Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Sandra Moniaga

Festival Kota Ramah HAM

Edisi 1233 | 03 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita membicarakan topik ini dengan seorang yang berkecimpung dalam pembelaan dan penegakkan HAM di Indonesia, yaitu Sandra Moniaga yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal.

 

Sandra Moniaga mengatakan Festival HAM diadakan untuk memfasilitasi pemerintah kota dan kabupaten agar bisa berinteraksi, dapat belajar bersama, dan juga untuk berbagi pengalaman bagaimana mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM. Tahun ini Festival HAM digelar di Jember pada 19 sampai 21 November 2019.

 

Dalam hal ini Jember termasuk kabupaten/kota yang ramah HAM. Pemkab Jember berkomitmen menjalankan upaya pemajuan HAM sampai melakukan pendidikan bagi aparat Pemkab dan juga aparat desa. Pemkab Jember juga secara proaktif memastikan seluruh warga Jember mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 

Bagi warga, yang penting kita belajar dan kita paham tentang HAM dengan baik. Ketika kita paham dengan baik, maka kita harus bicara dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa kota kita betul-betul ramah HAM, ramah untuk anak-anak, ramah untuk lansia, ramah untuk penyandang disabilitas, ramah untuk masyarakat adat, dan ramah untuk seluruh warga.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dengan narasumber Sandra Moniaga.

Ketika kita berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), maka upaya pemenuhan dan menjaga HAM sedikit banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan nasional, dalam hal ini adalah presiden. Bagaimana upaya penegakkan dan pemenuhan HAM di Indonesia pada lima tahun terakhir ini?

 

Pertama, harus diperjelas dahulu bahwa lingkup hak asasi manusia (HAM) itu luas, mulai dari hak sipil dan politik, kemudian hak ekonomi, sosial, budaya, sampai ke hak asasi generasi ketiga misalnya hak-hak kolektif, hak atas lingkungan, hak konsumen, dan lain-lain.

 

Yang paling kita sering dengar memang soal hak sipil dan politik, soal kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Namun di aspek lain sebenarnya ada hak ekonomi, sosial, budaya yang sangat penting juga. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan  banyak hak lainnya.

 

Dalam lima tahun terakhir, Komisi Nasional (Komnas) HAM menyoroti persoalan-persoalan serius. Pertama, soal penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kedua, terkait dengan konflik agraria yang berdampak pada pelanggaran HAM. Ketiga, soal kekerasan berbasis ekstremisme atau sering kita dengar soal intoleran.

 

Ketiga hal ini memang yang masih menjadi persoalan dan belum selesai. Jadi kami melihat bahwa pelanggaran HAM berat itu belum ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Agung yang tentunya karena juga kurang dukungan politis dari pimpinan-pimpinan negara.

 

Kemudian yang kedua adalah konflik agraria. Kita tahu cukup banyak konflik agraria baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, dan sebagian besar belum ditangani secara tuntas. Sebetulnya memang ada upaya menyelesaikan melalui beberapa mekanisme, tetapi kita tahu persoalannya masih sangat banyak.

 

Lalu yang ketiga soal kebebasan beragama seperti ada persoalan intoleran. Persoalan intoleran,  kalau diperhatikan masih cukup banyak seperti masih adanya soal persekusi, ada juga soal hambatan bagi teman-teman agama tertentu untuk menjalankan kebebasan beragama, tetapi memang kondisinya tidak seburuk periode sebelumnya.

 

Bagaimana dengan soal ekonomi, sosial, budaya? Soal ekonomi bila kita membaca analisa ekonomi makro memang kurang baik, tetapi ada perkembangan cukup menarik di beberapa pedesaan dimana ekonomi rakyat mulai berkembang. Soal hak atas kesehatan, saya rasa kita menjadi contoh bagi banyak negara. Ketika satu negara berani berkomitmen untuk membangun Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi soal BPJS dengan segala kelemahannya tetap merupakan satu langkah penting, langkah maju dimana negara memenuhi hak atas kesehatan.

