Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Panda Nababan

Masih Besar Perlawanan Pemberantasan Korupsi

Edisi 295 | 13 Nov 2001 | Cetak Artikel Ini

Suatu keprihatinan di tengah masyarakat sekarang di mana banyak orang bilang bahwa negara kita adalah salah satu negara terkorup di dunia. Kita punya banyak kasus korupsi dan uang negara yang hilang bertriliun-triliun dan kita juga masih dijerat oleh hutang luar negeri yang sedemikian besar. Tapi lucunya hutang luar negeri dan bantuan yang dikorup oleh pejabat-pejabat sampai sekarang, kita tidak tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hilangnya banyak uang itu. Padahal kita mendengar 140.000 orang di Sulawesi Selatan sedang kelaparan, banjir, ada banyak bencana alam yang membutuhkan bantuan, kasus korupsi terjadi lagi tanpa ada yang bisa bertanggung jawab.

Sepertinya hukum tidak mampu untuk menjerat para koruptor sampai ke pengadilan atau bahkan di vonis penjara. Demikian juga institusi-institusi politik yang kita punyai seringkali kasus-kasus hukum dijadikan isu politik, dan kasus politik dijadikan isu hukum. Sehingga semua manjadi rancu, tidak memilikidasar kebijakan yang jelas. Contohnya kasus yang dibuat untuk melengserkan Presiden Wahid yaitu kasus Buloggate yang katanya melibatkan 35 miliar, sampai sekarang kasus ini belum jelas bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Padahal sanksi politik sudah dijatuhkan dengan jatuhnya presiden.

Masyarakat masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dibalik kasus-kasus korups ini? Kita mendengar adalagi kasus Buloggate versi I atau jilid II yang melibatkan Ketua DPR, Bapak Akbar Tanjung, dan lagi-lagi ini dalam tingkat wacana walaupun Kejaksaan Agung telah memanggil beberapa orang untuk dijadikan tersangka ataupun diperiksa sebagai saksi. Isu yang sebenarnya tampaknya akan ditangkap oleh DPR untuk dijadikan Pansus dan bila mungkin ini akan jadi sekuriti. Bagaimana orang biasa harus memandang ini? Untuk itu kita telah mengundang Bapak Panda Nababan, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan dulunya juga termasuk sebagai wartawan. Inilah Perspektif Baru dengan Panda Nababan dan dipandu oleh Martin Manurung.

Sebenarnya bagaimana posisi DPR dalam menghadapi kasus-kasus korupsi seperti ini?

Pertama saya coba tanggapi dulu pengantar yang disampaikan oleh Saudara, bahwa sebenarnya negara kita negara terkorup. Upaya untuk itu sebenarnya sudah dilihatkan, baik dalam Tap MPR maupun Undang-undang dan sebagainya. Tetapi akhirnya kembali pada pelaku. Kalau lihat dari pemerintahan awal yang menaruh harapan pada waktu presiden Abdurahman Wahid, Jaksa Agungnya waktu itu dipilih Marzuki Darusman yang punya latar belakang dari Komnas HAM. Ironinya, apa yang terjadi justru pada masa Marzuki Darusman tidak semua perkara korupsi menguap dan tidak ditangani dengan serius.

