Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Irwan Prayitno

Asset Terakhir untuk Dimanfaatkan

Edisi 241 | 17 Okt 2000 | Cetak Artikel Ini

Perspektif Baru kali ini ingin membawakan topik pertambangan dan energi, karena dibalik krisis moneter, krisis ekonomi yang sekarang terjadi, sebetulnya sektor yang tidak perlu terpuruk adalah pertambangan. Karena dasarnya adalah sumber daya alam yang masih ada didalam tanah. Energi mempunyai gambaran berbeda sebab energi tidak selalu berasal dari barang dalam tanah bahkan punya alternatif -alternatif lain, tapi keduanya secara tradisional di Indonesia memang terangkum dalam satu departemen pemerintahan yaitu energi dan sumber daya mineral. Karenanya pertambangan dan energi ini dibahas dalam satu komisi yaitu Komisi VIII di DPR. Untuk itu tamu kita sekarang adalah Dr Irwan Prayitno dari Partai Keadilan, yang merupakan Ketua Komisi VIII DPR urusan pertambangan dan energi. Dr Irwan Prayitno dengan handal sudah menghantarkan berbagai isu yang pelik kepada forum masyarakat.

Peliknya masalah pertambangan dan energi ini bukan hanya aspek teknisnya, tapi disebabkan banyaknya keterlibatan modal besar juga modal asingdidalam bidang-bidang tersebut, dimana modal asing itu kehadirannya tidak seperti dalam negeri, yang sangat terpengaruh pada kondisi setempat di Indonesia, baik dari segi keamanan, politik, dan sebagainya. Kita undang Irwan Prayitno yang secara teoritis adalah wakil dari kita semua sebagai anggota DPR, dimana DPR merupakan lembaga wakil rakyat. Inilah percakapan Irwan Prayitno dengan pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar.

Pak Irwan, secara terpisah saya akan membicarakan masalah pertambangan dan energi karena isunya berbeda. Pertambangan sebagai industri yang ekstraktif, yang menarik bagi investasi asing karena tidak selalu peka terhadap perbankan dalam negeri misalnya. Apakah para investor asing itu masih tertarik atau mulai kuatir karena faktor keamanan misalnya?

Dari pengamatan saya berdasarkan beberapa pertemuan dengan investor asing, saya berani menyimpulkan bahwa mereka sekarang sedang dan akan berebut untuk masuk ke Indonesia. Mereka melihat potensi Indonesia cukup besar. Hanya, ada satu masalah yang sekarang muncul yaitu uncertainty. Ini yang sedang ditunggu kapan berakhirnya. Oleh karena itu, saat inipun mereka sangat sibuk untuk mencoba mendekati beberapa tokoh dan juga mereka-mereka yang berpengaruh di Indonesia supaya mereka mendapatkan akses ke dalam.

Termasuk dalam uncertainty itu barangkali faktor status propinsi-propinsi dalam hubungan dengan otonomi daerah dan sebagainya. Kira-kira apa masalah yang akan muncul dari sektor ini?

Sampai saat ini masih belum jelas aturan main antara daerah dan pusat. Khususnya, masalah perimbangan keuangan daerah dan pusat, desentralisasi serta pemberian otonomi ke daerah, apalagi dalam kaitan perusahaan pertambangan atau sumber daya alam. Misalnya di Newmont, Minahasa, Sulawesi Utara. Di situ Pemda setempat menafsirkan lain terhadap suatu aturan dan juga tidak ditanggapi sebagai suatu yang positif dari pusat. Sehingga muncul suatu konflik yang sampai ke pengadilan.

Padahal sumbernya cuma satu yaitu ketidakjelasan aturan main. Sebetulnya aturan main ini sudah dibuat dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000. Tapi itu belum cukup karena diperlukan suatu juklak teknis pasaran ke bawah, sehingga menjadikan permainan ini jelas. Investor akan tenang karena ada permainan yang jelas. Sampai sekarang ini belum direalisasi.

Belum atau memang kita kesulitan untuk menerjemahkan kemauan politik untuk desentralisasi ke dalam perundang-undangan yang rasional? Apakah Anda melihat di sektor otonomi daerah itu ada masalah yang serius?