 

Dari wajah HAM di negara kita dalam lima tahun terakhir seperti itu, lalu bagaimana wajah HAM kita di dunia internasional?

 

Di dunia internasional cukup beragam, tergantung siapa yang melihat. Kalau bagi beberapa pengamat memang situasi beberapa bulan terakhir ketika ada cukup banyak warga yang menjadi korban ketika demonstrasi itu menjadi sorotan. Namun di sisi lain kemajuan bahwa Indonesia bisa lebih mengelola persoalan intoleran dan soal ekstremisme berbasis radikalisme itu bisa dianggap sebagai suatu prestasi yang cukup lumayan.

 

Tetapi melihat bahwa Indonesia masih membiarkan adanya hukuman mati, dan juga masih  cukup banyak terpidana mati yang sampai sekarang belum dieksekusi padahal sudah puluhan tahun ditahan itu juga menjadi catatan yang kurang baik. Secara umum cukup lumayan, oleh karena itu terbukti Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM tahun ini. Jadi secara garis besar masih masih bisa diterima.

 

Dalam upaya pemenuhan dan penegakan HAM secara nasional atau dalam suatu negara itu tergantung kepada upaya-upaya penegakan HAM di daerah atau kota. Bagaimana upaya-upaya penegakan HAM di daerah atau kota di Indonesia?

 

Sejak otonomi daerah diperkuat di Indonesia, peran pemerintah daerah makin signifikan. Pemerintah dalam hal ini punya beberapa institusi. Pemerintah Daerah (Pemda) adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan warga. Jadi pemenuhan, pemajuan, dan juga perlindungan HAM bisa dilakukan oleh Pemda.

 

Selama ini Komnas HAM menerima pengaduan tertinggi adalah polisi, kedua isu agraria, dan ketiga itu Pemda. Jadi meskipun diadukan tetapi ini menunjukkan bahwa memang mereka sudah menjadi satu subjek yang punya kewajiban memenuhi, melindungi, dan juga memajukan HAM.

 

Peran mereka selama ini sangat beragam. Ada pemerintah kabupaten (Pemkab) atau  Pemerintah Kota (Pemkot) yang sangat progresif, ada juga yang memang masih belum. Karena itu yang belum tadi inilah yang diadukan sebagian, yang disebut maju pun masih hanya maju dalam aspek tertentu, sedangkan aspek lain mungkin masih kurang. Namun pada intinya mereka memang satu pihak yang sangat penting dalam konteks pemenuhan perlindungan dan pemajuan HAM.

 

Dalam hal ini, bagaimana upaya Komnas HAM untuk memajukan atau suatu daerah mau memajukan penegakan HAM di daerahnya? Kalau saya lihat di luar negeri ada semacam program Human Rights City, apakah di Indonesia juga ada?

 

Di tingkat internasional memang ada satu program yang dikampanyekan di beberapa negara tentang  Human Rights City dan di Indonesia juga sebenarnya sudah mulai berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Komnas HAM bersama Internasional NGOs Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta dengan Pemkab biasanya menjadi host dalam menyelenggarakan Festival HAM.

 

Festival HAM diadakan untuk memfasilitasi pemerintah kota dan kabupaten agar bisa berinteraksi, dapat belajar bersama, dan juga untuk berbagi pengalaman bagaimana mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM.

 

Apakah tahun ini ada festival HAM juga?

 

Tahun ini kami mengadakan Festival HAM di Jember pada 19 sampai 21 November 2019.

 

Apa saja kegiatan dalam suatu festival HAM? Kalau yang saya tahu misalnya festival musik, berarti kita menampilkan musik pop dan musik-musik lainnya. Bagaimana dengan Festival HAM?

