Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Arifin Panigoro

Mengembalikan Fokus Reformasi

Edisi 232 | 15 Aug 2000 | Cetak Artikel Ini

SATU tahun kurang 3 bulan sudah, kita berada dalam perjalanan menuju ke demokrasi, hanya saja dimana demokrasi dan dimana kita, kita belum tahu. Seakan-akan jalanan ini berputar-putar, kadang-kadang kelihatan dekat tapi kadang-kadang kelihatan jauh, seperti orang yang ingin mencapai gunung, kelihatan tapi capai juga jalan mencapai gunung itu. Apalagi kalau jalan ke arah gunung tersebut penuh dengan jurang dan sungai. Tapi kita tetap yakin, karena bagaimanapun reformasi sudah dimulai oleh masyarakat di tahun 97 dan dilanjutkan oleh suatu sistem yang kita bangun bersama, yaitu sistem politik berdasarkan partai-partai yang wakilnya dipilih didalam pemilu.

Sejak Oktober tahun 99, forum-forum politik perwakilan dimana yang paling tinggi adalah MPR dan DPR, memilih dan mengawasi, serta mengawal perjalanan negara Indonesia melalui pemerintah yang dipimpin oleh Abdurakhman Wahid dan Megawati Soekarno Puteri. Ternyata kegembiraan yang melandaseluruh masyarakat pada waktu mereka terpilih tidak berlangsung lama, karena walaupun simbol-simbol persatuan sudahterpasang tapi dalam kenyataan tindakannya persatuan itu tidak sering terlihat ada.

Akibatnya jalannya pemerintahan, jalannya kabinet, menjadi tidak banyak hasilnya sampai kemudian terjadi interpelasi, terjadi macam-macam protes. Kita sekarang berada di pertengahan sidang tahunan MPR, dan kelihatannya akan terjadi suatu format baru. Ini kita tidak tahu, dan kita lihat saja akhirnya.

Pada Perspektif Baru kali ini kita tidak akan bicara terlalu banyak mengenai detail, tapi akan melihat gambaran besarnya, bagaimana tata politik Indonesia akan tersusun dan siapa-siapa saja yang akan berada di ujung tombak pembangunan masyarakat politik Indonesia baru. Abdurakhman Wahid adalah presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Megawati sebagai Wakil Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan.

Secara logis seharusnya mereka berdualah yang menyusun koalisi dasar untuk membawa Indonesia kedepan dalam waktu 5 tahun dikurangi 10 bulan ini. Tapi dalam 10 bulan yang pertama tidak demikian, ada poros tengah, ada Golakar, dan adamacam-macam. Sekarang kita ingin tahu, dan untuk itu kita bicara dengan seseorang yang berada dalam kancah kegiatan itu sendiri yaitu Ir. Arifin Panigoro, ketua fraksi PDI di DPR, dan kebetulan salah satu eksponen dari gerakan reformasi yang dimulai tahun 97. Tamu kita Arifin Panigoro bersama pemandu Perspektif Baru Wimar Witoelar.

Masyarakat sangat tertarik melihat bahwa ada suatu kematangan baru di DPR kemarin dan di MPR sekarang, kematangan itu dalam arti bahwa lembaga legislatif bukan cuman reaktif terhadap pemerintah tapi kadang-kadang mengambil inisiatif, misalnya dalam interpelasi. Lepas dari pada isunya dan bagaimana kelanjutannya, tapi jelas inisiatif politik berada disitu.

Sekarang MPR sedang "menggodog" suatu keputusan, apakah memperpanjang, membatasi, atau mengatur jalannya kepresidenan dan pemerintah. Jadi DPR selanjutnya akan punya peran yang sangat kuat. Bagaimana anda melihat perimbangan kekuatan tanggungjawab antara legislatif dan eksekutif?

Saya kira kalau kita belajar tata negara jaman dulu katanya Trias Politika itu mesti antara eksekutif-legislatif dan yudikatif seimbang. Sekarang kalau kita membandingkannya dari jaman Orde Baru dan sekarang, ini jelas berubah. Waktu Orde Baru, Presiden adalah segala-galanya, sekarang justeru sedang berubah, DPR diangkat kapasitasnya sehingga kalau bisa berimbanglah.

