Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ali Masykur Musa

Menarik Garis Pemisah Tebal terhadap Orde Soeharto

Edisi 240 | 10 Okt 2000 | Cetak Artikel Ini

MINGGU-minggu terakhir ini banyak terjadi peristiwa mengejutkan, bukan saja bagi kita di Indonesia tapi juga bagi pengamat berita di seluruh dunia. Tragedi peledakan bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mengambil korban meninggal belasan orang, luka-luka puluhan orang, merusak mobil dan barang, betul-betul menyadarkan kita bahwa teror sudah masuk dalam kehidupan kita. Kemudian kerusuhan dan pembunuhan di Atambua membuat kita sangat defensif dan gagap menanggapinya dengan mempertentangkan rasa kemanusiaan dengan simbol nasionalisme. Gagalnya sistem peradilan membawa kasus Suharto pada tingkat yang semestinya membuat kita terhentak, teringat bahwa pekerjaan membentuk masyarakat baru bukanlah pekerjaan yang mudah, karena memang dihalangi oleh unsur aktif yang ingin menggagalkan pembangunan masyarakat baru.

Banyak pekerjaan awal yang baru dimulai sekarang. Beriringan dengan itu kita lihat ada suatu tekad yang kuat dari pemerintah sekarang untuk mengembalikan dan mempertahankan fokus persoalan pada penuntasan kasus Suharto. Regim yang dipimpin Suharto jelas menimbulkan penderitaan bagi Indonesia yang begitu besar, baik dari segi korupsi maupun kekerasan. Orang berpikir apakah ada hubungannya antara peristiwa-peristiwa yang mengagetkan masyarakat itu seperti soal bom, soal milisi, soal kerusuhan, dengan tampilnya tindakan pemerintah yang lebih keras terhadap Suharto dan keluarga, serta kroni. Ataukah itu tindakan sesaat karena kaget oleh peristiwa-peristiwa, ataukah hanya bagian dari suatu perkembangan evolusi politik yang dimulai dengan turunnya Suharto dan diharapkan berakhir dengan selesainya transformasi.

Untuk mengerti gejala ini kita harus menggunakan pandangan yang orang bilang merupakan pandangan helikopter atau pandangan pesawat terbang, untuk melihat hutan secara keseluruhan, bukan pandangan seekor tikus yang hanya melihat pohon dari akarnya saja. Sebagian besar diantara kita ini memang tikus-tikus, tapi ada juga orang yang melihat masalah dari keluasan yang bisa memberikan arti. Tamu Perspektif Baru kali ini adalah Drs. Ali Masykur Musa Msi, seorang pelaku politik di DPR-MPR, dan juga di partainya yaitu PKB. Marilah kita ikuti pembicaraan Ali Masykur Musa bersama pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar

Kalau menurut pengamatan umum baik dari koran-koran, radio dan televisi, berita-berita politik dalam minggu-minggu terakhir ini sangat terfokus pada masalah penuntasan kasus Soeharto, termasuk anaknya Tommy dan sebagainya. Jadi lebih tajam dari sebelumnya. Bagaimana bisa begitu?

Saya pikir hal itu justru menunjukkan bahwa core atau inti permasalahan dalam masa transformasi ini adalah bagaimana menjaga dan memisahkan sebuah problem. Di satu sisi, ada sebuah orde yang selalu menginginkan distorsi-distorsi pada kekuasaannya. Di sisi lain, reformasi muncul karena ingin melahirkan sebuah tatanan baru dengan visi baru, semangat baru, tanpa distorsi kekuasaan, sehingga selalu menegakan prinsip nilai dan moral. Simbol sebuah rezim yang selalu menegakkan ketidakbenaran dan menghalalkan kekuasaan untuk kepentingannya adalah Orde Baru.

Menurut saya, pembelahan isu terakhir ini terhadap siapa yang membela Soeharto dengan kroninya di satu sisi, dan siapa yang menginginkan sistem baru baik dalam politik maupun sistem kemasyarakatan sekarang ini mulai muncul. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang positif untuk mempercepat perubahan fundamental di dalam proses reformasi dan transformasi itu sendiri.

