Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Dewi Kartika

Penghargaan Reforma Agraria bagi Media

Edisi 1236 | 26 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia mengenai reforma agraria, terutama mengenai penghargaan reforma agraria bagi media. Kita membicarakan topik ini dengan seorang aktivis agraria, yaitu Dewi Kartika yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

 

Menurut Dewi Kartika, Agrarian Reform Media Award (ARMA) sebenarnya sebagai bagian dari cara KPA sebagai gerakan masyarakat sipil untuk terus menyuarakan agenda dan gagasan-gagasan terkait reforma agraria. Kita memahami bahwa literasi agraria, diskursus reforma agraria masih dianggap sebagai isu pinggiran. Jadi masih banyak publik belum paham termasuk jurnalis, tetapi kalau dilihat dari perkembangannya dari masa ke masa sebenarnya sekarang jurnalis sudah mulai banyak yang aware menyoal isu agraria dan konflik perampasan tanah.

 

Dewi Kartika mengatakan saat ini dukungan publik mulai terasa sebenarnya. Jadi sekarang di kampus, institusi pemerintahan, parlemen, dan di kalangan wartawan juga mulai mau membicarakan reforma agraria. Mereka ingin tahu apa itu reforma agraria, dan apakah konflik agraria struktural, dan kenapa solusinya harus reforma agraria. Jadi sebenarnya kalau kita perbandingkan dari masa ke masa itu semakin terbuka, tetapi memang ada perspektif-perspektif yang terus kita kuatkan, kita sosialisasikan, kita berbagi dan kampanyekan karena sering kali salah tafsir.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan narasumber Dewi Kartika

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) akan memberikan suatu penghargaan pada akhir tahun ini untuk para penulis dan wartawan di dunia pers yang memberikan interpretasi yang jitu terhadap situasi reforma agraria sekarang ini. Kita tahu masalah ini selalu rumit walau kelihatannya sederhana, dan kalau bertemu pejabat-pejabat pemerintah hanya membawa janji saja tanpa ada lanjutannya.

Kita lihat terutama di masa kampanye banyak sekali janji yang kita pikir akhirnya akan terwujud semuanya. Mulai dari undang-undang (UU) tentang Masyarakat Adat sampai ke reforma agraria, tapi hingga sekarang belum ada realisasi janji. Apakah betul tulisan -tulisan dari wartawan itu diharapkan untuk mengekspos hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai reforma agraria?

Dari sisi KPA, kita tetap optimis di tengah pesimisme soal realisasi dari janji reforma agraria, meskipun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid I kita anggap realisasinya tidak sesuai harapan. Jadi target sembilan juta hektar masih belum menyentuh wilayah-wilayah konflik agraria struktural yang terakumulasi puluhan tahun di negeri kita, kemudian soal ketimpangan, kemiskinan di pedesaan dan perkotaan akibat tidak adanya akses terhadap hak atas tanah. Namun kita tetap optimis pada pemerintahan Jilid II bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan.

Agrarian Reform Media Award (ARMA) sebenarnya sebagai bagian dari cara kami sebagai gerakan masyarakat sipil untuk terus menyuarakan agenda dan gagasan-gagasan terkait reforma agraria. Kita memahami bahwa literasi agraria, diskursus reforma agraria masih dianggap sebagai isu pinggiran. Jadi masih banyak publik belum paham termasuk jurnalis, tetapi kalau dilihat dari perkembangannya dari masa ke masa sebenarnya sekarang jurnalis sudah mulai banyak yang aware menyoal isu agraria dan konflik perampasan tanah.

Agrarian Reform Media Award (ARMA) adalah penghargaan khusus kepada karya-karya jurnalistik yang memang mempunyai kesadaran kritis dengan caranya sendiri. Tentu dengan kemampuannya sebagai kalangan jurnalis dengan cara menyuarakan isu-isu tersebut dari bawah, tetapi tentu dengan kedalaman berita, kekayaan investigatifnya, prosesnya, dan juga mengkritisi kebijakan yang terkait. Itu yang kami anggap nanti bisa menjadi pertimbangan dan itu perlu diberikan apresiasi. Jadi sebenarnya lebih banyak membangun awareness kepada publik, juga engage dengan media massa, sejauhmana teman-teman media massa sudah menangkap isu-isu agraria sepanjang satu tahun.

ARMA tahun ini adalah yang ketiga kita adakan. Sebelumnya pada 2018 kita juga menyelenggarakan penghargaan ini. ARMA tahun ini, karya-karya jurnalistik nantinya akan mengupas tuntas soal isu-isu agraria, apakah visual ataukah dalam bentuk teks, dan itu akan kita berikan apresiasi. Nanti kita bekerja sama dengan Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

 

Pada waktu masa kampanye pemilihan presiden lalu, ada isu mengenai salah satu calon presiden  memiliki tanah yang berlebih-lebih. Dianggap tidak masuk akal karena bisa ada satu individu memiliki tanah sekian banyak, itu adalah isu kecil dari segi sistemiknya.