Masalah yang serius lebih pada bentuk popularisasi dari keinginan berbagai daerah yang berbeda. Daerah yang minus dan kering sumber daya alam, dan daerah yang surplus sumber daya alam mempunyai kehendak yang berbeda. Isu yang lainnya berkaitan dengan masalah kepentingan daerah masing-masing yang memperagamkan atau mempopularisasi kan bentuk konflik dan perbedaan di antara mereka.

Saya memahami betul bagaimana Pak Ryass Rasyid dan kawan-kawan mencoba membentuk aturan main ini dengan sangat moderat demimengambil aspirasi dari setiap mereka, sehingga keluar PP 25 tersebut. Tapi kemudian itu ditanggapi oleh sebagian daerah yang sumber daya alamnya surplus, dengan mengatakan bahwa pemerintah main-main dan tidak serius terhadap otonomi daerah atau desentralisasi. Kalau kita amati, memang benar ucapan mereka itu. Tapi ini merupakan akomodasi dari aspirasi propinsi lain yang bisa mati tanpa ada sumbangan dari pusat. Sedangkan pusat mendapatkan dari daerah yang subur. Jadi ini masalahnya.

Di luar masalah itu, bagaimana sikap masyarakat kita yang diterjemahkan ke dalam sikap politik terhadap partisipasi asing dalam industri pertambangan yang ekstraktif itu? Kita tahu bahwa Freeport penuh kontroversi tapi INCO tidak, meski keduanya terlahir pada awal orde baru. Sekarang pada awal orde sekarang, apakah sikap politik kita mengenai pertambangan sudah ketemu?

Kalau kita bicara tentang reaksi-reaksi masyarakat sekarang terhadap perusahaan pertambangan, itu lebih kepada warisan masa lalu di mana rakyat yang berada di tempat perusahaan tambang itu berdiri tidak diikutsertakan. Sehingga mereka merasakan bahwa harta kekayaan alam mereka dibajak dan di bawa ke pusat. Perimbangankeuangan pun tidak dirasakan di daerah.

Para kontraktornya pun banyak yang berasal dari daerah lain atau pusat. Mereka juga tidak diberikan bentuk konkrit yang multi development,atau mungkin isu lain seperti lingkungan hidup. Saat ini yang kita perlutekankan bahwa euforia reformasi itu,di mana mereka bisa menyuarakan sekeras-kerasnya tentang hak dan keadilan yang selama ini mereka merasa dizalimi selama dengan tanah mereka yang dibayar murah dan mereka tidak dilibatkan dalam pekerjaan proyek itu sangat sensitif. Di zaman dulu mereka tidak berani untuk berbuat sesuatu karena ditekan. Sekarang mereka berani memunculkan reaksi-reaksi seperti di PT INCO dengan menyandera beberapa orang asing.

Kemudian juga di Freeport, Newmont, dan KPC, juga mendapat reaksi cukup keras. Bagi saya, ini adalah suatu tanda kurangnya aturan untuk ditegakkan pada mereka serta penegak aparat hukum. Dengan demikian mereka bertindak semaunya dan sebebasnya tanpa melalui alur dan jalan yang tepat. Karena itu, mungkin mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam kasus seperti Freeport, kalau itu memang dipandang tidak menguntungkan pihak Indonesia, apakah mungkin kontrak yang dulu itu bisa diubah?

Masalah kontrak ini sangat sensitif. Apalagi dengan kata-kata mengganti atau mencabut, me-renegosiasi saja itu sangat sensitif, khususnya bagi pihak Freeport. Sebetulnya jalan tengahnya bukan re-negosiasi atau perubahan kontrak, tapi kita harus menginvestarisasi dan mengindentifikasi apa masalah sebenarnya yang terjadi di Irian Jaya atau Papua. Dari situ kita dapat mengangkat item-item apa yang diperlukan, dan kemudian baru dibicarakan apakah perlu ada perubahan atau cukup dengan konsesi.

Sebetulnya opsi-opsi ini perlu kita ambil setelah kita mengenali masalah yang sebenarnya. Misalnya jika ternyata pihak daerah kurang mendapatkan bagian, mungkinkah diatasi dengan konsesi di luar kontrak? Kalau bisa silahkan. Lalu, jika mereka memerlukan scholarship atau commodity development, oke bisa ditambah kalau kurang duitnya. Tapi mengenai isu-isu krusial seperti divestasi kita akan lihat. Kalau itu ada dalam kontrak silahkan dikerjakan. Tentu ada yang sangat kontroversial seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang membolehkan investasi asing 100 persen, sedangkan kontrak karya Freeport menghendaki adanya divestasi atau investment keluar. Ini bisa diselesaikan dengan negosiasi. Jadi sebetulnya pendekatan-pendekatan demikian itu perlu dilakukan, kecuali bila bicara lingkungan hidup. Kita tidak mungkin memberikan toleransi pada hal ini sebab berdampak langsung pada next generation dan kita pada saat ini. Ini juga merupakan persyaratan yang ada dalam kontrak itu sendiri.

