Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Farid Faqih

Prestasi DPR Kita Sangat Rendah

Edisi 301 | 18 Des 2001 | Cetak Artikel Ini

Kita juga melihat banyak diantara tokoh-tokoh republik ini yang tiba-tiba menjadi pelupa. Dulu mereka melakukan aksi atau bersekongkol menjatuhkan presiden Wahid, ada yang begitu bersemangat menjadi motor Panitia khusus (Pansus) DPR untuk mencoba memeriksa keterlibatan Gus Dur. Sekarang beberapa orang yang terlibat dalam pansus dulu, berusaha mati-matian untuk menjegal pansus yang akan dibentuk untuk non budgeter Bulog yang melibatkan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung yang kebetulan menjadi Ketua DPR. Karena itu di akhir tahun ini mungkin sampai awal tahun depan DPR menjadi sorotan publik. Selain karena ketidakberesan internal yang mencakup ketidakhadiran anggota DPR dalam berbagai sidang, juga persoalan keterlibatan anggota DPR terhadap kasus KKN. Seakan KKN sudah sedemikian mewabahnya sehingga pengungkapannya justru dilawan dari lembaga perwakilan rakyat. Aneh sekali, karena seharusnya yang menggerakkan perlawanan terhadap KKN dari DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Jika Presiden diawasi oleh DPR, lalu siapa yang mengawasi DPR? Padahal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, lebih dari separuh anggotanya adalah anggota DPR. Apabila pemerintah ingin mengusut kasus KKN yang melibatkan anggota DPR, kemudian berbagai cara akan dilakukan untuk menurunkan Presiden di tengah jalan. Karena itu, lapangan politik kita selain tidak bersih ternyata juga tidak fair dalam mengelola keseimbangan kekuatan (balance of power) dari lembaga-lembaga penyelenggara negara. Karena itu kita mengundang Farid R. Faqih dari Government Watch (GOWA) untuk membicarakan persoalan yang cukup penting dalam kehidupan kita bernegara. Inilah Perspektif Baru dengan Farid Faqih dan pemandu kita Martin Manurung

Bagaimana Bapak melihat kinerja lembaga tinggi negara kita khususnya parlemen dalam satu tahun ini?

DPR memiliki 3 pekerjaan utama, yaitu pengawasan, budgeting dan legislasi. Di bidang legislasi kita melihat sampai tahun 2004 DPR harus menyelesaikan 240 undang-undang. Kita tahu tahun 2000 DPR hanya menyelesaikan 4 dari 39 undang-undang yang harus diselesaikan. Tahun 2001 baru menyelesaikan kurang dari 10, dari 40 UU yang harus diselesaikan. Prestasi ini sangat rendah sekali dibandingkan DPR pada jaman Habibie, yang dapat menyelesaikan 150 undang-undang, terlepas dari segala kekurangannya. Jadi kita lihat dibidang legislasi prestasi DPR ini rendah sekali yaitu sekitar 8 %. Dibidang pengawasan DPR tidak mampu menindaklanjuti temuan-temuan BPK dan BPKP, dan tidak mampu menurunkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (korupsi) di lembaga-lembaga negara. Ini menunjukan bahwa kinerja DPR tidak sehebat yang kita bayangkan. Memang orang mengatakan bahwa ketika Buloggate I, DPR begitu hebat. Tapi kita jangan lupa bahwa DPR bukan yang pertama kali mengungkapkan, tapi oleh lembaga pengawas independen. Mereka hanya menunggangi secara politis. Di bidang budgeting DPR lebih banyak mengerjakan hal-hal yang sangat teknis, yang benar-benar tidak ada pemikiran orisinalnya untuk membantu pemerintah dalam membuat budgeting. Tahun ini kita defisit sekitar 55 trilyun dari 400 trilyun anggaran kita. DPR harusnya bisa melihat dari laporan BPKP bahwa masih terjadi kebocoran anggaran kita sebesar 30-40%. Belum lagi kekurangan dari penerimaan pajak yang harusnya bisa ditingkatkan oleh DPR. Nah seharusnya kita tidak perlu defisit 55 trilyun karena kita punya kelebihan dari 100 trilyun, tapi ini tidak dilakukan oleh DPR dan anggaran kita tetap pada anggaran yang defisit. Kalau kita boleh menmberikan point, DPR baru mendapatkan 4 dari 10 point maksimal yang seharusnya dicapai.

