Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Muhammad Arman

Omnibus Law Cerminan dari Watak Hukum Represif

Edisi 1245 | 10 Feb 2020 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting mengenai investasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sipil khususnya masyarakat adat dengan topiknya mengenai kontroversi Omnibus Law di Indonesia. Kita membicarakan topik ini dengan Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

 

Menurut Arman, Omnibus Law sebenarnya cerminan juga dari rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Di sana semuanya disebutkan target Jokowi. Dia menginginkan Indonesia maju, dia punya mimpi besar bagaimana Indonesia bisa keluar dari satu paradigma sebagai negara kelas menengah. 

 

Kalau Omnibus Law Investasi dilaksanakan, bagaimana dengan tumpang-tindih kebijakan dari itu. Misalnya, tumpang-tindih kebijakan pengaturan hak masyarakat adat, yang sedikitnya diatur dalam 16 peraturan perundangan. Kemudian bagaimana dengan pengaturan pengelolaan SDA. Itu menjadi persoalan karena sebelum adanya Omnibus law untuk jalan tol investasi sudah banyak terjadi konflik.

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada Catatan Akhir Tahun 2019 ada sekitar 240 kasus yang terjadi. Memang ada penurunan dari angka sebelumnya tetapi yang perlu diwaspadai adalah brutalisme dari aparat hukum. Omnibus Law untuk jalan tol investasi saja belum jadi, tapi sudah terjadi brutalisme yang sedemikian rupa di lapangan. Justru kalau ini dikerjakan, itu akan semakin represif. Jadi omnibus Law itu mencerminkan watak hukum represif dan sangat otoriter kalau kemudian tanpa diakui adanya satu proses pengakuan hak masyarakat adat yang berkeadilan.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Wimar Witoelar dan sebagai pewawancara Muhammad Arman.

Dimana saat pertama kali Anda melakukan kontak dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dalam hubungan apa?

 

Pertama kali saya ada kontak dengan AMAN ketika masih di Makassar. Pada waktu itu saya masih bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Saat itu ada beberapa kasus masyarakat adat di Sulawesi Selatan (Sulsel), dan saya diminta oleh teman-teman AMAN Sulsel untuk membantu menangani kasus yang dihadapi. Sejak saat itulah dimulai pertemuan saya dengan AMAN dan mulai menangani isu-isu masyarakat adat. Itu terjadi sekitar pertengahan 2016.

 

Belum lama ini Anda menulis suatu artikel opini di Harian Kompas yang itu tidak mungkin kalau tidak ditulis oleh orang yang memiliki latar belakang ada di organisasi AMAN. Saya ingin menggali lebih jauh karena saya mengagumi AMAN tetapi saya tidak hidup di tengah-tengahnya. Yang saya  tangkap di situ adalah bahwa ada banyak harapan pada AMAN, dari Anda dan sekian puluh ribu orang. Tapi ada juga harapan yang tidak sampai bahkan ada kekecewaan. Bagaimana perasaan Arman mengenai kedudukan AMAN itu dalam negara?

 

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara masyarakat adat sesungguhnya dia adalah satu entitas yang merupakan salah satu pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Bangsa. Perbincangan-perbincangan mengenai masyarakat adat sesungguhnya sudah dibicarakan ketika pembentukan konstitusi di awal republik ini terbentuk.

 

Kita bisa melihat di sana ada narasi-narasi bagaimana para pendiri bangsa kemudian membawa diskusi ini bahwa pengakuan masyarakat adat adalah hal yang penting. Itu kita bisa temukan misalnya di konstitusi awal dalam penjelasan Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun saya tidak akan bicara lebih jauh soal sejarah, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa memang politik hukum pengakuan masyarakat adat sampai hari ini masih setengah hati oleh pemerintah dan oleh negara.

 

Jadi ada pengakuan bersyarat yang kemudian membantu masyarakat adat untuk dapat menikmati hak-hak tradisionalnya, misalnya hak atas wilayah adat, atas pembangunan dan lain-lain. Ini situasi yang terjadi. Sebenarnya ada harapan pada Era Reformasi ini, yaitu ada Ketetapan  (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

 

Di sana disebutkan bahwa perlu ada sinkronisasi, harmonisasi dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, sehingga kemudian diperintahkan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun satu regulasi yang memastikan bahwa hak masyarakat adat terakomodasi dengan baik. Namun sayangnya sampai saat ini TAP MPR itu tidak pernah dilaksanakan secara serius oleh pemerintah dan negara.

