Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Eko Sulistyo

Narasi Kabinet Baru Jokowi

Edisi 1232 | 03 Des 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan mengenai hal yang sangat penting dalam momen penting pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Kabinet Indonesia Maju. Kita membicarakan topik ini dengan seorang yang telah lama berkecimpung di lingkungan Istana Negara, yaitu Eko Sulistyo yang menjabat sebagai Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

 

Menurut Eko Sulistyo, dalam melihat kabinet Presiden Jokowi periode kedua kita harus utuh melihatnya supaya kemudian pemerintahan atau kabinet Jokowi ini punya narasi yang utuh dan tidak sepenggal-sepenggal. Pemahaman utuh itu maksudnya saya adalah kabinet ini memang kabinet yang diinginkan presiden sebagai sebuah kabinet yang dalam lima tahun ke depan itu pemerintah bisa membangun.

 

Eko mengatakan satu narasi untuk kabinet ini yang dibutuhkan adalah sebuah stabilitas. Stabilitas itu butuh kerukunan di dalam negeri. Ini tentu juga untuk menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang ada dalam waktu dekat ini yang sering dikatakan soal resesi ekonomi global. Hal ini jelas membutuhkan persatuan supaya kemudian tidak gaduh dan sebagainya sehingga investasi bisa masuk.

Yang kedua adalah memerangi radikalisme karena radikalisme adalah suatu kegiatan yang juga ingin merongrong keutuhan negara, ingin mengambil negara. Pada tingkatan yang ekstrim tentu  misalnya  kegiatan-kegiatan terorisme dan sebagainya. Karena itu agenda atau narasi dari kabinet ini adalah penciptaan stabilitas dan mengurangi radikalisme.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adi putro sebagai pewawancara dengan narasumber Eko Sulistyo.

Banyak yang penasaran dengan kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada yang nyinyir, tapi ada yang memuji-muji juga. Wimar Witoelar salah satu yang positif menyambutnya. Ada satu hal yang unik mengenai  Jokowi sejak zaman Walikota Solo, apakah benar Jokowi dalam memutuskan sesuatu sangat mempertimbangkan tanggalan Jawa, seperti ada Weton atau hari baiknya? Apakah benar Rabu menjadi hari klenik-nya Jokowi untuk menentukan dan memutuskan sesuatu yang penting?

Jadi begini, sebetulnya semua hari itu baik. Artinya, mulai dari Senin sampai Minggu itu baik. Namun saya, dan Jokowi misalnya, lahir dalam kandungan ibu budaya Jawa. Jadi hal-hal  menyangkut soal hari kadang-kadang penting. Misalnya, ketika memberi nama pada anak maka saya harus bertanya kepada keluarga dan sebagainya. Kemudian di keluarga besar saya juga seperti itu. Ketika saya ingin menikah dicarikan juga hari baiknya.

Karena itu saya kira sama dengan Jokowi apalagi beliau adalah orang Solo. Saya bukan orang Solo tapi istri saya orang Solo. Orang Solo biasanya sangat kental dengan adat-istiadat dan sebagainya. Memang dari saat di Solo, lalu di DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden  memang ada peristiwa-peristiwa yang kemudian penetapannya itu pada Rabu.

Bila kita lihat hari kelahirannya Jokowi atau dalam bahasa Jawa yaitu Weton-nya adalah  Rabu Pon. Maksudnya, Weton adalah hari kelahirannya dan hari kelahirannya itu adalah hari baik untuk melakukan sesuatu yang penting terhadap dirinya. Bisa jadi kemudian orang menganggap peristiwa itu sebagai hari baik.

Misalnya, kemarin adalah Rabu, meskipun itu bukanlah Rabu Pon, dalam penanggalan Jawa kemarin adalah Rabu Legi. Rabu Legi itu memiliki makna atau arti hari yang akan mengayomi. Jadi untuk kegiatan seperti kemarin, dalam penanggalan Jawa, itu akan menjadikan apa yang dilakukan pada hari itu akan memiliki manfaat yang baik. 

Seberapa konsistenkah Jokowi dengan hal mengenai “ke-Rabuan-nya” karena kita sebagai masyarakat awam sadar beberapa momen penting diadakan setiap Rabu, misalnya reshuffle kabinet pada Rabu, pengumuman Menteri pada Rabu, bahkan mau menikahkan anak waktu itu juga Rabu. Apakah hal ini menjadi pertimbangan kuat untuk Jokowi?