Kalau dari sisi representasi terhadap aspirasi masyarakat, apakah Bang Farid melihat bahwa DPR sudah representatif , misalnya dalam problem-problem yang faktual yang dihadapi masyarakat mengenai pangan, pekerjaan, apakah representasi ini cukup memuaskan?

Kita ambil yang sederhana saja bahwa kebutuhan hari-hari kita itu kan BBM, Listrik dan Telepone. Dan kita lihat tidak satupun penolakan DPR terhadap naiknya harga BBM, minyak tanah, harga listrik dan juga harga telepone. Ini menunjukan bahwa mereka tidak bisa menjadi representasi kita. Mengapa demikian? Kerena badan-badan ini adalah badan-badan yang bisa diperas atau juga bisa memberikan upeti kepada DPR untuk menggoalkan program-programnya. Satu hal yang sangat prinsip adalah bahwa anggota-anggota DPR bukanlah wakil rakyat tetapi mereka adalah wakil-wakil partai politik. Ini terjadi karena kita belum memilih anggota-anggota DPR secara langsung menurut konstituens kita. Salah satu kelemahannya adalah tidak mampu me-re-call anggota DPR kalau mereka melakukan penyelewengan, tindakan pidana atau perdata dan kekeliruan yang lain. Jadi tanpa merubah sistem pemilu, prestasi anggota DPR kita tetap seperti yang kita alami saat ini.

Apakah bang Farid melihat ada semacam resistensi dari anggota DPR terhadap kasus KKN yang diduga melibatkan orang dalam mereka?

Ada dua contoh yang sangat faktual, yang pertama kasus non budgeter yang dikenal dengan Buloggate II, kemudian kasus Arifin Panigoro. Pada kasus Non Budgeter, pada tanggal 20 Agustus tahun lalu sebagian anggota DPR menolak adanya Pansus Non Budgeter, kemudian diulangi lagi dengan adanya kasus Buloggate II. Pada awalnya sebagian anggota DPR menolak. Kemarin Bamus telah memutuskan bahwa ini dibicarakan pada sidang pleno tapi kita masih ragu apakah DPR juga meluluskan ini menjadi sebuah agenda Pansus Buloggate II. Kemudain kita lihat dipukulnya Alvin Lie oleh salah seorang anggota PDIP yang menyangkut Jamsostek. Mereka sangat resisten terhadap kasus KKN yang menyangkut diri mereka sendiri. Belum lagi menyangkut kasus Megasindo sebesar 260 juta US$ juga Arifin Panigoro, ini sama sekali tidak tersentuh oleh DPR. Kita melihat DPR belum bisa menjadi wakil rakyat sepenuhnya dan menjadi badan yang independen untuk melaksanakan TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi karena itu menyangkut diri mereka, menyangkut partai mereka, pemimpin mereka.

Apakah ada usaha dari DPR untuk mendesakkan agenda-agenda yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat misalnya hutang luar negeri yang banyak dibicarakan orang, apakah DPR pernah tidak membicarakan masalah beban itu ?

Mereka hanya bicarakan selintas tapi tidak memperjuangkan secara global atau secara terus menerus dengan tekanan-tekanan yang kuat. Ada anonim bahwa DPR itu adalah duit partai dan rakyat. Kepentingan rakyat mereka kebelakangkan, tapi kalau menyangkut kepentingan uang untuk diri mereka sendiri atau kepentingan partai mereka sendiri, itu mereka bisa dahulukan. Memperjuangkan hutang bukan sesuatu tidak yang baik karena kita harus bisa jelaskan kepada donor bahwa hutang yang besar itu kesalahan donor sendiri memberikannya kepada pemerintah yang korup. Kita tidak melihat tindakan-tindakan yang sistematis dari DPR mengenai usaha pelunasan hutang.

