Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Masyarakat Adat Harus Dilibatkan dalam Investasi di wilayahnya

Samson R. Atapary

Edisi 1224 | 27 Sep 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita kali ini adalah aktivis pejuang masyarakat adat yang belum lama ini sukses dalam berkompetisi di arena politik pemilihan umum dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Samson R Atapary yang merupakan ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku kini akan kembali memperjuangkan Masyarakat Adat dari arena parlemen yaitu ruang pembuat kebijakan sebagai anggota DPRD.

 

Samson merupakan salah satu penggagas AMAN di wilayah Maluku sejak 20 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1999. Dalam pengalamannya melakukan berbagai advokasi masyarakat adat sebagai aktivis, para politisi maupun penyelenggara pemerintahan enggan untuk berdiskusi bersama menyelesaikan masalah-masalah konflik sumber daya alam dan tanah yang dialami masyarakat adat. Namun setelah ia menjabat sebagai anggota dewan maka proses untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat menjadi lebih mudah. Para para politisi dan pejabat mau bertemu dan mendengarakannya.

 

Sejak dibentuknya AMAN 20 tahun yang lalu, sudah ada kemajuan yang berarti. Namun pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat masih banyak yang diabaikan. Ini terutama terlihat ketika investasi masuk di wilayah-wilayah adat maka proses pengambilan keputusan hanya melibatkan pejabat dan investor sehingga bisa berujung konflik. Padahal jika masyarakat adat dilibatkan maka investasi menjadi lancar dan semua pihak diuntungkan.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber  Samson R Atapari.

Sudah 20 tahun usia dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Anda terlibat dalam gerakan perjuangan ini. Menurut Anda serta teman-teman di Maluku, apa yang bisa kita rayakan dan refleksikan?

 

Saya termasuk orang pertama yang menggagas berdirinya AMAN di Maluku sejak tahun 1999. Jadi saya terlibat aktif dalam proses-proses advokasi. Dan sebenarnya secara ideologis apabila kita pelajari tujuan negara ini tidak berbeda jauh dengan tujuan AMAN. Tujuan negara yang diletakkan oleh pendiri negara Bung Karno tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh AMAN yaitu ingin berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Itu adalah Trisakti Bung Karno. Dari sanalah Bung Karno meletakkan ideologi negara itu. Sarinya Pancasila itu sebenarnya dari nilai-nilai dan kearifan adat seluruh nusantara.

 

Tetapi setelah negara ini merdeka secara politik dari penjajahan, aspek lain dari masyarakat ini belum merdeka. Penyelenggara negara terutama aparat pemerintah membiaskan tujuan negara yang diletakkan oleh Bung Karno. Masyarakat diabaikan terutama masyarakat adat yang merupakan bagian holistik yang tidak terlepas dari pikirannya Bung Karno ketika mendirikan negara ini. Semestinya kita harus kembali mendudukkan track ini. Sehingga penyelenggaraan negara dari pusat sampai kabupaten juga harus memahami bahwa masyarakat adat adalah bagian integral dari negara ini dan seharusnya inilah yang harus menjadi perhatian utama. Tetapi justru dibiaskan. Ini menjadi agenda kita untuk diperjuangkan dan didudukkan sebagaimana mestinya.

 

Anda katakan ada pembiasan yang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama berpuluh-puluh tahun terkait dengan masyarakat adat. Apa bedanya masyarakat biasa dengan masyarakat adat sehingga perlu perlakuan khusus dan perlu pemahaman spesifik untuk menempatkan masyarakat adat di tempat yang lebih khusus?

 

Mayoritas masyarakat adat bukanlah masyarakat biasa, Masyarakat adat tinggal di wilayah adatnya masing-masing. Mungkin kalau ada yang migrasi maka disebutnya pendatang. Tetapi sebenarnya kalau di asal mereka disebutnya masyarakat adat. Masyarakat adat ini pasti sudah tinggal di wilayahnya secara turun-temurun sebelum Indonesia ini ada. Mereka sudah kuasai wilayah terutama tanahnya. Di dalamnya ada sumber daya alam dan ini yang semuanya diperjuangkan oleh negara juga melalui para pendiri negara ini.

 

Setelah negara ini merdeka secara politik dan bebas dari penjajahan malah penyelenggara pemerintah justru mengabaikannya dan kembali menindas. Esensinya kita lepas. Seharusnya kita kembalikan lagi dan dengan perjuangan ini bukan hanya secara informal, advokasi, tetapi juga secara politik kenegaraan. Ini juga harus didudukkan terutama dalam konstruksi hukum kita. Konstitusi sudah jelas memberikan pengakuan dan penghormatan itu tetapi dalam praktek masih menyimpang dan harus diluruskan.