Sebenarnya terserah orang yang menandai peristiwa-peristiwa itu, yang intinya memang pas  semua. Bahwa tadi sudah saya terangkan sebagai orang Jawa tentu dia memiliki pedoman tentang hari baik dan Rabu kebetulan menjadi hari baik dia.

Bila orang percaya hari baik itu Selasa, maka ketika Selasa kita memutuskan sesuatu dan dampaknya baik, maka itu akan direpetisi atau diulang terus pada Selasa, sehingga setiap keputusan yang penting akan dibuat pada Selasa, misalnya. Jokowi itu identik dengan “ke-Rabuan-nya” seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, sejak dari zaman Walikota dulu. 

Menurut Anda, ketika Jokowi memutuskan bahwa Rabu menjadi hari yang penting bagi dia, apakah itu dampaknya selalu baik atau pernah meleset?

Bagi seseorang bila sudah diniatkan dalam konteks tadi mengenai hari baik yang jatuh pada hari kelahirannya, maka dia tidak akan memikirkan apakah ini nanti akan berakibat jelek atau tidak. Tapi yang penting sebenarnya hari itu adalah hari baik, dan kemudian ini akan memberikan dampak yang baik untuk pelaksanaannya.

Sebenarnya Jokowi banyak mengambil sesuatu yang berhubungan dengan kultur Jawa, adat-istiadat Jawa, dan tadi Anda menyebutkan juga bahwa dia lahir dari ibu kandung yang berbudaya Jawa. Dulu kita lihat Soeharto menjabat presiden ada banyak istilah-istilah dan falsafah Jawa yang kemudian dipakai sebagai landasan utama dalam memerintah, seperti “Mikul Duwur Mendem Jero” dan macam-macam. 

Apakah Jokowi mempunyai hal-hal yang sama juga dalam tataran teknis bahwa falsafah Jawa menjadi backbone dalam mengambil keputusan selain tanggal-tanggal baik dan hari-hari baik itu?

Nah itu sudah pernah disampaikan oleh Jokowi. Misalnya tiga ungkapan, “Lamun Sira SektiOjo Mateni” kemudian “Lamun Sira Pinter, Ojo Minteri” dan “Lamun Sira Banter, Ojo Ndhisiki”. Ketiganya adalah ungkapan yang pernah disampaikan dan menjadi viral oleh Jokowi baik di Twitternya maupun sebelumnya diungkapkan melalui sebuah wawancara di televisi.

Ungkapan-ungkapan semacam itu dalam istilah Jawa disebut “unggah-ungguh”. Maksudnya adalah nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Ini sama dengan Soeharto, saya kira. Hanya saja saya tidak setuju ada orang yang mengatakan, waktu itu menulis di sebuah media, bahwa Jokowi itu semacam akan menggunakan kekuasaan Jawa untuk menjadi landasan dia dalam memerintah.

Inilah yang kemudian persepsi orang menyamakan bahwa Jokowi memiliki kesamaan dengan Soeharto, artinya akan bertindak otoriter. Saya kemudian bantah itu, bahkan saya membuat tulisan tandingan di sebuah media. Saya katakan bahwa struktur kekuasaan sudah berubah. Bahwa Jokowi ini bukan dalam struktur kekuasaan yang otoriter. Tapi menyoal penggunaan idiom-idiom atau falsafah-falsafah tadi adalah siapapun karena seorang pemimpin itu selalu identik juga dengan lingkungan budaya dimana dia dilahirkan.

Kita lihat banyak pro-kontra mengenai komposisi kabinet baru Jokowi. Kalau melihat struktur komposisinya, termasuk majalah Tempo pada pekan terakhir Oktober dan minggu awal November mengangkat hal ini, bahwa kabinet Jokowi adalah kabinet anti radikalisme. Apakah memang betul komposisi ini diatur dan didesain serta dipilih oleh presiden untuk menghantam musuh utama yang menakutkan Presiden yakni radikalisme?

