. Sekarang ini semakin senjang antara pidato dia dan apa yang dilaksanakan. Saya yakin kalau itu dilakukan oleh Presiden dengan membuat prioritas, jangan seolah-olah semuanya dipegang tapi tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan. Akibatnya krisis semuanya, dan kalau masyarakat sudah krisis dia akan mencari keadilannya sendiri dan selalu saja itu dengan kekerasan. Itu yang tidak kita kehendaki. Jangan sampai rakyat melakukan kekerasan sedangkan yang di level atas melakukan pembusukkan dengan mengkomoditikan penegakkan hukum itu dengan uang, kekuasaan dan politik.