Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Arwin Rasyid

Meraih Nilai dari Aset-aset

Edisi 239 | 01 Okt 2000 | Cetak Artikel Ini

Di balik peristiwa gegap gempita, konsentrasi masyarakat sekali lagi tertuju pada penyembuhan bank-bank yang sakit dan juga penyembuhan negara yang sakit secara ekonomi. Cara yang perlu tapi sulit adalah dengan meraih sedikit asset-asset, nilai-nilai yang tersisa pada bank-bank yang sakit tersebut. Tiga tahun dalam keadaan krisis seperti yang kita alami sekarang ini memang rasanya seperti 30 tahun, orang sudah hampir lupa keadaan dulu dimana kita punya 148 bank, sekarang tinggal hanya beberapa gelintir. Khabarnya kalau sudah selesai gelombang pembenahan bank ini, kita tinggal punya 11 bank termasuk bank pemerintah. Semua bank di Indonesia sekarang sakit, apakah itu bank swasta atau pemerintah. Yang paling besar dan ditangani tersendiri adalah bank-bank pemerintah, sedangkan bank-bank swasta semuanya ramai-ramai masuk rumah sakit untuk diperbaiki. Yang bisa jalan lagi disuruh jalan lagi, sedangkan untuk yang sebagian besar tidak bisa, diusahakan merger, likuidasi, direkapitalisasi, dan akhirnya asset-assetnya dijual. Ini semua dilakukan oleh BPPN yang sering disebut IBRA (Indonesian Banking Restructuring Agency) dalam bahasa Inggerisnya. Secara kelakar namanya malah disebut IBDA yang merupakan singkatan dari istilah plesetan Indonesian Banking Disposal Agency. Dalam perjalanan waktunya sekarang BPPN sebetulnya menghadapi suatu titik tantangan yang cukup berat yaitu pada akhir September ini harus memenuhi target mendatangkan uang sebanyak 18,9 trilyun. Ini yang akan kita bicarakan dengan Arwin Rasyid, Wakil Ketua BPPN yang dengan sangat gamblang dan terus terang menceritakan hal-hal apa yang sedang dikerjakan dan menjadi keprihatinan BPPN untuk membantu kita semua sebagai awam mengikuti situasi ini. Kita ikuti percakapan Arwin Rasyid dengan pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar.

Sekarang ada perkembangan baru dalam tim ekonomi, rupanya melalui figur pak Cacuk sebagai kepala BPPN, katakanlah mendapat suatu legitimasi atau scope yang luas dalam posisi Menteri Muda di kabinet. Apakah ini berarti akan ada re-orientasi, atau re-konfirmasi untuk BPPN, ada perubahan tidak dengan perkembangan kabinet baru terakhir ini?

Dengan adanya perubahan di kabinet baru ini jelas kami melihat akan ada suatu changes atau penekanan. Kalau tadi pak Wimar bilang re-konfirmasi, kami sependapat. Ada rekonfirmasi bahwa BPPN mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan tuntutan kepada BPPN akan semakin meningkat di waktu yang akan datang.

Untuk mengingatkan masyarakat termasuk saya sendiri, apa sebenarnya tugas utama BPPN terutama sekarang. soalnya saya pernah dengar juga pak Cacuk bilang pekerjaan utama BPPN sekarang adalah menjual asset. Sampai seberapa seriusnya ucapan seperti itu?

Kalau kita kembali sedikit ke asal-usulnya, BPPN itu didirikan pada bulan Januari 98. Tugas BPPN ada 3 hal, pertama adalah restrukturisasi perbankan, kedua adalah restrukturisasi seluruh hutang, kredit bermasalah yang dialihkan ke BPPN dari bank-bank yang sakit waktu itu, dan ketiga adalah menjual asset dalam rangka memaksimalkan pengembalian uang negara. Program pertama sudah hampir rampung, karena diluar bank pemerintah sudah ada 11 bank yang telah direkap, tinggal Bank Bali yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang.

Sedangkan divestasi hutang berjalan terus, bahkan puncaknya akan tercapai pada tahun 2001. Jadi yang kita lakukan sekarang ini merupakan penjualan, apakah penjualan yang berasal dari asset-asset pemegang saham bank yang telah diserahkan pada BPPN, atau penjualan-penjualan kredit yang telah direstrukturisasi termasuk penjualan bank.