Saya kira kita harus utuh melihatnya supaya kemudian pemerintahan atau kabinet Jokowi ini punya narasi yang utuh dan tidak sepenggal-sepenggal. Misalnya, soal masuknya Prabowo di dalam kabinet ini, kemudian juga penempatan-penempatan misalnya Menteri Agama  dijabat Jenderal Fachrul Rozi, yang punya latar belakang tentara atau militer.

Pemahaman utuh itu maksud saya adalah kabinet ini memang kabinet yang diinginkan presiden sebagai sebuah kabinet yang dalam lima tahun ke depan itu pemerintah bisa membangun. Artinya Jokowi selama lima tahun ini kita lihat sebagai seorang yang mementingkan pembangunan infrastruktur dalam konteks yang positif tentu saja, dan itu diperlukan namanya persatuan. Sebetulnya kabinet ini menginginkan semacam itu supaya ada terjadi stabilitas.

Apakah ini adalah bentuk apologi dalam mengajak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan?

Tidak. Saya kira satu narasi untuk kabinet ini yang dibutuhkan adalah sebuah stabilitas. Stabilitas itu butuh kerukunan di dalam negeri. Ini tentu juga untuk menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang ada dalam waktu dekat ini yang sering dikatakan soal resesi ekonomi global. Hal ini jelas membutuhkan persatuan supaya kemudian tidak gaduh dan sebagainya sehingga investasi bisa masuk.

Yang kedua adalah memerangi radikalisme karena radikalisme adalah suatu kegiatan yang juga ingin merongrong keutuhan negara, ingin mengambil negara. Pada tingkatan yang ekstrim tentu  misalnya  kegiatan-kegiatan terorisme dan sebagainya. Karena itu agenda atau narasi dari kabinet ini adalah penciptaan stabilitas dan mengurangi radikalisme.

Melihat penjelasan Anda, orang jadi merujuk lagi pada trilogi pembangunan era Soeharto karena stabilitas itu menjadi nomor satu untuk mewujudkan pembangunan. Apakah betul seperti itu?

Itu berbeda. Kalau kita meletakkan trilogi itu, dia berjalan pada landasan pemerintahan yang otoritarian. Anda masih ingat berapa jumlah partai yang boleh ada? Kemudian kebebasan pers seperti apa? Kemudian masyarakat sipilnya seperti apa? Saat ini tidak begitu. Berbeda karena Jokowi menjadi presiden bukan pada struktur yang otoriter, ada partai politik yang bisa berdiri. Tidak hanya partai politik yang sudah dominan saja, tapi yang lain juga. Kebebasan pers juga seperti itu, meskipun sekarang memang dunianya  berubah, dunia sosial media juga berkembang luas. Kita sebut itu post-democracy, bagaimana warga juga bisa mengkritisi pemerintah. Artinya, trilogi itu dijalankan dengan struktur masyarakat yang tidak disuruh diam, kira-kira seperti itu.

Lalu bagaimana dengan kekuatan politik? Rocky Gerung berkata bahwa kita pesimis sekali mengenai demokrasi ke depan kalau melihat Prabowo masuk ke pemerintahan, Presiden terlalu banyak merangkul lawan umtuk menciptakan kerukunan, bahasa politiknya stabilitas. Benarkah bahwa demokrasi justru akan terancam?

Sayangnya hari ini tidak ada Rocky Gerung. Kalau ada Rocky Gerung, saya akan katakan bahwa dia tidak bisa berselancar lagi, itu intinya. Dia tidak bisa berselancar lagi di tengah arus gelombang yang sudah landai, dia akan bisa berselancar ketika arus itu tinggi, saya kira itu. Harapan saya ini bisa didengar oleh Rocky Gerung.

Tapi apakah benar demokrasi itu terancam karena oposisi semakin kecil, check and balance jadi makin kurang, sehingga pak Jokowi akan melenggang terlalu damai ke depan?

Artinya begini, kita menggunakan kata dari Rocky Gerung, dia merujuk satu data yang sebenarnya dia tidak pernah jelaskan, dia hanya mengatakan bahwa ini dari luar negeri. Itu sebenarnya data dari indeks demokrasi yang dilansir oleh Unit Intelejen Ekonomis pada 2017, yang kemudian dikeluarkan pada 2018 tentang penurunan indeks demokrasi secara global. Jadi sebenarnya bukan Indonesia tapi secara global.

