Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ir Akhiruddin

Pemerintah Sebaiknya Segera Memutuskan

Edisi 298 | 27 Nov 2001 | Cetak Artikel Ini

Privatisasi adalah sebuah tema besar yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka tengah dalam mengatasi krisis anggaran pemerintah. Cerita manis program privatisasi juga ingin mengembalikan pamor Indonesia sebagai negara yang ramah untuk investasi asing. Maka ketika pemerintah menggulirkan rencana penjualan Semen Gresik ke Cemex sebagai pionir program privatisasi nasional, kita tentu banyak berharap ini akan berlangsung dengan mulus. Tapi, Semen Padang sebagai salah satu anak perusahaan Semen Gresik ternyata menimbulkan masalah. Semen Padang malah menuntut spin off atau pemisahan dari Semen Gresik. Hal ini tentu bertentangan dengan program privatisasi yang semula direncanakan akan berlangsung dengan mulus. Tapi dalam Perspektif Baru kali ini, kita tidak akan berputar-putar membahas soal teknis privatisasi, tapi lebih berupaya menggali cerita di balik itu. Tentangmereka yang sebetulnya juga berkepentingan terhadap privatisasi ini, yaitu masyarakat Padang itu sendiri, atau lebih tepatnya masyarakat Lubuk Kilangan. Karena di situlah Semen Padang berdiri dan masyarakat Lubuk Kilangan adalah mereka yang sehari-hari hidup dan beraktivitas di sekitar Semen Padang. Tamu kita kali ini adalah seorang tokoh masyarakat Lubuk Kilangan Bapak Ir Achiruddin. Dengan beliau, kita akan coba gali bagaimana sebetulnya sikap masyarakat Lubuk Kilangan terhadap privatisasi ini, tentu tentang sikap mereka yang sebenarnya, juga tentang hubungan masyarakat Lubuk Kilangan dengan Semen Padang. Ikutilah Perbincangan menarik antara Ir. Akhiruddin dengan pemandu Perspektif Baru Ruddy Gobel dibawah ini:

Kita tahu bahwa Semen Padang sudah lama sekali berdiri di Lubuk Kilangan, sejak tahun 1910 berdasarkan catatan saya. Ini berarti bahwa perusahaan itu sudah begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebetulnya seberapa penting Semen Padang bagi masyarakat Lubuk Kilangan?

Sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwasanya memang Semen Padang ini merupakan pabrik yang tertua di Indonesia, dan kenyataannnya sampai sekarang itu belum terlihat dengan jelas, bagaimana Semen Padang ini berpartisipasi aktif di masyarakat Lubuk Kilangan. Karena terbukti dari hasil penelitian Universitas Andalas, Lubuk Kilangan merupakan kecamatan nomor empat termiskin di Sumatra Barat. Padahal ini merupakan satu-satunya pabrik yang terbesar di Sumatra Barat, yang seharusnya memberikan kontribusi yang begitu banyak. Tapi kenyataannya? Kalau kita lihat sampai sekarang belum ada kontribusi yang nyata dari PT Semen Padang ini terhadap masyarakat Lubuk Kilangan, kecuali hanya berupa limbah dan debu yang kami rasakan. Karena sekarang zaman reformasi, kita ingin mempertanyakan hak-hak kita, karena yang diolah Semen Padang itu seluruhnya tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan, tempat berdirinya pabrik dan bahan bakunya diambil dari tanah naagari Lubuk Kilangan. Jadi, perlu kami sampaikan bahwasanya selama ini kontribusi yang jelas itu tidak ada dari PT Semen Padang. Makanya masyarakat Lubuk Kilangan menuntut haknya dan kenyataannya Semen Padang ini selalu menolak segala macam tuntutan kami.

Kerapatan Adat Nagari atau KAN itu semacam organisasi yang menampung unsur-unsur sosial atau struktur sosial masyarakat Lubuk Kilangan. Bagaimana hubungan antara masyarakat Lubuk Kilangan dengan KAN ini, bagaimana potret keterwakilan masyarakat secara sosial itu berada di Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini sendiri?