Masalah pertambangan sebetulnya berbeda dengan masalah energi, tapi di sini keduanya selalu digabungkan. Sekarang mengenai BBM. Kalau soal pencabutan subsidi itu sudah kita alami sejak tahun 75, di mana setiap tiga tahun masalahnya akan muncul lagi dan selaludijanjikan bahwa di balik pencabutan subsidi akan ada improvement. Ternyata itu tidak terjadi. Di lain pihak barangkali energi mix nya juga agak sedikit salah. Bagaimana pandangan ke depan mengenai BBM?

Kita akui bahwa BBM yang dimiliki Indonesia tidak begitu besar. Dari segi deposit saja ada yang menyatakan tinggal 10 tahun tapi ada juga yang mengatakan tinggal 20 tahun. Memang diperlukan suatu diversifikasi energi dengan menampilkan energi alternatif seperti gas dan panas bumi. Sampai saat ini sebetulnya belum tampak usaha konkrit dari pemerintah untuk hal itu. Pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM, sebagai satu dari sekian banyak alasan, juga untuk memberikan motivasi pada kita agar memikirkan dan mengalihkan pada energi alternatif.

Dengan demikian BBM akan terpelihara dengan waktu yang memadai dan tidak cepat dihabiskan. Tapi dengan asumsi harga yang murah seperti ini akan memicu terjadinya pemborosan, bahkan sampai dijual ke luar negeri dalam bentuk penyelundupan besar-besaran bernilai trilyunan rupiah. Sehingga, tiap bulannya kita dirugikan. Ini ditambah dengan penggunaan BBM oleh pihak industri, yang sebetulnya bisa menggunakan energi lain tapi mereka menggunakan BBM karena harganya yang murah. Dengan demikian energi BBM tidak digunakan sebagaimana mestinya.

 Inilah faktor-faktor yang membuat kita memahami betul terhadap perlunya suatu pemikiran untuk melakukan diversifikasi. Misalnya, beberapa negara mulai memberikan subsidi bukan kepada minyak tapi kepada energi alternatif seperti gas. Sehingga harga gas bersaing dengan harga BBM dan listrik. Akibatnya penggunaan gas lebih banyak, dan energi lain pun terpelihara.

Kalau kita persempit kepada masalah gas versus minyak versus batubara. Dari segi cadangan minyak terbatas untuk 20 tahun, gas bisa 50-60 tahun, dan batubara katanya bisa untuk 300 tahun. Pada batubara ada masalah pengotoran, tapi gas relatif bersih. Apakah mungkin ada suatu program re-alokasi massive, seperti kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas. Akankah ada masalah kalau kita pindah ke gas, apalagi mengingat deposit di Natuna dan Irian begitu banyak?

Sebetulnya gas untuk keperluan dalam negeri tidak menjadi masalah bila kita menyiapkan infrastruktur. Memang dengan keadaan demikian, kita bisa melihat bahwa penggunaan gas ini akan lebih baik. Yang menjadi masalah adalah dana untuk infrastruktur. Kalau ini sudah ada, harus dikuatkan dengan political will dari pemerintah. Kalau ini ada maka sangat bagus untuk ke depan.

Secara khusus mengenai undang-undang yang mengatur Pertamina, sekarang bagaimana sebetulnya perkembangan Pertamina?

RUU migas baru minggu lalu masuk ke DPR dan ada kemungkinan segera dibahas. Tapi jelas ada dua isu yang sangat krusial dalam RUU migas ini dan mungkin akan jadi diskusi yang cukup berat. Pertama adalah privatisasi Pertamina, dimana Pertamina menjadi company yang harus bersaing dengan perusahaan lain.