 

Di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada waktu itu pernah ada harapan karena ada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian sampai akhirnya gagal ditetapkan. Itu karena pada saat itu pemerintah mengutus orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan pada rapat pembahasan RUU masyarakat adat dengan DPR RI sehingga akhirnya batal. Dalam hal ini yang diutus oleh pemerintah bukannya tidak mengerti masyarakat adat, namun mereka hanya tidak ingin mengambil keputusan.

 

Pada waktu itu saat rapat pembahasan RUU masyarakat adat yang ditunjuk oleh pemerintah adalah orang yang tidak memiliki kompetensi mengambil keputusan, yakni staf ahli, mereka sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

 

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) di awal masa periodenya yang pertama, pada saat mereka mencalonkan diri, Jokowi-JK berkomitmen di depan masyarakat adat lewat Nawacita. Ada enam hal yang disebutkan, salah satunya adalah pentingnya pembentukan UU Masyarakat Adat, implementasi UU Desa melalui desa adat, penyelesaian konflik, pembentukan komisi masyarakat adat, dan yang terakhir adalah memastikan bahwa adanya UU Pertanahan yang mengakomodasi pengakuan wilayah adat.

 

Namun sayangnya kemudian sampai akhir periode Jokowi-JK, kalau saya boleh mengatakan bahwa itu adalah satu raport merah. Yang bisa kita lihat narasinya adalah hanya pada pengakuan  hutan adat sekitar 30 ribu hektar. Padahal narasi pembangunan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 - 2019 menegaskan bahwa pengakuan masyarakat adat dan termasuk soal hutan adat mencapai sekitar 5,8 juta hektar dari 12,7 juta hektar skema Perhutanan Sosial.

 

Skema Perhutanan Sosial dibagi dua, yaitu ada skema mengenai perijinan, dan skema mengenai hak berupa hutan adat. Sayangnya jumlah hutan adat yang 30 ribu hektar itu pun sebenarnya, kalau kita lihat jumlahnya, lebih dari 50% berada di luar kawasan hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 sebenarnya menghendaki reformasi tenurial di kawasan hutan. Itu karena 73% wilayah masyarakat adat berada dalam kawasan hutan negara, diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan.

 

Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa hutan yang di luar kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kemudian dikukuhkan lagi, diambil alih tu dengan sedemikian rupa. Jadi kami menyatakan bahwa sebagian besar dari hutan adat yang ditetapkan sekalipun, itu juga menyimpangi makna dari Putusan MK 35.

 

Sebetulnya kekecewaan pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama pada programnya di masyarakat adat atau programnya di reforma agraria karena yang menjadi masalah itu soal pengalihan hak atas hutan yang dipertanyakan, tapi juga hak masyarakat adat yang tidak kunjung datang. Dimana sebetulnya bobot permasalahannya saat ini?

 

Reforma Agraria yang sejati itu sesungguhnya bila kita melihat dalam konteks masyarakat adat. Itu harus dimulai dari proses rekognisi, pengakuan hak masyarakat adat.  Tanpa pengakuan hak masyarakat adat, menurut saya, itu adalah era semu. Itu karena kita tahu persis bahwa sebelum adanya NKRI bahkan jauh sebelum terbentuknya negara-negara lama seperti kerajaan dan yang lainnya itu, masyarakat adat sudah memiliki hak atas wilayah adat. Menjadi sangat penting untuk kemudian bagaimana melihat konstruksi dari UUD 1945 pasal 18B ayat 2, di sana disebutkan bahwa pengakuan satuan masyarakat hukum adat dan seterusnya. 

 

Jadi kalau mencermati dari konstruksi hukum pasal 18B ayat 2, sesungguhnya itu bermakna deklaratif atau deklarasi. Maksudnya adalah bahwa hak mereka telah ada, apa yang tidak selesai dari proses pengakuan atau makna pengakuan dari pasal 18B ayat 2, itu proses administrasi pengakuannya. Misalnya, bagaimana memastikan administrasi pendaftaran wilayah adat, bagaimana memastikan pengakuan terhadap kepercayaan masyarakat adat, sosial budaya dan lain-lain. Itu yang tidak selesai. Tapi cerminan politik-hukum yang ada sekarang  justru melihat bahwa bila tidak ada pengakuan misalnya, lewat Perda atau SK atau yang lain, maka itu tidak boleh disebut sebagai masyarakat  adat.