Sehubungan dengan penjualan itu yang direncanakan menurut target-target tertentu, sekarang akhir bulan September bagaimana outlooknya?

Sampai sekarang kami masih optimis bahwa target yang diemban BPPN sebesar 18,9 trilyun itu masih dapat tercapai. Sampai awal September kita sudah mencapai 10,3 trilyun. Ini belum ditambah dengan penjualan terakhir wisma BCA, yang kurang lebih seperempat trilyun, jadi jumlahnya 10,5 trilyun. Akhir September ini diperkirakan seluruh penerimaan bisa mencapai 11 trilyun atau lebih yang menjadi harapan kita. Berdasarkan program penjualan yang sudah ada untuk kwartal ke empat tahun ini, diharapkan target 18,9 trilyun bisa tercapai. Memang agak menantang tapi kita masih optimis angka itu masih dapat tercapai

Masyarakat tentu kalau mendengar orang ingin menjual cepet dan mengejar target angka tertentu akan bertanya, bagaimana kontrol terhadap nilai penjualannya? Apakah ada kontrolnya atau asal cepet saja?

Memang salah satu dilema yang kita selalu kita hadapi dalam menjual ini adalah masalah timing dan menyangkut masalah nilai. Nilai itu tidak bisa kita kontrol, karena itu ditentukan oleh pasar yang terjadi pada moment saat kita jual. Sedangkan prosedur, itu yang kita kontrol.

Dalam prosedur penjualan asset kita mengacu pada government principle yang baik, yaitu harus fair, transparant, penuh tanggung jawab, penuh accountabilitas. Jadi dalam menjual asset-asset yang besar, kita memastikan bahwa kita memberikan informasi yang secukupnya pada semua investor yang berminat, dan kita selalu menginginkan lebih dari yang 2 atau 3 investor serius untuk ikut dalam tender dan memberikan bidding (penawaran).

Jadi kalau kita punya target harus mencapai 18,9 trilyun pada titik waktu tertentu, dan harga dikendalikan melalui prosedur yang baik, berarti kita tidak nggak tahu, nggak ada perkiraan sebetulnya nilai total asset yang ada di BPPN itu berapa?

Mungkin sebagai starting point, seluruh asset dan tagihan yang disupervisi oleh BPPN berkisar sekitar 530-an trilyun rupiah. Jumlah ini dapat dibagi dalam beberapa kotak, kotak pertama dan yang terbesar adalah kredit yang ada di AMC (asset management credit) itu kurang lebih 260-an trilyun dengan asumsi kurs 1 dollar Rp. 7.000,-. Kemudian kotak kedua, adalah tagihan terhadap pemegang saham bank, baik bank yang ditutup, yang di BTO, itu puncaknya akan mencapai kurang lebih 130 trilyun. Kotak ketiga adalah semua asset-asset non core dari bank-bank yang ditutup misalnya dia punya ATM, punya mobil, punya motor, kantor, ruko, itu kurang lebih 8 trilyun. Kotak terakhir yang juga penting adalah investasi atau rekapitalisasi bank swasta melalui BPPN termasuk bank Bali, jumlahnya sekitar 132 trilyun.

Seluruhnya itu jumlahnya sekitar 530-an trilyun rupiah. Disini kuncinya ada 2, pertama adalah recovery rate yaitu waktu kita jual berapa nilai akhir yang kita peroleh. Kedua adalah disposal rate, yaitu kecepatan menjualnya, dalam berapa tahun seluruh asset di bawah AMC BPPN ini dapat dijual.

Apa ada skenario dimana asset suatu saat bertambah?

Bertambah dalam konteks kotak PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Bank). Ini juga jadi kontroversi mengenai MSAA, MRA, dimana sudah ada instruksi dari Menko, bahwa kepada pemegang saham bank tersebut akan dimintakan tambahan asset. Dari sisi itu bisa jadi asset-asset itu bertambah.

Belum lagi ditambah dengan PKPS terhadap bank-bank yang BBKU (bank beku kegiatan usaha ) dimana semuanya mau selesai pada tahun ini juga. dalam merampungkan itu mereka akan menyerahkan asset-asset. Jadi memang betul bahwa-asset-asset kita mungkin bertambah.

Keawaman orang sering juga membawa kritik kepada BPPN karena melihat begitu banyak asset, yaitu 530-an trilyun yang berkumpul di suatu lembaga. Itu fantastis sekali. Orang curiga, bagaimana pengambilan keputusan dan kecepatan kerja, dan apakah ada privilege bagi orang tertentu.