Isu yang pertama ini memungkinkan munculnya berbagai macam konsekuensi logis seperti perjanjian-perjanjian yang selama ini dilakukan oleh Pertamina, aspek sosial yang dilakukan Pertamina, atau konsekuensi badan otonom yang ada di bawah Pertamina. Oleh karena itu ada beberapa pandangan yang bertentangan dimana ada pihak yang ingin tetap Pertamina seperti sedia kala, tapi ada yang ingin Pertamina berubah sebagai company, atau mungkin juga gabungan dari keduanya.

Isu kedua adalah masalah BKKA (Badan Koordinasi Kontrak-kontrak Asing). Hal ini cukup seru karena terkait dengan siapa yang akan berperanan dalam regulator yang mengatur mereka. Deadlock soal ini pada tahun kemarin karena pemerintah tetap ingin memegang Pertamina. Sementara itu, DPR ingin Pertamina independent supaya muncul pengawasan yang independent tidak pemerintah. Ini juga masih jadi perdebatan hangat dan alasannya rasional.

Bicara soal Pertamina, pertambangan, Freeport, sebetulnya satu dimensi yang sangat kuat di situ bagi rakyat adalah dimensi KKN, walaupun itu terkait dengan law enforcement, hukum dan politik.Bagi Komisi VIII, bagaimana Anda melihatnya?

Dari segi KKN, saya akui bahwa selama setahun di Komisi VIII, boleh saya sebutkan adalah 50 persen peranan kita adalah kontrol kepada pemerintah yang ada dengan isu KKN. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat disetiap rapatpun mengenai KKN ini kita kejar. Misalnya 159 KKN di Pertamina. Komisi VIII menjadikan batu ujian bagi Baihaqi Hakim sebagai Dirut baru Pertamina waktu itu. Kalau tidak ada perbaikan selama tiga bulan, kita akan melakukan mosi tidak percaya pada Baihaqi dan meminta mundur kalau tidak ada perubahan KKN.

Termasuk juga 27 listrik swasta yang ramai dibicarakan seperti isu Paiton 1 dan 2. Hal itu juga menghangatkan diskusi di Komisi VIII. Jadi memang nuansa KKN-nya cukup besar karena potensi sumber daya alam yang sangat besar kalau seandainya tindakan KKN itu ada dan faktanya memang ada. Oleh karena itu, baik pemerintahan maupun legislatif memberikan penekanan cukup keras pada kebijakan lalu ini. Sehingga kita berikan peringatan supaya tidak memulai dengan hal yang baru, karena yang lama pun belum selesai.

Bicara soal listrik swasta, lahirnya listrik swasta disebabkan kekurangan tenaga listrik. Kemudian dibuat kontrak yang saya yakin pada banyak KKN nya. Dari kontrak itu lahir beberapa pusat tenaga listrik.Sekarang negara sudah kehabisan uang, kontraknya mahal, pilihannya mau diteruskan kontrak itu, diputuskan, atau dinegosiasikan. Bagaimana pendapat anda?

Satu hal yang sangat dilematis dalam masalah listrik swasta ini adalah, pertama, karena ini suatu warisan yang kita terima saat ini bahwa ternyata kita dibohongi dan banyak fakta-fakta yang merugikan. Baik dari istilah take or pay, harga sen per Kwh, yang membuat orang tertawa geli melihat kita di Indonesia mau diperlakukan seperti itu. Demikian pula harga investasi yang mark up nya sampai konon sampai satu miliar dolar AS.

Ujung-ujungnya semua ini perlu dibayar dan bayarannya berasal dari rakyat sebagai konsumen dan market dari listrik itu sendiri. Ini yang sebetulnya jadi puncak dilema ditambah lagi dengan keadaan rakyat Indonesia yang susah dan tidak mampu. Mungkin kita bisa bayangkan rakyat Indonesia baru mampu membeli 2,3 sen dolar AS sen per Kwh, tapi harga listrik yang dijual oleh listrik swasta ini beragam. Ada yang netral dan murah, tapi ada yang sampai 6 sen dolar AS dan 8 sen.

Ini menyulitkan negosiasi atau bentuk penyelesaian. Memang sudah ada tim restrukturisasi listrik swasta yang dibentuk oleh Keppres, yang waktu itu ketuanya Kwik Kian Gie. Tapi yang pasti bahwa akan muncul dilema. Ada beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, yang ekstrim yaitu tidak mengakui. Tapi ini sulit karena berkaitan dengan investor-investor asing yang dibelakangnya ada lenders-lenders yang punya kekuatan internasional dan investasinya besar.