Di Komisi II saya bilang Marzuki Darusman adalah seorang "pelawak", yang artinya bisa membuat kami terpukau. Komisi II dengan muka yang inocent, dengan kalimat-kalimat intelek, ternyata perkara BLBI, perkara korupsi dan sebagainya tidak ada yang maju.Kalaupun dikatakan ada perkara Bob Hasan, itu perkara kecil dari seorang tindak pidana, dan kalau pun dia dikirim ke Nusakambangan itu setelah Pak Lopa jadi menteri Kehakiman. Itulah tragedi yang terjadi, dimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang menjadi ujung tombak Kejaksaan Agung dipegang oleh seorang pelawak. Apa yang dilakukan Marzuki, saya melihatnya itu sebagai skandal besar dalam penegakan hukum. Sebenarnya tugas dari DPR ada 3, membuat Undang-undang, membuat anggaran, dan kemudian melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan inilahinstitusi-institusi yang melakukan penegakkan hukum ataupun pemberantasan korupsi apakah itu polisi, kejaksaan, sampai sejauh mana mereka betul-betul melaksanakan tugas itu. Soal Buloggate yang pertama, itu sebenarnya proses hukumnya berjalan terus. Kemudian sekarang ini yang melibatkan 50 anggota DPR menghendaki dilakukannya satu Pansus, sebenarnya bukan Buloggate II tapi ini non budgeter daripada Buloggate. Tahun lalu sebelum kasus yang melibatkan Abdurahman Wahid jatuh, sebenarnya DPR waktu itu mengusulkan untuk membuat satu Pansus non budgeter tetapi fraksi partai Golkar yang berkoalisi dengan fraksi lain dengan gigih menentang itu. Maka PDI Perjuangan pada waktu itu dikalahkan dalam voting. Alasannya waktu itu Komisi III sudah menangani sehingga buat apalagi dibentuk Pansus. Karena kurangnya informasi yang lengkap dan akurasi, argumentasinya menjadi kalah karena dikatakan Komisi II sudah menangani. Setelah saya sendiri sebagai anggota Bamus mempertanyakan betul kalau Komisi II sudah menangani mana pertanggungjawabannya? Akhirnya dipanggilah ketua Komisi III yang mengatakan bahwa kami tidak pernah dapat tugas dari Bamus, dari pimpinan DPR untuk menangani itu. Kamimemang berinisiatif membuat tim untuk memonitor itu yang diketuai oleh wakil Komisi III Wijonarko Poeswoyo yang sekarang jadi Kabulog. Wijonarko Poeswoyo menceritakan ke saya tahun yang lalu yang kemudian diakui oleh saudara Marzuki Darusman. Dokumen-dokumen mengenai 2 triliun yang melibatkan Akbar, Rahardi Ramelan itu sudah diserahkan kepada Marzuki Darusman di mana kemudian perkara tidak jelas, hilang, dan tidak tahu gimana penanganannya. Itu yang terjadi. Masyarakat jangan frustrasi, apatis, kita harus telusuri dengan tenang perkara-perkara ini.Setelah ditelusuri di Kejaksaan itu tidak pernah mendapat assignment dipidana khusus maupun di tingkat yang lebih bawah. Penanganan teknisuntuk mengusut ini hilang begitu saja. Itulah yang terjadi dan menjadi latar belakang dari pada yang sekarang ini.

Kalau tadi bapak cerita tentang sulap menyulap itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, harus ada teman-temannya. Misalnya Marzuki Darusman Jaksa Agung yang lama, teman-teman yang berkoalisi dengan Marzuki ini kira-kira siapa saja yang membuat kasus korupsi menjadi gelap?

Masyarakat juga harus mengetahui bahwa kalau Jaksa Agung bilang "A", itu sampai ke daerah Maumere, Borong-Borong, Meulabuh, dalam pengajuan perkara, penuntutan, maju atau tidak, itu betul-betul Jaksa Agung yang tentukan. Kalau Jaksa Agung katakan "tidak", maka tidak diapa-apakan dan tidak jalan. Begitu kuatnya posisi Jaksa Agung. Dia sendiri bermain begitu dan mengatur yang di bawah-bawah agar bisa berjalan. Maka tindakan dari institusi Kejaksaaan ini tergantung pada Jaksa Agungnya. Kita bisa lihat selama satu setengah tahun Marzuki Darusman menjadi Jaksa Agung, kemudian Lopa masuk, kelihatan ada perubahan. Ada cerita Nursalim, Prayogo Pangestu, ada Nurdin Halid, ada Akbar Tanjung yang mau dipanggil, Rahardi Ramelan, ada macam-macam. Itu kelihatan terbongkar. Selama ini kasus-kasus itu dibikin tidur oleh Marzuki Darusman dengan keahliannya main politik. Kalau saudara Martin mengatakan akhirnya menjadi hukum di politik yang sama, ini biangnya. Kebetulan saudara Marzuki Darusman ini ketua partai Golkar, bagaimanapun punya implikasi dengan kelakuan-kelakuan dia yang tahun lalu digagalkan oleh fraksi partai Golkar dalam Paripurna mungkin juga dalam sidang yang akan datang mereka berusaha menggagalkan ini. Rupanya mereka sudah bisa menduga akan terkait Akbar Tanjung. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba. Kalau ada orang yang bilang Pansus Buloggate II yang 56 miliar ini menjadi balas dendam, itu orangnya picik, dia tidak tahu yang sebenarnya.