Tadi bang Farid sempat menyinggung tentang sistem pemilu. Apakah memang ini disebabkan oleh sistem pemilunya atau memang kita sudah tidak memiliki personal yang memang baik untuk duduk di lembaga-lembaga negara itu ?

Paling tidak merubah sistem pemilu menjadi sistem pemilihan distrik atau pemilu langsung. Itu akan menyebabkan kita bisa memilih kader-kader yang lebih baik walaupun tidak 100%. Karena tentunya sistem pemilu langsung juga mempunyai kelemahan yaitu praktek-praktek money politic akan lebih besar. Saya kira disitu bisa dilihat bahwa rakyat akan melihat orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi, kejujuran, punya pengabdian pada rakyat, tahap awal mungkin saja terjadi money politic. Tapi merubah menjadi sistem distrik jauh lebih baik ketimbang sistem partai. Jangan lupa orang-orang yang duduk sebagai anggota parlemen itu harus membayar pada partainya untuk menjadi calon-calon jadi.

Persoalan sistem distrik kemarin KPU sempat memutuskan bahwa partai untuk di tingkat cabang harus menyetorkan uang 150 juta masa lalu ditingkat pusat sekian milyar, ini tidak bisa mendorong partai-partai yang memang representativ tapi tidak punya uang, hanya partai-partai yang ada sekarang saja yang punya uang sebanyak itu ?

Hal itu saya kira bisa kita perdebatkan lagi, itu masih wacana. Di satu pihak bisa memberikan kedisiplinan bahwa tidak semua orang tidak bisa membentuk partai. Saya kira bisa dicari kombinasinya untuk partai -partai lokal mungkin tidak perlu mendapatkan persyaratan-persyaratan seperti itu, kalau dia mau mencari sebuah partai yang tingkatnya nasional, ini perlu. Sehingga partainya tidak main-main. Jangan lupa kalau bisa menang pemilu, negara juga akan membayar dia seperti yang terjadi saat ini satu suara dibayar dengan 1000 perak. Tapi kalau ada partai local dan pemilu local, itu tidak perlu dilakukan.

Kita lihat sekarang bahwa ketua umum partai bisa menjadi presiden, presiden kita ketua umum partai, wakil presiden kita ketua umum partai beberapa menteri bahkan juga petinggi partai. Apakah ada kaitannya antara mereka yang duduk di jabatan eksekutif itu sebagai petinggi partai dan di DPRnya sendiri anggota partai?

Ini mungkin yang perlu kita perdebatkan lagi sebagai wacana apakah memang seorang ketua partai itu harus menjadi presiden, saya tidak yakin kalau misalnya PPP dipimpin oleh KH Zainudin MZ, apakah dia pantas menjadi Presiden. Mungkin subjektif perkiraan saya, tapi harus diperdebatkan lagi siapa yang berhak menjadi Presiden. Tapi kalau presiden dipilih langsung, saya kira rakyat punya pendapat siapa yang pantas menjadi presiden. Kombinasi ini harus dilakukan. Satu hal yang perlu kita jaga adalah jangan sampai anggota parlemen menjadi Menteri, karena mereka dipilih untuk menjadi anggota parlemen bukan menjadi Menteri. Batu loncatan ini kurang baik saya kira, anggota parlemen tidak boleh menjadi Menteri. Saya kira masih banyak orang-orang yang berkualitas untuk menjadi menteri.

Ada salah satu anggota DPR pernah berkomentar bahwa DPR itu seperti pos ronda. Orang bisa datang setiap waktu dan pergi sekehendak hatinya. Seperti pak Kwik Kian Gie, setelah Menteri balik lagi DPR, lalu dia Menteri lagi sekarang. Gimana ini bisa terjadi seperti itu?

