Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Gita Putri

Hilangkan Semangat Kriminalisasi Publik di RKHUP

Edisi 1237 | 30 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama mengenai pasal-pasal di dalamnya yang dianggap kontroversial. Kita membicarakan topik ini dengan seorang aktivis hukum, yaitu Gita Putri yang berkiprah sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

 

Gita Putri mengatakan apakah gunanya kita membuat Undang-Undang baru atas nama nasionalisme kalau misalnya materinya tidak jauh berbeda dengan buatan kolonial? Contohnya, di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terlihat  semangat kriminalisasi publiknya, dan kriminalisasi keluarga cukup besar.

 

Menurut Gita, ketika kita bicara mengenai UU maka yang berhak berbicara itu bukan hanya sarjana hukum, bukan hanya orang yang latar belakangnya hukum. Kalau Anda bukan sarjana hukum tapi Anda melihat ada pasal RKUHP yang Anda menolak, maka Anda punya hak untuk menolak. Jadi pergunakan hak kita sebagai warga negara, sebagai publik untuk menyampaikan pendapat dan opini terhadap pasal-pasal yang menurut kita mengganggu kehidupan kita pribadi.

 

Pesan Gita untuk pemerintah kita, publik itu didengar dan jangan diatur-atur terus. Coba didengar mereka maunya apa dan itu harus rata semua orang, jangan hanya orang-orang yang punya modal yang didengar oleh pemerintah, tapi juga masyarakat kecil.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Gita Putri dan sebagai pewawancara Budi Adi Putro.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disebut-sebut untuk mengganti produk kolonial menjadi produk nasional. Namun kita yang sangat awam sekalipun dapat melihat gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu yang menentang RKUHP dan akhirnya membuat presiden memutuskan untuk menunda RKUHP. Sebenarnya seberapa wajarkah ketakutan publik, mahasiswa, dan masyarakat sipil terkait dengan RKUHP yang hampir lolos kemarin itu?

 

Sebetulnya gelombang penolakan itu menurut hemat saya sangat masuk akal karena memang materi RKUHP dan banyak rancangan undang-undang (RUU) yang ditunda, kecuali RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS), akan sangat berdampak pada publik.

 

Apakah hal-hal yang membuat publik takut atau khawatir dengan RKHUP?

 

Misalnya seperti ini, media asing sering men-framing bahwa penolakan dari mahasiswa itu semata-mata mengenai soal hubungan seks di luar nikah, dan banyak teman-teman mahasiwa yang juga menolak framing tersebut. Namun sedikit banyak saya melihat bahwa ketakutan mereka mengenai seks di luar nikah mungkin misalnya bila kita melihat ada begitu banyak perkawinan yang belum tercatat di negara kita berdasarkan hukum. Mereka meskipun secara agama sudah sah, misalnya Muslim melakukan Ijab Kabul, namun belum tercatat di KUA.  Menurut saya, yang harus dilindungi adalah orang-orang yang minim akses dan berusaha melakukan pernikahan dengan kerangka moral tertentu yang secara agama sah, namun dapat melanggar hukum berdasarkan RKUHP yang baru. Itu jangan sampai terjadi.

 

Kalau kita bicara menyoal pasal mengenai perkawinan dan seks di luar nikah, yang kemudian menjadi bahan perbincangan itu, apakah hal yang paling krusial?

 

Pertama adalah dianggap melakukan perzinahan, dan orang-orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat terkena pidana. Kalau di KUHP yang lama, pelapornya hanya suami atau istri tapi di RKUHP ini yang melaporkan bisa suami, istri, anak, atau orang tua. Bisa dibayangkan benturan di masyarakat, seperti hal ini bisa dijadikan bahan pemerasan.

 

Jadi konflik-konflik di akar rumput ini yang menurut hemat kami tidak dipertimbangkan oleh penyusun RKUHP, dan bisa jadi orang tua yang tidak setuju dengan anaknya seperti film ‘Dua Garis Biru’. Film ini menceritakan orang tua yang tidak suka anak laki-laki yang menghamili anak perempuannya kemudian dilaporkan ke polisi. Ini justru mempertajam konflik di masyarakat, dan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi pidana menjadi pidana.

 

Kita lihat sekarang konsekuensinya bagi publik mengenai bayar pajak, “Apakah Anda mau uang pajak Anda digunakan untuk mempidanakan orang-orang yang situasinya seperti ini?” Kalau misalnya pasal itu menyebutkan mereka dipidana penjara, maka bisa saja terkena pidana penjara kira-kira 2 - 3 tahun karena paling lama empat tahun, dan itu karena hal-hal seperti ini. Kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak perlu diselesaikan negara, cukup oleh masyarakat sendiri saja.

