Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Adriana Elisabeth

Akar Persoalan Papua

Edisi 1238 | 30 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia mengenai Provinsi Papua, terutama mengenai konflik yang terjadi di Papua. Kita membicarakan topik ini dengan Adriana Elisabeth yang berkiprah sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.

 

Adriana Elisabeth mengatakan ketidakpahaman tentang akar persoalan di Papua membuat pendekatan yang dilakukan juga menjadi tidak tepat. Salah satu akar masalah adalah karena ada stigma separatis yang tidak pernah bisa hilang. Anggapannya, Papua itu artinya separatis. Jadi hapus saja stigma itu karena justru menyulitkan untuk membangun daerah di sana.

 

Menurut Adriana, untuk menyelesaikan konflik di Papua agar tidak terus terjadi maka pembangunan tetap harus dilakukan, infrastruktur juga sama karena masih banyak yang belum selesai. Infrastruktur itu penting untuk menghubungkan antar kampung, dan antar kabupaten, namun kualitas jalan, jembatan, dan sebagainya harus diperhatikan juga. Papua butuh akses dan kesempatan yang sama.

 

Jadi jangan terfokus kepada isu-isu yang sebetulnya kita tidak menyelesaikan juga, hanya mempersoalkan itu, setiap tahun berulang dan tidak ada hasilnya juga. Papua punya banyak potensi di ekonomi kreatif, dan bisnis start-up, mereka juga jago di Stand Up Comedy. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibangun di Papua.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Adriana Elisabeth dan sebagai pewawancara Hayat Mansur.

Saat kita berbicara mengenai Papua, sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga internasional menilai bahwa Papua adalah wilayah rawan konflik, bahkan setiap awal Desember selalu terjadi konflik yang sampai menimbulkan korban. Apakah konflik ini memang sengaja diciptakan, atau apakah konflik ini memang sengaja dipelihara?

 

Sebelum saya jawab  ke sana mungkin kita harus tahu dulu atau kita harus bersepakat tentang akar persoalan di Papua karena kadang-kadang rancu antara memahami akar masalah dengan memahami dinamika. Kalau akar masalah itu sudah kami buatkan, artinya, tim di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan saya sudah membuat skema empat akar masalah utama di Papua.

 

Pertama, marginalisasi dan diskriminasi. Artinya, masih banyak stereotyping kepada Papua karena memang mereka secara fisik berbeda dengan yang lain. Kemudian seolah-olah orang-orang Papua itu tidak bisa maju, malas misalnya, dan sebagainya. Itu suatu hal yang masih banyak dipercaya oleh saudara-saudara kita di luar Papua. Kasus yang terjadi di Surabaya juga salah satu bentuk masih adanya diskriminasi rasial. Di sini hanya satu kasus saja yang saya sampaikan.

 

Kedua, soal kegagalan pembangunan. Kalau kita melihat indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat memang ada kemajuan dalam lima tahun terakhir, tetapi secara umum masih yang terendah di Indonesia. Ketiga, soal kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Presiden Jokowi di periode lalu berjanji untuk selesaikan persoalan HAM di seluruh Indonesia termasuk Papua, tapi satu pun tidak ada yang dilaporkan selesai.

 

Apa contoh persoalan HAM yang terjadi di Papua?

 

Yang terdekat sebetulnya adalah kekerasan di Paniai dan itu terjadi menjelang Natal 2014. Jadi dua bulan setelah Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014. Oleh karena kasus ini terjadi sangat dekat waktunya setelah pelantikan presiden, maka presiden menjanjikan akan selesaikan persoalan itu, tetapi sampai hari ini pun belum disampaikan. Korban menyampaikan misalnya keinginan atau tuntutan untuk pemerintah menjelaskan kepada keluarga-keluarga korban apa sebetulnya yang terjadi terkait hal itu.  Itu pun tidak pernah dijawab.

 

Lalu yang terakhir, keempat, soal pro-kontra sejarah. Ini yang ramai selalu diperingatkan setiap 1 Desember dan ini adalah persoalan sejarah yang berbeda bagi Papua.  Sebagian Papua terutama mereka yang ada di pegunungan, mereka mengatakan, “Yang proses integrasi itu kan direkayasa, dan sebagian yang mau ikut Indonesia itu kan bukan kami, bukan dari pegunungan.” Jadi interpretasi sejarah seperti itu terus-menerus menjadi konflik selama bertahun-tahun.