 

Kegiatan Festival HAM cukup beragam, mulai dari ada pertemuan seperti konferensi yang ada juga konferensi internasionalnya, kemudian pada saat yang sama ada lokakarya dan pameran. Pameran menjadi tempat orang bisa berinteraksi secara langsung. Kami juga mengadakan beberapa pertunjukan seni. Jadi ada musik dan ada macam-macam kegiatan lainnya.

 

Apakah orang biasa seperti saya bisa ikut hadir menyaksikannya?

 

Sangat bisa dan siapa pun bisa mendaftar. Namun karena memang kapasitas ruangnya terbatas, tentunya menjadi siapa cepat dia dapat. Nanti juga ada peserta dari luar Jember banyak sekali, yaitu dari seluruh Indonesia baik Pemkab maupun masyarakat sipil, dan ditambah juga ada beberapa peserta internasional.

 

Siapa saja pesertanya yang akan hadir?

 

Kalau yang sudah berkomitmen untuk hadir pastinya teman-teman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tahun depan akan menjadi tuan rumah Festival HAM. Daerah lain yang juga berkomitmen hadir yaitu Sumatera Utara. Sedangkan dari Jawa Timur ada beberapa juga yang sudah mendaftar. Dari Papua kebetulan akan ada juga diskusi tentang hak masyarakat adat, yaitu dari Jayapura dan Tambrauw. Satu lagi yang hadir juga dari Mentawai, Sumatera Barat.  Kalau dibacakan dengan lengkap ada dari Serdang Bedagai, Bupati Pakpak Barat, Kota Metro di Lampung, Sukabumi, Kulon Progo, Batu, Banjarbaru, ditambah lagi Luwu Timur, Banggai dan Buru.

 

Dari sejumlah wilayah di Indonesia, Mengapa tahun ini dipilih Jember sebagai tempat Festival HAM?

 

Jadi ini dari proses tahun lalu yang diadakan di Wonosobo, Jawa Tengah. Pada saat itu memang kita masih menjajaki kabupaten atau kota mana yang bersedia menjadi host atau tuan rumah dan saat itu bupati Jember langsung menawarkan diri. Namun tentunya tidak serta-merta setiap siapa yang menawarkan diri diterima. Kebetulan juga di Jember memang ada kerjasama dengan Komnas HAM, ada juga dengan INFID untuk beberapa program yang terkait dengan HAM.  Kemudian setelah melakukan assessmen (penilaian), dilihat bahwa Jember cukup progresif dalam upaya melakukan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

 

Apa keunggulan Kota Jember dibandingkan kota lain dalam hal pemenuhan HAM?

 

Jadi agak unik memang Jember. Ketika kita berbicara HAM yang pertama sangat penting adalah soal status warga sebagai seorang warga negara. Pemkab Jember secara proaktif memastikan seluruh warga Jember mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Keluarga (KK), dan tentunya yang lain-lain juga. Pemkab Jember proaktif datang ke kampung karena itu menjadi tugas mereka untuk keliling melakukan itu.

 

Kedua, Pemkab Jember berkomitmen menjalankan upaya pemajuan HAM sampai melakukan pendidikan bagi aparat Pemkab dan juga aparat desa. Jadi di sini ada kerja sama dengan komnas HAM serta INFID untuk melatih, mendidik aparat desa, dan aparat di kabupaten/kota untuk memahami tentang apa itu HAM, dan bagaimana menerjemahkannya.

 

Dari Aspek lain, Jember itu ternyata punya cukup banyak buruh migran. Kemudian di sana kebetulan ada cukup banyak anak-anak yang menjadi istilahnya social orphan atau yatim sosial karena orang tua tidak ada. Mereka kemudian hidup dengan neneknya atau saudaranya, tapi mungkin perhatiannya juga terbatas. Di sinilah ada inisiatif dari LSM lokal, ada juga dukungan Pemda untuk memastikan bahwa anak-anak ini haknya dipenuhi. Jadi biarpun orang tua jauh, mereka tetap dapat berkembang sebagai anak-anak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Hak Anak dan ini dilakukan secara serius.