Kalau kasus ini ingin di Pansuskan, dan fraksi partai Golkar menghalang-halangi, kira-kira bagaimana peluang dari kelompok reformasi ini untuk menggoalkan supaya kasus ini dibuka

Dari beberapa teman saya dari partai Golkar yang saya ajak ngomong, sebenarnya mereka itu sependapat dengan kita, malah ada yang setuju Pansus. Kalau nanti voting tertutup di Paripurna, sayayakin Pansus itu akan ada. Dulu votingnya terbuka dalam arti kata "setuju" berdiri. Waktu itu kita dibombardir dengan alasan sudah ditangani Komisi III, semua terkesima, juga Komisi III. Karena Komisi III sama statusnya dengan Pansus, sama dengan Komisi II, Komisi I, dalam membuat Undang-undang. Katanya sudah ditangani Komisi III ternyata tidak ada ditangan Komisi III, atas perintah daripada Bamus atau paripurna. Jadi di sinilah kelihatan memanipulasi formasi pada moment-moment menentukan pilihan. Saya tidak tahu nanti seperti apa, sekarang sudah ada 50 orang. Jadi prosedurnya sesuai dengan tata tertib, 50 orang sudah mengusulkan, tinggal 10 dibacakan di Paripurna. Dibacakan di Bamus pada November, kita masuk mulai tanggal 17 ke atas, ada Bamus di situ. Seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi di DPR mini berargumentasi menentukan dibentuk Pansus. Bila disitu selesai Paripurna hanya untuk pengesahan, bila tidak berhasil disitu, akan dibawa ke Paripurna untuk divoting.

Kalau nanti jadi di Pansuskan, masyarakat banyak juga yang bertanya-tanya misalnya beberapa kasus yang di Pansuskan oleh DPR juga sampai sekarang tidak jelas. Kalau dari zaman pak Habibie ada Pansus Bank Bali, lalu kemarin Pansus bulognya Gusdur. Bagaimana cara DPR supaya kasus ini benar-benar selesai?

Jangan lupa Pansus DPR ini adalah lembaga politik, kalau ada yang mengatakan Rahardi Ramelan sudah dipanggil kejaksaan buat apa diPansus. Ini yang mau dipakai sebagai alasan untuk menggagalkan Pansus. Masalahnya Rahardi Ramelan itu urusan kejaksaan, masalah penyaluran uang Bulog ini yang dikejar oleh Pansus. Bagaimana kebijakan ini dan itu tidak ditangani Kejaksaan, bagaimana penggunaan uang rakyat, uang petanioleh Bulog dengan begitu mudah. Kemudian hasil Pansus ini dilaksanakan oleh eksekutif atas usul DPR, karena kita bukan lembaga peradilan, lembaga politik, dan menjelaskan kepada masyarakat. Katakanlah kalau Pansus itu berjalan, Kabulog yang dulu Ibrahim Hasan, Rahardi Ramelan, ditanya Saudara apakan duit itu? Perintah siapa? Apakah perintah Habibie? Habibie dipanggil, dan ditanya kenapa Saudara perintahkan ini? Apa alasan Saudara? Ini tidak bisa di kejaksaan.

