Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Chotib Basri

Pemulihan Ekonomi Harus Jadi yang Utama

Edisi 302 | 25 Des 2001 | Cetak Artikel Ini

Tahun 2001 tanpa terasa akan tinggal menjadi catatan sejarah. Kita segera memasuki tahun 2002 tentunya dengan harapan agar segalanya bisa lebih baik. Harapan terbesar tentunya adalah perbaikan ekonomi yang signifikan agar mampu mengangkat keterpurukkan bangsa ini yang sudah menderita sejak krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perbaikan ekonomi memang menjadi suatu kemewahan yang sangat dinanti, sekalipun kita semua paham betapa perbaikan ekonomi itu sendiri saat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi yang sepertinya sulit kita kelola lagi. Misalnya faktor politik dan keamanan. Selama tahun 2001 kita menyaksikan betapa pergantian pemerintahan ternyata belum cukup memberikan angin segar bagi perbaikan ekonomi. Sebelum Presiden Abdurrahman Wahid jatuh, banyak kalangan menilai bahwa pergantian pemerintahan kepada presiden baru yang lebih legitimate akan mendorong pertumbuhan dan perbaikan ekonomi. Nyatanya Megawati baru sanggup memberikan perbaikan virtual, seperti penguatan mata uang pada saat awal pemerintahannya. Sementara itu pertumbuhan ekonomi sepertinya melambat, defisit anggaran pemerintah membengkak, restrukturisasi perbankan makin sulit di selesaikan, hutang perusahaan bermasalah juga belum sanggup diselesaikan secara signifikan, gejolak politik dan keamanan serta tak adanya kepastian hukum pun menghambat masuknya investor asing. Kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN juga belum surut, seiring dengan berbagai kasus lama yang kemudian diangkat lagi kepermukaan, seperti kasus Bulog Gate II yang melibatkan Akbar Tanjung. Semuanya tampak sulit untuk diselesaikan dengan sistem hukum yang masih rapuh. Satu hal yang pasti adalah dampak dari serangan teroris 11 September di New York juga ikut menambah beban perbaikan ekonomi kita. Satu hal yang mungkin bisa kita syukuri adalah hubungan kita dengan lembaga donor yang cukup terjaga selama pemerintahan Megawati, sekalipun ketegasan pemerintah dalam melakukan rekomendasi beberapa point seperti target privatisasi BUMN juga sulit dilaksanakan. Kasus privatisasi semen Gresik mungkin menjadi contoh buat kita betapa sulitnya melaksanakan privatisasi yang dinyatakan diatas kertas secara hitung-hitungan ekonomi justru feasible. Untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang saat ini sedang melanda, serta mengevaluasi kinerja ekonomi kita selama tahun 2001 dan prospek serta harapan di tahun 2002, Perspektif Baru kali ini telah mengundang Dr. M. Chatib Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, alumni program doktor dari Australia National University. Inilah Perspektif Baru dengan pemandu Ruddy Gobel.

Menurut anda, bagaimana evaluasi kinerja ekonomi nasional selama tahun 2001 ini?