 

Kemudian yang berkembang sekarang adalah dinamika. Kalau hanya dinamikanya yang kita respon misalnya mencegah jangan sampai ada demo 1 Desember. Itu berarti tidak menjawab akar soal. Mereka memperingati itu karena ada soal yang mereka anggap belum selesai selama ini. Jadi itu maksud saya. Kalau konflik itu terjadi karena tidak ada pemahaman tentang akar masalah secara sama, berarti yang diurus selama ini hanya hal-hal yang terkait dengan akar soalnya, tapi tidak langsung ke persoalan utamanya.

 

Apakah dampaknya dari pemahaman yang kurang pas mengenai konflik di Papua ini terhadap masyarakat Papua sendiri dan juga terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan?

 

Jelas sekali ketidakpahaman tentang akar persoalan itu membuat pendekatan yang dilakukan juga menjadi tidak tepat. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir, memang secara kasat mata kita bisa melihat perbaikan infrastruktur konektivitas di sana. Namun kemudian dengan sumber daya manusia (SDM) yang memang belum terbangun baik, terutama orang-orang Papua, siapa kemudian yang bisa memanfaatkan semua pembangunan infrastruktur yang sudah ada? Ini hal yang pertama.

 

Kedua, tidak adanya pemahaman yang tepat tentang bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat Papua. Hal ini menjadikan proyek-proyek yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Contoh yang paling jelek adalah pembangunan pasar. Berapa jumlah uang yang sudah keluar untuk membangun pasar di seluruh Papua, namun hanya berapa persen yang digunakan?

 

Sebenarnya konsep pasar yang dimaksud oleh orang Papua terutama ‘Mama-Mama Papua’ itu tidak sama dengan konsep pasar yang kita bayangkan di sini, misalnya sampai 2 - 3 lantai. Bagi mereka tidak seperti itu. Artinya memang ada ketidakpahaman tentang sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang-orang di sana. Sebenarnya ini adalah hal kecil tetapi menurut saya dampaknya menjadi besar karena selain salah konsepnya juga membuang uang. Lalu akhirnya bangunan-bangunan pasar yang sudah dibangun di sana itu tidak terpakai.

 

Mengapa sampai salah konsep pembangunan? Bukankah dengan adanya otonomi khusus, leader-leader lokal itulah yang memimpin Papua sehingga seharusnya mereka lebih memahami persoalan secara lokal, dan dari sisi nasional juga sebenarnya kita sudah mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional?

 

Memang untuk melihat pembangunan di Papua, apakah itu kemajuan atau kegagalan, kita mesti tahu persis kinerja pemerintah daerah (Pemda) di sana. Pemda dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berusia 20 tahun nanti pada 2021 sebetulnya pantas kita evaluasi secara menyeluruh mana yang sudah berhasil dan mana yang belum.

 

Memang masih susah untuk membuat keseimbangan assessment tentang itu, tetapi persoalannya bahwa dalam sistem adat Papua ada sistem kekuasaan tradisional. Misalnya, kepala suku atau kepala adat juga menjadi pemimpin politik. Bagaimana itu bisa dikombinasikan, kemudian pemimpin itu bisa mengelola anggaran yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

 

Bahkan pada level kampung, selain otonomi khusus, ada misalnya pemberdayaan kampung yang ada anggarannya, dan sebagainya. Namun ketika kepala kampung tidak bisa mengelola baik akhirnya anggaran itu habis untuk barang-barang konsumtif, misalnya uang itu dihabiskan untuk pelesiran. Akhirnya menjadi keuntungan kelompoknya sendiri. 

 

Hal-hal semacam inilah yang menurut saya selama 20 tahun tidak terlalu diperhatikan. Walaupun sudah ada otonomi khusus tetap harus ada evaluasi, harus ada semacam catatan-catatan perbaikan, jadi kesannya evaluasinya mungkin ada tapi parsial. Jadi memang hal-hal yang terus berulang terjadi itu tidak pernah ada perbaikan.

