Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Hariadi Kartodihardjo

Pembangunan Hijau Tergantung Pemimpin

Edisi 1235 | 26 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia mengenai  pembangunan, terutama mengenai pembangunan hijau (Green Development). Kita membicarakan topik ini dengan seorang Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB), yaitu Profesor Hariadi Kartodihardjo yang menjabat sebagai Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB.

 

Hariadi mengatakan berdasarkan pengamatan dirinya empat tahun terakhir mengenai green leadership, sebenarnya secara sistemik situasi pengelolaan SDA masih rentan terhadap perubahan-perubahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa baik-buruknya green leadership itu masih sangat tergantung pada leader itu sendiri.

 

Menurut Hariadi, hambatan utama untuk green development adalah politik. Dalam konteks green yang terkait SDA adalah oligarki, pemanfaatan SDA yang dikuasai oleh sesuatu yang tidak tersentuh. Nah, upaya untuk mengatasinya Jadi harus ada civil society yang aktif dalam konteks ini. hambatan politik ini gampang dipatahkan ketika pimpinan-pimpinan ini didukung secara masif oleh masyarakatnya. Nah dari situ yang menjadi andalan para pemimpin ini.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayar Mansur sebagai pewawancara dengan narasumber Hariadi Kartodihardjo.

Dalam mengawali periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengumumkan lima program kerja utama. Salah satunya adalah transformasi ekonomi, yaitu negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam SDA) ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Bagaimana Anda melihat pembangunan Indonesia saat ini yang masih bertumpu kepada ekstraksi SDA?

 

Kalau saya lihat ekstraksi sumber daya alam (SDA) itu ada karakteristriknya juga. Misalnya, sumber daya alam itu bisa dari hutan, tambang, laut, pantai dan seterusnya. Kalau tadi itu transformasinya adalah peningkatan nilai tambah untuk industri dan seterusnya, kita sebenarnya masih punya banyak problematikanya dalam konteks ekonomi yang berbasis dengan SDA. Antara lain sebenarnya yang menjadi perhatian adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana sebenarnya penguatan dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengamanan lingkungan hidup itu.

 

Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan keadilan, hak, dan akses masyarakat untuk memanfaatkan SDA, sehingga sebenarnya ini bukan sebuah proses dimana mungkin secara agregat nasional itu akan meningkatkan nilai tambah dan seterusnya, tapi justru tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Itulah yang menjadi satu hal yang saya kira bisa menimbulkan konflik baru bila seperti itu jalannya.

 

Berbicara mengenai lingkungan hidup, apakah selama ini lingkungan hidup menjadi faktor penghambat untuk proses pembangunan?

 

Sebetulnya bisa dilihat dari awalnya, dan impact-nya. Dari awalnya kita bisa mengatakan lingkungan hidup itu seolah-olah menjadi sebuah proses penghambat perizinan dan seterusnya. Saya sendiri punya riset terkait dengan bagaimana tata kelola dari lingkungan hidup yang menghambat. Tetapi sebenarnya kalau ini tidak diperbaiki maka berbagai macam pemanfaatan SDA itu juga menyebabkan dampak lingkungan hidup yang justru merugikan, terutama masyarakat lokal karena dalam konteks domisili tidak mungkin pindah. Jadi itu harus dilindungi dalam konteks ini.

 

Jadi mengenai lingkungan hidup sebenarnya ada dua hal. Kesatu, memang implementasi kebijakannya itu masih bermasalah,  lemah, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, kalau itu tidak ikut dibenahi dalam proses ini maka dampak-dampaknya juga merugikan orang banyak dalam kaitannya dengan ini.

 

Melihat pembangunan yang saat ini masih tertuju kepada ekstraksi SDA, apakah itu ada nilai positif atau plusnya bagi pembangunan Indonesia?

 

Tergantung pada penilaiannya. Kalau dilihat dari agregat value pembangunan maka itu jelas positif. Positifnya, itu bisa meningkatkan ekspornya. Kita bisa meningkatkan daya serap tenaga kerja, seperti itu dalam konteks makronya, dalam konteks agregat nasionalnya. Tetapi kalau kita lihat kasus-kasusnya, persoalan tadi sesungguhnya terkait dengan lingkungan hidup. Misalnya, sawit merupakan andalan sekarang dalam konteks ini, tetapi kita lihat bahwa teman-teman mencatat paling tidak ada 2,3 juta hektar yang masuk dalam kawasan lindung dan seterusnya. Itu yang merusak lingkungan di lokasi-lokasi di mana sawit itu berada, itu yang terjadi.

Bagaimana sebenarnya konsep pembangunan yang harus dilakukan Indonesia agar di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan tetapi di sisi lainnya juga dapat menjaga lingkungan?

