Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Sutradara Ginting

Sistim Multi Partai dalam Ujian

Edisi 234 | 29 Aug 2000 | Cetak Artikel Ini

Setelah sidang MPR kita mengalami peristiwa politik yang hampir sama besarnya, yaitu pengumuman kabinet kedua pemerintah Gus Dur dan Megawati. Kita ingin mengerti, bagaimana nuansa politik yang lahir dari sistem multi partai terbawa kedalam penyusunan kabinet. Sebelumnya politik multi partai berkibar dalam persidangan ST MPR kemarin, interpelasi DPR dan kehidupan politik di masyarakat. Karena alam multi partai yang sekarang ini adalah sesuatu yang sangat baru setelah 33 tahun hidup dalam sistem satu partai, Golkar dengan 2 variannya itu.

 Memang di tahun 50-an kita hidup dalam sistem multi partai tapi sebagian besar orang sudah sama sekali lupa dan tidak paham konteksnya. Dalam melihat hubungan ini kita berbicara dengan Sutradara Ginting, anggota DPR-MPR dari FKP yang dalam kehidupan sehari-hari juga dikenal sebagai seorang intelektual yang solid, mengepalai IPCOS (Institute of Policy and Development Studies). Suaranya di Sidang Tahunan MPR memberikan kelegaan dan bobot dibandingkan dengan ekspresi vokal dangkal pembicara lain yang dangkal, menjemukan dan tidak bersahabat.

 Kesan umum adalah, Sutradara Ginting mengapresiasi betul institusi demokrasi. Dalam hubungan kabinet yang baru saja dibentuk oleh Gus Dur, atau resminya Gus Dur dan Megawati, kelihatan sekali warna-warna akomodasi partai dalam ucapan pelaku dan pengamat. Kehadiran sistem multi partai ini akan semakin terasa dalam kehidupan politik kita. Karena itu kita bahas topik ini bersama Sutradara Ginting, pemikir politik terkemuka di Indonesia bersama pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar .

Bagaimana tanggapan umum anda mengenai warna multi partai dalam penyusunan kabinet baru?

Pertama, sudah ada keinginan untuk mengembangkan suatu pola yang disebut sebagai the ruling parties (partai-partai yang berkuasa), dan the opposition parties (partai-partai oposisi). Ini akan lebih mendewasakan kehidupan politik kita. Namun demikian yang agak kurang bisa dipahami secara logika adalah bahwa PDIP yang ketuanya menjadi wakil presiden, itu tidak tercermin dalam the ruling parties. Ini agak sulit dipahami secara logika dan akan mempunyai implikasi luas terhadap stabilitas politik dan efektivitas public management di masa yang akan datang.

Itu anda katakan tentunya karena tidak ada tokoh PDIP yang duduk dalam kabinet. Andaikata memang tidak ada tokohnya, tapi ketua umum PDIP mengatakan " ini orang-orang pilihan saya". Maka efek itu akan beda tidak ? Artinya apa harus ada orang PDIP, atau harus ada stempel persetujuan yang lebih tebal dari PDI?

Saya merasa hampir tidak mungkin Megawati mengatakan seperti itu. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk efektivitas ke depan. Satu, kekompakan Gus Dur-Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dalam pengertian untuk mengendalikan pemerintahan. Point satu ini sudah tidak kelihatan dalam pembentukan kabinet. Dari logika politik sangat tidak masuk akal, kalau orang-orang yang direkomendasikan Megawati tidak masuk dalam kabinet. Kalau mau dikatakan bahwa diantara mereka berdua kompak, itu tidak logis.

Kedua adalah efektivitas dari public management, yang harusnya solid dan terfokus dari pada kabinet yang terbaru ini. Untuk point kedua ini saya lebih bicara netral saja, "kita tunggulah". Syarat yang ketiga adalah political support, baik dari parlemen maupun dari masyarakat. Kalau dari parlemen sudah bisa diprediksi dengan tidak masuknya PDIP, atau tidak terepresentasi secara memadai menteri-menteri dari PDIP dalam kabinet, itu akan ada masalah. Kalau dari masyarakat umumnya itu akan tergantung pada seberapa jauh kinerja dari kabinet yang ada sekarang.

Anda tentu sangat lebih tahu proses adanya interpelasi dari DPR sampai proses tanggapan fraksi di MPR terhadap pemerintah Gus Dur, yang membuat orang merasakan pasti Gus Dur akan berubah dan akan memberikan akomodasi yang lebih luas kepada partai-partai. Sekarang kita lihat kabinet begini, apakah anda mengatakan bahaya interpelasi atau penggunaan hak angket itu menjadi besar atau belum pasti?

Penggunaan hak-hak di DPR akan meningkat dalam rangka pemberdayaan, meningkatkan fungsi DPR. Tapi sejauhmana itu akan dapat menghalangi kelancaran proses pemerintahan, itu tergantung pada political support.