 

Hal ini memang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat karena sudah diberikan otonomi luas kepada pemerintah Papua. Tetapi tetap saja ketika sebuah sistem sentralisasi yang begitu lama ada di Indonesia, kemudian dengan desentralisasi yang dimaksudkan supaya Papua bisa mengelola sendiri tanpa ada supervisi sejak awal, tanpa ada transisi yang baik antara bagaimana orang-orang di Papua bisa mengelola otoritas anggarannya,  menurut saya, itu juga sebuah persoalan. Buktinya kita lihat sekarang, dana otonomi khusus yang besar tapi masalahnya dana itu ada di provinsi dan tidak turun ke kabupaten, bahkan kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat.

 

Selanjutnya ada tumpang-tindih regulasi, ada Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tapi ada juga Undang-Undang No.32/2014 tentang Otonomi Daerah.  Jadi kabupaten dan kota melihat Undang-Undang No.32/2014 tapi provinsi melihat Undang-Undang No.21/2014 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

 

Inilah persoalan tumpang tindih regulasi yang menjadi salah satu ketidakberhasilan otonomi khusus Papua misalnya. Kemudian ada persoalan lain terkait dengan isu-isu politik merdeka dan sebagainya. Jadi begitu banyak hal-hal semacam ini yang membuat pembangunan-pembangunan di Papua memang tidak bisa berjalan secara maksimal.

 

Ketika pembangunan di Papua tidak bisa berjalan maksimal itu menimbulkan ketidakpuasan kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua, dan pemerintah selama ini meresponnya kalau saya pribadi melihat itu masih lebih banyak dengan tindakan represif. Apakah itu benar?

 

Mengenai politik keamanan, terutama persis seperti yang Anda barusan katakan, memang state security approach masih menjadi pilihan pertama walaupun diupayakan pembangunan-pembangunan yang lebih masif di Papua, termasuk infrastruktur konektivitas yang sangat ikonik.

 

Mengapa pemerintah memilih jalur tindakan represif? 

 

Menurut saya, itu salah satu akar masalah karena stigma separatis yang tidak pernah bisa hilang. Anggapannya, Papua itu artinya separatis. Jadi kalau sudah punya pola pikir bahwa Papua adalah separatis akhirnya mau membuat program pembangunan membedakan antara yang separatis dengan yang tidak seperti apa. Pertama secara fisik, bagi orang yang tidak paham mereka kelihatan sama, kemudian jumlah mereka tidak banyak, ada anggota keluarga-keluarga separatis juga yang harus dibangun, lalu bagaimana membedakannya? Hal ini menurut saya malah menyulitkan pemerintah sendiri.

 

Saya pribadi misalnya dalam beberapa diskusi saya sampaikan, “Kenapa sih kita tidak hapus saja stigma itu?” Hal ini justru menyulitkan untuk membangun daerah di sana. Kemudian juga tadi persoalan konflik-konflik yang terjadi selama ini memang tidak diselesaikan. Pemerintah melihat Papua itu separatis, kelompok Papua yang mau merdeka juga melihat pemerintah tidak pernah mau mengubah caranya. Jadi sama-sama punya interpretasi yang seperti itu terus-menerus puluhan tahun, makanya isunya terus bergulir sampai sekarang.

 

Bagaimana seharusnya pemerintah pusat melihat Papua ini kalau bukan sebagai separatis?

 

Begini, separatis itu juga tetap orang Papua. Menurut saya, kalau stigma itu dihapus dan kita mulai dengan dialog-dialog maka bisa sebenarnya. Seperti apa sih akar persoalannya itu, kalau memang dari sejarahnya sudah ada pembelahan antara orang Papua yang pro Indonesia, Papua yang pro Belanda, Papua yang pro merdeka, hal-hal itu bisa disampaikan.