Ini biar jelas dulu, Pansus kalau bekerja akan menanyakan, mengusut, dalam arti kata meneliti uang itu. Dari mana uang bermiliar-miliar di Bulog? Rupanya uang keuntungan membeli kano monopoli, membeli beras dari Taiwan, membeli beras dari kacang kedelai, membeli terigu dan segala macam. Duit itu sebenarnya ke mana seharusnya? Ke kas negara diatur APBN. Butuh apa Dephankam? Pam Swakarsa? APBN yang kasih bukan dari kantongnya Rahardi Ramelan ke Wiranto, bukan dari Rahardi Ramelan ke Akbar. Soal-soal inilah yang mau coba di klarifikasi oleh Pansus. Kalau kemudian ada orang menggagalkan untuk ada Pansus ini, dia sudah gila, tidak masuk akal.

Sebenarnya kalau dia mencintai rakyat, mencintai penegakkan hukum, mencintai satu transparasi, mereka harus mendukung ada Pansus. Kalau Akbar sudi, mungkin Akbar tertolong dengan ini, karena ini sederhana buat dia. Kalau memang dia jujur apa artinya Pansus 10, dan ada tarik sana tarik sini untuk menggagalkan jangan ada Pansus, atau menginstruksikan misalnya untuk tidak ada Pansus begitu.

Kalau nanti DPR mengambil peran untuk membentuk Pansus dalam kasus dana Bulog yang melibatkan Akbar Tanjung, tapi masyarakat banyak melihat kasus hibah misalnya yang katanya banyak diterima oleh anggota DPR dalam angka. Lalu ada jugakinerja anggota DPR yang memperhatikan masyarakat, saya rasa pak Panda sendiri sudah berkali-kali bilang, masyarakat melihat DPR ini bisa apa tidak diharapkan untuk menyelesaikan kasus ini?

Terus terang saja DPR belum sempurna, saya pikir masyarakat mengalah terus sama parlemen. Dalam arti kata lihat cara kerjanya yang sudah digaji rakyat begitu besar, dapat rumah, dapat kamar kerja yang cukup baik, pakai alat pendingin. Tapi masih kelihatan malas-malas. Ironinya, Pansus-Pansus bersemangat mula-mula, tapi dalam pelaksanaan, kehadiran sangat minim. Saya sudah dua kali jadi ketua Pansus, Pansus pangkat litung, Pansus semanggi I semanggi II. Jadi Pansus yang begini sama saja dengan Undang-undang, pertahanan keamanan dan kepolisian. Kalau daftar kehadiran menyedihkan, tiga fraksi tidak datang, dan hanya ada satu orang dari satu fraksi. Masyarakat khawatir dengan hasil RUU Kepolisian, masuk diakal karena itu diproduk oleh kapasitas kerja yang begitu. Bagaimana sekarang Pansus dengan non budgeter Bulog di tangani? Permintaan kita tolong masyarakat, LSM mengawasi. Lihat kerjanya gimana. Kita juga ikut mengawasi bagaimana Kepolisian menolong Kejaksaan. Jadi itu yang menjadi jawaban daripada sampai sejauh mana nanti Pansus bawa hasil, ini akan kembali lagi kepada penegak hukum.

Kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRnya sendiri biasanya langsung mendapat perlawanan dari dalam, kira-kira perlawanan paling keras ini akan datang dari mana?