 

Hal ini seharusnya menggugah juga perhatian masyarakat, tapi gairah atau semangat untuk mengatasi masalah itu tidak kelihatan. Mengapa masalah-masalah begitu tidak begitu diliput oleh pers?

 

Pada zaman Orde Baru, zaman Soeharto, isu agraria sangat sensitif. Banyak yang mengatakan  bahwa karena kaitannya dengan sejarah politik maka itu dikaitkan dengan isu komunis. Pada 1960 -  1965 itu sangat identik dengan komunis karena memang dulu Barisan Tani Indonesia (BTI) yang mendorong program tanah untuk rakyat dan itu selalu diafilisiasikan dengan komunis. Tetapi kalau kita melihat mandat dari Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, lalu TAP MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebenarnya itu sudah menjadi mandat dari negara kita untuk menjalankan reforma agraria. Sayangnya memang negara kita masih relatif baru kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara, Filipina sudah kurang lebih 40 tahun menjalankan reforma agraria.

 

Bahkan Filipina mempunyai UU sendiri, punya kelembagaan sendiri yaitu Departement of Agrarian Reform (DAR). Jadi sebenarnya negara kita termasuk yang masih jauh bila dibandingkan dengan Filipina. Namun dari sisi literasi agrarianya memang baru mulai dan kita sebenarnya cukup mengapresiasi karena media massa sudah banyak yang mau terbuka pada isu ini. Misalnya, walaupun ini adalah hal kecil tetapi sangat substansial, sekarang media-media massa sudah tidak lagi mengedit dari reformasi agraria menjadi reforma agraria, dari reforma agraria menjadi reformasi agraria. Itu sangat subsantif juga dan dari kita itu sebagai ukuran sebenarnya media masa sudah mulai terbuka terhadap isu ini, jadi tidak sensitif lagi.

 

Kalau isu konsesi kemudian soal bagaimana pembangunan yang berbasiskan agraria itu berdampak pada kehidupan sosial-budaya masyarakat terutama di bawah, perspektifnya masih kurang. Dari sisi kebijakan tentu media massa juga masih banyak yang belum memahami secara utuh mengapa misalnya ada petani, ada masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah. Itu masih belum bisa dipahami apakah salah regulasinya, apakah masyarakat hanya asal mengklaim dan seterusnya.

 

Pemahaman-pemahaman kesejarahan, proses bagaimana hak atas tanah itu diperjuangkan, menurut kita dari KPA, memang perlu terus disuarakan. Kemudian harus diajak sebanyak mungkin masyarakat untuk mulai memahami mengapa ada masalah agraria, kenapa timpang, kenapa alokasi untuk konsesi-konsesi yang tadi Anda katakan. Itu harus mulai kita kritisi karena memang kenyataannya kita itu masih timpang. Ada segelintir kelompok apakah itu individu, elit bisnis, elit politik, kemudian konsesi perusahaan skala besar dan badan usaha, menguasai jumlah tanah begitu besar. Sementara mayoritas penduduk kita kesulitan mendapatkan pengakuan atau mendapatkan kepastian hukum atas tanah.  

 

Zaman Orde Baru kita masih agak takut mempersoalkan agraria. Sekarang tidak terlalu bahaya, jadi seharusnya sekarang bisa ikut berjuang karena kaum progresif itu lebih banyak. Apakah menurut Anda dukungan publik itu sekarang terasa lebih besar dari yang dulu?

Mulai terasa sebenarnya. Jadi sekarang di kampus, institusi pemerintahan, parlemen, dan di kalangan wartawan juga mulai mau membicarakan reforma agraria. Mereka ingin tahu apa itu reforma agraria, dan apakah konflik agraria struktural, dan kenapa solusinya harus reforma agraria. Jadi sebenarnya kalau kita perbandingkan dari masa ke masa itu semakin terbuka, tetapi memang ada perspektif-perspektif yang terus kita kuatkan, kita sosialisasikan, kita berbagi dan kampanyekan karena sering kali salah tafsir.

Misalnya, reforma agraria dari sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai Jokowi sekarang masih ditafsirkan hanya pembagian sertifikat tanah. Artinya, masih kurang memahami apa itu reforma agraria. Harus ada penataan ulang dahulu, harus ada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, dan seterusnya.

Namun secara politik sebenarnya memang ada kemajuan, bahkan dulu zaman Presiden Gus Dur  ada instruksi sebaiknya ke depan Hak Guna Usaha (HGU), konsesi perkebunan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memang ada salah tafsir. UUPA itu sebenarnya adalah HGU atau perkebunan yang kemarin sempat muncul pada debat Capres yang menjadi kontroversi.