 

Pak Samson tadi mengatakan berkali-kali dengan kata-kata yang sedikit ditekan mengenai penindasan. Apa yang dialami sehingga masyarakat adat perlu berjuang, perlu bicara lebih keras, perlu menempatkan orang-orang baik kedalam sistem tadi. Penindasannya seperti apa?

 

Contoh praktisnya negara kita ini butuh hidup dan pastinya butuh investasi. Masyarakat adat tidak pernah menolak investasi masuk ke wilayah merekatetapi juga harus memposisikan masyarakat adat itu setara. Namun selama ini penyelenggaraan negara terutama aparat-aparat pemerintah, saat ada investasi masuk yang mereka pikirkan itu hanya yang punya modal dan pemerintah yang untung. Mereka tidak memikirkan masyarakat akan rugi atau akan menjadi seperti apa. Bagi mereka bukan urusan mereka. Padahal mereka masuk itu ke dalam wilayah-wilayah dan hak milik masyarakat.

 

Selama ini apakah selalu diabaikan?

 

Sangat diabaikan. Kalaupun dihormati hanyalah sebagai formalitas, tapi dalam esensi hak-hak justru diabaikan. Padahal kita mengharapkan apabila ada investasi masuk maka mari kita duduk bersama.

 

Seharusnya ketika investasi masuk masyarakat di sana juga senang, pihak pemerintah juga mendapatkan pajak dan pemasukan yang banyak. Kenapa mimpi kolaborasi yang menyenangkan ini tidak terealisasi? Apa terjadi sebenarnya?

 

Mungkin ini terjadi karena sifat oportunis dari penyelenggara pemerintah maupun para pemodal. Mereka hanya mau untung sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Padahal kalau pun melibatkan masyarakat, misalnya ada cara pandang untung sama-sama diraih, rugi sama-sama ditanggung. Seharusnya prinsipnya seperti itu. Mungkin juga selama ini pemerintah korup. Jadi kalau melibatkan kontrol masyarakat secara langsung mungkin mereka dapat bagian juga walau kecil. Padahal kalau mereka melibatkan secara langsung, sebenarnya investor juga merasa nyaman, tidak akan diganggu dalam jangka panjang. Kalau duduk bersama membicarakan masalah ini, maka kita memutuskan secara bersama-sama. Untung kita raih untuk kita dan rugi kita tanggung sama-sama.

 

Mengapa selama ini tidak terjadi? Apakah karena masyarakat adat dianggap sebagai penghambat investasi atau justru pemerintah dan juga sektor swasta yang ingin berinvestasi tidak percaya akan kualifikasi masyarakat yang ada di sana?

 

Kolaborasi itu mungkin dilakukan namun cara pandang pemerintah dan investor masih keliru. Mereka masih menganggap bahwa masyarakat adat ini pengganggu. Masyarakat adat ini tidak menghambat pembangunan. Padahal kalau kita mendiskusikan dengan masyarakat adat, mereka punya kearifan jauh lebih besar daripada penyelenggara pemerintah yang selama ini sedang memimpin negara Indonesia.

 

Kearifan seperti apa yang bisa menjadi solusi? Ketika investasi masuk dan pemerintah mengakomodasi kearifan lokal itu, apakah ini bisa berjalan dengan baik?

 

Kearifan masyarakat dan nilai-nilainya itu sebenarnya sudah tertuang jelas di dalam Pancasila yang Bung Karno gali. Kita menginginkan negara ini dalam jangka panjang dan tidak akan bubar sampai selama-lamanya. Semestinya  investasi itu kalau masuk harus melihat apa yang menjadi dasar ideologi dari negara itu yang selama ini diabaikan. Tetapi kalau investasi itu dibangun membuat semua pihak nyaman, pemerintah juga akan nyaman mendatangkan investasi. Investor juga akan nyaman karena tidak akan diganggu. Masyarakat juga akan nyaman karena mereka akan menghormati investasi ini.

 

Kita punya aset sekian banyak di tanah kita, di hutan kita. Itu bisa kita sama-sama bicarakan, sama-sama hitung dan saling jaga serta saling kontrol. Kolaborasi akan terjadi. Ini kalau terjadi maka Indonesia ini akan tenang dan nyaman. Tidak perlu ada tentara dan polisi lagi untuk menjaga investasi dan masyarakat yang akan menjaganya.

 

Apakah Bapak pernah mengalami tindakan represif? Karena bila dianggap sebagai hambatan selama ini pasti ada ancaman represif?