 

Apakah ini gejala dari kemunduran sikap Jokowi secara keseluruhan atau hanya insidentil saja karena pada awal pemerintahan Jokowi ada harapan tinggi bahwa akan ada reformasi di mana-mana, termasuk dekatnya Jokowi dengan masyarakat AMAN serta masyarakat agraris. Namun sekarang suasananya berganti menjadi kabut. Apakah itu kebetulan atau bagaimana sebab saya kuatir bahwa orientasi politik Jokowi sekarang  sudah berubah?

 

Sebelum sampai ke sana, saya ingin kita melihat bagaimana trend legislasi paa 2014 - 2019. Jadi ada sekitar 50 RUU pada waktu itu yang masuk dalam proyek jangka panjang. Itu hampir tidak ada satupun RUU yang berkaitan dengan isu-isu SDA. Semua berkaitan dengan isu-isu soal pendapatan negara misalnya pajak dan lain-lain.

 

Kedua, kita mencermati komitmen Jokowi-JK pada waktu itu sangat kuat sebenarnya, tapi dari produk hukum yang ditetapkan justru menyimpangi semangat itu. Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) No.88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Kawasan Hutan. Salah satu yang bersoal di situ adalah kalau kemudian masyarakat adat dan masyarakat lokal tidak mampu membuktikan kepemilikannya, maka dia akan dipindahkan secara paksa. Hal ini adalah suatu proses genosida yang sudah dikerjakan oleh Orde Baru pada waktu itu. Menurut saya, hal ini justru akan melanjutkan satu langkah hukum yang sangat represif bagi masyarakat. 

 

Kritik AMAN sebenarnya menitikberatkan pada Perpres No.86 tentang Reforma Agraria. Di sana disebutkan bahwa masyarakat adat bukan sebagian atau salah satu subjek dari penerima reforma agraria. Pernyataan mendasarnya adalah kalau tidak diakomodasi, maka potensi konflik di lapangan bisa terjadi. 

 

Saya bisa mencontohkan salah satu masalah ketika penerbitan sertifikat-sertifikat individu tanah di daerah Talang Mamak, Riau. Di sana masyarakat adat Talang Mamak bahkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah, tetapi tanah-tanah mereka  kemudian disertifikasi individu untuk orang lain. Kalau hal ini dilanjutkan maka ini akan menjadi potensi konflik di masa mendatang, pasti  masyarakat adat sebagai pemilik awal akan mempertanyakan soal-soal ini. 

 

Kemudian di periode kedua Presiden Jokowi, kalau kita lihat visi misi Jokowi - Ma'ruf  memang menjadi pertanyaan buat AMAN, dan tentu saja rekan-rekan masyarakat adat dan gerakan reforma agraria pada pada umumnya. Di sana disebutkan misalnya tidak ada lagi komitmen yang kuat seperti Nawacita sebelumnya.

 

Apakah itu hilang dengan disengaja atau memang kelupaan?

 

Itu yang saya kurang tahu, tapi yang pasti saya hanya bisa memastikan apa yang tertulis dalam dokumen visi-misi. Jadi tidak ada lagi komitmen seperti yang dulu, misalnya, ada enam Nawacita di awal yang begitu kuat, namun kalau kita lihat visi-misi Jokowi di periode kedua justru itu tidak ada. Jadi pengakuan masyarakat adat hanya ditempelkan di salah satu isu soal hak asasi manusia. Namun penjabaran bagaimana pengesahan RUU Masyarakat  Adat, penyelesaian konflik, kemudian pembentukan komisi masyarakat adat tidak ada sama sekali disana. Jadi cerminannya itu adalah antara komitmen awal periode kesatu dengan periode kedua itu jauh. Ditambah lagi sekarang ada berita soal Omnibus Law investasi.

 

Apakah menurut Anda Omnibus Law tidak bagus?

 

Masyarakat adat tidak pernah anti investasi. Jadi investasi itu juga hal yang penting untuk kemudian mendorong pembangunan suatu negara. Namun bagaimana kemudian memastikan tumpang-tindih kebijakan seperti dulu, misalnya tumpang-tindih pengaturan hak masyarakat adat, tumpang-tindih regulasi yang mengatur soal SDA alam dan agraria, bagaimana konfliknya dan seterusnya. 