Di dalam politik, bagaimana bisa muncul suatu fokus semacam itu? Sebelumnya selama berbulan-bulan kelihatannya orang sudah mulai kehilangan perspektif mengenai transformasi. Orang sudah lupa mana Orde Baru, reformasi, malah menjelang Sidang Tahunan MPR banyak cekcok antara orang yang pada zaman Soeharto sebetulnya satu barisan. Tapi sekonyong-konyong ini terfokus dan sekarang agak mudah untuk melihat siapa yang anti Soeharto dan siapa yang masih mempertahankannya. Apakah proses itu dimulai dari DPR, ormas, eksekutif, atau siapa yang mengangkat isu Soeharto menjadi isu sentral?

 

Memang untuk membelah masalah dan kita bisa masuk untuk mengupas permasalahan yang benar itu butuh waktu dan konsistensi. Saya melihat begitu kronisnya masalah Orde Baru, seperti "gurita" dipotong satu kakinya tapi yang lain tidak tertangani. Tapi apakah kita harus selalu diam dan tidak memotong sama sekali? Menurut saya, satu persatu harus diungkap kesalahan-kesalahan Orde Baru, dan itu bagian dari kesalahan kolektif. Dalam masa transisi kemarin, memang kolektivitas itu belum bisa diungkap lebih jauh, tapi ada sebagian kelompok tertentu di dalam Orde Baru dengan metamorfosa reformasi mengatakan "dirinya reformis".

Sehingga kita kesulitan untuk mencari. Karena itu core permasalahan dijaga dan ditarik garis jelas antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Itu salah satu jalan yang kita bisa pikirkan bersama. Jadi, prinsip teman-teman mahasiswa yang menginginkan pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya bisa terwujud. Bahkan menurut Tap 11 tahun 98, Soeharto memang harus dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses-proses atas kesalahannya itu.

Kembali kepada Tap 11 MPR, apakah ada bahaya reaksi balik? Orang bilang adanya bom dan sebagainya itu merupakan reaksi balik dari kubu Soeharto. Kalau diteruskan tekanan itu, apakah bom-bom yang berikutnya akan lebih besar?

Masa transformasi dan masa transisi seperti ini yang menuju ke orde yang lebih bagus yaitu demokratis dalam sistem politik, sistem moral dan nilai dalam sistem kemasyarakatan, tentu mendatangkan masalah dan bahaya-bahaya baru. Di mana-mana masa transisi seperti itu. Tapi apakah kita kemudian membiarkan tiap terjadinya kesalahan? Hal itu akan menunda kesalahan-kesalahan yang lebih besar.

Karena itu, yang penting buat kita adalah penegakan sistem hukum, karena itu menjadi instrumen penting apakah kesalahan itu betul. Yang terjadi saat ini adalah hukum masih belum independen, bahkan bisa menjadi bagian dari alat mereka untuk menghilangkan jejak kesalahan-kesalahannya itu.

Sejauh mana kita masih bisa setia pada hukum, kalau kelihatannya hukum sekarang lebih banyak membela orang-orang yang tidak benar? Misalnya, pengacara-pengacara Soeharto kayaknya lebih banyak menang di pengadilan dari pada pihak pemerintah yang mencoba menyelesaikan kejahatan-kejahatan Orde Baru?

Sistem moral dan mental dari para penegak hukum sendiri dalam masa transisi belum berubah. Kita tahu birokrasi yang dibangun oleh Orde Baru itu hampir semua lini tidak satupun yang tidak disentuh, dan pasti dijamah atas nama kekuasaannya. Dengan demikian, di satu sisi mereka kuat dan mempunyai instrumen hukumnya. Di sisi lain pemerintah sekarang hanya masih mempunyai semangat untuk menegakkan hukum dan instrumennya sangat lemah.

Karena itu, saya katakan bahwa di sini terjadi perang antara bukti yang mereka kuasai dan seakan-akan membuat mereka tidak bersalah, dan di sisi lain Gus Dur dan perangkat anti reformasi hanya mempunyai asumsi dan nurani bahwa kesalahan itu nyata.

Kalau kita lihat pada waktu Soeharto jatuh di bulan Mei 1998, semangat masyarakat sangat kuat untuk melawan Soeharto. Sekarang Soehartonya tidak ada tapi sepintas lalu kelihatan agak luntur emosi melawan Soeharto. Apakah ada penurunan semangat untuk menyelesaikan kasus Soeharto atau ada sebab lain yang menunjukan orang sebetulnya sudah capek ngurusin Soeharto di tingkat masyarakat sehari-hari?