Kemudian pada tahun yang sama juga ada satu lembaga internasional, Freedom House yang kemudian melansirnya. Nadanya hampir sama bahwa democracy under attack artinya demokrasi sedang diserang. Tentu kemudian ada indikator-indikatornya apa itu demokrasi, kemudian terjadi apa yang disebut  oleh Larry Diamond, seorang penggagas intelektual demokrasi, bahwa penurunan indeks demokrasi secara global itu kemudian  dinamakan atau dianggap sebagai resesi global demokrasi. Sebetulnya ini terjadi di semua negara dan lebih tepat disebut sebagai gejala global.

Berarti ini bukan disebabkan oleh sistem dan kebijakannya Jokowi sehingga demokrasi mati?

Bukan, karena di era tahun itu ditengarai memang bahwa khususnya di negara Amerika dan negara-negara Eropa, fenomenanya kekuatan kanan juga mulai naik.

Apakah ini termasuk radikalisme yang dikhawatirkan itu?

Iya. Nasionalisme dan populisme terutama, itu gejalanya juga menguatnya partai-partai kanan, anti imigran juga cukup besar. Gejala itu kemudian muncul pada 2016 ketika Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat dan kemudian juga peristiwa Brexit. Waktu itu Indonesia  momentum politiknya adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Itulah yang kemudian menjadi satu fokus dan sorotan dari laporan ekonomis itu.

Jadi dengan struktur politik saat ini, dan fakta politik saat ini, apa yang dikhawatirkan demokrasi akan lemah karena oposisi dirangkul semua, diberi gulali konsesi semua oleh presiden. Itu berarti tidak benar?  

Nah itu belum terjadi, baru berapa hari kabinet ini. Apakah ini kemudian memberikan kontribusi positif untuk demokrasi atau tidak. Tetapi kalau soal kemarin bahwa indeks demokrasi kita menurun karena memang ada kasus Pilkada DKI yang kemudian menjadi perhatian tidak hanya di nasional tapi internasional, bahwa di situ khususnya penggunaan politik identitas.

Ok, apakah bisa dijelaskan lagi mengenai politik identitas, Right Wing Populism?

Menyoal kita ingin bicara demokrasi pada tingkat global, sekarang ini memang terjadi satu kekhawatiran terhadap hormat-hormat demokrasi oleh dunia barat, khususnya dengan muncul kembali  anasir-anasir nasionalisme kemudian juga populisme dan sebagainya. Karena sekarang ada kecenderungan bahwa suatu negara selalu memikirkan yang pertama adalah kepentingan dirinya (negara) sendiri.

Berarti sama dengan slogannya Trump 'America First'.

Ya. Itulah yang sekarang kemudian terjadi, bahwa globalisasi sudah dianggap tidak penting lagi. Nah mungkin kecenderungan ini akan mengarah pada hubungan negara yang sifatnya bilateralisme dan regionalisme. Itu mungkin akan lebih kuat ke depannya.

 

Apakah Struktur politik kabinet sekarang memang ditujukan untuk menghantam politik identitas “Right Wing Populism”. Kita lihat orang yang menjabat sebagai Menteri Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),  Menteri Agama,  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipakai Jokowi untuk bisa melawan gelombang politik identitas?

 

Jadi begini, yang pertama bahwa arsitektur kabinet ini disusun oleh Jokowi berdasarkan visi-misi. Kemudian disampaikan bahwa tidak boleh ada visi menteri, tapi visi presiden dan wakil presiden. Nah apa visi Presiden dan wakil presiden?  Itulah kenapa nama kabinetnya disebut Indonesia Maju karena memang prinsip presiden menginginkan ke arah peningkatan sumber daya manusia (SDM) ke depannya.

 

Menarik ini, dulu biasanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kita ingat pada dua periode masa jabatannya memakai nama Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jadi dilanjutkan saja namanya. Sedangkan Soeharto 7 kali Kabinet Pembangunan. Mengapa Presiden Jokowi memilih nama kabinet yang berbeda?