 

Apakah pasal ini sebenarnya mengatur hal-hal yang jauh lebih privasi? Kalau menurut Rocky Gerung,  RKUHP ini khususnya pasal untuk persoalan perkawinan, seks di luar nikah, dan perzinahan sebenarnya memaksa orang untuk menikah dan juga memaksa seseorang untuk menikah secara legal. Apakah betul seperti itu?

 

Sebenarnya bisa jadi seperti itu, tapi yang mengkhawatirkan adalah kalau kita melihat dari pendekatan hukumnya juga selain soal pasal-pasal KUHP. Okay ada pasal seperti ini, tapi kemudian oleh aparat tidak ditegakkan. Jadi nanti saat ada yang seks di luar nikah, atau ada yang poligami misalnya mereka baik-baik saja, tetapi ketika orang yang melakukan tersebut kebetulan adalah oposisi, atau mereka adalah orang-orang yang mempunyai peluang untuk menjadi lawan politik seseorang, maka bisa saja nanti mereka diperkarakan. Jadi yang saya khawatirkan bisa saja nanti ada namanya pilih-pilih kasus.

 

Bagaimana kita bisa membedakan hal yang privat untuk kebebasan?

 

Kalau menurut pengaturan publik privat, yang pertama harus ada di kepala kita adalah, “Siapa kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara?” Misalnya, kita sudah menggunakan perspektif seperti itu maka pembahasannya bisa lebih logis jadinya, sehingga kalau kita menyoal pasal perzinahan, yang rentan itu siapa sebetulnya, orangnya atau negara yang rentan.

 

Sebetulnya rumusan yang ada di KUHP yang berlaku sekarang sudah cukup baik. Hubungan seks di luar pernikahan bukan merupakan pidana. Namun hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah baru menjadi pidana kalau misalnya ada yang lain keberatan, yaitu pasangan hidupnya, si suami atau istrinya. Ini pun juga harus dilaporkan, tidak bisa tiba-tiba negara memutuskan memberikan pidana kepada pihak yang terkait.

 

Mengenai pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP, salah satu yang sangat dekat dengan masyarakat dan itu masuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu persoalan mengenai pasal unggas. Mungkin orang-orang di kota menganggapnya hanya masalah unggas masuk tanah tetangga saja bisa dipidanakan, namun bagi orang daerah hal ini katanya bisa memicu konflik dan juga pertentangan sosial di level masyarakat. Bagaimana Anda melihatnya?

 

Ini benar sekali perspektifnya bahwa soal unggas sering diangkat dan yang sering angkat itu adalah orang-orang di kota besar, misalnya.  Bahkan sebelumnya yang disebutkan di KUHP bukan unggas tapi hewan peliharaan, justru di RKUHP baru diganti jadi unggas.

 

Sebetulnya memang pada masa lalu penduduk Indonesia ada tiga tingkat kewarganegaraan, yaitu Eropa, Timur Asing, kemudian Pribumi. Sekarang kalau kita lihat dengan perspektif Indonesia modern, bila ada hewan peliharaan, apakah itu unggas, anjing, atau kucing merusak properti orang lain, kita bisa menggugat menggunakan pasal perdata.

 

Pada masa lalu gugatan dengan pasal perdata itu belum ada, pendidikan publik kita saat itu masih belum cukup untuk bisa menggugat secara perdata. Tujuan pasal KUHP ini untuk itu sebetulnya. Jadi kalau dikembalikan sekarang, menurut saya, publik kita sudah makin cerdas dan mekanisme persidangan di pengadilan juga sudah makin baik, meskipun masih Baby Step tapi semakin baik semuanya. Mekanisme penyelesaian konflik juga semakin baik. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya ada orang yang keberatan ada ratusan bebek tetangganya masuk ke rumah dia, maka lebih baik digugat secara perdata. Jadi sebenarnya usulan dari kami, PSHK dan Jentera, itu sebaiknya diselesaikan secara perdata saja.

 

Sebenarnya sebelum ada RKUHP yang baru, apakah peraturan instrumen hukum kita sudah mengatur dan mengakomodasi pertentangan-pertentangan sosial atau masalah sosial seperti ini?

 

Sebetulnya kalau soal lebih spesifik, misalnya unggas tadi, itu bisa. Salah satu tren hukum kita adalah setiap produk hukum, setiap undang-undang lahir dan menambahkan sanksi baru, serta ada perilaku baru yang mendapat sanksi pidana atau kriminalisasi, menurut kami, bisa membuat penjara semakin penuh. Yang lebih efektif itu memberikan insentif dan disinsentif bagi orang ketimbang menambahkan sanksi-sanksi terus.

