Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Danik Eka Rahmaningtyas

Membuktikan Janji Politik PSI

Edisi 1250 | 29 Apr 2020 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan mengenai sepak terjang perpolitikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca berakhirnya Pilpres 2019 di Indonesia serta hubungan partai ini dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Kita membicarakan topik ini dengan Danik Eka Rahmaningtyas, Wakil Sekjen PSI.

Kami mencoba memegang teguh janji politik dari PSI. Pertama, prinsip meritokrasi. Kami mencoba untuk pegang teguh mulai dari proses seleksi calon legislatif, bahkan saat ini PSI sedang melaksanakan proses konvensi untuk pemilihan kepala daerah bagi daerah-daerah yang memiliki kursi anggota legislatif. Sebenarnya ini wadah awal atau kesempatan awal untuk kami membuktikan janji politik yang sudah kami sampaikan saat masa kampanye kemarin.

Kami menyampaikan janji politik kami, salah satunya adalah anggota legislatif PSI bisa diakses oleh siapapun. Selama ini kalau sudah jadi anggota legislatif biasanya dengan masyarakat sudah selamat tinggal, istilahnya, sudah susah dibuat pelaporan dan sebagainya. Di sana akhirnya kami membuat aplikasi solidaritas yang sebenarnya core-nya sudah kami buat saat masa kampanye kemarin.

Saat ini masyarakat pun bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh si anggota legislatif, bahkan sampai hal sederhana, bukan hanya membuat Perda dan sebagainya. Misalnya, masalah absensi anggota legislatif sebenarnya menjadi masalah utama bagi anggota legislatif di Indonesia hingga saat ini. Di PSI, melalui aplikasi solidaritas, masyarakat bisa melihat anggota legislatif PSI minimal tidak boleh bolos.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Danik Eka Rahmaningtyas dan sebagai pewawancara Wimar Witoelar. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com. Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

Yang menarik perhatian dari Anda saat ini sebetulnya adalah postingan Anda di media sosial mengenai penyesalan atau kekecewaan warga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Ahok setelah dia dibebaskan. Apa perkara sebenarnya antara PSI atau Anda dengan Ahok?

Sebenarnya perkara itu tidak ada, namun ini sedang santer juga di media-media yang memberitakan beberapa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) dan juga sempat ada pernyataan Djarot Saiful Hidayat pada waktu itu. Saat peluncuran buku BTP, ada beberapa pernyataannya yang menyebutkan bahwa “PSI ini partai kecil yang banyak bicara tapi belum tentu teruji.” Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya ada lagi pernyataan “Pak Ahok di penjara tetapi PSI masih saja mau memanfaatkannya untuk mendongkrak elektabilitas PSI.” Selanjutnya ada pula pernyataan, salah satunya dari Djarot, menyebutkan juga bahwa, “Tidak mungkinlah Pak Ahok, memang sejak awal itu tidak mau memilih PSI.”

Di sana banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya memang terkesan PSI mencari untung dari Ahok, tapi tidak akan dapat juga karena memang partai kecil. Akhirnya kami mencoba meluruskan apalagi dengan santernya juga macam-macam pemberitaan terutama kasus-kasus sebelumnya, seperti tentang kasus Jiwasraya dan  kasus lainnya. Kami menganggap sepertinya harus ada yang diluruskan di masyarakat. Akhirnya saya mencoba menulis sesuatu, kebetulan karena khususnya saya pribadi  banyak bersinggungan dengan Ahok terutama pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2018.

Pertama, saya bersama kawan-kawan Eksponen Muhammadiyah, kebetulan saya adalah salah satu aktivis Muhammadiyah. Kami membentuk Relawan Matahari Jakarta, terus di PSI mulai dari kita membuat aplikasi GoAhok 1 sewaktu dia masih mau maju lewat jalur independen. Jadi kami mencoba membantu Teman Ahok mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Lady Bikers kita.

Selanjutnya, sewaktu saya menjadi koordinator untuk pembuatan aplikasi GoAhok 2. Saat itu kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat, inilah hasil kinerjanya Ahok. Saat itu bahkan hingga yang terakhir di saat pemilihan pun, saya bersama Sekjen PSI mendampingi Ahok di rumah hingga di TPS, saat itu tidak ada yang mendampingi kecuali kami.  