Tuntutan publik itu selalu menginginkan lebih transparan. Bagi BPPN apakah permintaan itu reasonable atau terlalu rewel, atau bagaimana sebetulnya perasaan BPPN terhadap isu transparansi?

Dengan begitu banyaknya kegiatan BPPN dan begitu besar dampak kita dalam mempercepat mengenai ekonomi ini, kami rasa kritikan masyarakat dan perhatian yang besar yang diberikan pada kita adalah sangat wajar. Oleh karena itu BPPN senantiasa harus bersikap sensitif dan proaktif. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mendapat sorotan, dan ini menjadi suatu monitoring bagi kita sendiri. Kita sering menyadari bahwa BPPN ini adalah milik bangsa, bukan milik satu departemen atau profesional-profesional yang kerja disini.

Jadi kita selalu terbuka terhadap segala kritik yang masuk ke BPPN. Umumnya kita mengkaji agar bagaimana kita selalu melakukan perbaikan. BPPN itu didirikan dalam kurun waktu 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu sudah punya asset 500-an trilyun. Kita nggak mau berpura-pura bahwa "we are the best", sama sekali tidak. Bahkan kita berkonsultasi dengan lembaga seperti IMF, World bank, mereka bilang bahwa lembaga seperti BPPN ini mungkin hanya satu-satunya.

Di Indonesia tidak pernah punya pengalaman atau track record sebelumnya, didalam pertumbuhan kita ini pasti ada growing pains, karena banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Tapi yang paling penting, dari kesalahan yang kita pelajari pengalaman kita akan bertambah, dan kita akan semakin pandai dalam melaksanakan tugas kita bersama.

BPPN juga bukan sesuatu yang original di Indonesia, sebab setahu kami sebelumnya sudah dibuat sebuah otoritas serupa di Thailand bahkan dalam dunia saving and loan juga di Amerika pernah ada. Katakanlah di Thailand yang pekerjaannya selesai lebih cepat, sebetulnya apa perbedaannya dan mengapa performance mereka dimata awam itu kelihatannya lebih produktif?

Mungkin secara umum, pertama kita ambil contoh krisis Amerika. Krisisnya pada tahun 80-an mengakibatkan ribuan lembaga keuangan ditutup, dan biaya krisis bagi Amerika itu katanya sampai menghabiskan 185 milyar dolar Amerika, tapi dana itu nggak sampai 5 % dari GDPnya Amerika yang trilyunan dollar. Kalau kita lihat Thailand, krisis disana katanya sampai menghabiskanberapa milyar dollar, dan lembaga BPPN model Thailand itu mempunyai asset senilai US milyar dollar. Namun krisisnya tidak separah kita dari sisi kredit bermasalah. Di Thailand kredible masalah mencapai kurang lebih 40 persen dari total kredit perbankan. Sedangkan di Indonesia mencapai samapi 80 persen. Jadi memang krisis di kita ini begitu intens. Perbedaannya ada, contohnya BPPN kita melakukan restrukturisasi perbankan sekaligus restrukturisasi hutang, dan juga penyelesaian kewajiban pemegang saham bank, jadi three inone. Sedangkan kalau di Amerika, semua asset-asset mereka kumpulkan dan dijual, lebih kepada sisi penjualan saja, sama dengan Thailand yang juga lebih pada penjualan. Waktu 56 lembaga pembiayaan ditutup di Thailand dengan total 22 milyar dollar, lembaga di Thailand yang dikenal dengan istilah FRA (Financial Restructuring Authority) tugas mereka adalah melakukan lelang. Dan dalam kurun waktu 2 tahun mereka sudah berhasil menjual hampir 70 persen dari total asset 22 milyar dollar, hanya dengan lelang saja. Sedangkan di BPPN, kita juga lelang asset-asset yang ada, tapi itu hanya salah satu bagian dari pekerjaan BPPN. Jadi kita ini 3 in 1, semua dalam satu atap.

Salah satu pengalaman yang diperoleh BPPN adalah berhadapan dengan pers. Saya tahu banyak sekali masalah BPPN dengan pers dalam perjalanan waktu. Apakah anda merasa bertambah saling pengertiannya atau masih bingung bagaimana pers menghandle lembaga seperti BPPN?

