Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Andi Malarangeng

Giliran Lembaga Politik Memenangkan Legitimasi

Edisi 236 | 12 Sep 2000 | Cetak Artikel Ini

Kejadian-kejadian politik sejak interpelasi DPR terhadap pemerintah menjelang Sidang Tahunan MPR, dan kemudian kejadian-kejadian politik yang dramatis selama Sidang Tahunan MPR, dimana Gus Dur dan pemerintahannya sangat tertekan tapi kemudian lolos secara ajaib, bahkan mendapat suatu posisi politis yang kuat, masih tercatat segar dalam ingatan kita. Keluar dari Sidang MPR, presiden Abdurahman Wahid membentuk kabinetnya hampir tanpa masukan dari pihak politik lain, termasuk juga tidak ada personalia dari Ibu Megawati. Pada awalnya para pengamat politik sangat kaget melihat keadaan ini, tapi kemudian bisa menyesuaikan diri, dan mulai mencari pembenaran untuk mendukung kerja kabinet ini. Sampai sekarang kita masih menunggu apakah memang kabinet ini punya kemungkinan berhasil dalam pekerjaannya menanggapi integrasi nasional dalam pemulihan ekonomi? Untuk menebak bagaimana daya tahan jangka panjang suatu pemerintahan, kita berpaling pada efektivitas sistem politik yang manaungi dan mengawal sistem eksekutif itu. Dengan kata lain, bagaimana perimbangan politik antara partai, baik dalam DPR, MPR, maupun di masyarakat. Apakah legitimasi yang dinikmati duet Gus Dur dan Megawati itu sekarang bisa diperpanjang dan dikembangkan? Untuk membahas dasar-dasar politik baru Indonesia ini, kita mengundang Andi Alfian Malarangeng. Doktor Malarangeng sangat dikenal masyarakat sebagai ahli politik yang banyak menerapkan keahliannya dalam berbagai tugas praktis seperti KPU, kemudian juga dalam isue-isue desentralisasi atau otonomi daerah. Inilah percakapan antara Andi Malarangeng dengan pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar mengenai integrasi politik di Indonesia.

Apa yang dapat kita pelajari dari proses politik sekarang? Sidang Tahunan MPR, kabinet baru, pengadilan Suharto? Apakah DPR/MPR mewakili di masyarakat?

Ini nampaknya memang sesuatu yang tidak kita bayangkan, beberapa tahun lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa di Nothern Illinois, begitu cepatnya dinamika politik berubah. Sesuatu yang positif tentu saja ada, bahwa sekarang ini tidak ada lagi satu cabang kekuasaan, atau satu kelompok yang bisa menguasai seluruh kekuasaan secara hegemonik, secara monolitik, karena power sekarang sudah dibagi, sebagian ada di parlemen, mungkin sebentar lagi juga Mahkamah Agung kalau sudah di romasi.

Lalu dengan otonomi daerah juga sekarang power itu dibagi secara vertical, sebagian di propinsi, kabupaten, dan sebagainya. Dan yang negatifnya adalah nampaknya dinamika baru ini lebih banyak sebagai bagian dari power play atau permainan kekuasaan dari berbagai macam elite politik, baik di parlemen, eksekutif, maupun partai-partai. Sehingga nampak dari kacamata rakyat kebanyakan, ini adalah elite politik yang tengah asyik dengan adanya keterbukaan baru, adanya kompetisi politik untuk bermain dengan power play, sementara itu berbagai macam isu nyata dari masyarakat tidak terjamah oleh kawan-kawan di elite politik tersebut.

Kita lihat yang muncul di parlemen misalnya begitu semangatnya melakukan kontrol terhadap presiden tapi kemudian isu-isu riil seperti kapasitas legislasi dewan, beberapa aturan perundangan yang mestinya mulai sekarang harus diubah, direvisi, belum terjamah.

Salah satu contoh mikro dari proses politik di DPR, interpelasi yang dimulai dengan sangat meyakinkan. Setuju atau tidak setuju hal itu merupakan suatu manuver parlementer yang sangat solid, dengan hampir semua suara minta presiden menjawab ini dan itu. Setelah presiden menjawab, sebagian besar ternyata nggak mau nerusin, jadi mundur, termasuk fraksi PDI-P.

Jadi publikmelihatnya sebagai main-main, tapi itu logis nggak suatu gerakan interpelasi berhenti di tengah jalan oleh inisiatornya sendiri PDI-P?

Logis aja dalam arti bahwa memang semuanya ini bagian dari power play. Jadi tergantung dari situasi politik yang ada dalam hubungannya antara parlemen dan presiden misalnya. Mungkin bagi PDI-P sekarang ini isu Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla sudah ketinggalan jaman. Kabinet aja sudah diresuffle, dan sekarang banyak isue-isue lebih riil.