Jadi perlu kami tegaskan bahwasannya KAN itu adalah Kerapatan Adat Nagari. Di sini berkumpul seluruh unsur-unsur ninik mamak daripada enam suku yang ada, dan juga membawahi beberapa organisasi-organisasi yang ada di Lubuk Kilangan. Karena baru pada awal tahun terjadi pergantian daripada struktur KAN ini, sekarang sudah nampak, sudah muncul demokrasinya walaupun sebelumnya ada juga ketimpangan-ketimpangan. Jadi di sini sudah jelas bahwa peranan KAN di Lubuk Kilangan sudah cukup bagus sekarang ini, tapi dengan bagusnyakayak gini, merupakan ganjalan bagi sebagian kecil masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Lubuk Kilangan, karena dianggap akan menghambat perbuatan-perbuatan yang menguntungkan diri pribadilah begitu.

Apakah KAN juga berperan untuk mencoba menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan PT Semen Padang?

Karena tidak adanya kontribusi yang jelas ini, tanggal 26 Maret 2001 yang lalu di Kerapatan Adat Nagari ini kita adakan musyawarah "nagari" namanya, dihadiri oleh enam suku yang ada, itu lebih kurang 150 orang, dan dibentuklah tim-tim kerja sebagai perpanjangan tangan dari KAN untuk memediatori yang diharapkan tadi, yaitu antara masyarakat dengan PT Semen Padang, dan dengan yang lain. Jadi ada lima tim, tim satu khusus menangani masalah antara nagari Lubuk Kilangan dengan PT Semen Padang, gitu.

Kompensasi semacam apa yang diharapkan masyarakat Lubuk Kilangan dari PT Semen Padang. Paling tidak untuk mengatasi keterpurukan secara ekonomi yang masuk kelompok termiskin tadi?

Karena Lubuk Kilangan merupakan nomor empat termiskin, kita sekarang ini menuntut bagaimana supaya Semen Padang ada kontribusi yang jelas sebesar 5 rupiah per kilogram semennya. Juga penyelesaian tanah 412 hektar di Kelurahan Batu Gadang yang akan digunakan sebagai perluasan areal tambang untuk bahan baku Semen Padang, yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Dan kita meminta supaya diprioritaskanlah anak-anak nagari Lubuk Kilangan sebagai karyawan di Semen Padang ini. Karena selama ini, Semen Padang agak main kucing-kucingan dalam penerimaan tenaga kerja. Selain itu masalah limbah harus diperhatikan betul. Karena dari hasil yang didapatkannya, seperti ISO 14001, sebetulnya Semen Padang belum pantas mendapatkan ini sebab kalau ISO14001 ini didapat, limbah dan segala macamnya itu sudah bebas, sudah ramah lingkungan, istilahnya. Tapi kenyataannya nggak. Jadi ini yang perlu kita tegaskan. Kami masyarakat Lubuk Kilangan untuk mengatasi keterpurukan tadi itu kami meminta secara tegas kontribusi atau kompensasi sebesar 5 rupiah per kilogram semen, karena 87% bahan bakunya itu diambil dari tanah ulayat kami, di Karang Putih itu. Ini untuk pembangunan di Lubuk Kilangan itu sendiri.

Beberapa waktu yang lalu, beberapa pihak dengan mengatasnamakan masyarakat Sumatera Barat mengambil alih Semen Padang dengan maklumat 1 November. Apakah masyarakat Lubuk Kilangan juga berpartisipasi atau paling tidak berperan mendukung maklumat tadi?

Maklumat yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat satu itu, secara keseluruhan atau secara umum masyarakat Lubuk Kilangan tidak terlibat, cuma ada sebagian kecil yang karena ada kepentingan-kepentingan pribadi dengan Semen Padang. Jelas, ini adalah suatu permainan politik yang cukup memalukan juga bagi kita, Sumatra Barat. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan ini hanyalebih mementingkan kepentingan pribadi bukan berpikir lagi secara nasional. Masyarakat Lubuk Kilangan pada prinsipnya masalah spin off atau put option itu tidak masalah bagi kami. Mau spin off silakan, mau put option silakan, yang penting kontribusi tadi. Jadi dalam pengambilalihan atau segala macam itu, Lubuk Kilangan tidak terlibat sama sekali. Kita sudah sepakat bahwasannya spin off atau put option, kita tidak permasalahkan. Tapi adanya jawaban dari Direksi Semen Padang segala tuntutan kita ini ditolaknya, ya otomatis kita tidak bisa lagi mendukung spin off.

Jadi sebetulnya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa semua masyarakat Sumatera Barat mendukung spin off?