Kita menginginkan sebuah perlemen yang berkualitas. Contoh-contoh yang diberikan politisi itu otomatis tidak membuat parlemennya menjadi kuat dan berkualitas.Kasus pak Kwik, Laksamana, Benny Pasaribu yang dia pergi, kemudian belum direcall balik lagi sebagai anggota DPR. Saya kira beberapa anggota parlemen yang menjadi Menteri itu belum diganti, Syamsul Mu’arif, Amir Hamzah, Ali Marwan, ini mengganggu kinerja DPR sendiri. Belum lagi kita melihat tingkat disiplin anggota DPR sangat rendah. Beberapa orang pada tahun 2000-2001, dari 24 kali persidangan ada yang masuk sampai hanya 4 kali, ada yang 3 kali atau bahkan ada yang tidak masuk sama sekali. Pada Sidang Istimewa kemarin yang menghabiskan uang hampir 20 Milyar. Sedih sekali, sedikit orang yang hadir dalam persidangan untuk sesuatu yang membicarakan masalah masa depan rakyat dan masa depan negara. Kita prihatin terhadap displin para anggota DPR ini. Ada hal yang perlu ditegaskan juga dalam UU mengenai MPR – DPR dan pemilu, yaitu anggota DPR harus melepaskan seluruh jabatannya di luar, pekerjaannya di luar. Sekarang ini mereka ada yang double job bahkan triple job. Anggota DPR sekarang ada yang tetap menjadi pengacara, pengusaha, pedagang, bahkan ada yang menjadi agen-agen mobil mewah, kemudian dia menjadi calo mobil-mobil mewah untuk para pejabat dan anggota DPR lainnya. Ini betul-betul sangat menyedihkan. Kalau tidak berniat untuk menjadi anggota DPR maka berikanlah pada orang-orang yang berniat. Karena ada 10 sampai 30% anggota DPR lain yang betul-betul ingin bekerja dengan baik, untuk mengabdi dengan baik seperti pak Sahetapy, Panda Nababan. Kita lihat Arifin Panigoro.pada tahun 2001 hadir kurang dari 4 kali dalam persidangan. Ini mengecewakan. Dia lebih banyak mengurus perusahaan minyak dan kepergian dia keluar negeri, apakah dia mewakili perusahaannya, kepentingan bisnisnya, atau mewakili kepentingan rakyat. Ini harus diperhatikan dalam UU yang akan datang mengenai larangan-larangan double job, triple job dari para anggota parlemen.

Sudah ada belum anggota DPR yang kena sanksi atas prilaku yang tidak etis seperti itu?

Belum ada yang kena sanksi seperti itu, walaupun sekarang ada kode etiknya. Kita tidak tahu bagaimana pelaksanaan kode etiknya. Seharusnya pimpinan DPR, begitu dia lihat banyak anaggota DPR yang absen pada Sidang Istimewa kemarin, seharusnya keluar sanksinya. Tapi mereka satu guru dan satu ilmu, satu permainan, tidak mungkin memberikan sanksinya kepada teman-teman yang melanggar.

Jadi dulu kalau ada yang bilang anggota DPR datang, duduk diam, duit gitu. Kalau sekarang mungkin diamnya sudah berkurang, tapi apakah ada peningkatan yang signifikan dari mulai DPR jaman Soeharto yang dibilang tukang stempel dan D4 tadi atau D5 tadi?

Saya kira kualitasnya sama saja, DPR malah duit dulu, urusan partai baru kemudian urusan rakyat. Harusnya rakyat atau gerakan rakyat bisa mencari jalan keluar, seperti apa sosok parlemen kita di masa yang akan datang.

Rakyat lelah juga melihat konflik politik dan kinerja wakilnya yang seperti ini, apakah dari LSM-LSM tidak membuat tekanan yang berarti misalnya dari government watch atau parliement watch yang banyak berdiri?