 

Ada satu studi sebenarnya yang menarik dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada 2019. Mereka berkata kira-kira seperti ini, saat ini sebenarnya Indonesia dalam perumusan norma pengaturan perundang-undangan sudah hiperinflasi. Kalau saya mengistilahkan justru itu adalah obesitas terhadap peraturan perundangan yang mengatur soal SDA alam dan lingkungan hidup.

 

Antara satu UU dan UU yang lain saling bertentangan, norma yang satu mengatur demikian, norma yang lain sudah berbeda lagi, bahkan kemudian melangkahi konstitusi. Penemuan yang kedua adalah hasil studi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia menyebutkan bahwa dari 32 UU yang dikaji oleh tim ini, hanya menyasar pada aspek kepastian hukum saja.

 

Kita mengerti bahwa Omnibus law itu tujuannya untuk menambah efisiensi di bidang investasi, tapi apa itu meniadakan UU sebidang yang sudah ada atau menggantikan?

 

Omnibus Law kalau yang ada sekarang pada prinsipnya sebenarnya adalah akan dipergunakan sebagai jalan tol bagi kemudahan investasi. Maksudnya adalah jalan tol untuk memperlancar semua peraturan perundangan yang dianggap bisa menghambat investasi. Salah satunya adalah bagaimana mencabut Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal AMDAL  adalah pra-syarat, dia semacam alarm pengingat bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dikerjakan, misalnya saat kita ingin melakukan suatu proses pembangunan. 

 

Sebelum sampai ke  persoalan mengenai Omnibus Law, saya ingin kembali ke TAP MPR No. IX Tahun 2001. Semangat TAP MPR Np.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Omnibus Law Investasi berbeda sekali semangatnya. 

 

TAP MPR No.IX Tahun 2001 justru memerintahkan adanya sinkronisasi, harmonisasi, kemudian pemecahan konflik, dan lain-lain di sektor pembaruan agraria dan pola SDA. Sedangkan Omnibus Law dibangun dari satu gagasan yang saya dan banyak teman-teman masih mempertanyakan, sebenarnya muaranya mau kemana. Tapi yang publik dan kita semua juga tangkap bahwa ini dipastikan untuk memudahkan investasi di Indonesia. 

 

Saya kira apa yang sedang terjadi sekarang  mengenai Omnibus Law sebenarnya cerminan juga dari rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Di sana semuanya disebutkan target Jokowi. Dia menginginkan Indonesia maju, dia punya mimpi besar bagaimana Indonesia bisa keluar dari satu paradigma sebagai negara kelas menengah. 

 

Pertanyaan kita adalah kalau Omnibus Law Investasi dilaksanakan, bagaimana dengan tumpang-tindih kebijakan dari itu. Misalnya, tumpang-tindih kebijakan pengaturan hak masyarakat adat, yang sedikitnya diatur dalam 16 peraturan perundangan. Kemudian bagaimana dengan pengaturan pengelolaan SDA. Itu menjadi persoalan karena sebelum adanya Omnibus law untuk jalan tol investasi sudah banyak terjadi konflik.  

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada Catatan Akhir Tahun 2019 ada sekitar 240 kasus yang terjadi. Memang ada penurunan dari angka sebelumnya tetapi yang perlu diwaspadai adalah brutalisme dari aparat hukum. Omnibus Law untuk jalan tol investasi saja belum jadi, tapi sudah terjadi brutalisme yang sedemikian rupa di lapangan. Justru kalau ini dikerjakan, itu akan semakin represif. Jadi omnibus Law, dalam pandangan saya, itu mencerminkan watak hukum represif dan sangat otoriter kalau kemudian tanpa diakui adanya satu proses pengakuan hak masyarakat adat yang berkeadilan.

 

Apa sikap resmi dari AMAN dan KPA?

 

Sampai saat ini, koalisi masyarakat sipil masih sedang mempelajari seluruhnya ringkasan dari Omnibus Law Investasi. Tetapi satu yang kita pastikan bahwa proses investasi yang akan dikerjakan itu bisa saja, tapi dengan catatan bahwa untuk isu masyarakat adat, misalnya harus dilalui dengan pengakuan terhadap masyarakat adat. Yang kedua adalah memastikan bahwa sinkronisasi tumpang-tindih kebijakan terkait dengan pengelolaan SDA mesti selesai dulu, memastikan bahwa hak-hak rakyat di sana diakomodasi. Tanpa itu maka tentu saja Omnibus Law yang dibuat sebagai jalan tol investasi akan menciptakan neraka-neraka baru, konflik-konflik baru di atas tanah surga di Republik ini.