Saya memprediksi bahwa political support itu tidak akan cukup. Saya makin lama makin menyadari dan memahami bahwa Aburahman Wahid itu bukan seorang pemikir strategis sistemik, saya memahami dan menyadari bahwa dia seorang tactician politician saja.

Apa itu tidak karena situasinya memerlukan cara-cara yang taktis dan politis, katakanlah mobil lagi slip di suatu lobang, jadi dia butuh persneling satu dan kalau sudah keluar baru persneling tiga. Apakah kalau dia keluar dari problem-problem jangka pendek ini, dia akan lebih strategis?

Sidang Tahunan kemarin ada dua hal yang sangat penting. Pertama, kepercayaan dan dukungan politik akan muncul bilamana dia berbagi tugas dengan Megawati, sebagai Wakil Presiden. Itu ternyata tidak. Yang kedua adalah bilamana ada indikasi bahwa public management akan lebih efektif atau meningkat. Itu yang saya sebut sebagai solid, terfokus, dan profesional. Itupun sejak awal diragukan orang. Dari kedua hal itu, kalau dia arif dan dia seorang strategis yang sistemik, dia akan berpikir dalam perspektif system building bahwa kedua-duanya harus diakomodasi.

Tapi kalau dia hanya seorang tactician, maka setelah krisis lewat dia akan berbuat seperti keinginannya lagi. Saya berpikir bahwa kita keliru atau agak keliru menganggap dia sebagai pemikir yang besar soal system building, democracy, dan sebagainya. Gagasan-gagasan besarnya memang ada, soal kemanusiaan, soal toleransi, tapi pada tingkat implementasi manajerial ternyata dia lebih bersifat taktis. Saya sendiri mulai menduga ke arah itu.

Soal authority sharing atau power sharing dalam kabinet, anda menyimpulkan bahwa Gus Dur tidak melaksanakan sharing tersebut karena ternyata orang-orang PDIP yang penting tidak masuk. Tapi kalau Kepres yang membagi tugas, apa itu bukan perwujudan power sharing yang juga penting?

Kepres itu kalau mau diteliti secara jujur dan mendalam, sebetulnya lebih banyak bersifat administratif. Tidak ada yang menyangkut executive discretion, jadi hanya administratif saja. Lalu manifestasi kedua adalah bagaimana wakil presiden dapat menyelenggarakan teknis pemerintahan sehari-hari kalau dia tidak didukung oleh orang-orang yang dia percaya, dan kemampuan bekerja sama dengan orang itu.

Tidak logis secara management kalau dia akan memimpin teknis penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, tapi dia sama sekali tidak ikut menyusun kabinet. Itu menurut saya cara berpikir yang tactician itu tadi. Kalau secara logikanya untuk kepentingan kenegaraan, kepentingan public management, maka delegation of authority itu harus diikuti juga dengan partnership dalam penyusunan team. Dan itu memang tidak kelihatan, kita perlu jujur mengatakan bahwa kabinet sekarang dipilih seluruhnya oleh Gus Dur.

Melihat kabinet dari komposisinya yang dikaitkan dengan atribut kepartaian seakan-akan kinerjanya sendiri atau berfungsinya sendiri sebagai satuan kerja akan sedikit pengaruhnya terhadap viability, legitimasi pemerintah ini, apa demikian dalam satu sistem multi partai, apakah itu jauh lebih menonjol kebutuhan adanya akomodasi politik dibanding dengan programnya beres, kinerjanya bagus?

Legitimasinya akan muncul karena dua hal, pertama adalah karena kinerja. Ini tentu masih harus dibuktikan. Lalu yang kedua adalah apa yang disebut sebagai persepsi politik orang terhadap kabinet itu. Persepsi politik ini memang bisa berubah, dari negatif, kurang negatif, jadi positif, itu tergantung kinerja. Tapi jangan lupa bahwa dalam interaksi politik yang multi partai seperti sekarang, kinerjanya sendiri akan ditentukan oleh seberapa jauh dia bisa menjalin kerjasama dan kepercayaan parlemen, kepercayaan pasar, kepercayaan dunia internasional, dan juga apakah dia punya kepercayaan diri untuk melakukan tugas yang begitu berat.

Saya meragukan self confidencenya sendiri, artinya kalau pemilihan anggota kabinet itu sangat personal adjudgement, sangat bersifat loyalitas personal, apakah para anggota kabinet itu akan memiliki kepercayaan diri untuk tampil secara personal, tanpa back up yang besar dari bossnya. Ini penting dalam suatu kabinet. Kalau kita lihat di negara-negara yang lumayan maju, disamping dia memiliki loyalitas pada bossnya, dia memang punya kepercayaan diri pada bidangnya untuk mengekspresikan diri, itu juga mempengaruhi. Kalau tidak nanti seperti dulu lagi, semua berdasarkan petunjuk. Itu tidak akan menumbuhkan kehidupan yang demokratis dan public management yang dewasa.

Menurut anda ini refleksi dari sikap taktis politik Gus Dur atau refleksi dari gaya manajemen tradisional Gus Dur?