Saya pikir di setiap institusi ada saja karakter perlawanan yang paling keras, ada orang yang terlibat, kalau dia betul-betul berniat baik, memberantas korupsi dalam life service, dia tentu mendukung bukan melawan. Tapi kalau dia tidak menghendaki suatu penegakan hukum, dia akan pakai alasan-alasan untuk melawan, dia pakai poles-poles bagaimana Pansus sudah ditangani Kejaksaan Agung, dan Rahardi Ramelan disana sudah jadi tersangka, sudah diperiksa, buat apa kita overlapping. Jadi dia bikin rakyat terharu. Itu menipu dan bukan urusan Pansus. Itu urusan Kejaksaan sama dengan dulu dimana kita ditipu. Kita sudah Komisi III, setelah di teliti bukan Komisi III malah Kejaksaan. Ini akan membantu mereka dalam memberikan kekuatan politik kepada mereka untuk mengerjakan itu. Artinya Kejaksaan akan berterima kasih kalau dia bekerja serius yang akan membantu perspektif, misi, motivasi mereka untuk membongkar kasus-kasus korupsi seperti ini, asal jangan ketemu dengan model pelawak dulu yaitu Marzuki Darusman. Itu saja.

Kalau Pak Panda sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, yang sekarang ketua umumnya menjadi presiden, bagaimana melihat posisi pemerintah terhadap kasus ini. Apakah semangat, adakeseriusan untuk mengejar siapa tersangkanya, atau orang juga bisa berpikir karena salah satu faktor yang mendukung Ibu Mega adalah sebagian dari fraksi Golkar. Mungkin akan mencoba balas budi tidak untuk melindungi ini?

Inilah pemahaman yang salah bahwa mendukung Ibu Megawati kemudian berhutang budi, tidak ada cerita begitu. Pasal dalam UUD 45 yang mengatakan kalau presidennya berhalangan, dan wakil presiden naik tidak pakai dukung-dukungan. Jadi kalau adayang mengklaim itu, ini tidak betul. Dulu Gusdur naik didukung oleh beberapa partai dan partai Golkar. Kemudian dukungan terhadap Gusdur mereka tarik, jadilah Gusdur jatuh dan wakil presiden jadi presiden. Ibu Megawati sendiri dalam penegakkan hukum dia tegas, dia kumpul keluarganya, dia ingatkan untuk tidak terlibat KKN, dia kasih tahu kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri bahwa dia tidak akan ada yang terintervensi. Dia minta di tuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan Lopa, itu tegas dan ini tidak ada dalam penegakkan hukum. Ini tidak ada hubungannya dengan nanti aku tidak didukung bisa gila. Dukungan yang penting adalah dukungan dari rakyatnya yang dicintai, karena rakyat merasa harkat dan martabat mereka meningkat lebih baik. Tapi kalau kemudian main politik untuk jangan kita ganggu si A, si B, kecuali dia mendukung kita, padahal si A,B ini koruptor.

Kalau begitu bisa tidak masyarakat menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan akan terus membawa kasus ini paling tidak menjadi masyarakat tahu jelas bagaimana yang terjadi?

Itu sudah menjadi hakekat, menjadi inti daripada perjuangan ini. Saya pikir PDI Perjuangan pasti mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain yangbetul-betul mereka menghendaki korupsi ini diberantas. Jangan lupa amandemen Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, itu sekarang lagi diperbaiki dan sudah disahkan 2 hari yang lalu. Itu bukan main kerasnya karena ada pembuktian terbalik di situ yang tidak ada pada Undang-undang yang lalu. Jadi kalau saya punya harta kemudian saya diperiksa di pengadilan, itu harus saya buktikan di pengadilan darimana harta itu. Jadi dalam hal ini ada beberapa perbaikan-perbaikan dalam masalah mengenai suap, penerimaan komisi dan segala macam yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi ini cukup keras, dan semuanya kembali kepada orang yang melaksanakan Undang-Undang ini. PDI Perjuangan dalam hal ini akan melakukannya dan itu memang sudah menjadi tekad, itu garis partai untuk betul-betul menegakkan hukum yang betul karena roh daripada satu demokratisasi. Adalah omong kosong demokratisasi bisa berjalan kalau hukum tidak menjiwainya.