Sebetulnya masyarakat memang tidak ingin dihadapkan pada masalah yang pelik dan elite. Itu menunjukan menurunnya semangat masyarakat untuk mempermasalahkannya. Saya pikir ini merupakan bagian dari strategi kroni dan para pembela Soeharto. Seakan-akan dengan melupakan Soeharto dan kesalahannya, ada impian baru di masyarakat untuk bisa hidup lebih baik. Tapi kita ingin hidup secara nyata dan menghilangkan kesalahan-kesalahan lama dengan cara menegakkan hukum.

Bagi kita, yang penting pada masyarakat harus tetap dilakukan proses demokratisasi, khususnya pendidikan politik bahwa masalah sebenarnya memang belum selesai. Kalau memang kita menginginkan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi, maka selesaikanlah masalah ini dan jangan seperti make up untuk menutupi borok yang sebetulnya sudah kronis. Itu hanya akan menunda masalah dan akan muncul lagi nanti.

Bagi masyarakat yang berpikir sederhana tapi serius, pada waktu orang sudah tidak tahan untuk hidup lagi di bawah Soeharto, memang maunya selesaikan Soeharto lalu membangun dunia baru. Tapi itu tidak terjadi karena ada urusan Habibie dan unsur-unsur penting Orde Baru itu tetap terbawa ke masa sekarang, katakanlah di Golkar, TNI, dan di sana-sini. Jadi, ibarat pertandingan bola memang agak susah memainkannya karena orangnya tidak pakai baju seragam, tapi warnanya macam-macam.

Apakah mungkin menyelesaikan pemisahan antara zaman Soeharto dan sekarang, di mana lihat kiri-kanan orang tidak tahu siapa yang betul-betul menghendaki transformasi dan siapa yang ingin pelan-pelan mengembalikan ke masa lalu terutama karena uang, senjata, dan jaringan itu masih banyak sekali pada orang-orang masa lalu?

Permainan politik sangat berbeda dengan permainan sepakbola dengan uniform yang jelas. Politik bisa setiap saat berubah, tapi yang jelas pada saat membelah sebuah rejim atau pemerintahan, orang akan melacak siapa dan bagaimana mereka-mereka itu. Saya melihat bahwa yang masih punya konsistensi untuk membelah dan menyelesaikan maslah itu adalah teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Kedua, di kalangan politisi sendiri terjadi kegamangan karena bagi politisi dalam politik itu hitungannya adalah kekuasaan. Kalau dia gempur Soeharto, kemudian Soeharto jatuh, kemudian dia dapat kekuasaan. Sekarang gempur Soeharto, Soehartonya kuat. Kalau Gus Dur jatuh, misalnya, mereka tidak akan dapat apa-apa.

Lalu saya juga melihat kegamangan pada aparat hukum. Jadi, yang terpenting di masa transisi ini adalah apapun yang terjadi hukum itu harus tetap ditegakkan dan mahasiswa harus tetap menyuarakan nurani masyarakat. Kenapa mahasiswa? Apakah rakyat tidak ingin ada perubahan? Sebenarnya rakyat menginginkan perubahan, tapi waktu dan keberanian serta instrumen yang dimiliki tentu berbeda dengan mahasiswa.

Pada waktu orde baru melaksanakan pemilihan umum yang pertama tahun 1971, yang ikut pemilu adalah berbagai partai tidak termasuk PKI, TNI, dan Ali Surahman yang menjadi penopang Orde Lama. Pada waktu pemilu kemarin, semua partai ikut termasuk Golkar yang jelas-jelas adalah partai Orde Baru. Walaupun ada Golkar putih dan sebagainya, ada catatan juga bahwa terjadi money politics dan masalah-masalah yang tidak diselesaikan.

Jadi kita sekarang memiliki MPR-DPR yang kesulitan melaksanakan transformasi. Ada orang bilang barangkali perlu "regime cleansing". Apakah kira-kira ujung-ujungnya sampai ke situ atau semua orang yang ada di sistem sekarang termasuk sisa-sisa Orde Soeharto bisa akhirnya dibawa ke masyarakat baru?