Misalnya tentang resatrasi fiskal, soal BBM mau naik, soal otonomi khusus Irian jaya, dan berbagai macam hal-hal lainyang mungkin jauh lebih bisa menarik perhatian, dan energi dibanding isue-isue Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla. Walaupun saya tahu mereka mungkin masih belum puas dengan jawaban presiden.

 

Kawan kita Sutradara Ginting dari PKP mengatakan rupanya sebagian besar anggota parlemen bahkan masyarakat menganggap bahwa seorang palementarian yang bagus itu yang vokal, mengeritik dipanggung, di media, dan sebagainya. Dan sangat sedikit parlementarian seperti di Amerika yang melakukan kontrol melalui budgetary means, atau bahkan membentuk legislasi dan sebagainya. Menurut anda apa benar demikian, apakah karena baru ataukah ada persepsi bahkan kebutuhan peran yang berbeda di Indonesia?

Ada beberapa sebab saya lihat. Pertama memang karena baru. Beberapa diantara anggota parlemen yang ingin cari nama, adalah mereka yang pada waktu kampanye tidak sempat untuk tampil sendiri atas nama dan kapasitas pribadi, sehingga disaat mendapat kesempatan untuk buat nama bagi diri sendiri tentunya itu wajar sebagai ambisi politisi.

Tapi di lain pihak banyak di antara politisi kita yang bukan politisi, dalam arti mereka memang belum mempunyai kapasitas untuk menguasai teknis-teknis dari isue-isue kebijakan. Makanya banyak di antara anggota dewan itu yang paling ahli adalah yang dulu pernah menjadi anggota dewan, terutama yang dulu dari Golkar. Mereka paling ahli karena mereka sudah beberapa tahun dikomisi tertentu, dan tahu tentang isue-isue.

Sementara yang politisi baru dari partai-partai baru agak kesulitan unutuk berbicara dalam konteks isue-isue yang teknis. Sehingga yang mereka bisa lakukan adalah vokal dalam arti kritik sana-kritik sini, dan segala macam. Saya tidak mengatakan itu salah, hanya saja harus ada balancenya sehingga ada kemauan mereka untuk mendalami isue, mau membaca, mau mengetahui berbagai macam detail dari berbagai isu, soal budgeting, soal perminyakan bagi yang di industri, hubungan luar negeri, dan sebagainya.

Sehingga mereka betul-betul expert, dan bisa mengimbangi eksekutif dalam expertisnya. Ketika mereka tidak mampu mengimbangi expertis eksekutif dalam berbagai isue, maka mereka cenderung didikte oleh eksekutif. Yang menarik adalah yaitu faktor ketiga, nampaknya ada fenomena repositioning di parlemen misalnya dari Golkar. Mereka mau repositioning karena ingin punya image baru dalam proses politik, tapi itu wajar juga sebagai suatu strategi politik. Sayangnya, kemudian yang muncul di masyarakat banyak adalah bahwa yang lebih ditonjolkan itu player playnya, sementara riil isues tidak banyak disentuh.

Kalau representasi di DPR atau MPR berbeda dengan apa yang ada di masyarakat yang lebih susah terukur, resolusinya bagaimana ? apakah nunggu pemilu yang akan datang, katakanlah keadaan yang kemarin itu mengerikan secara hipotetis. Kalau sampai ada Impeachment terhadap Gus Dur, dan dia harus turun, lepas dari pro atau kontra dari impeachment itu, masyarakat bisa saja belum siap untuk mengimpeach, lalu apa yang terjadi dalam dis-asimetri semacam itu?

Yang kita kuatirkan kemudian, pihak-pihak yang terpojok akan melakukan mobilisasi massa. Tentu saja yang terpojok dalam hal ini adalah presiden dan pendukungnya, yang lalu melakukan mobilisasi massa, karena itu tabrakan di jalan-jalan. Yang kita ingin lakukan barangkali pers ini penting juga untuk mengintrospeksi diri bagaimana supaya tidak memperuncing keadaan. Dalam arti bahwa mungkin saja dalam beberapa angle pemberitaan dari power play ini bisa lebih produktif.

Apapun yang terjadi dalam soal hubungan presiden dengan palemen, soal impeachment segala macam, mungkin pada titik tertentu kita semua mulai mencoba untuk mendesakan kepada teman-teman di parlemen, terutama dalam konteks public opini. Bagaimanapun akhirnya akan ada juga pressure ke arah accountabilitas itu, sudah lebih baik dari pada dulu, walaupun belum memuaskan. Agar mereka mengerti tentang berbagai macam dampak-dampak itu, kalau toh harus melakukan, itu harus dengan alasan-alasan yang baik.