Meskipun karena ini sangat dinamis, waktu pergerakan itu terjadi, yang terlalu kuat diturunkan, dan yang kurang diberdayakan. Seperti "pendulum", bisa saja yang satu kebablasan ke sebelah sana. Ini yang sedang terjadi. Tapi namanya juga "pendulum", makin lama kan makin ke tengah. Jadi saya kira ini arahnya kesana, baik itu DPR, MPR, maupun presiden sama saja. Mereka mestinya mengakui kekurangan-kekurangannya.

Anda ini dalam posisi yang sangat kuat sebagai ketua fraksi dari partai yang suaranya paling banyak dalam pemilu. Jadi mempunyai power tidak terlalu banyak tanggung jawabnya.

Selama tahun-tahun ke depan ini akan sangat menentukan anda dan kawan-kawan di DPR, mau dibawa ke mana? Apakah anda melihat dalam sisa periode kepresidenan yang sekarang ini 5 tahun kurang 10 bulan, akan lebih banyak kontrol dari DPR atau sebaliknya?

Dari sisi DPR sekarang ini kesempatannya sudah sangat terbuka untuk menjalankan tugas legislasi, tugas budget, tugas pengawasan, tinggal kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian kita atur supaya lebih efisien, bagaimana agar cara tugas-tugas kita ini diterima dan diikuti oleh pemerintah. Saya kira tinggal fine tuning saja soal-soal pemberdayaan DPR ini, karena sebetulnya sudah cukup "berdaya," tinggal lebih efektiflah kita.

Karena partai anda PDI itu punya kekuatan baik di legislatif maupun di eksekutif. Apa itu nggak memjadi split personality, apakah anda ini nantinya akan jadi partai pemerintah atau kalau tidak bagaimana? karena bagaimanapun anda penunjang pilar di pemerintahan? bagaimana cara membagi diri begitu?

Kalau lihat sesaat, sekarang ini memang unik. Karena presidennya, partainya, suaranya hanya sedikit.Tapi sebaliknya PDIP, pimpinannya jadi wakil presiden. Tapi ini soal sesaat, karena ini kecelakaan waktu Sidang Umum yang dulu, yang mestinya tidak begitu. Meskipun sekarang ada arah supaya tidak kembali seperti yang dulu, kita akan berusaha supaya sekali dipilih dalam 5 tahun, kita jaga presidennya dan wakil presidennya tetap. Hanya yang sekarang lagi dibicarakan adalah masalah kemampuan dan kapasitas manajemen dari presiden yang punya kekurangan dengan wakil presiden yang punya dukungan terbesar.

Ini akan digabung bagaimana caranya supaya ini bisa terus, tapi mungkin akan ada pembagian tugas yang lebih banyak pada wakil presidennya. Ini kan masalah sesaat. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, perimbangan DPR dengan pemerintah sekarang ini sudah jauh lebih baik, kecuali masalah euforia-euforianya yang kita suka "kebablasan". Nanti kalau aturan-aturannya sudah lebih di efisienkan, produktif, saya kira check and balancesnya akan jalan.

Selain ketua fraksi PDI, Arifin Panigoro juga boleh dibilang mewakili apa yang mungkin bisa menjadi kekuatan legislatif terbesar dengan aliansi-aliansi yang ada. Walaupun tahun lalu pada waktu sidang MPR, pemilihan presiden tidak demikian halnya, suara PDI P kalah oleh aliansi yang dibentuk oleh orang lain. Sekarang strategi anda bergabung dengan partai-partai itu dasarnya apa? Dengan siapa sih anda ini ingin bersahabat dalam politik?

Sekarang ini tidak ada satupun yang majority, siapapun harus berkoalisi. Untuk itu kita dengan siapa saja, karena kita sudah 33-35 persen. Asal ada tambahan 20 persen yang manapun kita mayoritas. Dengan Golkar otomatis, PDIP-Golkar itu majority. Tapi PDIP-PPP-PKB misalnya, itu majority juga. PDIP-PKB-PAN-TNI plus fraksi kecil-kecilnya disatukan, itu majority juga.

