Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Lin Chi Wei

Privatisasi Semen Gresik, Pemerintah Terlalu Memperhatikan Tuntutan yang Tidak Legitimate

Edisi 300 | 11 Des 2001 | Cetak Artikel Ini

Tamu kita kali ini adalah Lin Che Wei dari SG Sekuritas. Tentu anda sudah kenal melalui beberapa pemikiran dan kolomnya di berbagai surat kabar. Bersama seorang pengamat ekonomi kita akan bicara mengenai privatisasi yang sebenarnya sangat penting bagi perekonomian kita, khususnya dalam menambal beberapa defisit anggaran kita. Seperti yang mungkin para pendengar tahu bahwa defisit anggaran kita mencapai sekitar 80 trilyun karena berbagai keharusan yang tidak bisa dielakkan. Dan karena itu, kita melakukan privatisasi untuk meningkatkan pendapatan. Target privatisasi yang ditargetkan adalah sekitar 6,5 trilyun rupiah. Tapi ternyata privatisasi itu banyak mengalami hambatan, dan yang paling banyak mendapat perhatia publik minggu ini adalah persoalan Semen Gresik yang telah diputuskan oleh pemerintah dengan istilah win-win solution, dimana pemerintah melakukan Put-Option atas Semen Gresik sekaligus Spin-Off untuk Semen Padang dan Semen Tonasa. Permasalahan itu memang sangat kental faktor non ekonominya, baik dari sisi politik maupun dari sisi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang paling penting adalah karena keputusan itu, target yang semula mencapai US$ 530 juta, tidak lagi bisa dicapai oleh privatisasi semen Gresik. Katanya hanya akan mencapai sekitar US$ 200 juta. Karena itu kita akan coba membahas, apakah memang keputusan pemerintah ini adalah keputusan yang baik dan tepat atau bagaimana ? Berikut adalah pandangan seorang analisi pasar modal yang kebetulan mengikuti kasus Semen Gresik ini secara intensif, bersama pemandu Perspektif Baru Martin Manurung.

Bagaimana anda melihat keputusan ini ? apakah merupakan keputusan yang telah dipikirkan secara masak dan mengambil perspektif yang tepat?

Sebagai pengamat ekonomi saya ingin menjawab keputusan ini dari sudut pandang ekonomi yang menurut saya segi yang paling valid, karena Meneg BUMN tujuan utamanya itu pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang tujuannya mengefisiensikan BUMN dan privatisasi. Apabila hasil dari putusan yang ditinjau sebagai efisien atau optimum dari sudut ekonomi, tapi tidak optimum dari sudut politik, maka saya tidak bisa menjawab bagian yang politiknya. Tanggung jawab saya ini murni berdasarkan pertimbangan ekonomisnya, baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan atau stake holder di kedua perusahaan tersebut. Saya ingin melihat bahwa keputusan pemerintah untuk meng-exercise Put-Option sekaligus mengijinkan Spin-Off dari semen Padang dan Tonasa memberikan keuntungan dalam arti:

Memenuhi sebagian aspirasi masyarakat Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan yang tidak menginginkan kepemilikan oleh Semen Gresik dan Cemex di Semen Padang dan Tonasa. Saya menggarisbawahi bahwa ini merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat dan Pemda Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, sebab masalah apakah ini merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan itu hal yang harus diperdebatkan lagi.

Pemerintah menunjukkan bahwa mereka sensitif terhadap tuntutan masyarakat daerah. Jadi keuntungannya menunjukkan bahwa didalam mengambil keputusan, pemerintah pusat tidak semata-mata mengambil tangan besi dan langsung memaksakan kehendaknya.

Tapi dibalik dua keuntungan itu, saya mencatat hampir ada 13 kerugian;

Pemerintah harus menyediakan dana pembelian saham Semen Padang dan Tonasa yang cukup besar. Dana pembelian saham semen Padang dan Tonasa ini akan mengurangi hasil revenue yang didapatkan oleh pemerintah dari pelaksanaan Put-Option.