Saya melihat sebenarnya konsep ini harus didasarkan pada problematika aktual di lapangan. Jadi bukan berdasarkan suatu konseptual yang seharusnya, tapi dia harus merespon apa sesungguhnya yang terjadi, dan itu menjadi sebuah pembenahan dari perspektif saya, yaitu aspek-aspek yang terkait dengan masalah-masalah institusional.

Pertama, sebetulnya yang dinyatakan oleh presiden dalam konteks lima tahun ke depan, terutama kemarin pada saat pelantikan di sidang MPR, adalah membenahi birokrasi. Birokrasi menjadi penting karena berbagai macam apa yang seharusnya dilakukan, misalnya   meningkatkan efisiensi dari perizinannya dan yang kedua adalah memberikan akses kepada masyarakat, kalau birokrasinya itu tidak dibenahi maka sebenarnya tidak akan mungkin.

Saya melakukan penelitian bersama teman-teman di KPK menemukan tiga faktor untuk mewujudkan gagasan bahwa kelembagaan itu menjadi penting untuk ke depannya. Pertama adalah harus menggeser apa yang disebut sebagai Key Performance Indicator. Jadi indikator-indikator dari lembaga unit kerja dan seterusnya yang selama ini dilakukan sebenarnya lebih kepada administrasi, yang tugasnya memastikan itu ada anggarannya, kemudian menghabiskan anggaran itu. Nah ini harus diubah menjadi output dan outcome. Sebenarnya apakah yang harus mereka lakukan dalam kondisi nyata di masing-masing tempat di daerah itu?

Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan Green Economy terkait dengan lahan, hutan dan segala macamnya. Itu mestinya ada satu sistem dimana anggaran yang ada bukan tahunan. Itu membuat orang harus dengan cepat membereskan sesuatu dan harus selesai di akhir tahun karena untuk mencapai outcome biasanya lebih dari satu tahun dalam konteks itu. Keleluasaan dan inovasi birokrasinya memungkinkan sebetulnya perubahan-perubahan itu dilakukan. Dari tinjauan saya lebih kepada aspek-aspek kelembagaan apapun juga konsepnya, problematika kita ternyata adalah kelembagaannya ini tidak jalan.

Bila berbicara soal kelembagaan, kita tahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (KKMI). Apakah kelembagaan ini memang cocok berada di bawah KKMI?

Saya menduga juga karena tidak mengikuti prosesnya, mengapa Kementerian LHK dikaitkan dengan investasi karena sebenarnya kalau kita lihat yang dimaksud dengan pengembangan extractive industry tadi maka itu banyak sekali memakai kawasan hutan, terutama untuk pinjam-pakai kawasan hutan untuk tambang maupun perubahan alih fungsi hutan untuk sawit, infrastruktur, dan seterusnya. Aspek itu yang kelihatannya masuk di sana, tetapi kelemahannya di situ adalah bahwa Kementerian LHK masih punya beban untuk memastikan bagaimana sebenarnya redistribusi asetnya itu ke masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Dari situ sebenarnya harus berimbang akhirnya, apakah akan memenuhi usaha besar dalam kaitannya dengan relokasi lahan hutan tadi, atau sebenarnya pembenahan-pembenahan kaitannya dengan peningkatan akses dan hak masyarakat lokal dan adat. Saya melihat taruhannya ada di situ, ada kontestasi kepentingan yang ada di situ.

Saat ini pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan akses pengelolaan dan kepemilikan dari masyarakat kepada sumber daya alam di antaranya melalui perhutanan sosial dan juga ada beberapa mengenai hutan adat. Apakah Anda melihat bahwa dengan konsep tersebut kini Indonesia sudah beralih dari ‘pembangunan cokelat’ atau pembangunan yang menghasilkan emisi kepada pembangunan hijau (Green Development)?

Saya kira lima tahun pertama kemarin sudah mengawali atau meletakkan polical will  nasional terkait dengan perubahan itu. Tapi kalau kita mencermati prosesnya sebenarnya baru direspon dengan positif oleh kementerian dan lembaga di Jakarta. Sedangkan bagaimana implementasinya di lapangan maka responnya tergantung pada pimpinan daerah, tentu ada yang positif, ada yang ‘ogah-ogahan’, ada yang diacuhkan sama sekali.

Dari situ saya kira yang penting dari lima tahun berikutnya adalah memastikan sebenarnya kementerian lembaga itu mempunyai kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah (Pemda) karena daftar dari perizinan dan seterusnya yang sudah meningkat luas seperti tadi harus direspon secara positif, bukan hanya administrasi izin tapi kembali lagi ke persoalan pertama tadi yaitu akses ekonomi, informasi, permodalan, pasar, dan seterusnya, yang beberapa komoditi diantaranya itu masih monopoli. Jadi harus ke arah sana.

Apakah saat ini ada beberapa contoh daerah yang menjadi juara untuk pembangunan hijau yang memperhatikan lingkungan juga?