Dalam hal ini ada suatu rekayasa-rekayasa politik yang cukup bagus daripada elite-elite politik untuk kepentingan kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Sumatera Barat. Perlu kami jelaskan bahwa demo-demo yang dilakukan itu rekayasa semua. Karena sebagian besar adalah karyawan-karyawan dengan keluarganya dan sebagian masyarakat di luar Lubuk Kilangan yang dibayar 50 ribu per orang. Yang seharusnya mengambil alih itu adalah hak masyarakat Lubuk Kilangan. Kalau kita berbicara masalah pabrik, pemerintah pusat yang punya, tapi kalau kita berbicara tanah ulayat, itu nagara Lubuk Kilangan yang punya, bukan tanah ulayat Sumatera Barat. Ini perlu menjadi renungan bagi pejabat-pejabat kita yang selalu ngomong masalah tanah ulayat Sumatera Barat. Ini perlu dijelaskan, Sumatera Barat itu tidak punya tanah ulayat, yang punya itu nagari. Jadi di sini, Semen Padang ini, nagari Lubuk Kilangan yang punya.

Berarti tidak ada yang lebih berhak untuk berbicara dengan menggunakan rumusan-rumusan tanah ulayat dan argumentasi lainnya tentang tanah ulayat itu, selain masyarakat Lubuk Kilangan itu sendiri?

Kalau masalah Semen Padang, masalah pabrik dan bahan bakunya diambilkan dari Lubuk Kilangan, tidak ada lagi yang berhak di Sumatra Barat ini, kecuali nagari Lubuk Kilangan itu sendiri yang berbicara masalah tanah ulayat. Ini kadang-kadang sengaja dibuat rancu. Karena kami juga heran, kalau masalah spin off tapi yang diributkan kepusat itu masalah tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan. Tuntutan kami ke Semen Padang itu dibalas dengan surat yang menyatakan bahwa tanah itu hak milik Semen Padang. Ini sudah terjadi pembohongan publik, membohongi pemerintah pusat dan membodoh-bodohi masyarakat. Kalau ke pusat dibilang tanah ulayat, tapi kepada masyarakat Lubuk Kilangan sendiri dibilang tanah milik Semen Padang. Ini bukan sekadar cerita. Ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur utama PT Semen Padang.

Setahu saya tanah ulayat itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi dia bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Nah, apakah ada preferensi misalnya, kalau privatisasi itu jadi dilaksanakan. Dalam hal ini, misalnya put option.Kemudian otomatis investor asing akan menjadi pemilik mayoritas. Tapi seandainya, misalnya, mereka bisa memanfaatkan tanah ini dan kemudian tuntutan masyarakat bisa dipenuhi, apakah ada masalah buat masyarakat Lubuk Kilangan?

Seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun yang akan memegang managemen Semen Padang, kami masyarakat Lubuk Kilangan tidak mempermasalahkan. Yang penting ada kontribusi untuk Lubuk Kilangan dan kita terangkat dari keterpurukan sebagai nomor empat daerah yang termiskin. Dalam hal ini apa gunanya kita mendukung ini-mendukung itu kalau tidak ada kontribusinya untuk nagari, ya percuma saja. Jadi siapa pun yang akan memegang manajemen Semen Padang, kami siap bergandengan tangan. Kalau melihat tuntutan-tuntutan masyarakat, saya terus terang tidak melihat ada sesuatu yang berlebihan disitu. Karena persoalan tenaga kerja, persoalan lingkungan dan persoalan kompensasi karena digunakannya tanah ulayat dan beberapa tuntutan lainnya, itu adalah merupakan tanggung jawab social dari satu perusahaan. Apakah masyarakat Lubuk Kilangan itu punya preferensi gitu lho; put option atau misalnya privatisasi. Jadi bicara dalam konteks masyarakat Lubuk Kilangan. Jadi kita memisahkan Lubuk Kilangan, artinya, kita men-spin off Lubuk Kilangan dengan Sumatra Barat sebagai satu kesatuan? Kalau privtisasi ini terjadi, umpamanya. Atau put option. Yang kita perjuangkan ini bukan cuma Lubuk Kilangan sebetulnya. Dengan masuknya manajemen baru di Semen Padang kita sudah tahu, bagaimana sebetulnya managemen yang terjadi. Jadi dengan diadakannya pertukaran managemen yangbaru, mungkin efeknya bukan Cuma Lubuk Kilangan tapi akan memberikan kontribusi yang besar pada Kota Padang dan Sumatera Barat sendiri.