Optionnya banyak, tentu kita berhitung, bagaimana dan dasarnya apa. Ada yang mengatakan bahwa jelas kita ini muncul karena perubahan, karena reformasi. Makanya reformasi dijadikan dasar oleh siapapun yang setuju dengan arah reformasi, itu yang kita lihat. Kalau lihat kesitu, Golkar kan bagian dari yang lama, dan semua yang bergabung dengan Golkar dapat komentar "lho kenapa dengan Golkar, justeru Golkar yang kita reform". Tapi sebaliknya dari partai Golkar, "lho nggak, karena ini juga bagian dari yang ingin ada perubahan".

Jadi kalau menanyakan, apalagi mengatakan partai pemerintah atau bukan partai pemerintah, justru ini yang paling mendasar dan kita lihat seharusnya proses ini yang harus terbentuk. Kita ingin melihat siapapun yang kedepan, atau bisa pemerintahan Gus Dur sekalipun, sebenarnya memerlukan dukungan ayoritas dari partai-partai. Karena sekarang ini masih rancu, kabinetnya saja disebut persatuan nasional. Dulu Gus Dur dipilih oleh Poros Tengah, oleh Golkar. PDIP pilih Megawati, kita tetap berlawanan tapi terus disatukan dengan Megawati dijadikan wakil presiden.

Ini memang tidak sederhana, mestinya sekarang kita realistis saja dengan gonjang-ganjing kemarin, ada interpelasi, munculnya kemampuan DPR, mengkritisi pemerintah. Sekarang terbuka saja, siapa partainya Gus Dur- Mega ini. Saya kira momentum sidang tahunan MPR ini arahnya akan kesitu, akan mencari kesepakatan-kesepakatan ini.

Anda sudah mendahului saya tadi dengan menyinggung sedikit mengenai Golkar. Masyarakat tahunya reformasi itu menghilangkan pengaruhnya Golkar. Di jalanan banyak poster mengenai pengadilan Suharto, KKN, orde baru, dan mengenai Golkar. Reformasi itu tadinya definisinya meninggalkan yang lama, masuk ke yang baru, dan anda termasuk orang yang bukan saja ujung tombak, tapi inspirator dan segala macam dari gerakan itu.

Sekarang apa sudah tidak pada tempatnya kita memisahkan partai Golkar dari partai-partai yang lain. Apakah sekarang semua sudah sama, sejajar, equal secara politis dan tidak ada beban bagi orang-orang yang ikut menunjang rejim yang dulu?

Saya perhatikan dari langkah-langkah politik semua partai, kalau kita mau memberikan ciri-ciri dari partai-partai ini, perlu waktu. Karena itu ada prosesnya. Kita juga tidak boleh apriori, kalau orang mau berubah ya kita lihat. Tapi sebetulnya kalau dalam satu kurun waktu kita lihat politik praktisnya yang dia kerjakan masih gaya lama, misalnya money politik, intrik-intrik, black propaganda, segala macam, itu masih saja gaya lama.

Hanya masalahnya jangan lupa bahwa di partai-partai yang barupun tidak gampang untuk betul-betul kita bisa menjadi satu partai yang ideal, perfect. Pasti ada saja, kadang-kadang kualitas dari SDM, kita terkontaminasi. Kalau saya sebenarnya ingin mendudukan semua pada tempatnya, dulu yang diganti siapa dan yang mengganti siapa. Hanya karena proses di sidang umumnya terjadi kecelakaan atau apapun, maka mukjizat buat Gus Dur karena dia yang jadi. Tapi buat PDIP ya sesuatu yang blander waktu itu, karena mestinya kita yang menang.

Ini adjusmen, penyesuaian sampai nanti terjadi keseimbangan bahwa secara politik diterima lagi, sehingga si pemerintah ini akan jelas dukungan kekuatan politiknya. Proses sidang umum ini akan sangat menentukan.