Ketika Megawati baru naik saya tidak melihat alasan nilai tukar rupiah menguat, karena tidak ada perubahan fundamental dan kebijakan ekonomi. Satu-satunya hanya sentimen politik. Waktu itu saya katakan bahwa pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan statement yang tegas dari Presiden, kalau tidak, tidak akan banyak improvement. Ternyata perkataan saya itu benar, kemudian rupiah kembali lagi diatas Rp 10.000, kita juga melihat orang banyak bicara soal KKN. Sebenarnya terlalu pagi untuk mengharapkan bahwa perbaikan ekonomi akan terjadi dengan seketika, karena yang kita hadapi sekarang adalah faktor struktural. Satu hal yang sangat signifikan pada tahun ini adalah soal resesi global. Sebelum 11 September, orang mulai menduga apakah resesi global akan terjadi, tapi setelah kejadian itu menjadi pasti bahwa terjadi resesi global. Dampaknya tidak hanya pada negara-negara Amerika dan Eropa tapi juga Asia. Dalam situasi seperti ini, ketika sumber pertumbuhan dari external terpukul, kita harus kembali pada pertumbuhan domestik. Proyeksi kita dari LPEM FE-UI memperkirakan tahun 2001 kita akan tumbuh 3,5%. Ini cukup merepotkan karena untuk lapangan kerja kita butuh penyerapan sekitar 5-6%. Tapi saya juga harus katakan bahwa dengan pertumbuhan 3,5% kita yang tertinggi di Asia Tenggara pada saat ini. Bagaimana dengan 2002? Saya rasa resesi global masih terjadi sampai paruh pertama 2002. Sekarang akan sangat tergantung, apakah anggaran pemerintah dapat digunakan sebagai stimulus atau tidak?

Diantara semua persoalan ekonomi yang mengemuka selama tahun 2001, menurut anda persoalan mana yang paling krusial yang harus segara diatasi agar tidak menghambat proses perbaikan ekonomi di tahun-tahun mendatang?

Secara internal, tugas kita yang utama adalah rescheduling utang. Tidak ada pilihan lain, 30-40% dari anggaran digunakan untuk bayar hutang. Saya di LPEM FE-UI melakukan simulasi dengan model. Hasilnya kalau pemerintah berhasil me-reschedule hutang, kemudian dananya dialokasikan untuk peningkatan investasi pemerintah 10% riil atau 20% nominal, dalam bentuk infrastruktur dan sebagainya, kita bisa mengharapkan pertumbuhan 2002 itu 4,1%. Kalau itu tidak dilakukan, pertumbuhan 2002 mungkin 3,4%. Persyaratannya bahwa dana alokasi APBN yang untuk hutang bisa dialokasikan kepada pemerintah. Artinya bahwa rescheduling harus dilakukan. Sangat tergantung apakah Paris Club III ini berhasil atau tidak? Kita harus minta di Paris Club III supaya penjadwalan hutang dilakukan multi year. Kalau bisa, sebetulnya tahun 1969 Pak Widjoyo bikin 20-30 tahun, sehingga angsuran pembayaran hutang per tahun kecil. Ini akan sama dengan permintaan dari LSM yang 30% di hair cut, karena hair cut ini sulit sekali. Kita minta, uangnya dipakai buat korupsi, kemudian kita tidak mau bayar. Yang kedua soal privatisasi, saya concern betul dengan hal ini. Sekarang apa yang terjadi dengan semen Gresik? Sebenarnya memberi signal kepada investor, kalau nakal sedikit pemerintah tidak akan melanjutan. Privatisasi harus dijalankan dan tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah, tapi juga parlemen. Kalau privatisasi gagal, target anggaran tidak terpenuhi, seluruh masyarakat yang akan menanggung bebannya. Parlemen harus menyadari hal ini. Yang ketiga mengenai kebijakan moneter, karena dengan tingkat bunga yang setinggi ini, saya kira agak sulit untuk mengharapkan berjalannya proses produksi. Itu kira-kira yang harus menjadi fokus pemerintah.

Otonomi daerah untuk beberapa kasus tampaknya kontra produktif. Bagaimana anda melihat otonomi daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, terutama selama tahun 2001 dan 2002 yang akan datang?