Sehingga bisa dijelaskan dengan baik kepada pihak-pihak yang terpojok, yaitu pengikut-pengikut Gus Dur. Tapi saya melihat ada beberapa pendekatan politik yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi berbagai macam tabrakan kepentinganitu dalam hubungan parlemen dan presiden yang mestinya bisa dicoba untuk dilakukan secara kreatif.

Pada waktu pemilu tekanan dilapangan melawan Golkar itu sangat besar, tapi ternyata suara mereka juga besar sekali. Kalau di public opini susah diukur, di koran, dalam percakapan, Golkar sering dilecehkan secara politis, tapi performance politiknya didalam parlemen, melalui anggota parlemennya, melalui fraksinya bagus.

Kebetulan juga pimpinannya tahu cara memainkannya, sehingga kita sekonyong-konyong berada dalam suatu keadaan dimana Ketua DPRnya Golkar. Dalam hubungan dengan pengadilan Suharto terpikir bahwa ketua DPRnya Golkar, Jaksa Agungnya Golkar, Ketua Mahkamah Agung juga mungkin aja Golkar. Kalau Muladi barangkali kampanyenya lebih efektif dari Benyamin, Apa artinya ini dalam system politik?

Ini memang merupakan situasi dimana skill dalam politik itupenting, dan Golkar memang sudah berpengalaman di parlemen, dan dia out manuver untuk membuat lobby, aliansi, dan seakan-akan Akbar Tanjung jauh lebih reformis dari misalnya Amin Rais, atau Sutardjo dan segala macam. Di eksekutif tentu saja dan juga di judikatif.

Ini memperlihatkan bahwa kawan-kawan di partai baru harus segera memperbaiki skillnya dalam manajemen politik, dalam kerja keseharian di parlemen. Tapi dilain pihak juga memperlihatkan bahwa masyarakat kita sangat pragmatis, dalam arti non ideologis kebanyakan. Sehingga penampilan-penampilan tertentu dari partai yang tadinya dihujat, kemudian seakan-akan mendapat simpati.

Apakah ini berarti dimensi moral dari reformasi sudah selesai, karena kesal juga arus reformasi yang sudah mulai 3 tahun sekarang dilanjutkan dengan suatu pertempuran politik dimana orang itu diperlengkapi dengan peraturan yang sama, baik Golkar yang dulu dianggap bertanggung jawab terhadap Orde Baru maupun partai baru yang lahir karena menentang Orde Baru. Jadi apakah memang begitu saja perhitungan moral masyarakat terhadap partai yang menunjang sistem Orde Baru? sekarang tidak ada lagi moral reform?

Tentu saja kita sebagai akademisi, juga aktivis, harus terus mendengungkan substansi moral dari reformasi, yaitu pembaharuan, demokratisasi dan berbagai macam koreksi total terhadap kesalahan-kesalahan Orde Baru. Tapi masyarakat luas kebanyakan berpikir lebih pragmatis, dalam arti mana lapangan kerja ? mana sembako? Kalau nggak dapat pemerintah jelek, pemerintahnya partai baru PKB dan PDIP misalnya.

Kalau mereka melihat pemerintah partai baru tidak mampu memberikan yang mereka harapkan, banyak di antara mereka kemudian berpikir kalau begitu kita ambil kembali aja partailama. Itu juga terjadi di Eropa Timur, karena itu saran saya pada kawan-kawan dan masyarakat jangan mudah terpukau dengan penampilan-penampilan retorik dari politisi-politisi termasuk politisi lama.

Karena buat saya kalau Golkar mau melakukan perubahan pada dirinya, menunjukan dirinya betul-betul reformasi, buktikan itu dengan perilaku reformis. Saya tidak melihat perilaku reformis itu dilakukan sekarang ini, terutama ketika munas Golkar ditunda. Sehingga tidak ada demokratisasi, tidak ada uji mandat terhadap kepemimpinan di Golkar, dengan demikian tidak ada uji legitimasi terhadap kepemimpinan Golkar.

Apa ada persoalan generasional nggak, Golkar, PDIP, PKB, walaupun asal-usul politiknya berbeda, tapi asal-usul budaya person itu banyak yang mirip, orang yang dibesarkan dalam alam politik Orde Baru, apakah sebagai pemerintah atau oposisi. Apakah anda melihat bahwa keadaan akan berubah kalau orang-orang yang lebih muda secara politis tampil?