 

Secara akademik sebenarnya LIPI pernah membuat satu diskusi tentang proses integrasi Papua secara menyeluruh, termasuk di dalamnya politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi tampaknya kalau kita bicara serius tentang membuka wacana, kemudian sampai kepada satu pemahaman yang sama, tidak banyak pihak yang tertarik. Justru yang selalu dibicarakan adalah isu-isu yang ramai, yang membuat orang kemudian mau baca berita.  Ketika kita bicara dasar persoalan kenapa terus terjadi perbedaan interpretasi, tidak banyak orang yang mau duduk bersama untuk berbicara, mohon maaf media pun tidak begitu suka meliputnya.

 

Bagaimana seharusnya upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua ini agar tidak terus terjadi setiap tahun?

 

Pembangunan tetap harus dilakukan, infrastruktur juga karena masih banyak yang belum selesai. Infrastruktur itu penting untuk menghubungkan antar kampung, dan antar kabupaten, namun kualitas jalan, jembatan, dan sebagainya harus diperhatikan juga. Kemudian pembangunan SDM, pendidikan kesehatan sangat penting untuk Papua. Kita jangan bayangkan mau punya orang-orang hebat kalau sekolah dasarnya saja tidak merata ke seluruh kampung misalnya. Masih ada sarjana, misalnya sarjana S1 yang tidak bisa menghitung angka lebih dari 1.000. Itu artinya sesuatu yang menurut saya karena memang tidak pernah sungguh-sungguh dibangun bagian itu karena Papua butuh akses dan kesempatan yang sama. Inilah yang belum dilakukan.

 

Menurut saya, untuk mengkanalisasi perspektif atau persepsi-persepsi politik yang berbeda itu baiknya dibuat dalam dialog. LIPI pernah membuat semacam informal meeting, kita mengumpulkan atau mengundang semua pemangku kepentingan dari Jakarta dan dari Papua untuk bicara semua hal. Isu-isu yang sensitif juga kita bicarakan dalam forum itu, tidak bisa 1 - 2 kali pertemuan, memang harus agak lama tapi lama-lama orang menjadi paham kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa saya berpikir seperti itu? Awalnya memang tensinya agak tinggi, tapi kemudian bisa saling memahami begitu. Artinya tidak ada komunikasi yang intens untuk saling mengerti. Jadi memahami sendiri-sendiri tanpa bicara bisa menimbulkan salah paham.

 

Tadi Anda mengatakan bahwa Papua itu butuh akses dan kesempatan yang sama. Apa maksudnya? Bukankah selama ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk saudara-saudara kita di Papua?

 

Kalau menurut saya pembangunannya terlambat, kemudian jangan dibayangkan kondisi geografisnya sama dan mudah seperti di pulau Jawa misalnya. Kemudian ada juga soal persebaran penduduk Papua. Sekarang bayangkan misalnya seorang murid harus berangkat dari sekolah pukul 02.00 pagi, sampai di sekolah 10.00 pagi kemudian balik lagi ke rumah. Berapa jam mereka harus lalui seperti itu tiap harinya. Itu artinya tidak ada akses yang sama menurut saya, karena memang persebaran penduduknya sangat rumit, sedikit tapi di banyak tempat, dan tidak ada akses jalan ke sana. Satu-satunya cara yaitu berjalan kaki, mau pakai apa selain berjalan kaki? Itu contoh yang saya maksudkan dengan akses dan kesempatan.

 

Kemudian misalnya di distrik yang terdekat dengan ibu kota kabupaten, itupun jalannya belum baik. Jadi kadang-kadang kalau jalan daratnya rusak mereka harus lewat kapal. Artinya, harus menunggu kapal yang datang - pulang, itu juga butuh waktu lagi. Ini adalah salah satu contoh akses yang belum menyeluruh. Kesempatan juga masih terbatas, mungkin juga karena masih ada stigma-stigma atau stereotype bahwa orang Papua itu berbeda dengan yang lain, orang merasa ‘memangnya bisa orang Papua?’ Karena itu mereka perlu didampingi di awal karena itu penting. Mereka diberi semacam pendampingan yang baik agar mereka bisa langsung terjun di program-program yang diikuti oleh warga Indonesia yang lain. Jadi harus dilakukan seperti itu. Hal-hal macam ini yang belum serius dilakukan.