Dua-duanya. Pertama, ini merupakan refleksi dari gaya pribadi presiden yang saya sebut personal style of president. Lalu dibawa dalam presidensil management stylenya. Kedua, ini refleksi dari padadia seorang tactician. Saya tidak melihat ada system building disini, itu yang merisaukan saya. Pemerintahan transisi yang tidak menciptakan system building tidak akan pernah berhasil membawa satu bangsa ke fase demokrasi yang sesungguhnya. Ini menunjukan bahwa dari begitu banyak negara yang mengalami dari authority ke demokrasi, itu tidak semuanya berhasil, walaupun ada yang berhasil dengan korban yang sangat besar.

Disini kita catat juga bahwa apapun ketidaksukaan orang dengan tingkah laku DPR-MPR kemarin, tapi satu kemajuan telah dicapai dibandingkan jaman Suharto, yaitu bahwa DPR-MPR ini mempunyai kekuatan nyata, apakah konstruktif, atau destruktif, masih kita bicarakan. Tapi MPR bicara, pemerintah seperti tidak berdaya. Tapi juga tetap mengatakan bahwa leading role belum ada di DPR-MPR, masih di eksekutif, bagaimana mempertemukan dua kenyataan itu?

 

Mempertemukan dua kenyataan itu sebetulnya pada interaksi fungsional. Sekarang DPR sudah berdaya, dan lebih berdaya pada fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi dan budget, sebetulnya belum banyak yang dilakukan. Itulah sebabnya kenapa yang disebut check and balances itu pada aspek kontrolnya saja. Pada saat seperti itu tentu saja leading role (pemegang Kendal peran) nya masih ada di pihak eksekutif. Termasuk transformasi sosial kulturalnya, transformasi sosial politiknya masih akan sangat terpengaruhi.

Saya kira cantik sekali kata-kata anda dalam memisahkan fungsi kontrol dan fungsi legislatif tadi. Kita lihat di fungsi kontrol jauh lebih memuaskan, jauh sistemik dibandingkan dengan jaman Suharto. Tapi apa harus begitu kontrol yang sifatnya sangat hitam-putih, negatif, setahun sekali. Kalau tidak begitu sebaiknya sampai tingkat mana kontrol DPR dan MPR terhadap eksekutif?

Fungsi kontrol yang disebut efektif sekarang itu masih dari perspektif public opinion, dan verbal. Sebetulnya fungsi kontrol itu efektif kalau dia diwujudkan dalam fungsi budget dan fungsi legislasi. Misalnya kalau seorang Menteri melakukan pemborosan yang tidak perlu, maka dikontrol. Kontrol itu efektif bilamana budgetnya dipotong. Lalu dibuat legislasi bahwa dia tidak bisa melampaui tugas ini.

Sekarangini masyarakat melihat bahwa dikontrol, lalu eksekutif mulai lebih berhati-hati. Tapi efektivitasnya tergantung pada fungsi budget dan legislasi. Misalnya DPR tidak setuju presiden terlalu sering pergi keluar negeri, sebetulnya disamping menyatakan tidak setuju, ia harus memotong budget. Tanpa itu, presidennya tetap akan pergi-pergi saja. Lalu dibuat legislasinya, bahwa kunjungan ke luar negeri itu dalam batasan apa? Tanpa itu fungsi kontrol makin lama akan makin kehilangan makna, karena perspektif public opini tidak didukung oleh perspektif yang disebut dengan effective functionalism.

Tanpa fungsi budget DPR menjadi seperti pressure group saja, atau seperti masyarakat. Arahnya kemana suasana politik di Indonesia, apakah menunjang ke arah pertajaman kontrol verbal itu, atau mulai ada pekerjaan rumah yang dilakukan di MPR DPR untuk melengkapi perannya?

Saya kira DPR dan MPR harus melengkapi perannya itu secara substantif dan kualitatif. Itu memang harus dilakukan, mendesak untuk dilakukan. Sebab pengawasan dalam perspeftif verbal dan public opinion itu makin lama akan makin pudar kalau tidak diikuti oleh substansi, saya kira ini tugas mendesak. Tapi saya ingin menyampaikan ketidakyakinan saya bahwa DPR/MPR, mampu melakukan dalam waktu singkat karena banyak keterbatasan, seperti keterbatasan dukungan, terutama pada persepsi diri dari para legislator itu sendiri.

Para legislator kita sampai sekarang sebagian besar masih menganggap bahwa fungsi utama mereka adalah bicara, bukan mengkonseptualisasikan dan mengaktualisasikan satu gagasan didalam bentuk legislasi dan fungsi budget. Indikator utama seorang legislator berfungsi atau apa yang disebut sekarang vokal. Vokal ini artinya seberapa banyak ia menyampaikan gagasan, belum pada mutu gagasannya, baru pada tahap frekwensi dia menyampaikan gagasan. Saya kira itu tantangan kita semua.