Anda tidak takut, karena saya pikir kita sama-sama tidak mau kembalinya jaman Suharto, jaman tentara yang sembarangan, KKN yang membabi buta. Anda tidak takut bahwa partai seperti Golkar akan bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan mereka ke posisi yang lebih legitimate di dalam perpolitikan?

Makanya saya nggak mau gegabah, terus terang saja kalau kita lihat Golkar karena kita sudah lama berhadapan sama mereka, ada perasaan was-was. Karena mereka ini masih ada unsur-unsur dengan gaya itu yang mereka lakukan. Kalau saya menjaga jarak ini sama ke semua, misalnya yang kita hadapi sekarang atau yang kita kerjakan bersama adalah mengkritik presiden, dalam hal ini Gus Dur yang dalam hal ini dia didukung oleh PKB.

Tapi komunikasi saya ke PKB dan ke Golkar sama, kita secara intensif bicarakan "ini masalahnya, coba jangan subyektif dulu". Saya sih nggak apa-apa bahwa PKB membela Gus Dur, sebaliknya kita yang mengkritik, ya kita kritik dia. Tapi untuk hal kita mencari platform yang jelas, kita bicarakan bagaimana caranya, apalagi sudah jelas presidennya Gus Dur dan wakil presidennya Mega, supaya pemerintah ini didukung oleh majoritas kekuatan politik.

Apa yang akan dilakukan dengan segala organisasi, strategi, koalisi, sikap terhadap eksekutif. Apa yang dianggap sebagai prioritas-prioritas utama di tahun berikutnya mudah-mudahan sampai tahun 2004, karena sampai 10 bulan yang lalu rasanya DPR nggak sempat melihat isu-isu fundamental. Apalagi di MPR mau sidang amandemen saja kayaknya agak kehilangan kontak dengan masyarakat. Bagaimana fokus berikutnya ini, apakah soal taktis di propinsi itu merupakan hal yang DPR bisa amati dengan langsung, atau itu diserahkan kepada pemerintah?

Kalau isu nasional, kita lihat prioritaslah. Sekarang, ada di beberapa daerah yang harus top priority melihatnya. Di Maluku karena masalah pertumpahan darahnya sampai dunia internasional menyoroti, itu harus segera. Kemarin diberlakukan darurat sipil, tapi menurut saya si pelaku intelektualnya, atau si penyebabnya, saya yakin datangnya dari luar Maluku atau Ambon, atau Maluku Utara karena sekarang telah menjadi propinsi baru. Kita harus segera mempertegas karena saya tahu betul pemerintah belum tegas sampai pada hari ini.

Jadi statemen anda bahwa kerusuhan itu banyak datang dari luar, dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat antara PKB, PDIP, PAN, mengenai observasi itu bahwa ada intervensi dari luar dalam pengacauan di daerah-daerah?

Ini masalah eksekutif, masalah presiden dan kabinetnya. Yang kita bisa lakukan kemarin-kemarin ini bahwa kita bicara dengan Mendagri, bicara sama Menkopolkan, kita desak betul agar minta diprioritaskan, anggarannya ditambah. Kita doronglah bahwa secara politis kita beri dukungan penuh untuk selesaikan perkelahian disana. Kalau ada masalah mendasar apalagi intervensi dari luar, ada provokasi atau apapun bentuknya, tindak juga. Ini terasa untuk menindak itu, pertimbangan pemerintah sekarang ini tidak berani sampai tuntas apakah juga ada hitungan-itungan politik, yang menurut saya buat apa.

Karena ini yang menciptakan kerusuhan disitu merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Jadi saya kira tidak terlalu susah bila memang keberaniannya ada, tinggal dilakukan saja. Itu untuk Maluku. Tapi kalau untuk Irian, meskipun mereka mempermasalahkan soal pergantian nama, bendera, namun orang Irian atau Papua lebih lugas dan simple menurut saya. Ini masalahnya hanya ketidakadilan saja. Kalau ketidakadilan itu dikembalikan, karena kita mengambil sumber daya alam yang puluhan tahun dari sana dalam bentuk pajak, besar banget, dari hasil lautnya, tambang, hasil hutan. Kan ada aturannya otonomi khusus segala macam, hanya kita harus cepat.