Orde Baru pasti tidak menghendaki rezimnya mati. Dia pasti menginginkan wajah baru dengan metaformosa baru di dalah rezim yang berbeda. Politik untuk meng-cleansing seperti itu, menurut saya merupakan pikiran yang cerdas dan bisa dikembangkan terus. Ini karena dosa yang dilakukan rezim lama itu dosa kolektif. Simbol individu atau lembaga lama seharusnya memang tidak ada di masa sekarang.

Berikan kepercayaan pada masyarakat baru, generasi baru, dan rezim baru, sehingga kemurnian untuk menegakan prinsip-prinsip hukum, moral, demokrasi, hak azasi, dan sebagainya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi itu sendiri.

Waktu Sidang Tahunan MPR beberapa waktu lalu, hampir tidak kedengaran isunya. Bahkan isu yang terdengar adalah isu pro dan kontra Gus Dur. Terus ada aliansi-aliansi yang dibentuk untuk menentang Gus Dur dan sebagainya. Sekarang ke mana perpecahan atau pengkubuan partai-partai itu? Apakah sekarang ini sudah rapih lagi, di mana semua berbaris melawan Soeharto atau pemerintah ini masih menghadapi kerawanan dari kawan-kawannya sendiri?

Saya melihat bahwa kekuatan politik Orde Baru atau Golkar sedang menginginkan perubahan dengan wajah baru, karena fenomena untuk menjaga jarak dan menarik garis yang tegas itu kuat. Dengan demikian Golkar ingin menjaga jarak juga dengan Orde Baru. Di dalam masa transisi, di masa konsolidasi dan penataan institusi negara sedang terjadi, ini menimbulkan masalah baru. Pemerintah sekarang dihadapkan pada keinginan untuk memecah sama sekali kekuatan itu meskipun harus lemah di satu sisi. Tapi di sisi lain ada sebuah dilema di mana kalau Golkar tidak diajak, posisi di parlemen akan lemah.

Ini masalah pelik. Di satu sisi kita menginginkan perubahan dan pembersihan, di sisi lain kita dihadapkan pada kelemahan-kelemahan internal. Karena itu jalan keluarnya, menurut saya dan pikiran beberapa orang, adalah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Tapi harus ada proses hukum yang ditegakan. Katakanlah ketika Orde Baru dan Golkar dijadikan alat kekuasaan dan memang terbukti salah, sehingga mengakibatkan proses jatuhnya negara seperti ini, maka harus ada putusan hukum bahwa Golkar bersalah.

Tapi atas nama demokrasi, dia juga boleh hidup. Namun rakyat harus diberi wawasan yang bebas dan luas untuk memilih sesuai nurani dan perubahan itu sendiri. Kalau semangat politik membelahnya kuat, pasti yang baru akan kuat. Namun kekuatan untuk membelah itu tidak ada.

Anda berasal dari partai Gus Dur. Kenapa Gus Dur sekonyong-konyong sekarang sangat terus terang dalam menunjuk kepada Soeharto dan kroninya sebagai sebab utama kesulitan, sedangkan sebelumnya bersifat akomodatif dan rekonsiliatif?

Karena (Gus Dur) menilai bahwa sumber masalahnya itu tidak mengakui kesalahannya, sehingga terjadi kejengkelan politik. Pada masa transisi ini, orang seperti Gus Dur dan kita semua dihadapkan pada sesuatu yang sulit atas ulah mereka yang salah tapi tidak mengakui kesalahannya. Setelah dianalisa secara mendalam, memang pada masa transisi ini mereka ingin berulah.

Artinya mereka ingin menghilangkan jejak dengan menyatakan bahwa ini adalah kesalahan semua. Ini tidak adil karena instrumen politik, militer, dan keuangan dulu semuanya dikuasainya. Kenapa masyarakat harus dilibatkan? Bagi Orde Baru ini taruhan. Begitu dia kalah dalam pertarungan antara angkara murka dan kebenaran, maka hapuslah dia. Karena itu, apapun akan dia lakukan. Kita melihat bangkitnya rezim orde baru itu secara sistematis muncul tidak saja di dalam proses hukum yang melibatkan Soeharto dan kroninya, tapi juga dalam konsolidasi di TNI yang belum selesai.

Ini menyebabkan indikasi yang tidak bisa ditolak bahwa Orde Baru melakukan perlawanan. Maka, harus mencari core masalahnya dengan menjaga jarak dan menarik garis yang tegas dengan Orde Baru. Tentu kita akan dihadapkan pada masalah besar dan ada resiko yang belum bisa diprediksi. Tapi, kita perlu siap semua meski ada bom.