 

Selama ini Anda bersama tim, terutama Anda sebagai Koordinator Jaringan Damai Jakarta - Papua telah melakukan dialog-dialog. Apakah dialog-dialog tersebut tidak bisa menghapus stigma yang telah terjadi?

 

Menghapus memang belum, tetapi memahami atau saling memahami itu sudah terbangun sebetulnya, namun kemudian dialog-dialog informal itu berhenti. Dialog-dialog itu berhenti karena pada 2017 sebetulnya Presiden Jokowi sudah meminta person in charge atau beberapa orang untuk mempersiapkan dialog sektoral yang itu menjadi kebijakan baru pemerintah. Waktu itu ada Wiranto sebagai Menko Polhukam, kemudian Ketua Kantor Staf Presiden (KSP) waktu itu Teten Masduki, dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay tetapi beliau kini sudah almarhum. Di situ sempat diadakan beberapa kali persiapan untuk mencapai sebuah pola dialog sektoral yang dimaksudkan, tapi kenyataannya hanya tiga kali persiapan yang kemudian tidak pernah terealisasi dialognya.

 

Apa maksudnya dialog sektoral itu?

 

Presiden saat itu menyatakan kalau dialog bicara soal - soal politik referendum maka dia tidak bersedia, lalu kemudian diusulkan atau disepakati dialognya bersifat dialog sektoral. Dialognya mengenai isu pembangunan, isu lingkungan, isu HAM atau apapun, dan itu sudah sempat dilakukan persiapan tiga kali untuk bagaimana memulai tapi kemudian realisasinya tidak pernah ada.

 

Apa yang Anda lakukan dan juga LIPI saat ini untuk terus mengembangkan dialog-dialog ini yang dipercaya sebagai langkah paling bagus untuk menyelesaikan konflik Papua?

 

Pekerjaan utama LIPI memang membuat semacam basis analisis yang sifatnya akademik bahwa dialog itu bisa dilakukan karena sudah pernah dilakukan juga dalam konteks yang lain dan sebagainya, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana itu dilakukan, tugas LIPI hanya itu.

 

Jaringan Damai Papua mendorong bahwa langkah dialog itu harus seperti apa. Kami misalnya memberikan policy brief kepada Menko Polhukam, Sekretariat Negara (Setneg) dan KSP tentang langkah-langkah dialog yang harus dilakukan seperti apa, inilah yang bisa dilakukan untuk mendorong hal itu.

 

Eksekusinya ada di Kementerian lembaga yang punya otoritas untuk menindaklanjuti karena LIPI tidak mungkin bisa melakukan hal-hal itu. JDP lalu mendorong itu di Jakarta dan juga di Papua, makanya JDP mempunyai dua koordinator, saya di Jakarta dan ada satu lagi teman yang di Jayapura, pembagiannya seperti itu.

 

Jadi intinya adalah sebenarnya mendorong semua pihak untuk kita mulai dulu. Sesederhana apapun kita mulai karena kalau tidak dimulai maka kita tidak pernah tahu proses ini akan sampai di mana ujungnya. Ada satu yang menarik dari pertemuan kami beberapa bulan lalu di Jayapura, teman-teman Papua merasa perlu ada dialog internal di antara mereka karena itu tadi, di Papua faksinya ada banyak. Mereka harus bersepakat dulu kalau mau dialog-dialog seperti apa, jadi tahapannya banyak kalau bicara teknis dialog.

 

Kita sebagai publik atau orang biasa, apakah yang bisa kita sumbangan atau berikan untuk bisa turut menyelesaikan konflik di Papua?

 

Yang pasti isu Papua bukan hanya isu separatis, itu yang harus kita pahami. Banyak sekali isu lain yang perlu kita bantu supaya Papua bisa dipahami sama, mereka sama seperti kita, mereka juga baik, yang jahat yang nakal juga ada, tapi sama seperti kita. Jangan terfokus kepada isu-isu yang sebetulnya kita tidak menyelesaikan juga, hanya mempersoalkan itu, setiap tahun berulang dan tidak ada hasilnya juga. Papua punya banyak potensi di ekonomi kreatif, dan bisnis start-up, mereka juga jago di Stand Up Comedy. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibangun di Papua.

 

                                                                                                     ---ooo000ooo---