 

Dulu pengalaman saya adalah pernah diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kamera saya saat itu juga dihancurkan waktu menginvestigasi perusahaan penebangan hutan yang masuk di Serang. Lalu kita melihat ini merusak sendi-sendi ekonomi karena ada kayu Agathis yang diambil getahnya. Tetapi itu juga ditebang, diambil kayunya. Kita lalu protes kenapa ini kita tidak bicara bersama, kayu mana yang diseleksi untuk diambil dan mana yang tidak punya nilai ekonomi untuk masyarakat. Yang memiliki nilai ekonomi oleh masyarakat seharusnya jangan ditebang tetapi diambil saja getahnya dan kita sama-sama coba mengatur sistem ekonominya. Tetapi mereka tidak mau melakukan sesuatu yang dilihatnya sebagai susah seperti itu. 

 

Apakah perlakuan represif itu fakta?

 

Ya, itu semua fakta, apalagi di masa awal-awal kita mendirikan AMAN di tahun 1999. Dan apa lagi Maluku saat itu masih konflik. Di Maluku, AMAN berdiri juga di tahun 1999 sejak awal berdirinya AMAN nasional. Salah satu pendiri AMAN nasional juga kontribusi dari yayasan yang ada di Maluku.

 

Apa yang berubah dari 20 tahun lalu ketika Anda mendirikan AMAN dengan kondisi saat ini?

 

Kalau dibilang tidak berubah itu tidak benar. Kalau kita bandingkan dari awal AMAN berdiri saat Orde Baru kemudian masuk ke reformasi saat ini memang sudah ada sedikit-sedikit perubahan. Misalnya di tingkat daerah cara pandang pemimpin di daerah maupun politisi itu juga sudah mulai berubah. Memang perubahan ini belum 100% yang kita harapkan namun paling tidak masyarakat dan pejabat tahu ada problem ini dan sadar bahwa masyarakat adat mempunyai hak di sana.

 

Penanganan persoalan tanah dan hutan itu sudah ada di beberapa daerah tetapi memang belum menjadi satu sistem yang terbangun dalam sistem pemerintahan kabupaten. Kita mengharapkan itu sehingga penyelenggara pemerintah baik kabupaten maupun provinsi betul-betul melaksanakan satu sistem pemerintahan. Sehingga mereka tidak mengabaikan posisi masyarakat adat, wilayah maupun sumber daya alam yang sejak awal itu dimiliki oleh masyarakat adat.

 

Apakah hasil-hasil konkrit yang selama ini sudah dilakukanAMAN?

 

Hasil advokasi yang konkrit misalnya beberapa kabupaten sudah mulai membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengakuan masyarakat adat dalam konteks desa. Jadi pemerintahan di tingkat desa dikembalikan kepada desa adat. Dikembalikan kepada pemerintahan adat tapi hanya dalam konteks pemerintahan. Belum sampai menegaskan bahwa desa adat punya wilayah adat yang tidak terlepas dari pemerintahan. Desa adat punya sumber daya alam juga yang tidak terlepas dari pemerintahan yang terkecil.

 

Ini masih merupakan tantangan yang harus diperjuangkan secara utuh. Sehingga pusat pemerintahan yang paling rendah itu di tingkat desa juga punya otoritas yang sama. Dia bisa juga mengambil keputusan sama dengan pemerintahan di tingkat kabupaten. Inilah yang masih didorong dan beberapa wacana ini di tingkat politisi maupun di tingkat penyelenggara pemerintahan daerah memang sudah mempunyai nafas yang hampir sama. Tetapi untuk memulai ini memang harus ada suatu pemicu yang kita kembali mencoba menujunya.

 

Apakah hambatannya dan kenapa pemicu itu belum didapat? Jadi pemicunya bukan Bapak sendiri atau PDIP Perjuangan yaitu partai yang Anda wakili?

 

Sebenarnya dari aspek regulasi sudah tidak ada hambatan terutama di tingkat atasnya tetapi cara pandang politisi maupun penyelenggara ini belum sama. Mereka masih pragmatis melihat kita sebagai anggota DPRD hanya melaksanakan rutinitas tugas dan kewenangan, lalu terima gaji, lalu ya sudah. Begitu juga yang di dalam penyelenggara pemerintahan hanya melaksanakan standard operating procedure (SOP) yang sudah ada. Mereka belum memikirkan jauh bagaimana menata kehidupan di wilayah mereka apakah itu di kabupaten atau provinsi.

 

Seberapa sulitkah menyakinkan satu per satu bahwa ini masalah penting dan kita harus bergerak bersama?