Pemerintah harus memiliki ketegasan, seperti yang tadi saya katakan tentang kasus semen. Pemerintah harus menunjukkan hitung-hitungan ekonominya seperti apa, masuk atau tidak? kemudian dipertimbangkan. Begitu juga dengan otonomi daerah, ada gejala yang mengkhawatirkan, soal beberapa PERDA yang bertentangan dengan kepentingan Nasional. Lucu juga, di level nasional kita sangat liberal terhadap perdagangan internasional, tapi kalau anda masukin barang dari Semarang sampai di ujung Jawa Tengah, di setiap Kabupaten anda harus membayar retibusi dan lainnya sehingga harga barang menjadi sangat mahal. Contoh kasus lainnya, perusahaan air. Sumber airnya didaerah kemudian PEMDA meminta retribusi. Masuk akal dan harus. Perusahaan menyanggupi, tapi PEMDA tidak mau dengan pajak, mereka memilih kepemilikan. Perusahaan menyanggupi, tapi PEMDA minta 25%. Anda bayangkan, kalau sampai 4 daerah, perusahaan tidak bisa jualan lagi kan? Contoh lain: ada satu daerah dengan kabel TELKOM, masuk lewat tanah harus bayar pajak. Kalau begitu TELKOM bisa bilang lebih baik kita tidak memasang saluran telepon disini kan? Kalau ini yang terjadikan daerahnya juga yang sulit. Dalam hal ini saya kira pemerintah pusat juga harus memperhatikan hal ini. Kita maunya apa, yang bertentangan dianulir. Tapi ada persoalan lain, bahwa reaksi dari PEMDA harus direspon oleh pemerintah pusat dalam waktu 30 hari. Anda bayangkan kalau lebih dari 300 Kabupaten harus direspon dalam 30 hari. Jadi persoalan-persoalan ini yang kemudian muncul di tahun 2001 dan saya rasa masih akan ada hingga tahun 2002.

Kita tahu bahwa privatisasi adalah salah satu rekomendasi penting dari lembaga donor kepada pemerintah kita. Tapi kita juga tahu bahwa banyak sekali resistensi yang muncul saat pemerintah melakukan privatisasi dan sepertinya selalu menemui hambatan. Apa konsekuensi kalau ternyata privatisasi ini gagal dilaksanakan?

Privatisasi ini jadi punya nama buruk karena stigma masa lalu, karena yang dilakukan dulu selain privatisasi adalah putranisasi. Kepemilikan pemerintah dirubah jadi kepemilikian putra-putri, sehingga orang banyak bilang ini menjadi sarang KKN. Sebetulnya idenya tidak seperti itu karena anda lihat di berapa negara di Singapura, di Hongkong, di Australia dimana-mana privatisasi bisa dijalankan. Sekarang menjadi sangat penting karena apa? Kalau privatisasi tidak jalan target penerimaan anggaran tidak terpenuhi. Kita punya target 6,5 triliun, kalau defisitnya tidak terpenuhi berarti kita harus cari sumber dana untuk menutupnya. Hanya ada dua kemungkinan, kita naikan penerimaannya atau kurangi pengeluarannya. Mengatasi defisit kan begitu? Kalau menaikan penerimanaan, sumbernya dari mana? Berarti masyarakat harus dipajak lebih tinggi. Apa pengeluaran yang bisa dikeluarkan? Gaji mau di potong? itu tidak mungkin atau misalnya subsidi harus dicabut mendadak? Kalau mau dibikin Internasional Price, satu dollar Australia lima ribu rupiah mungkin tidak BBM segitu? Tidak mungkin itu dilakukan, harus dilakukan bertahap. Artinya kalau target privatisasi ini tidak tercapai, maka masyarakat yang akan menanggung bebannya karena anggaran, pajak harus dinaiki, pengeluaran harus diikat. Karena itu saya kira program ini harus didukung, dalam arti kata bukan mau memberikan keuntungan pada perusahaan asing, tidak begitu. Anda lihat dalam masa krisis, orang menaruh uang di Citibank Standart Chartered? Malah pengusaha nasional yang tidak dipercaya. Jadi sebetulnya kita mau menunjukkan bahwa isu ini bukan suatu isu yang mengerikan. Cuma orang selalu berpikir kalau punya asing menjadi jelek. Siapa yang menjamin bahwa pengusaha domestik kalau kemudian bisnis bisa lebih efisien? Tidak ada jaminan itu.