Goa dan government watch hanya skrup yang kecil dari bangsa ini. Kita mencoba untuk tidak capek, tapi kita mengharap akan tumbuh banyak gerakan-gerakan seperti GOA ini yang bisa menekan pemerintah, tapi jangan juga berharap terlalu banyak kepada LSM karena dia juga adalah sebuah lembaga yang lemah dan memerlukan pengawasan dari rakyat. Paling tidak usaha seperti dialog-dialog, tekanan-tekanan yang kita lakukan terus menerus, mudah-mudahan dapat membangkitkan keperdulian rakyat untuk menekan anggota DPRnya.

Megawati beberapa waktu yang lalu berpidatao katanya sekarang eksekutif lebih capek ngurusin legislatif dari pada pekerjaan eksekutif, gimana tanggapan bang Farid atas pidato ibu Mega itu?

Saya lebih melihat itu sebagai ketidaktahuan dari seorang presiden, apa urgency-nya seorang eksekutif mengurusi legislatif, tinggal bagaimana eksekutifnya berperan. Saya tidak pernah mendengar perintah dari Megawati untuk tidak menyuap atau tidak memberikan apapun kepada anggota parlemen. Kalau macam-macam tentu dia macam-macam secara proposional pada bidangnya. Masalahnya sekarang, semua pertentangan, semua pembicaraan, semua konflik antara eksekutif dengan legislatif diselesaikan dengan uang. Kita melihat bagaimana kasus cek yang tercecer, bagaimana pemberian upeti dari para badan-badan BUMN dan Pemerintah Daerah kepada anggota DPR. Ini semua sudah menjadi pembicaraan umum. Dan sayang sekali saya hampir tidak mendengar ucapan dari ibu kita yang tercinta untuk melarang semua eksekutif pada tingkat apapun, pada tingkat BUMN manapun untuk tidak memberikan uang, upeti atau apapun kepada parlemen. Ini kita tunggu juga omongan seperti ini.

Apakah pemberantasan KKN baik yang dilakukan DPR sebagai pengawas, pemerintah dan Jaksa Agung sebagai penuntut, masih diatas kertas atau hanya lips service aja. .Jaman Baharuddin Lopa, kita masih lihat ada orang yang dikirim ke Nusa Kambangan . Sekarang penyelidikan jadi persoalan. Tommy, apakah pakai baju tahanan atau tidak jadi persoalan. Bagaimana ini bang Farid ?

Jangan bermimpi ada yang masuk Nusa Kambangan, Karena sekarang ada pemikiran bagaimana Nusa Kambangan dijadikan daerah pariwisata. Ketika ibu Mega mengatakan bahwa pemakai norkotika harus dihukum mati, sebenarnya kita ingin mendengar statement dari presiden bahwa korupsi juga dihukum mati, tapi itu tidak terjadi. Kita melihat ketaatan para anggota DPR terhadap korupsi kecil sekali. Misalnya soal pemberian daftar kekayaan KPKPN, dari 500 anggota parlemen, baru 289 orang yang menyerahkan daftar kekayaannya pertanggal 4 Desember 2001. Dari 200 anggota DPR, baru 89 orang yang menyerahkan daftar kekayaannya. Ini menunjukan rendahnya perhatian mereka dalam pemberantasan KKN, untuk melaksanakan UU mengenai KKN. Jadi harapan kita masih jauh, tapi kita bisa melihat secara positif bahwa memang ada langkah-langkah kearah itu. Masih banyak anggota DPR yang melangkah ke arah itu dan memerlukan dukungan dari rakyat banyak.

Contohnya apa bahwa ada anggota DPR yang melangkah ke arah KKN itu?

Banyak anggota DPR yang bersuara seperti pak Sahetapy, pak Panda, pak Permadi. 289 orang yang menyerahkan daftar harta kekayaannya, itu langkah-langkah yang baik yang mereka lakukan.. Kita juga melihat masih banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi tapi marilah kita memanfaatkan kelemahan dan kekuatan itu untuk negara kita yang lebih baik.