 

Menurut saya, tidak ada masalah. Artinya, kita harus ikuti dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan presiden. Saat pidato dalam Sidang Paripurna terakhir dengan menteri-menteri yang kemarin, presiden menyampaikan bahwa  kabinet yang pertama  sudah memberikan landasan penting soal pembangunan Indonesiasentris, tidak Jawasentris lagi. Dan itu kemudian diulang-ulang oleh Jokowi.  Artinya,  dalam kabinet pertama, visi itu sudah  sangat betul dan itu dijalankan dengan program-programnya terutama infrastruktur dan sebagainya.

 

Kemudian tentang kabinet kedua, ini ada tantangan ke depan yang sudah dirumuskan dalam visi-misi itu, bahwa kita ingin meningkatkan terutama SDM. Kemudian juga akan tetap melanjutkan infrastruktur, tapi infrastruktur ini backbone-nya sudah banyak yang jadi. Tinggal bagaimana menghubungkan dengan pusat-pusat ekonomi di kota dan di desa, yang sampai hari ini masih tetap dijalankan. Kemudian juga soal investasi, ada juga soal reformasi birokrasi, itu sudah pernah disampaikan di Sentul.

 

Presiden menyampaikan juga dalam pidato kemarin bahwa di kementerian masing-masing ada aturan-aturan yang menghambat investasi. Presiden mengatakan perlu ada  semacam  dua undang-undang yang sekaligus merevisi undang-undang yang lainnya, hal ini pernah disampaikan oleh presiden.

 

Bagaimana stretching Anda mengenai kabinet anti radikalisme?

 

Menurut saya hal ini bukanlah fokus yang utama dalam kabinet yang baru, seolah-olah ini menjadi framing bahwa kabinet ini adalah kabinet anti radikalisme yang utama, padahal tentu saja tidak karena bila demikian visi-visi utamanya menjadi hilang.

 

Itu telah disampaikan oleh presiden ketika menyampaikan Tupoksi ke masing-masing menteri yang diumumkan. Waktu itu Tupoksi menteri bermacam-macam, ada A kemudian B, C dan salah satunya  juga untuk memerangi radikalisme tapi hal ini bukanlah satu-satunya tugas pokok dari kabinet baru ini.

 

Tentu saja banyak respon positif dan negatif dari pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada dua hal yang Anda harus jawab dari pertanyaan publik. Pertama, benarkah presiden masih tersandera oleh kekuatan politik dalam menyusun kabinet?  Kedua,  apakah kabinet ini terlalu gemuk karena ada 11 kementerian dan ada 12 wakil menteri baru yang diisi. Padahal kalau kita merujuk pada lima tahun atau beberapa tahun lalu pada Kabinet Indonesia Kerja hanya ada dua Wakil Menteri, yakni dari kementerian ESDM dan kementerian Luar Negeri. Mengapa sekarang menjadi lebih gemuk di kabinet baru ini?

 

Setiap pimpinan atau presiden, saya tidak membicarakan Jokowi, di dalam sistem pemerintahan kita yang presidensil bahwa presiden adalah “chief of executive”. Itu artinya pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Jadi tidak ada kata-kata tersandera lagi. Hanya kemudian bahwa akan selalu dihantui oleh pendapat-pendapat semacam ini ketika presidensialisme itu rasanya adalah parlementarisme karena multipartai sehingga ini menjadi penopang bagi presiden.

 

Hal itu sebenarnya wajar sebagai penopang dukungan politik presiden kemudian mereka menyodorkan untuk menjadi pembantu-pembantu presiden dalam kabinet atau menjadi menteri yang dipilih oleh presiden. Artinya, nanti kalau Presiden Jokowi mengganti dengan yang lain atau sebelumnya pernah dilakukan SBY, hantu semacam tadi yaitu tersandera pasti akan melekat.

 

Karena di satu sisi, sistem pemerintahan kita menganut presidensialisme yang saya katakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan dia berhak untuk kemudian menentukan  kabinetnya atau pembantu-pembatunya. Namun di satu sisi dia ditopang oleh multipartai. Inilah yang yang akan selalu terjadi  dan saya ingin mengatakan bahwa semua ini wajar. Kita lihat partai menginginkan wakil-wakilnya ada di situ, tapi presiden sudah menjelaskan bahwa ketika menteri-menteri ini sudah diangkat, jangan ada visi menteri lagi tapi yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden, sehingga itu menegaskan bahwa beliau adalah seorang “chief of executive”.