Bahaya yang paling terbesar adalah pemerintah pusat telah membuka suatu Pandora Box yang menunjukkan kelemahan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan. Pemerintah pusat tunduk terhadap tuntutan dari sebagian warga masyarakat Sumatra Barat yang menurut saya lebih merupakan kepentingan dari vested interest atau kelompok terbatas..

Hutang semen Padang menjadi default, sebesar US$ 50,5 juta kepada ABN AMRO.

Posisi semen Gresik yang memiliki medium term note sebesar 1,7 trilyun juga default. Jadi net dari ekonominya, uang 530 trilyun yang didapat dari Put-Option masih dikurangi oleh kompensasi kepada Cemex masih dikurangi hutang kepada ABN AMRO, masih dikurangi defaultnya hutang semen Gresik dan diatas itu masih ada kemungkinan pemerintah pusat harus memberikan konpensasi juga kepada minority share holder.

Pemerintah menjadi mayoritas pada pabrik semen yang lebih tidak efisien, yaitu semen Padang dan Tonasa. Sementara pemerintah menjual pabrik yang lebih efisien (Semen Gresik) kepada pihak asing. Pola ini juga jelas bertentangan dengan pemberdayaan atau optimasi BUMN, karena seperti kita tahu bahwa privatisasi disemua negara (bukan hanya di Indonesia) merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi BUMN. Kemudian juga vested interest party yang mempunyai benturan kepentingan karena mereka merupakan supplier atau menjadi distributor masih tetap dapat menjalankan praktek-praktek KKN-nya.

Pemerintah inikan penguasa politik dan dia harus mencoba memuaskan tuntutan-tuntutan orang. Bagaimana kalau anda melihat bahwa ini merupakan keputusan yang mungkin secara ekonomi tidak memberikan keuntungan yang maksimal, tapi mungkin equilibrium politiknya bisa tercapai?

Sekali lagi saya bukan political economies, saya hanya seorang ekonom. Tapi berdasarkan pengetahuan saya yang terbatas tentang politik, menurut saya pemerintah harus memenuhi tuntutan dari pihak yang benar-benar memiliki hak untuk menuntut. Pemerintah sebenarnya tidak usah meladeni tuntutan dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan dan pihak yang mengatakan bahwa mereka mewakili sekelompok golongan tertentu, yang sebenarnya hanya membonceng dan pada akhirnya justru merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saya melihat pemerintah menganggap bahwa tuntutan dari sebagian rakyat di Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan itu merupakan tuntutan dari seluruh rakyat Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan. Mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan tuntutan yang valid. Itu yang harus dipertanyakan lagi. Kedua, pemerintah memenuhi tuntutan yang sebenarnya tidak harus memuaskan Cemex karena kita sudah memiliki perjanjian Put-Option. Ini yang sebenarnya salah secara prinsip. Mengapa kita harus memenuhi tuntutan Cemex? Didalam dunia finance dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai Put-Option. Definisi dari Put-Option adalah pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk menjual saham kepada Cemex, tapi bukan kewajiban untuk menjual kepada Cemex. Jadi sebetulnya pemerintah tidak usah memenuhi kewajibannya terhadap Cemex. Tergantung apabila pemerintah Ingin menjual kepada Cemex, hal tersebut harus didasari kepada perhitungan yang paling optimal dan ekonomis dari sudut pandang pemerintah. Jadi pemerintah tidak usah merasa terpaksa untuk menjual kepada Cemex. Jadi kita tidak melihat alasan pemerintah mengapa harus mencari win-win solution, win-win kepada pihak yang menuntut yang sebenarnya legitimasinya masih diragukan, dan Cemex yang sebetulnya tidak berhak menuntut apa-apa terhadap Indonesia, karena itu Put-Option, bukan sale purchase agreement. Itu dua pihak yang pemerintah katakan win-win. Sementara siapa yang loosenya? Pihak yang rugi adalah negara Indonesia, karena anda mengatakan tadi bahwa 530 US $ dikurangi mungkin netnya 230 US $. Saya sebenarnya tidak. Dalam situasi yang paling buruk, pemerintah Indonesia bahkan harus nombok, karena ada hutangnya yang default ditambah medium term note-nya yang default, ditambah lagi bahwa minority share holder juga bisa menuntut perlakuan yang sama untuk mendapatkan kompensasi. Jadi yang loose-nya itu sebenarnya adalah pemerintah Indonesia dan rakyat yang APBN-nya mungkin tidak tercapai. Kemudian yang loose-nya adalah program privatisasi secara keseluruhan, karena ini sudah menjadi preseden, sudah menjadi Pandora Box. Dikemudian hari apakah anda akan menghadapi? Semen Padang tuntutannya sudah dipenuhi, mengapa yang lainnya tidak dipenuhi? Yang ketiga adalah daerah sekitar Lubuk Kilangan itu sendiri. Apakah tuntutan mereka tentang community development-nya akan lebih diperhatikan oleh pemerintah? Mereka semua yang mempunyai legitimasi yang benar-benar tentang concern, justru menjadi looser sementara pihak yang tidak memiliki hak menjadi winner. Itu yang dikatakan pemerintah sebagai win-win solution.