Selain privatisasi apa yang kira-kira bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang ?

Kembali lagi misalnya kalau dalam situasi ini, saya tidak bisa mengharapkan faktor ekternal. Jadi satu-satunya harapan kita sebetulnya adalah situmulasi dari anggaran, dengan syarat bisa dialokasikan dana untuk bayar hutang kepada bangunan infrastruktur. Ini sebetulnya resep lama. Singapura juga sekarang bikin second MRT untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya mengasih pekerjaan. Di Malaysia dan Australia juga dilakukan. Ini yang mereka bisa lakukan atau pilihan lain sebetulnya konsumsi swasta, artinya masyarakat, tapi dengan syarat inflasinya harus ditekan. Kalau inflasi bisa ditekan, daya beli naik, bisa mendorong. Tapi saya bilang dua hal konsumsi ini, baik pemerintah maupun swasta, hanya bisa jalan jangka pendek, karena tidak mungkin orang mengkonsumsi terus kalau kita tidak ada income. Dalam jangka panjang pasti larinya ke investasi, kalau investasi hanya mungkin kalau stabilitas politiknya ada, kalau ada kepastian usaha. Tapi di Indonesia situasinya the permanent is changing and the certain is uncertainly. Susah kalau begitu.

Saya paham betul bahwa pemerintah bukan hanya satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap perbaikan ekonomi, ada DPR dan juga rakyat Indonesia, terutama rakyat yang uangnya banyak. Apa kontribusi pihak-pihak ini terutama pihak legislatif untuk menjadi partner pemerintah dalam perbaikan ekonomi karena kalau kita lihat kecenderungannya sekarang justru mereka menjadi salah satu resistensi dalam pengambilan keputusan-keputusan penting pemerintah ?

Ini yang saya sayangkan karena kontribusi yang diberikan oleh legislatif adalah menambah kebingunan. Sebetulnya DPR bertanggung jawab terhadap pemulihan ekonomi, bukan tugas pemerintah saja. Kalau setiap kali mau majuin kemudian di veto oleh DPR, investasi jadi tidak jadi, privatisasi kemudian ditunda dan segala macam, itu susah. DPR sebetulnya juga harus sadar bahwa ini untuk kepentingan nasional, tapikan susah. Sekarang seolah-olah begini, kalau dulu pagarnya dalam bisnis kita harus lewat entrance fee-nya dari pemerintah sekarang ada di DPR. Dengan begini akan sulit, apalagi kalau anda lihat berapa kasus orang bicara mengenai manipulasi di DPR. Dengan kekuatan legislatif yang bisa masuk dalam eksekutif seperti ini, kemudian juga menjadi tempat untuk mengambil keputusan-keputusan. Saya tidak mengingkari bahwa proses parlemen memang membutuhkan waktu panjang dimana-mana begitu. Tapi kalau kemudian deal-deal bisnis juga harus dilakukan disana, kita celaka. Kita men-shift korupsi dari eksekutif menjadi legislatif tanpa menanyakan apakah masyarakat mau memindahkan korupsi ini atau tidak.

Kalau melihat kecenderungan yang ada, sebetulnya itu lack of coordination atau lack of capability dikalangan anggota DPR dan hubungannya dengan pemerintah dalam membahas kasus-kasus penting atau persoalan-persoalan ekonomi yang penting?