Saya percaya itu bahwa kita butuh orang baru dengan pikiran baru muncul. Tentu saja proses regenerasi politik tidak bisa tiba-tiba, tapi saya coba mendorong partai-partai dan masyarakat bahwa mereka harus mulai memberikan kesempatan pada generasi-generasi yang baru. Karena mereka yang betul-betul genuine dan otentik didalam proses itu. Merekalah anak reformasi. Tapi tentu saja tidak mudah, terutama didalam politik ada anggapan bahwa untuk terlibat dalam politik harus punya jam terbang yang cukup.

Sehingga anak muda langsung kena hambatan dalam konteks jam terbang. Beberapa di antara mereka bisa tampil, karena itu saya katakan partai-partai mulai sekarang harus memberikan kepercayaan banyak kepada yang lebih muda-muda. Mereka yang bisa membawa semangat reformasi dan masyarakat akan menilai partai-partai dengan itu. Sayangnya mekanisme partai tidak semudah itu terutama jasa-jasa didalam partai, itu kemudian juga menentukan posisi dalam partai.

Kabinet Gus Dur yang 7 bulan pertama dimarah-marahin orang karena itu kabinet kompromis. Kabinet baru juga dimarahin orang karena itu temen-temennya Gus Dur. Bagaimana komentar anda?

 

Sebenarnya saya juga sedikit kecewa dengan kabinet baru ini. Kita harapkan partai-partai mau mengalah kepada Gus Dur, supaya bisa leluasa membentuk teamnya sendiri yang solid, kompak, dan profesional. Nampaknya ada kesempatan, ada kesan bahwa partai-partai juga bersedia mengalah sedikit, hanya sayangnya kita mengharapkan Gus Dur bawa pasukan dream team, tapi kemudian beberapa anggota kabinet itu tidak termasuk dalam dream team. Sehingga saya katakan berikanlah kesempatan.

Cuma saya memang sedikit konservatif dalam politik, karena saya biasa mengatakan kita kasihlah 100 hari, bukan berarti harus ada hasil tapi ada kebijakan-kebijakan dasar, platform dasar, yang bisa dipercaya orang sehingga bias menimbulkan harapan bahwa kabinet ini kedepan akan berhasil dengan baik. Nah, ini yang kita tunggu.

Dulu yang suka ngasih waktu, 60, 90 hari itu Amien Rais. Sekarang Amin Rais nggak banyak bicara. Parpol-parpol ini justeru nggak banyak menanggapi kabinet ini, yang banyak kecewa itu sebetulnya orang-orang yang mendukung Gus Dur. Kenapa itu? dan sampai kapan parpol-parpol lain yang diluar centre of power itu akan diam begini?

Kawan-kawan dipartai lebih banyak diam karena mereka tahu orang lain sudah melakukan peran mereka. Mereka juga tidak ingin dianggap kecewa karena tidak diikutkan, karena persoalannya kita ingin Gus Dur berhasil, ingin arrangement dwi tunggal ini antara Megawati dan Gus Dur berhasil, sehingga carring out proses reformasi dalam lima tahun ini. Karena bagaimanapun kalau ada apa-apa dengan Gus Dur, dan keduanya pecah, yang untung kan orang lain.

Itu akan membuat setback agenda reformasi karena akan muncul lagi berbagai macam power play dalam kedudukan ibu Mega naik jadi presiden, "wah wakilnya siapa? Nah ini kan udah mulai muncul skenario-skenario Mega-Akbarlah, Mega-Amien barangkali walaupun agak absurd. Ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang agak kompleks dan kita tidak fokus lagi pada riil isues.

Oleh karena itu kita ingin dwi tunggal Gus Dur dan Mega ini berhasil. Kritik terhadap kabinet itu tapi sebenarnya supaya kawan-kawan di kabinet tahu bahwa rakyat mengharap banyak, karena itu mereka harus segera bekerja dengan cepat, karena ada banyak agenda yang harus dilakukan dalam 4 bulan ini sebelum 1 Januari, dengan begitu mereka akan mendapat kepercayaan dan harapan kedepan.

Sebetulnya kenapa Gus Dur muncul sebagai pemenang dalam sidang tahunan MPR, padahal pada awalnya kelihatan under dog?

Ini saya lihat karena Gus Dur punya political skill. Ketika di MPR semua orang menyerang dia. Dia lalu muncul dengan solusi sharing the power dengan Mega. Dengan itu kemudian seluruh serangan-serangan itu mencair dan ada harapan baru lagi.

Untuk mereka inginkan ada Tap MPR merekomendasikan keputusan presiden yang mengatur tentang pelimpahan tugas sehari-hari, suapa jangan sampai misalnya Gus Dur berubah pendapat di tengah jalan.