Saya rasa dengan lewatnya waktu hubungan kita dengan pers itu akan makin baik, makin pengertian. Dapat dimaklumi, karena bagi pers, mereka juga harus melewati learning period yang tidak mudah. Misalnya mengenai restrukturisasi bank, tidak mudah untuk mengerti karena memang ruwet sekali, mengenai restrukturisasi hutang mengapa antara satu debitur dengan debitur yang lain penyelesaiannya bisaberbeda, apakah itu KKN?.

Padahal itu tidak, karena pada saat normal pun tiap kredit itu diberikan secara tailormade, maka penyelesainya pun secara costum made. Tetapi dengan lewatnya waktu kami merasa pengertian dengan pers itu semakin baik dan memang tugas dari BPPN untuk memberikan informasi secukupnya pada pers, memberikan penjelasan sebaik-baiknya pada pers. Karena bagaimanapun mereka merupakan jembatan kita kepada public, public itu sepantasnya mendapatkan informasi menyeluruh mengenai BPPN.

BPPN diibaratkan semacam ICU rumah sakit bagi bank yang sakit karena keadaan eksternal, orang Inggeris bilang karena ketidakteraturan dalam bank tersebut, karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada didalamnya. Menanganinya juga menyangkut aspek hukum dan sebagainya.

Di dalam hal ini, sampai di mana hukum bisa membantu BPPN menjalankan tugasnya, soalnya yang kami lihat beberapa kasus yang ingin ditangani BPPN melalui pengadilan kabarnya 76 persen dari perkara pengadilan itu tidak bisa dimenangkan oleh BPPN. Itu apakah sistemnya, atau orangnya atau memang kemelutnya hukum perusahaan kita itu?

Ini memang menarik sekali, seperti kita ketahui sebelum krisispun dalam perkembangan ekonomi Indonesia memang tata hukum kita ini agak ketinggalan, jadi kita punya judicial system itu ketinggalan dibanding pertumbuhan ekonomi kita. Tapi inilah salah satu harga yang kita bayar dalam pembangunan ekonomi ini. Sekarang timbul krisis, krisis ini salah satu aspeknya kita harus mengejar debitur-debitur yang tidak koperatif dalam hal ini kita harus pakai jalur hukum, adakalanya kita harus melaksanakan PP 17 yang ada pada kita, dimana kita bisa kirimkan surat paksa, kemudian sita dan perusahaan itu dilelang.

Adakalanya juga kita bekerja sama dengan Badan Urusan Piutang Negara, kita bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus berat diserahkan pada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Menurut pembicaraan dengan pakar-pakar hukum, sebenarnya hukum kita itu sudah baik tapi yang penting adalah The Man behind the gun. Misalnya hakim-hakim kita mungkin harus diberikan pengertian mengenai kasus-kasus ini, bagaimana permasalahan ini dapat dilihat secara objektif dan juga keseriusan kita semua untuk bisa menindaklanjuti dengan baik.

Kalau bagi debitur ini kalau dia merasa kalau judicial system ini bukan sesuatu yang dia takuti, maka itu juga bisa menghambat restrukturisasi secara keseluruhan. Karena kita memberikan signal-signal yang kurang tepat kepada dunia usaha. Tapi kita patut bersyukur mulai ada keseriusan dari judicial system dan adanya program hakim ad hock untuk duduk di commercial court hasilnya sudah mulai kelihatan. Belakangan ini bahkan ada beberapa kasus yang kita menang terus. Tapi bagi kami bukan masalah kalah- menangnya, namun bagaimana suatu kasus itu gampang digelar di pengadilan, dan ditangani secara obyektif danbetul-betul sesuai dengan rule of law. Dan kita percaya selama semua pihak itu menjalankan tugasnya, kemajuan dapat dicapai

Soal yang pada hari ini mengenai MSAA, persis pada waktu publik ramai mengenai hal itu, disitu juga pihak-pihak yang ikut menentukan itu trmasuk yang dari kabinet, Menko Ekuin, Menteri Keuangan, kemudian dari DPR. Dan ditengah-tengah debat yang sangat hangat, terjadi perubahan kabinet dan perubahan personalia. Apa ini dampaknya pada arah penyelesaian MSAA misalnya kritik yang tajam yang dilemparkan dari dalam kabinet sendiri sekarang tentunya tidak ada. Apakah ini bearti ada suatu perubahan arah dalam memandang MSAA ini?