 

Lalu aspek lainnya lagi, Jember merupakan kota yang terkenal sekali dengan karnaval, dan itu sebenarnya menjadi satu aspek penting di mana Pemkab dan Pemkotnya  itu sangat mendukung inisiatif-inisiatif upaya kreatif dari warga. Jadi tema dari Festival HAM kali ini adalah pembangunan berbasis kebudayaan, bagaimana kita menangkap budaya-budaya lokal, inisiatif lokal dan upaya kreatif dari warga untuk bisa berkontribusi pada pembangunan di wilayah masing-masing.

 

Jember adalah salah satu kabupaten yang mempunyai langkah progresif dalam upaya pemajuan HAM. Berapa banyak kota/kabupaten di Indonesia yang sudah melakukan langkah progresif untuk kota layak HAM?

 

Komnas HAM memang tidak memberikan penghargaan atau penilaian, tapi yang kami identifikasi saat ini ada sekitar 15 daerah. Contoh, Wonosobo cukup progresif, bupatinya mengembangkan Komisi HAM tingkat daerah sebagai satu komisi yang mengawal kebijakan-kebijakan daerah agar betul-betul ramah HAM.

 

Kemudian ada Kabupaten Bojonegoro. Pada 2016 kita mengadakan Festival HAM di sana. Bojonegoro juga mencoba untuk maju dalam perlindungan HAM. Di luar Jawa ada Banjarmasin yang mencoba untuk secara serius mengembangkan inisatif-inisiatif terkait dengan pemajuan perlindungan HAM. Kemudian juga jangan lupa dengan Papua, Jayapura, dan Mentawai. Mereka menjadi pionir untuk menerbitkan Perda pengakuan atas wilayah adat, atas hak-hak masyarakat adat yang tidak banyak di Indonesia. Jadi ini semua merupakan contoh-contoh penting.

 

Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat jika kotanya bisa mendapat kota layak HAM? Apa yang membedakannya dengan kota lain?

 

Komnas HAM sebenarnya tidak memberikan predikat-predikat seperti itu, tapi memang kota-kota inilah yang seharusnya tidak sekadar promosi nama bahwa mereka adalah kota atau kabupaten ramah atau layak HAM. Mereka seharusnya bisa menunjukkan ke warga bahwa mereka betul melindungi dan memajukan hak-hak warganya. Artinya bagi warga, ketika Pemdanya berkomitmen mereka seharusnya lebih mudah bisa memastikan atau menuntut dipenuhinya, dilindunginya, dan dimajukan hak-hak mereka.

 

Kalau kita bandingkan dengan internasional, apakah kota-kota di Indonesia yang disebut ramah HAM sudah sebanding dengan kota-kota di internasional yang juga bisa disebut sebagai kota ramah HAM, atau apakah justru standarnya masih di bawah?

 

Jadi sebenarnya kita juga tidak membandingkan, tapi untuk konteks Indonesia tentunya harusnya bandingannya dengan negara berkembang juga jangan bandingkan dengan negara Utara, misalnya. Kalau untuk negara berkembang, sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot di Indonesia juga luar biasa. Tentunya upaya ini seharusnya sustainable, harus berkelanjutan, dan seharusnya dilaksanakan juga oleh Pemkab lain karena warga kita juga tidak selalu statis, mereka juga bermigrasi dan berpindah. Artinya kalau dibandingkan negara lain ada yang progresif, tapi tentunya masih banyak yang bisa kita perbaiki.

 

Kita sebagai orang biasa, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau untuk mewujudkan kota kita ini ramah HAM?

 

Bagi warga, yang penting kita belajar dan kita paham tentang HAM dengan baik. Ketika kita paham dengan baik, maka kita harus bicara dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa kota kita betul-betul ramah HAM, ramah untuk anak-anak, ramah untuk lansia, ramah untuk penyandang disabilitas, ramah untuk masyarakat adat, dan ramah untuk seluruh warga.