Kebetulan di Kementerian LHK ada program Green Leadership, nama Indonesianya adalah Nirwasita Tantra. Ini dibuat sejak 2016 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Inti sebenarnya adalah bagaimana mereka memastikan program-program yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan sesuai dengan statement presiden sekarang, harus mengetahui fakta lapangan sesungguhnya seperti apa, kemudian programnya relevan dengan itu, jadi tidak boleh ‘menyontek’ segala macam. Kemudian dari situ dituntut kreativitas dari leader yang namanya green tadi.

Bisakah disebutkan contoh leader dari Green Leadership itu?

Salah satu contohnya yang tidak pernah tertandingi adalah walikota Surabaya. Dari awal nilainya jauh di atas karena berbagai macam instrumen, dasar pemerintahannya sendiri, aspek-aspek yang terkait dengan hak-hak warga negara. maupun lingkungan hidup itu komplit di situ. Tetapi Surabaya juga sudah mempunyai murid-murid Walikota yang lain seperti Bontang, Tangerang, Balikpapan dan di berbagai macam kota lainnya, yang ada sebuah replikasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Inti sebenarnya adalah lingkungan hidup di sini tentu beda antara kabupaten dan kota. Biasanya persoalan di kota yang dapat ditemui misalnya sampah, persoalan kualitas udara. Sedangkan kalau kabupaten dan provinsi, misalnya di Sumatera, adalah pengendalian kebakaran hutan, ada unsur-unsur pencemaran sungai. Jadi konstalasi upaya yang dilakukan sangat berbeda, tetapi mereka punya pendekatan yang sama yang disebut  Driving force; Pressure; State; Impact; Response (DPSIR).

Jadi mereka mengidentifikasi apa Driving Force terhadap situasi lingkungannya, kemudian apa tekanannya. Lalu ketika langkahnya dinyatakan, misalnya pada level 0 sampai 10, berada di level 7 misalnya seperti itu, apa akibatnya, apakah itu ada banjir atau kekeringan? Kemudian dari itu semua pemimpin harus memastikan responnya sesuai dengan apa yang diolah tadi.

 

Jadi intinya adalah salah satu kriteria Green Leadership yaitu dia harus membuat keputusan sesuai dengan kenyataan di lapangan berdasarkan karakteristiknya kemudian membuat roadmap untuk mencapai itu.

Apa dampaknya jika suatu daerah mempunyai green leadership bagi perluasan akses masyarakat terhadap SDA?

Jadi di dalam green leadership tentunya ada kriteria indikator. Pertama, memastikan bahwa respon yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan sudah dilakukan oleh para pemimpin ini berdasarkan sebuah bukti, kira-kira seperti itu. Bahkan di Kementerian LHK ada 68 tabel untuk memastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan keputusan dari pimpinan itu berdasarkan kenyataan di lapangan.

Tentu prosesnya tidak administratif seperti itu, tapi partisipatif. Bagaimana sebenarnya  unsur-unsur  yang terkait dengan  masyarakat dilibatkan. Tentu kaitannya dengan akses dan hak tergantung pada temuan-temuan dari proses yang tadi itu, yakni data, aktual, bukti-bukti, dan segala macamnya hal yang sangat krusial untuk memastikan  kebijakan-kebijakan  gubernur, bupati, atau walikota dijalankan.

Kemudian masih ada satu lagi, informasi yang dikumpulkan tidak terbatas dari rapat-rapat yang sifatnya administratif pemerintahan karena kita juga membuka kesempatan bagi CSO dan lainnya untuk menginformasikan apapun yang menjadi prioritas gubernur, bupati, dan wali Kota.

Apakah ada hubungan yang sangat erat antara green leadership dengan green development di suatu daerah?

Sebenarnya hampir serupa karena sama-sama green, namun mungkin kriterianya berbeda. Jadi ada penilaian yang juga green development tapi lebih mengutamakan misalnya kemudahan izin bagi investasi. Itu relatif sebetulnya dihubungkan dengan cara penilaian Kementerian LHK dan kementerian yang lain.

Misalnya, bagaimana relasi antara green leadership dengan adipura yang terkait dengan tata kota, bagaimana sebetulnya terkait dengan unsur-unsur penilaian misalnya perusahaan-perusahaan yang harus green juga. Ini harus konsisten, tidak mungkin dapat green leadership tapi adipuranya tidak. Nah adipura sendiri mempunyai syarat misalnya sampahnya harus dikelola secara tertutup dan tidak boleh dibuka atau dibakar dan juga ada recycle dan seterusnya. Jadi ada unsur-unsur yang komprehensif terkait dengan lingkungan hidup di daerah itu.

Saat ini Indonesia sudah punya green leadership dan juga sudah ada beberapa daerah yang menerapkan green development. Secara keseluruhan apakah saat ini Indonesia sudah bisa dikatakan melaksanakan green development dan sudah beralih dari brown development?