Yang terakhir, sewaktu putusan sidang dia. Kami juga menemani dia di sana. Jadi dengan proses yang panjang seperti itu, sebenarnya motif kami di awal adalah menganggap Ahok dan juga Jokowi sebagai salah satu simbol perubahan budaya politik di Indonesia menuju sebuah sistem yang lebih meritokratis.  

Apakah perbedaan pendapat atau salah pengertian semacam itu terjadi juga antara PSI dengan Joko Widodo?

Menurut saya, ini sebenarnya salah pengertian. Sepanjang interaksi kami dengan Jokowi, hingga kini masih belum menemukan hal seperti itu karena memang dari awal dia adalah salah satu inspirasi kami, yang pada akhirnya mendirikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Apakah Ahok juga salah satunya?

Jadi memang dua tokoh tersebut adalah inspirasi utama kami. Itu karena kami melihat budaya politik kita saat ini menganggap bahwa jika tidak punya privilege politik, maka tidak mungkin bisa punya trah politik, tidak punya jejaring walaupun dia punya kualitas apalagi anak muda, itu tidak mungkin sekali. Mereka berdua mendobrak itu. Kami merasa Indonesia kalau diisi oleh orang-orang yang memang kompeten tanpa harus melalui proses privilege tadi, akan lebih baik dari sekarang.

Kami dengan Jokowi, dan sebenarnya dengan Ahok juga, tidak ada masalah. Seandainya bertemu pun kami tetap say hello, bahkan saya tetap bersalaman, senyum, dan kenalan lagi, yaitu “Pak, saya Danik.” 

Jadi memang tidak ada masalah. Hanya saja statement-statement tadi karena ini kembali lagi ke politik. Masyarakat melihat statement, tidak mencari tahu sebenarnya ada apa di balik itu. Kebanyakan orang membacanya PSI mau memanfaatkan Ahok, padahal dia masih dipenjara dan sebagainya. Orang menganggap mentah-mentah seperti itu bahwa, “Ternyata kemarin saat PSI mendukung Ahok di Pilkada DKI ada maunya supaya elektabilitasnya naik.

Apakah hubungan PSI dengan Jokowi akan tetap sama kuat seperti sebelum Pemilu, sebab sewaktu sebelum Pemilu, saya merasa lebih banyak kelihatan PSI bersama dengan Presiden Jokowi, sedangkan sesudahnya Jokowi tetap dekat dengan orang muda tapi bukan orang muda PSI. Apa yang sedang terjadi?

Sebenarnya Jokowi memberikan juga porsi yang tepat bagi kami. Salah satunya adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dari PSI, Surya Tjandra. Selain itu juga salah satu Staf Khusus Presiden, yaitu Dini Shanti Purwono dari PSI. Kita melihat keduanya memiliki kompetensi yang baik di bidang masing-masing. Seandainya presiden memberi hanya karena PSI membantu, maka kita beri porsi saja terserah dengan kompetensi yang ada. Hal itu bagi kami sudah mencederai perjuangan kami sejak awal, dan kami bersyukur Jokowi memberikan ruang sesuai dengan kompetensi yang ada.

Sejak awal kami mendukung Jokowi karena memang prinsip kami, yaitu pilihan saat itu yang terbaik untuk Indonesia adalah Jokowi. Seandainya kita tidak mati-matian untuk berjuang, pasti tidak ada lagi pilihan yang ini. Itu coba kita lakukan bahkan hingga di titik terakhir saat semua partai pendukung sudah menyampaikan meminta jatah berapa menteri. Kalau PSI, Jokowi melihat kami punya kompetensi membantu tim  Jokowi. Jadi kami senang sekali, dan ternyata memang dia memberikan itu.

Terkait dengan jubir-jubir milenial mengapa tidak ada dari PSI, sebenarnya kami ada Dini Shanti Purwono yang memang sangat kompeten, dan kami melihat kalau sekadar milenialnya yang diambil tapi bukan kompetensi yang diambil, maka itu yang kembali mencederai perjuangan PSI.