Masalahnya kita sangat terlambat. Yang secara umum adalah otonomi daerah. Dimana-mana, baik dari undang-undangnya yang sudah diberlakukan maupun implementasinya memerlukan perhatian. Sekarang saja Menterinya dua, departemennya lain yaitu di Otonomi sendiri dan di Mendagri sendiri. Ini harus kompak banget untuk ngurus, karena dari Aceh sampai Irian specifik banget dan unik masing-masing masalahnya.

Jadi itu sesuatu yang PDI juga lihat dan coba dorong. Itu isu-isu yang setelah ini meskipun secara umum tadi recovery dan stabilitas keamanan, itu umum untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk secara prioritas yang saya sebut tiga hal tadi.

Kalau begitu pecahnya Indonesia jadi negara-negara kecil nggak begitu bahaya dong, kalau anda katakan tadi yang trouble kan Maluku, itu kan konflik horisontal. Irian, Papua masalah keadilan, yang bisa dipercepat. Aceh bagaimana ? atau secara keseluruhan masih perlu, masyarakat kuatir bahwa akan ada bagian-bagian yang keluar dari Indonesia?

Ini masalah timing. Pernah saya lihat momentum waktu kongres Papua. Ada beberapa usulan saya sampaikan waktu itu ke pemerintah. Sebelum kongres Papua misalnya sudah disetujui anggaran yang dikembalikan ke daerah sebelum itu. Jadi per tahun 2001 sudah punya anggaran. Itu dampaknya akan lain sekali. Ini sudah terlambat, sekarang lebih cepat lebih baik karena buat mereka otonomi khusus itu apa, yang penting kongkrit saja.

Itu pembagian yang kita ambil dalam budget ini mau dikembalikan berapa, karena mereka perlu persiapan, mereka SDMnya kurang, pendidikan kurang, itu harus terkejar dan paling nggak 10 tahun. Jadi mulainya hari ini tapi terasanya mungkin 10 tahun dari sekarang. Kalau kita lihat secara keseluruhan memang masalah keadilan, yang ujung-ujungnya jadi penyebab. Saya tidak specifik lihat masalah Aceh karena saya nggak ikut, di Irian dan Maluku saya ikut. Tapi rasanya urusan keadilan ini yang harus jelas, segera dilaksanakan.

Di luar fungsi parlemen ini anda adalah seorang businessman dan orang yang punya sense ekonomi yang sangat kuat. Walaupun kita tahu masalah ekonomi pasti rumit tapi anglenya harus dari mana, utang pemerintah, utang swasta, perlunya haircut, perbankan, real sektor, pasti ada angle yang agak tajam yang anda bisa lihat. Dari mana anda akan mengharapkan perbaikan?

Saya bukan pengamat ekonomi yang tajam seperti Sri Mulyani, tapi kembali lagi ke tim ekonomi, Menteri ekonomi, Menteri Keuangan, Ketua Bapenas dan Gubernur BI. Meskipun BI independen tapi harus kerjasama berlima ini. Ibarat tim basket, Ini dream team, jadi harus seimbang sama Lakers atau Bulk. Kalau nggak, yang sebaliknya akan terjadi. Tapi kenapa ini nggak kompak ? balik lagi ke atas yaitu masalah politis tadi, baik manajerial dari pimpinannya atau waktu dream team, kabinet ini disusun dalam suasana koalisi yang tidak akur. Ini yang membuat rasa-rasanya ide perubahan kabinet menjadi penting.

Sebelum kita bicara isuesnya dan teknisnya, memang masalah siapa yang melakukan itu penting. Karena itu kita selama ini belum bisa memakainya dengan benar. Pembentukan kabinet itu penting menurut anda?

Menurut saya ya, karena itu salah satu yang kita rasakan pada waktu kabinet ini disusun sangat kuat sekali pengaruh dari Gus Dur, kabinetnya baru, orang-orangnya baru, jadi kurang lengkaplah melihatnya waktu merekrut itu. Mudah-mudahan dengan waktu berjalan, kalau ada kesempatan memperkuat atau merubah, mengganti, susunan baru ini akan lebih baik, lebih kompak.