Ada konteks begini, pengamatan saya empat tahun terakhir mengenai green leadership, sebenarnya secara sistemik situasi pengelolaan SDA itu masih rentan terhadap perubahan-perubahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa baik-buruknya green leadership itu masih sangat tergantung pada leader itu sendiri.

Rentannya adalah ketika tidak ada persiapan-persiapan berikutnya yang sifatnya lebih stuktural, apakah berupa peraturan daerah (Perda) atau berupa macam-macam, maka itu bisa kembali ke semula kalau leader berikutnya tidak mendukung. Banyak kejadian seperti itu. Tetapi positifnya adalah di tengah-tengah orang yang ‘galau’ terhadap segala sesuatu, korupsi meningkat segala macam, ternyata ditemukan juga pimpinan-pimpinan baik tingkat gubernur, bupati, walikota yang bisa menerobos semua itu untuk memastikan akses masyarakatnya ada dan lingkungannya terjaga.

Mengenai pola-pola green leadership dan green development di daerah ini, apakah tiap daerah sama atau berbeda masing-masing?

Prinsip dari outcome-nya sama, tetapi karena informasi aktualnya masing-masing dan tantangannya berbeda maka hal-hal yang terkait dengan operasional berbeda. Ketika saya mewawancarai mereka semua, yang terakhir pada 2019 pesertanya 233 orang dan pemenangnya hanya 30 orang, semua sepakat bahwa tantangan utama itu adalah politik.

Misalnya, di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat ada 53 kelurahan/desa. Di sana sungainya dibenahi oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, “Pak Bupati apakah semua kelurahan ikut serta seperti ini?” Jawabannya tidak, hanya 41 yang ikut seperti itu. Kemudian yang lainnya seperti apa? Lainnya lebih banyak dipengaruhi oleh sawit, tambang, dan segala macam, dan tekanan politiknya ada di situ.

Kota Surabaya juga sama seperti itu. Surabaya bisa membuat sebuah danau di dalam kota Surabaya, itu tambahan baru. Pertanyaan utama adalah begini, “Kok bisa ya Bu dalam situasi padatnya Surabaya menambah danau-danau baru? Ini adalah satu persoalan yang terkait dari dulu hingga kini yang namanya korupsi. Kenapa begitu? Karena lahan-lahan Pemda dari dulu dimanfaatkan oleh pegawai-pegawai Pemda. Jadi unsur-unsurnya sebetulnya tata kelola adalah tantangannya. Itu adalah politik sebetulnya. Untuk menerobos hambatan-hambatan politik itulah para pimpinan ini bekerja. Itulah yang menarik dari sana.

Bagaimana cara mereka mengatasi hambatan politik ini?

Tentu berbagai macam. Misalnya, di Bontang ada upaya mengalihkan Taman Hutan Raya (Tahura) di dalam kota menjadi mall, dan itu dari partai tertentu. Kebetulan walikotanya adalah Ibu dokter. Jadi bu dokter ini bersiasat juga dengan politik. Dia pergi ke Jakarta menghubungi ini, itu, dan seterusnya hingga akhirnya menggagalkan itu. Tetapi ada unsur-unsur yang hampir sama, ketika kita melihat walikota Surabaya, Bontang, Dharmasraya, maka hambatan politik ini gampang dipatahkan ketika pimpinan-pimpinan ini didukung secara masif oleh masyarakatnya. Nah dari situ yang menjadi andalan para pemimpin ini.

Bagaimana kita sebagai masyarakat biasa bisa mendukung untuk suksesnya green leadership dan green development?

Ya, perannya sangat penting karena sering kali dalam situasi yang boleh dibilang tidak mungkin mencapai itu, seperti yang tadi saya katakan hambatan utamanya adalah politik. Lalu, politik itu apa? Dalam konteks green yang terkait SDA adalah oligarki, pemanfaatan SDA yang dikuasai oleh sesuatu yang tidak tersentuh. Nah, upaya untuk mengatasinya seperti adanya keterbukaan informasi harus dilakukan  oleh masyarakat biasa, civil society, dan seterusnya.

 

Itu dilakukan di Riau. Pemerintahan sebelumnya membuat Perda Riau No.10 Tahun 2018 yaitu dari 1,6 juta hektar kawasan lindung diubah hanya dijadikan 21 ribu. Kemudian kita gugat bersama-sama hal ini ke Mahkamah Agung (MA) dan dibenarkan oleh MA gugatan ini. Sekarang itu tidak jadi. Jadi harus ada civil society yang aktif dalam konteks ini, bukan hanya bicara saja tapi jika memang harus diselesaikan ke pengadilan maka harus dilakukan. Jadi sangat penting sekali fugsi dari civil society ini.

 

---oo000ooo---