Bagaimana tentang investor? Kalau Cemex tidak dimenangkan, apakah ada pengaruhnya bagi kepentingan investor atau kemungkinan investor untuk masuk apakah ada gangguan?

Yang jelas pemerintah harus menjamin hak investor. Kita membedakan antara kenyataan bahwa Cemex sudah menguasai 25% dari saham semen Gresik, dan mereka mempunyai perjanjian Put-Option untuk membeli 51% saham tambahan, kita harus membedakan itu. Untuk yang 25% pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa Cemex bisa melaksanakan haknya sebagai pemegang saham di Semen Padang, Gresik dan Tonasa. Sampai sekarang, pada kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terlaksana. Manageman Cemex tidak pernah benar-benar ikut di dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Itu yang sebenarnya sangat detrimental. Apakah masalahnya bahwa pemerintah tidak jadi menjual 51% tambahan kepada Cemex, hal tersebut tidak ada kaidah perdagangannya, karena itu Put-Option. Sebaiknya pemerintah kalau ingin membuat sesuatu, mungkin mereka bisa negosiasi ulang. Tapi lucunya, apa yang dilakukan oleh Laksamana Sukardi pada saat sekarang, mengumumkan bahwa Put-Option dilaksanakan dan Spin-Off dilaksanakan. Kemudian perkembangan terakhir, kalau Cemex tidak setuju, Put-Optionnya dibatalkan, tapi Spin-Offnya tetap jalankan ? Berarti apa yang terjadi, pemerintah itu berada dalam suatu dilema dimana mereka ada kemungkinan lebih buruk lagi, pemerintah sama sekali tidak mendapatkan dana dari Put-Option. Dan yang terjadi semen Padang hendak merdeka, diikuti dengan Gresik dan Tonasa. Dan hal ini membuat pemerintah menjadi tekor lagi. This is the worst possible scenario yang terjadi. Saya bingung bahwa bagaimana hal tersebut tidak terpikirkan oleh petinggi-petinggi kita yang mengerti politik dan ekonomi?

Bagaimana tentang investor? Kalau Cemex tidak dimenangkan, apakah ada pengaruhnya bagi kepentingan investor atau kemungkinan investor untuk masuk apakah ada gangguan?