 

Bila kita lihat di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, banyak hukuman-hukuman yang tidak selalu harus dipenjara, mereka dikenakan sanksi sosial atau kerja-kerja sosial, misalnya. Apakah hal-hal seperti itu bisa mengakomodir dalam instrumen hukum kita termasuk RKUHP yang baru, sehingga tidak perlu membuat penuh penjara yang sudah melebihi kapasitas di negara kita?

 

Sebenarnya terakomodir karena sanksi hukum kita mengenal selain pidana penjara ada juga tahanan kota dan tahanan rumah, namun ini memang jarang dipakai. Tahanan kota seingat saya ada kasus artis tapi saya lupa siapa, dia menjadi tahanan kota. Tapi usaha untuk mengurangi populasi penjara ini belum pernah dilakukan secara sistematis oleh penegak hukum kita. Jadi sebetulnya imajinasi mereka itu harus diingatkan kembali, bahwa ketimbang Anda memenuhi penjara, memenuhi rumah tahanan, justru lebih baik dijadikan tahanan kota atau dijadikan tahanan rumah saja.

 

Apakah paradigma hukum kita, aparatnya, para pembuat kebijakannya tidak familiar dengan hukuman selain penjara?

 

Sebetulnya mereka harus diingatkan terus.

 

Menurut Anda, seberapa penting bila ada alternatif-alternatif hukuman lain di luar pakem yang selama ini kita pahami?

 

Hal ini merupakan salah satu yang didorong oleh teman-teman yang basic-nya dari hukum, bahwa harus ada alternatif selain penjara. Misalnya untuk isu mengenai anak-anak, ketimbang mereka dimasukan ke Lembaga Permasyarakatan, lebih baik aturan itu dibuat supaya mereka lebih baik dikembalikan kepada orang tuanya dengan melakukan terapi. Hal-hal seperti itu sebetulnya sudah didorong dengan adanya undang-undang RUU tentang Perlindungan Kekerasan Seksual (PKS) yang sebetulnya lebih dibutuhkan sekarang.

 

RUU PKS banyak disuarakan menjadi salah satu agenda prioritas bahkan pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa RUU PKS kalau bisa sebelum masa DPR yang kemarin habis harus disahkan, tapi apa yang membuat ini batal lagi?

 

RUU PKS  masuk ke gerbong yang ditunda kemarin. RUU PKS mungkin, kalau saya boleh berprasangka buruk, ini menjadi bargaining politik. Jadi misalnya RKUHP itu ditunda tapi RUU PKS juga harus ditunda. Keduanya ini sebetulnya mempunyai values yang bertentangan.

 

RUU PKS dan RKUHP yang sama-sama ditunda dalam gerbong politik kemarin dan kata Anda ini saling bertentangan. Sebenarnya mana yang paling dibutuhkan oleh publik sesegera mungkin dan apa yang membuat ini bertentangan satu sama lain?

 

Kalau misalnya kita lihat perdebatannya di media, yang menolak RUU PKS adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mereka punya nilai-nilai sendiri dan mereka banyak yang konservatif. Sementara RKUHP itu justru salah satu pendorongnya adalah Fraksi PKS juga. Kalau dilihat nilai yang bertentangan, misalnya di RKUHP, teman-teman LGBT merasa sangat bermasalah dengan RKUHP karena hubungan seks di luar pernikahan dipidana termasuk juga hubungan seks sesama jenis.

 

Meskipun apakah misalnya ‘suka sama suka’, atau mau sama mau?

 

Mau apapun gendernya tetap dipidana. Sementara mengenai RUU PKS, mereka yang menjadi korban perkosaan definisinya diperluas di RUU PKS, bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. RUU PKS ini pasal-pasalnya lebih banyak bukan menambahkan pidana, sama sekali berlawanan semangatnya dengan RKUHP.

 

Jadi RUU PKS lebih banyak untuk memberikan pasca kejadian sebetulnya, pasca terjadinya kekerasan seksual itu bagaimana, terapi, pemulihan, jadi hal hal seperti ini yang diakomodir. Apabila terjadi kekerasan seksual maka korbannya, bukan hanya si korban tapi keluarga korban juga, dan keluarga pelaku juga kalau misalnya pelakunya anak-anak.

 

Sejumlah tokoh misalnya Menteri Laoly dan Prof. Muladi, salah satu tim perumus RKUHP, mempunyai pendapat “Apakah kita mau memakai terus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, kita sudah dijajah 350 tahun dan sekarang masih pakai hukum penjajah, kita juga harus punya harga diri.” Bagaimana penilaian Anda mengenai opini seperti itu?