Kalau dibilang perubahan belum jelas juga, karena ini memang sedang dikaji terus. Tapi kalau kita coba lihat secara jernih, apa sih permasalahan MSAA ini? Permasalahannya adalah bahwa pertama ada kekhawatiran asset-asset yang dijual yang berasal dari MSAA itu tidak cukup untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam MSAA. Ini pokok persoalannya. Kita tahu bahwa dibalik MSAA ini kan ada BLBI yang sudah diikat dengan obligasi pemerintah, sudah ada rekapitalisasi bank yang melalui obligasi pemerintah yang semuanya mengandung beban bunga kepada APBN.

Berarti yang menanggung semuanya sebenarnya adalah kita-kita pembayar pajak. Kalau kita ini negara maju, itu bisa ditanggung oleh surplus negara atau kita membebankan kepada para deposan. Di sini hal ini dibebankan pada pemilik bank dan juga tax payer. Disini menjadi kontroversi mengenai MSAA ini. Ada yang bilang MSAA ini cacat hukum atau melanggar undang-undang, tapi kalau bagi kami ingin melihat persoalannya lebih kepada semangatanya. MSAA pada waktu krisis merupakan suatu kesepakatan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan suatu iktikad baik.

Jadi disini ada 2 unsur, ada kesepakatan dan ada iktikad baik. Kalau sekiranya dalam panjangnya waktu ada sesuatu yang tidak beres, marilah kita memperbaikinya, menyempurnakannya. Kita harus lihat kedepan, jangan lihat ke belakang. Saya juga suka ingatkan pada teman-teman bahwa pada waktu November 97, ada banyak bank yang dilikuidasi dan apa hasilnya sampai sekarang. Tidak jelas, karena itu nggak ada MSAAnya. Bandingkan dengan ada MSAAnya, kita sudah jual Astra, kita sudah jual banyak asset-asset yang sampai sekarang total nilainya termasuk Astra itu sudah mendekati 5 trilyun.

Itu semuanya berkat MSAA berdasarkan kesepakatan dan iktikad baik itu. Jadi kalau kita mau memperbaiki, kita harus memperbaiki dengan melihat kedepan bukan ke belakang, karena harga yang sudah kita bayar sudah sangat banyak dan kita tidak punya banyak waktu untuk bertele-tele lihat ke belakang kenapa itu harus terjadi, kenapa itu salah, jangan. Kita harus berani lihat ke depan karena ke depan itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya.

Orang ke depan tidak ingin lagi melihat konglomerat yang anti sosial, KKN dan sebagainya, dan publik agak kuatir ada gejala bahwa konglomerat masa lalu itu mengembalikan assetnya dan menjadi konglomerat masa depan. Bagaimana kepentingan publik ini kira-kiranya diwaspadai oleh BPPN?

Secara umum, kalau misalnya ada orang yang berurusan dengan bank dan dia itu punya kewajiban, dan dia bayar. Karena dia bayar dengan asset, dia serahkan misalnya rumahnya, sudah selesai. Satu tahun kemudian bank itu merencanakan untuk melelang rumah itu kepada publik, kebetulan orang ini sudah bangkit kembali dan dia punya uang, dia ikut dalam pelelangan itu. Boleh nggak? kalau kita lihat dari sisi itu saya condong berpendapat boleh, karena dia itu ibaratnya sudah bersih dari kewajibannya.

Tapi saya mengerti juga bahwa kalau ini dikaitkan dengan program MSAA, untuk saya tentunya tidak sesederhana itu. Tapi kalau mereka sudah menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan mereka memang punya nama baik. Dan didalam penjualan asset ini dilakukan secara transparan, secara adil, mengacu pada prosedur yang benar. Semua pembeli diberikan waktu yang cukup, dan tidak ada upaya menutupi atau menyusahkan publik.

Pertanyaan saya justeru why not? Tapi sebaliknya kalau ada sesuatu yang menyimpang dari persyaratan-persyaratan tadi, masa kita tidak fair? Saya rasa tidak ada satupun orang di negara ini yang bisa menerimanya, dan memang ini salah satu tugas penting dari BPPN untuk menjaga fairness itu dan kita jadi panutan dari pemerintah. Semuanya sekarang bicara penyelenggaraan pemerintahan yang baik bahkan tanpa adanya hal itu menyebabkan kita krisisnya jauh lebih parah dari negara lain. Jadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus mulai dari BPPN at the very least.