Yang jelas pemerintah harus menjamin hak investor. Kita membedakan antara kenyataan bahwa Cemex sudah menguasai 25% dari saham semen Gresik, dan mereka mempunyai perjanjian Put-Option untuk membeli 51% saham tambahan, kita harus membedakan itu. Untuk yang 25% pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa Cemex bisa melaksanakan haknya sebagai pemegang saham di semen Padang, Gresik dan Tonasa. Sampai sekarang, hal tersebut tidak pernah terlaksana. Manageman Cemex tidak pernah benar-benar ikut didalam pengambilan keputusan sehari-hari. Itu yang sebenarnya sangat detrimental. Apakah masalahnya bahwa pemerintah tidak jadi menjual 51% tambahan kepada Cemex, hal tersebut tidak ada kaidah perdagangannya, karena itu Put-Option. Sebaiknya pemerintah kalau ingin membuat sesuatu, mungkin mereka bisa renegosiasi ulang. Tapi lucunya, apa yang dilakukan oleh Laksamana Sukardi pada saat sekarang, mengumumkan bahwa Put-Option dilaksanakan dan Spin-Off dilaksanakan. Kemudian perkembangan terakhir, kalau Cemex tidak setuju, Put-Optionnya dibatalkan, tapi Spin-Offnya tetap jalankan? Berarti apa yang terjadi, pemerintah itu berada dalam suatu dilema dimana mereka ada kemungkinan lebih buruk lagi, pemerintah tidak mendapatkan dana dari Put-Option. Dan yang terjadi semen Padang hendak merdeka, diikuti dengan Gresik dan Tonasa. Dan hal ini membuat pemerintah menjadi tekor lagi. Saya bingung bahwa bagaimana hal tersebut tidak terpikirkan oleh petinggi-petinggi kita yang mengerti politik dan ekonomi?

Kalau begitu keputusan yang seperti ini sepertinya mengkhawatirkan, apalagi Pak Laksamana Sukardi beberapa hari lalu mengatakan kalau Cemex tidak setuju akan diambil renegosiasi atau ambil investor baru, apakah menurut anda akhirnya keputusan ini menjadi mungkin untuk dilaksanakan ? Kira-kira bagaimana nanti ke depan?

Saya mengerti strategi dari Pak Laksamana Sukardi untuk meningkatkan kemampuan bargaining mereka dengan Cemex. Mereka mengharapkan Cemex akan bersedia menerima struktur seperti ini. Tapi sebagai pihak pembeli Cemex juga tidak bodoh, karena perjanjian dalam put option itu, pemerintah mempunyai hak untuk menjual ketiga pabrik semen tersebut. Perjanjian itu bukan untuk menjual hanya satu dari pabrik semen tersebut. Jadi pada saat sekarang Cemex punya room untuk melakukan manuver, dimana mereka bisa saja menolak kalau pemerintah melaksanakan put option secara sepenuhnya, dimana mereka menjual tiganya, Cemex tidak ada alasan untuk mundur atau berkelit. Mereka mempunya kewajiban untuk membeli bukan hak untuk membeli. Sekarang situasinya pemerintah Indonesia justru mengurangi kekuatan put option mereka sendiri. Dimana mereka hanya ingin menjual sebagian, sehingga terjadi proses renegosiasi lagi. Pada saat sekarang, strategi Pak Laksamana mungkin bisa mengatakan "Ok kalau Cemex tidak mau membeli kita bisa cari peminat baru lagi" Saya bisa mengerti sebagai taktik dagang, tapi pada kenyataan sekarang di lain pihak Pak Laksamana juga sudah mengumumkan akan dilakukan spin off satu Semen Padang dan spin off kedua Semen Tonasa dan ada kemungkinan terburuk terjadi juga spin off ketiga Semen Gresik. Posisi seperti itu benar-benar menyudutkan pemerintah, karena bila orang melihat mereka ingin merenegosiasikan kembali dengan pihak lain, siapa yang mau negosiasi secara terpisah dengan Semen Padang, Semen Tonasa dan Semen Gresik yang manajemennya sudah terbukti menimbulkan resistensi begitu besar terhadap penjualan asset-aset pemerintah kepada pihak asing. Jadi dengan sendirinya proses renegosiasi ulang yang diharapkan dapat meningkatkan value justru bisa menurunkan value. Itu yang jadi tantangan pemerintah. Pemerintah bisa saja mundur dan kita bisa punya waktu 10 tahun untuk melaksanakan privatisasi tidak jadi halangan, tapi yang harus diingat ini menunjukkan bahwa program privatisasi kita tidak direncanakan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau nanti kita lihat dari seluruh performance privatisasi itu mungkin tidak ada efek penularan dari kasus ini terhadap program privatisasi yang lain ?