Kata Ahok, partai kecil jangan banyak bicara. Kalau tidak banyak bicara maka tidak jadi partai. Menurut saya, pekerjaan rumah PSI jelas baru mulai karena dia harus terus bicara sedemikian rupa sehingga pesannya sampai di masyarakat. Juga agar tidak menimbulkan reaksi yang tidak perlu, seperti reaksi dari Ahok. Apakah PSI ada rencana untuk meneruskan sosialisasinya. Kalau iya, dengan cara apa?

Kami mencoba memegang teguh janji politik dari PSI. Pertama, prinsip meritokrasi. Kami mencoba untuk pegang teguh mulai dari proses seleksi calon legislatif, bahkan saat ini PSI sedang melaksanakan proses konvensi untuk pemilihan kepala daerah bagi daerah-daerah yang memiliki kursi anggota legislatif. Selain itu, janji-janji politik kami terutama untuk anggota legislatif. Saat ini kami sudah punya 72 anggota legislatif di tingkat daerah, di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini wadah awal atau kesempatan awal untuk kami membuktikan janji politik yang sudah kami sampaikan saat masa kampanye kemarin.

Kami menyampaikan janji politik kami, salah satunya adalah anggota legislatif PSI bisa diakses oleh siapapun. Selama ini kalau sudah jadi anggota legislatif biasanya dengan masyarakat sudah selamat tinggal, istilahnya, sudah susah dibuat pelaporan dan sebagainya. Di sana akhirnya kami membuat aplikasi solidaritas yang sebenarnya core-nya sudah kami buat saat masa kampanye kemarin.

Saat ini masyarakat pun bisa melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh si anggota legislatif, bahkan sampai hal sederhana, bukan hanya membuat Perda dan sebagainya. Misalnya, masalah absensi anggota legislatif sebenarnya menjadi masalah utama bagi anggota legislatif di Indonesia hingga saat ini. Di PSI, melalui aplikasi solidaritas, masyarakat bisa melihat anggota legislatif PSI minimal tidak boleh bolos.

Kedua, saat reses, apakah dia turun ke masyarakat atau tidak. Itu bisa dilihat. Lalu saat kunjungan kerja (Kunker). Kalau mereka melakukan itu padahal misalnya pada saat masa persidangan, maka ini jelas tidak boleh. Kalau di PSI, kita sudah membuat selebaran kepada semua anggota legislatif kita, melarang anggota legislatif ikut kunker saat sedang masa persidangan.

Sebenarnya proses negosiasi pembentukan Perda-Perda ada di masa persidangan. Jangan sampai kita kecolongan dengan Perda-Perda yang selama ini mungkin kita kritik. Hal ini sebenarnya yang PSI coba bangun, tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa berisik karena memang partai politik harus berisik, harus menyampaikan sesuatu, harus menyampaikan statement yang membuat masyarakat tahu sebenarnya sikap politik seperti ini, tetapi harus ada tambahannya yakni kinerja di legislatif yang baik.

Selanjutnya karena memang ini pekerjaan rumah PSI sebagai partai baru yang periode kemarin kami memang sangat disibukkan dengan proses administrasi dari KPU, Kemenkumham, dan masa kampanye efektif kita hanya satu tahun untuk sosialisasi dengan masyarakat. Sekarang saatnya kita lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mulai dari program-program pendampingan. Saat ini mungkin ada pemberdayaan ibu-ibu, komunitas ekonomi anak muda. Itu sudah mulai kami lakukan. Ini adalah salah satu upaya kami yang selama ini menganggap sebenarnya ada politik ideal, hanya saja belum ada yang mau mengerjakan. 

Dicantara anggota PSI dan juga pendukung PSI, apakah ada gejala kekecewaan atau pada umumnya merasa ekspektasi mereka itu dipenuhi setelah Pemilu? Apakah kira-kira sudah sesuai dengan yang diinginkan?

Kalau kecewa, itu wajar ada karena harapan kami pertama kali ikut Pemilu langsung lolos Parliamentary Threshold (PT). Ada keinginan ke sana karena memang kalau kita ingin semacam melakukan manajemen yang baik pada suatu negara harus diawali dengan proses legislasi, yang hanya ada di DPR RI. Itu syarat utamanya harus lolos PT. Salah satunya seperti yang kawan-kawan lakukan kemarin dengan maju menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI seperti Tsamara, Isyana, dan saya juga maju di DPR RI.