Menurut UUPA, sebenarnya bukan hanya untuk diorientasikan untuk perusahaan skala besar, untuk individu, badan usaha, koperasi, dan seterusnya itu dimungkinkan. Tetapi memang entah kenapa, sejak Orde Baru sampai sekarang orientasinya lebih ke konsesi perusahaan skala besar, apakah itu swasta maupun negara. Inilah hal yang harus diluruskan. Jadi perlu ada edukasi publik, literasi yang terus disuarakan dan disebarluaskan, perlu pelurusan-pelurusan makna serta perspektif tentang apa itu reforma agraria, bagaimana pengalokasian tanah, apakah di kawasan hutan, apakah non hutan, perkebunan. Itu semua perlu berkeadilan.

Jadi ARMA ini kita harapkan menjadi media, tidak hanya engage dengan wartawan, jurnalis yang sudah pro terhadap reforma agraria tapi juga semakin menyebarluaskan gagasan dan pemahaman ini ke publik luas. Saya berpikir bahwa jurnalis dan wartawan termasuk kelompok yang penting menjadi sistem pendukung dari implementasi reforma agraria. Tanpa wacana yang disebarluaskan wartawan, saya pikir jangkauan dari masyarakat sipil, gerakan masyarakat sosial masih akan terbatas.

Apakah ada catatan mengenai peserta penghargaan serupa di tahun-tahun yang lalu dengan yang sekarang, maksudnya apakah orangnya itu berubah, berkembang, atau hanya itu saja?

Sebenarnya kalau dilihat dari dua kali kita menyelenggarakan ARMA, antusiasmenya meningkat dan kita sebenarnya membuka juga tidak hanya media massa nasional, atau jurnalis nasional tapi juga di daerah. Tahun lalu bahkan masuk karya-karya jurnalistik dari daerah. Jadi kita tidak memisahkan yang nasional ataupun yang di daerah. Memang perlu ada jangkauan informasi mengenai sosialisasi ARMA supaya media massa yang mungkin belum tahu ada penghargaan ini jadi ikut tertarik, atau punya ketertarikan untuk gabung mendaftarkan karya jurnalistiknya.

Kalau dilihat dari karya jurnalistik, misalnya sepanjang 2019, ini sangat banyak. Tapi bagaimana kita memastikan bisa menjangkau, tidak hanya menunggu pendaftaran dari teman-teman wartawan tapi juga bagaimana memastikan informasi kita tersebar. Itu supaya makin banyak wartawan yang karya jurnalistiknya sudah terpublikasikan tapi tidak ikut dalam proses ARMA jadi ikut penghargaan ini, kita ingin sebanyak mungkin. Sejauh ini memang masih media massa yang terlibat, misalnya di tahun lalu, banyak media massa yang memang cukup besar, mainstream. Ini bukan berarti kita menurunkan kualitas dari karya jurnalistik itu, tapi memang perluasan informasinya perlu disebarluaskan, supaya makin banyak wartawan atau media yang ikut dalam ARMA.

Apakah nanti pemilihan pemenangnya didasarkan atas topik atau titik berat, misalnya kalau ada dua atau tiga artikel yang topiknya sama akan dipilih satu saja supaya liputannya lebih luas?

Iya, jadi kita buat selain ada dua kategori yang boleh masuk yaitu karya jurnalistik artikel, kemudian audio visual, video atau liputan TV. Dari dua kategori itu, tema besarnya sekarang karena kita masuk transisi pemerintahan jilid kedua dan kita sedang menunggu soal realisasi Reforma Agraria, adalah masa depan reforma agraria dengan beberapa sub tema. Misalnya, ada tema soal oligarki politik dan reforma agraria. Lalu soal model baru perampasan tanah atau terkait konflik agraria, ada soal pembangunan pedesaan berbasiskan agraria, ada juga tema pangan dan seterusnya.

Jadi tema-tema itu yang memungkinkan sebenarnya karya jurnalistik semakin luas, otomatis isu-isu itulah yang akan kami terima sebagai kategori yang bisa diseleksi.  Selanjutnya tentu kriteria penilaiannya dari sisi kesesuaian tema, kemudian soal kualitas informasi dan data termasuk ketajaman analisisnya, juga dari sisi kriteria jurnalistiknya. Nanti KPA akan dibantu juga didukung oleh Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dewan jurinya juga ada teman-teman dari Dewan Pers, IJTI, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ikut bergabung untuk menguatkan perspektif jurnalistiknya. Jadi tidak hanya soal isu tapi juga dari perspektif jurnalistiknya.

---oo000ooo---