Jelas sekali. Proses privatisasi ini akan menjadi benchmark atau preseden lain untuk perusahaan lain, contohnya Semen Gresik tidak pernah menolak put optin, tapi setelah melihat keberhasilan Semen Padang dan Semen Tonasa, di sini ada moral hazard, dimana perusahaan yang baik tidak diapresiasi malah dijual dan perusahaan yang tidak baik atau anak nakal malah disayang. Jadi kesannya message yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita adalah lebih baik jadi anak nakal

Kalau tidak salah anda pernah menyarankan untuk membentuk holding baru dan beberapa option yang memberi keuntungan kepada pemerintah. Kalau anda melihat keputusan seperti ini apakah mungkin pemerintah masih bisa merevisi karena sebetulnya belum ada keputusan apapun?

Itu yang saya harapkan, tapi pada kenyataannya seperti anda sudah memberikan kemerdekaan kepada beberapa pihak, apakah nantinya mereka bisa menerima, hambatannya menjadi lebih besar lagi. Karena sikap mendua dan plin-plan dari pemerintah itu akan menimbulkan perasaan apakah pilihan yang diambil kali ini pun sudah merupakan keputusan yang optimal. Keputusan yang terkesan coba-coba akan menimbulkan krisis kepercayaan bagi stake holder terhadap semua keputusan pemerintah. Itu yang saya sayangkan. Yang saya bingung, apakah pemerintah tidak mengantisipasi kemungkinan respons yang terjadi bila mereka mengumumkan hasil tersebut. Ketika saya membayangkan, option ini merupakan salah satu option yang pernah saya analisa, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah akan mengambil option ini, saya terlalu under estimate pemerintah mengambil keputusan yang ajaib.

Kalau ini akan menimbulkan suatu krisis terhadap keputusan pemerintah, bagaimana program kebijakan ekonomi yang lain, yang sebenarnya kita sangat butuh kebijakan yang tepat pada waktu yang tepat untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Apakah dimasa depan kita masih sulit mengharapkan percepatan recovery ekonomi?

Saya melihat bahwa yang benar-benar perlu diperhatikan pemerintah adalah belajar dari pengalaman Spin-Off Gresik. Sebagai pengamat, saya belajar banyak tentang public policy, karena selama 32 tahun waktu jaman Soeharto kita tidak pernah berada dalam situasi seperti ini. Sebenarnya ini merupakan proses pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat silver line dari hubungan pusat dan daerah itu sebenarnya usaha pertama dari pemerintah yang cukup positif. Pemerintah Indonesia mencoba untuk sensitif terhadap aspirasi rakyat daerah. Mereka mencoba mencari jalan yang kompromis, itu suatu start yang cukup baik. Tapi sayangnya mereka tidak bisa membedakan mana yang legitimate, mana yang tidak, sehingga proses penunggangan dan pewakilan kepentingan itu membuat keputusan ini kelihatan tidak optimal. Tapi dikemudian hari saya mengharapkan pemerintah dan kita semua bisa belajar dari kegagalan proses privatisasi semen Gresik ini, dan mengambil langkah yang bijaksana dikemudian hari. Saya anggap kegagalan pemerintah dalam mendapatkan US0 juta itu sebagai cost untuk belajar.