 

Menurut saya, apakah gunanya kita membuat Undang-Undang baru atas nama nasionalisme kalau misalnya materinya tidak jauh berbeda dengan buatan kolonial?

 

Apa yang membuat Anda berkesimpulan bahwa ini tidak banyak beda dengan warisan kolonial dan semangat kolonial?

 

Tadi itu contohnya bahwa semangat kriminalisasi publiknya, kriminalisasi keluarga cukup besar. Kita kembali ke contoh pasal-pasal perzinahan, misalnya orang mengangkat soal ‘kumpul kebo’. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang poligami? Yang poligami sekarang banyak, dan mereka mungkin yang istri pertama ada surat nikahnya, istri-istri berikutnya mungkin tidak ada surat nikahnya, bila berdasarkan RKUHP mereka bisa dipidana jadinya. Ini adalah bagian dari zinah kalau misalkan dilaporkan, jadi undang-undangnya juga harus konsisten kalau mau pasal ini ditegakkan.

 

Apakah rumusan Anda untuk polemik ini yang paling bisa menjadi jalan tengah?

 

Kalau untuk pasal perzinahan, balik saja ke KUHP lama, tidak perlu ada pidana untuk orang-orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah kecuali salah satunya anak, itu boleh dipidana. Tapi kalau misalnya orang dewasa maka itu bukan wewenang negara.

 

RKUHP sudah ditunda dan kabarnya akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun depan. Tentu ini menjadi sorotan publik, dan tentu saja setelah ada kontroversi ini akan membuat publik memelototi betul proses perjalanannya karena kita sudah lolos dengan UU KPK yang tanpa dipelototi tiba-tiba sudah selesai.

 

Apa yang paling penting untuk publik harus memberi perhatian saat ada pembahasan lagi mengenai RKUHP?

 

Kalau kita bicara UU, salah satu kelitan para sarjana hukum bahwa ketika bicara UU yang berhak berbicara itu bukan hanya sarjana hukum, bukan hanya orang latar belakangnya hukum. Kalau Anda bukan sarjana hukum tapi Anda melihat ada pasal RKUHP seperti tadi dan Anda menolak, maka Anda punya hak untuk menolak. Jadi pergunakan hak kita sebagai warga negara, sebagai publik untuk menyampaikan pendapat dan opini terhadap pasal-pasal yang menurut kita mengganggu kehidupan kita pribadi.

 

Apakah tugas utama pemerintah yang harus diselesaikan bila kita bicara mengenai RKUHP sehingga ini bisa menjadi titik temu yang baik, bisa mengisi kekosongan hukum yang baik, termasuk mengakomodasi hukuman-hukuman di luar hukum penjara yang selama ini kita anut, kita percayai, dan kita lakukan?

 

Pesan saya untuk pemerintah kita, publik itu didengar dan jangan diatur-atur terus. Coba didengar mereka maunya apa dan itu harus rata semua orang, jangan  hanya orang-orang yang punya modal yang didengar oleh pemerintah, tapi juga masyarakat kecil.

 

Apakah menurut Anda RKUHP ini sangat elit?

 

Sangat elit karena kalau ada gelandangan, dia mau menikah tapi tak punya kelengkapan identitas, namun dia ingin menikah dengan orang yang dia cintai, lalu dia ingin melakukannya dengan benar, apabila agamanya Muslim maka dia akan cari penghulu untuk melakukan pernikahan. Kemudian dia sah sebagai suami-istri menurut agama. Itu kalau misalnya orang tidak mampu, orang tidak punya, atau gelandangan. Kalau orang-orang kaum elit pasti tidak begitu caranya. Bayangkan orang-orang yang tidak punya akses, jumlahnya jutaan.

 

Bagaimana kemudian RKUHP yang baru ini bisa tidak hanya mengakomodasi semangat atau kekosongan hukum yang selama ini mengangga tapi bagaimana juga bisa berjalan beriringan dengan iklim kebebasan, HAM, dan demokrasi yang kita percayai?

 

Sekarang ini di Indonesia kebebasan sipil bukannya hilang tapi semakin mengerut dan mengecil. Sekarang kita tinggal pembicaraan wacana narasi soal RKUHP dan banyak RUU kebijakan lain yang selalu ada hadir di publik dan sebagai publik kita punya banyak kanal saat ini untuk mengungkapkan opini kita dan dimaksimalkan sebaik-baiknya.

 

                                                            ---ooo000ooo---