Saya menyaksikan pada awal Orde Baru banyak orang yang baik-baik. Kemudian terjadi kristalisasi. Ada yang terus baik, tapi tidak efektif barangkali. Ada yang jadi pragmatis dan seterusnya selama 30 tahun. Setelah transformasi dan reformasi dimulai betul-betul setelah Habibie diganti oleh Gus Dur, tentu sekarang ada suatu proses yang pasti tidak akan berjalan cepat karena kita tidak ingin ada pertumpahan darah.

Dalam proses ini apakah kira-kira akan ada penyusutan barisan orang-orang yang konsisten terhadap keinginan transformasi, katakanlah dari partai anda sendiri atau dari orang-orang yang mendukung kebijaksanaan anti Soeharto. Kalau terlalu lama apakah akan terjadi kooptasi dan sekuat apa tekad orang-orang di dalam sistem politik formal untuk konsisten pada keinginan reformasi?

Filter politik harus tetap dijalankan dan tidak bisa dibiarkan semua orang bisa masuk dalam keranjang dan kereta. Itu politik yang tidak punya jati diri. Karena itu pembatasan waktu kapan filter itu dilakukan, dalam pandangan saya, harus selesai pada tahun 2004. Kalau perlu secara gradual. Pihak yang betul-betul tidak konsisten terhadap misi reformasi secara total untuk rakyat, maka ketika konsolidasi pemerintah sudah selesai dia sedikit demi sedikit harus disingkirkan.

Kemudian misi dan agenda-agenda reformasi di pemerintahan ini harus berjalan, di antaranya adalah misi untuk rakyat. Saya melihat Gus Dur dan pemerintahan sekarang menjalankan program-program populis karena ini bagian dari komitmen untuk lebih dekat pada rakyat. Prasyarat lain yang cukup berat dan pelik adalah konsolidasi dan reposisi TNI. Kalau reposisi ini tidak selesai sampai 2004 dan mereka masih ingin menjadi bagian politik, itu juga tidak akan selesai.

Mumpung di satu sisi Gus Dur punya keinginan kuat untuk mereposisi karena konsolidasi TNI, dan secara internal TNI sendiri juga memiliki kesadaran untuk mereposisi diri, ini merupakan kesempatan emas. TNI yang masih ingin berpolitik, dan sekarang memang masih menjadi bagian dari Orde Baru, seyogyanya dalam masa dekat harus ditarik garis tegas. Dengan demikian, penyempitan dan pengelompokan menjadi jelas.

Apa perbedaan, persamaan dan overlapnya kelompok-kelompok TNI Soeharto dan TNI Habibie?

Saya melihat karena posisi Habibie lemah, dia masih membutuhkan TNI. Sedangkan Soeharto kuat karena menjadikan TNI sebagai alat kekuatan yang harus dikooptasi. Hanya saja ada nilai plus pada Habibie yaitu demokratisasi TNI berjalan meskipun itu bukan karena Habibie tapi karena zaman. Sedangkan Gus Dur, saya menangkap ada reposisi, dalam arti kembali pada fungsi yang sebenarnya. Bila TNI kembali pada fungsi sebenarnya, dia harus tetap dihargai.

Sebagai aparat negara yang berfungsi menjaga pertahanan, itu sebetulnya tidak kalah mulianya ketimbang mereka yang terjun di dunia politik. Jadi, perbedaannya sangat mencolok. Gus Dur melakukan reposisi untuk optimalisasi TNI dalam konteks bernegara, tapi Habibie dan Soeharto menjadikan TNI sebagai alat kekuasaannya.

Apakah ada bahaya bahwa dalam kampanye untuk mentuntaskan penyelesaian soal Soeharto itu, pemerintah Gus Dur ini akan kehilangan dukungan tentara TNI?

Setidak-tidaknya dalam masa transisi ada kegamangan di dalam TNI. Kalau mereka mendukung Gus Dur, tidak akan vulgar. Tapi untuk membela Soeharto juga tidak akan vulgar. Ini yang saya katakan sebagai kegamangan di internal TNI. Yang terpenting agar kegamangan itu hilang, maka reposisi secara struktural dan kontitusional bahwa TNI tidak boleh berpolitik harus dijalankan secara konsisten.