Karena kebawa-bawa soal otonomi daerah, sebagai tokoh masyarakat mungkin mendengar aspirasi dari masyarakat, paling tidak semacam jalan tengah, misalnya pemerintah jalankan saja put option, tapi dengan catatan tuntutan kami harus dilaksanakan?

Sebetulnya dari mana sumber permasalahan, kita sudah tahu. Pada tanggal 26 Oktober yang lalu kita menghadap Bapak Laksamana, pak Kuncoro, dan kita sudah sampaikan dari mana sumber permasalahan ini. Kami masyarakat Lubuk Kilangan supaya tidak berlarut-larut lagi kita serahkan saja kepada pemerintah supaya secepatnya mengambil kebijaksanaan. Karena dengan menunda-nunda berarti menambah lagi permasalahan baru. Sebetulnya seperti yang kami sampaikan dulu, siapa biang keladinya, ganti saja. Kita laksanakan apa kegiatan pemerintah, dan kita menyadari bahwa pemerintah sekarang dalam kesulitan. Jadi mengenai spin off ini, kita tidak mempermasalahkan. Kita berpikir secara nasional bukan kedaerahan lagi. Pemerintah jangan ragu-ragu dalam bertindak dan jangan menunda-nunda apa yang menjadi keputusan, karena ini akan menjadi preseden yang buruk bagi pemerintah sekarang.

Rasa nasionalisme masyarakat Lubuk Kilangan begitu tinggi, apakah ini mendapat penghargaan katakanlah dari DPRD Sumatera Barat?

Di DPRD ini kita belum tahu pasti prosentase yang mendukung kita atau menolak. Dalam hal ini kita hanya memperjuangkan beberapa tuntutan tadi. Kita berjuang bukan untuk masalah spin off atau put option. Dan dari pada berlarut-larut, kita sarankan pemerintah supaya secepatnya mengambil keputusan.

Pemerintah pusat itu khawatir, misalnya kalau terus menjalankan kebijakan itu, dia khawatir akan muncul bentrokan di masyarakat antara yang mendukung dan yang menolak spin off. Apakah ini sebagai isapan jempol belaka atau suatu yang akan terjadi ?

Seperti apa yang diberitakan, itu manuver-manuver yang sifatnya mengamcam atau menakut-nakuti. Sebetulnya yang jadi masalah itu masyarakat Lubuk Kilangan sekitar pabrik. Mereka tidak bergerak melawan apa yang menjadi kepentingan pemerintah. Kita tidak ikut dalam demo-demo segala macam, dalam hal ini kita sarankan secara tegas. Saya rasa itu hanya suatu wacana yang dibikin oleh sekelompok orang karena ada kepentingan pribadi. Dalam masalah Semen Padang ini memang sarat dengan kepentingan-kepentingan. Apapun yang diambil pemerintah, masyarakat Lubuk Kilangan siap mengamankan daerah.

Apakah jaminan seperti ini pernah dikemukakan oleh wakil-wakil masyarakat Lubuk Kilangan kepada pemerintah pusat ? Paling tidak pernah disampaikan ke DPRD Padang?

Pernah disampaikan ke DPRD tingkat I dulu, cuman yang nerima kami hanya beberapa orang yang punya kepentingan untuk spin off. Sehingga apa yang kami sampaikan dianggap enteng saja. Kita sudah sampaikan juga ke Menteri Laksamana, ke Komisi V DPR RI, Bapak Seto Haryanto yang terima waktu itu. Masyarakat Lubuk Kilangan tidak akan anarkis dalam hal Semen Padang ini, kecuali pemerintah salah mengambil sikap dan tuntutan kami tidak terkabulkan, tentu akan ada gerakan-gerakan anarkis. Tanah ulayat ini akan kami ambil, tapi selagi tuntutan kami dipenuhi untuk membangun nagari, siapapun yang memegang managemen Semen Padang, kita akan mengamankan.

Apakah ada kekhawatiran, barangkali semacam egoisme kedaerahan, kalau privatisasi itu jalan dan Semen Padang bukan lagi dimiliki oleh masyarakat Padang misalnya. Apakah ada perasaan gak enak atau perasaan lain?

Menurut saya kalau itu bukan dimiliki oleh masyarakat Padang, padahal pabrik, tenaga kerja, bahan bakunya di Padang. Mungkin cuman sahamnya saja. Kami masyarakat Lubuk Kilangan sendiri selama ini terlalu banyak dirugikan.