Saya melihatnya begini, ketika institusi tidak jalan, satu-satunya institusi yang berjalan adalah uang. Kalau sudah seperti ini maka dagangan yang paling laku, bisnis yang paling lukratif adalah peraturan, undang-undang dan hukum. Kalau anda cukup bayar, anda jadi saksi, kalau kurang bayar jadi terdakwa. Lihat saja proses pengadilan kayak apa. Undang-undang juga, kalau misalnya cukup bisa dibikin regulasi yang seperti apa, kalau kurang nanti bisa kena lagi. Ini sekarang bahaya karena lahan regulasi dan undang-undang kemudian menjadi lahan yang diperdebatkan antara pemerintah dan DPR, dan disini menjadi sumber uang. Saya kasih contoh undang-undang mengenai persaingan usaha. Teman-teman di KPPU menjadi sulit sekali, tekanan dari mana-mana. Disatu sisi mereka upayakan dengan baik, tapi tekanan seperti ini menjadi lebih kuat. Tapi anda bisa bayangkan kalau kemudian institusi lain yang tidak kuat. Ini akan menjadi sumber segala macam peraturan yang menggelikan. Saya harus katakan menggelikan misalnya kayak kasus IFC (Internasional Finance Corporation). Dia memberikan pinjaman kepada satu perusahaan, perusahaannya kemudian bangkrut ditelusuri perusahaan itu terbukti fiktif. Ketika di ajukan ke pengadilan, yang menang perusahaan fiktif. Inikan keputusan yang menghina otak kita, tapi proses ini terjadi karena apa karena peraturan dan undang-undang itu adalah ladang bisnis yang paling menguntungkan. Sekarang anda tidak bisa mengharapkan hukum karena hukum produk dari peraturan. Kalau itu yang didagangin bagaimana?

Bertambah lagi satu faktor selain faktor ekonomi tadi politik, keamanan dan law enforcement. Berarti tiga ini merupakan satu serangkai yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau perbaikan ekonomi kita di tahun-tahun mendatang?

Kalau bicara law enforcement, saya ingat ketika saya ditanyain komentar mengenai hasil dari transparasi internasional yang bilang bahwa Indonesia negara no. 3 yang paling korup, saya bilang kita tidak usah kaget karena di negeri ini benefit dari korupsi itu besar sekali, costnya tidak ada, jadi secara rasional orang harus korup disini. Sistem yang ada memberikan subsidi, dan reward bagi orang untuk korupsi. Kalau kita bisa produksi undang-undang dan undang-undang bisa di eksport sudah kaya kita. Cuma persoalan law enforcement-nya bagaimana? Ketika mau di terapin, jadi sarana dagangan. Jadi dengan persoalan ini akhirnya menjadi sangat sulit. Kita di LPEM FE-UI melakukan riset mengenai cost of doing business, sampai pengusahanya bilang, (ini dari 1700 perusahaan) kalau mau dirubah pungli, bribe tax itu menjadi extra tax, kita mau bayar, karena kalau dirubah jadi pajak, pasti. Kita bayarnya sekian dan barangnya delivered ketimbang kita harus menebak bayar berapa dan belum tentu datang. Jadi yang bedain pada periode Soeharto dan sekarang terjadi adalah apa yang terjadi dulu, korupsinya sama levelnya, cuma mungkin lebih terorganisir.

Pelajaran yang bisa kita petik dari negara-negara lain ketika mereka recovery dari krisisnya seperti kita tahu Thailand ataupun Malaysia itu sangat cepat melakukan recovery. Apa yang bisa kita petik dari mereka untuk pelajaran kita di tahun 2002 dan di tahun-tahun selanjutnya ?

Saya kira satu hal mendasar yang paling membedakan antara kita dengan negara-negara tadi adalah mereka menyelesaikan political conflictnya, pertama ketika kemudian meng-addresed krisis, ganti presiden kemudian selesai political konflik, kebijakan ekonomi bisa dijalankan. Kita tidak, ganti presiden political konflik terus economy recovery-nya dilupakan. Anda lihat di Korea dan Thailand sekali ganti habis dan kebijakaan ekonomi bisa dilakukan. Di kita tidak, anda bisa lihat sendiri Abdurrahman Wahid di tuduh soal Bulog Gate awalnya, tahu-tahu berhentinya gara-gara soal polisi. Inikan aneh, jadi kalau selama orientasinya masih perebutan posisi kekuasaan susah.