Opsi kedua adalah meminta harga yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya dengan meminta perpanjangan kontrak dari 30 tahun menjadi 40 tahun misalnya. Kemudian opsi ketiga, bisa juga kita menerima harga yang telah dipatok tapi kita minta dikurangi tergantung negosiasi dan kewajaran. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dana yang sudah diinvestasikan diperhitungkan sebagai keuntungan bunga sebagai pembayar pinjaman yang dikaitkan dengan harga sen per Kwh.

Ini bisa kita atur di luar itu. Prinsipnya adalah kita di DPR dari awal sekali menyatakan bahwa kita ingin kesalahan ini tidak dibebankan pada tarif dasar listrik. Tidak mungkin rakyat yang tidak mampu dibebani dengan hutang-hutang swasta atau kesalahan pemerintah masa lalu. Sehingga muncullah suatu bentuk sistem di mana kenaikan tarif TDL (tarif dasar listrik) untuk 900 amphere ke bawah tidak dilakukan sama sekali. Dalam bentuk perhitungan serta break event pointnya juga, hutang listrik swasta tidak dimasukan dalam biaya yang perlu dikeluarkan oleh PLN.

Yang saya tangkap tadi, kalau misalnya dinegosiasikan sehingga tarif listriknya itu tidak sangat tinggi dan jangka waktunyadiperpanjang, sebetulnya kita bisa menerima penyelesaian kelanjutan listrik swasta ini. Menurut Anda?

Sebetulnya itu beberapa opsi, tapi saya tidak ikut memperbincangkan masalah ini. Ini lebih kepada pekerjaan eksekutif dan tim yang dibuat oleh Keppres.

Tapi prinsipnya bahwa negosiasi masih bisa kita harapkan dibandingkan dengan cara lain untuk membawa orang asing ini ke pengadilan dan memutuskan kontrak itu sama sekali. Apa negosiasi masih lebih baik menurut anda?

Sebetulnya negosiasi adalah yang terbaik. Tapi untuk membawa ke negosiasi kadangkala perlu juga pengadilan. Karena untuk bargaining position, menggertak, atau memberikan satu bentuk bahwa kita ini punya sesuatu yang dipegang, kita akan sangat lemah jika tanpa pengadilan. Kalaupun dibawa ke arbitrase, diramalkan kita akan kalah dan kita harus bayar ratusan juta dolar seperti yang terjadi di Patuha Dieng. Tentu hal ini menjadikan kita rugi kesekian kalinya.

Kalau itu berhasil bagaimana pemenuhan keperluan di Indonesia menurut Anda setelah melihat proyeksi-proyeksi kebutuhan daya yang barangkali akan membuat kita kekurangan listrik pada sekitar tahun 2003-2004?

Memang diramalkan pada tahun 2003-2004 khususnya di Jawa-Bali akan kekurangan. Tapi untuk mencapai itu tidak hanya membutuhkan investor asing dalam sektor pembangkit, tapi dalam transmisipun sebetulnya sangat diperlukan. Sebagai contoh saat ini Paiton yang listrik swasta baru 30 persen masuk ke transmisinya PLN.

Tahun depan akan meningkat 50 persen dan seterusnya. Kalau lebih dari 30 persen, maka transmisi itu sebagai energi highway tidak akan cukup lagi dan dia akan mematikan PLN. Jadi jalan keluarnya, perlu ada transmisi tambahan. Ini yang lagi dipasang di daerah Jawa Selatan oleh Bukaka. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita membicarakan listrik swasta, pertumbuhan listrik ternyata tidak sesuai dengan fakta.

Terbukti ketika Paiton mulai muncul, kita masih punya 15.000 megawatt di Jawa-Bali. Tapi yang baru digunakan sekitar 12.000. Paiton kemudian masuk dengan 1300 mega watt. Sebetulnya bicara soal pertumbuhan itu perlu kita kaji, jangan sampai ada kecenderungan untuk membuka proyek padahal pertumbuhannya tidak sesuai. Saya yakin betul bahwa sampai 2003 kita akan membutuhkan tambahan listrik. Tapi yang perlu kita kejar sekarang adalah membenahi secara cepat sektor listrik swasta ini, terutama aturan mainnya, sehingga memungkinkan kita membuka diri bagi investor asing.