Saat itu semuanya ada prasyarat harus lolos seleksi yang dilakukan juri independen dengan melakukan pengecekan, melihat kami, dan juga apa sebenarnya tawaran dari rancangan undang-undang atau undang-undang sebelumnya yang belum gol, yang harus menjadi salah satu poin perjuangan kita lima tahun ke depan. Jadi masing-masing anggota legislatif PSI di tingkat pusat sudah mempersiapkan apa undang-undang yang mau dikawal.

Tentu hal itu membuat kekecewaan bagi kami, ternyata dengan mempersiapkan seperti ini masyarakat masih belum bisa memberikan kepercayaan kepada kami. Mungkin dianggap masih terlalu bau kencur, dan masih muda. Namun kami mencoba menunjukkan bahwa partai politik itu tidak bisa hanya kecewa karena kalah tidak masuk PT lantas kemudian berhenti, libur pasca Pemilu. Kebanyakan partai-partai aktif lagi nanti pada saat Pemilu berikutnya, di sela-selanya tidak ada.

Akhirnya pada hari pertama setelah kami mendengar pengumuman hasil perolehan suara secara nasional, kami sudah tahu bahwa PSI tidak akan bisa tembus lebih dari 2% karena sampelnya sudah cukup mewakili. Kemudian ketua umum membuat pidato pernyataan kekalahan saat itu juga. Jadi kami tidak denial, tidak berniat menggugat ada kecurangan. Dianggap saja kalau ini barang jualan, partai politik ini  masih belum terbeli di pasar. Kita mencoba mengevaluasi juga, mungkin kekalahan ini karena memang salah satunya waktu yang masih belum cukup untuk melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat.

Kita bisa lihat juga peta-peta perolehan suara PSI. Di kota-kota besar, hampir semuanya kami memiliki anggota legislatif dan suaranya cukup banyak. Namun di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media sosial, PSI secara popularitas masih sangat kecil sekali bahkan tidak ada. Memang saat itu PSI hanya mampu kampanye melalui media sosial, bila melalui televisi membutuhkan dana besar untuk beriklan. Sementara orang-orang di daerah lebih sering nonton TV, bukan melihat media sosial.

Jadi katakanlah ini suatu usaha atau eksperimen yang masih dalam proses dan diharapkan akan berhasil atau harus ada penyesuaian berdasarkan kenyataan. Bagaimana perkembangan dari PSI sendiri?

Mungkin masyarakat melihat PSI adalah partai anak-anak, terlalu anak muda yang rata-rata hanya anak kota, yang tinggal di kota, mengerti isu kota tapi tidak mengerti isu desa. Selama ini mungkin hal itu yang dipahami oleh masyarakat.

Tetapi sebenarnya tidak harus juga untuk mengerti isu desa, kalau isu kota cukup dimengerti sebenarnya sudah sangat lumayan. Jadi tidak akan meninggalkan tradisi urbannya.

 Tentu saja, namun kalau kita hanya terfokus di kota, maka lagi-lagi tidak akan pernah mencapai angka PT. Kemarin kita mencoba menghitung juga daerah-daerah urban yang rata-rata jumlah yang lebih banyak memilih ada di daerah. Jadi kita tidak bisa melepaskan itu juga. Fokus kita tetap daerah urban karena balik lagi, entah itu mode, entah itu sikap politik, semuanya berangkat dari kota dibawa ke desa. Bahkan isu-isu perpecahan itu statementnya bukan dari desa, tapi dari kota yang dibawa ke desa, dimakan mentah-mentah, ditambahi bumbu-bumbu provokasi sehingga akhirnya isu itu meledak, rata-rata memang terjadinya seperti itu. Karena itu kami tidak bisa melepaskan begitu saja, kami melihat perlu ada semacam harmonisasi, semacam musik misalnya, komposisi musik ada nada yang rendah dan nada tinggi. Jadi kita mencoba menyeimbangkan ke arah sana, kemarin itu proses belajar yang baik menurut kami.