 

Memberikan pemahaman ke orang supaya punya cara pandang yang sama dengan kita sehingga punya satu gerakan yang sama itu tidak gampang. Ini memang butuh proses yang berulang-ulang. Dan kalau kita dari luar sistem, berdasarkan pengalaman saya, kadang saat kita berbicara dengan para penyelenggara pemerintah dan politisi, yang mereka tahu kita ini orang AMAN. Mereka tidak memperhitungkan kami. Pengalaman saya setelah terpilih tahun 2014 dan duduk sebagai anggota DPRD, kalau kita diskusi dalam forum-forum mereka memperhitungkan.

 

Ini adalah hal yang penting karena kalau kita berbicara satu atau dua jam mereka akan mendengarkan. Namun kalau kita hanya sebagai aktivis, berbicara 10 menit pun mereka sudah bosan. Tetapi kalau kita sudah punya posisi kita dapat diskusi dengan mereka. Jadi kami merasa adalah penting sekali untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga formal sehingga bisa merubah cara pandang secara kelembagaan dan secara sistem.

 

Apakah status Anda sebagai ketua dewan AMAN wilayah Maluku punya kontribusi yang positif atau besar atas terpilihnya Anda?

 

Semestinya orang lain yang menilainya. Tetapi saya merasa ada kontribusi setelah masuk sistem. Misalnya sebelum 2014 kalau kita sebagai dewan AMAN ingin bertemu gubernur maka itu agak susah. Tetapi setelah masuk di dalam sistem, kita bisa minta waktu untuk mendiskusikan. Serta agenda-agenda AMAN bisa kita masukkan juga.

 

Bagaimana penerimaan mereka dan apa pemahaman atau policy yang dihasilkan dari diskusi?

 

Sebenarnya mereka dapat memahami bahwa kalau kita membangun daerah maka prosesnya semakin mudah kita. Kita tidak perlu terlalu mengeluarkan anggaran besar dan energi besar. Karena akhirnya apabila masyarakat menerima investasi maka dapat untung juga dan tidak akan terjadi konflik maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya kearifan dan nilai adat ini luar biasa, bukan hanya persoalan membangun pemerintahan namun juga menghadapi konflik sosial. Di Maluku dulu terjadi kerusuhan yang begitu besar dan membuka mata dunia. Yang menyelesaikan kerusuhan ini semua bukan negara tetapi karena kearifan lokal dan nilai-nilai adat.

 

Setelah 20 tahun perjuangan AMAN dan kita juga melaksanakan otonomi daerah, apakah wewenang yang ada jauh lebih besar dibanding ketika masa Orde Baru ?

 

Sebetulnya peluang yang ada cukup besar. Tetapi kadangkala peluang itu belum dimanfaatkan oleh politisi yang punya kewenangan di lembaga-lembaga formal baik di eksekutif atau di legislatif. Kadangkala cara pandangnya masih pragmatis. Memang ini butuh satu proses sehingga mereka juga punya pemahaman yang sama. Peluang itu ada tetapi kalau peluang itu tidak kita manfaatkan maka akan sama saja.

 

Di internal sendiri apakah dalam komunitas masyarakat adat punya visi gerakan refleksi yang sama ataukah punya problem juga?

 

Punya problem juga. Karena selama Orde Baru masyarakat adat ini dirusak dengan luar biasa. Mereka dilepas dari tatanan-tatanannya terutama generasi yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin. Jadi memang proses untuk mengembalikan itu butuh waktu tetapi memang ada langkah maju yang terjadi. Generasi muda sekarang juga ada kecenderungan sudah tidak mau melihat nilai dan kearifan adat itu sebagai sesuatu nilai yang penting bagi keberlangsungan hidup.  Mereka lebih ingin keluar dalam sistem itu. Padahal mereka adalah masa depan kita untuk kembali memimpin desa-desa adat. Secara internal maupun secara eksternal itu masih ada tantangan yang menurut saya tidak akan habis. Oleh karena itu proses advokasi harus dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal.

 

Pak Samson, Anda punya tanggung jawab yang lebih berat karena ada tanggung jawab yang cukup spesifik dari komunitas masyarakat adat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Apakah target-target dalam jangka pendek dan jangka panjang di Maluku?

 

Saya terlibat di dunia politik sejak tahun 2013. Dari masyarakat adat ada yang mendorong dan kebetulan saya bertemu juga dengan teman-teman politisi dari PDI Perjuangan. Mereka juga welcome kepada saya. Memang ini mandat yang luar biasa. Tahun 2019 ini saya terpilih juga dan 99% suara saya itu dari desa-desa adat. Dan rata-rata desa adat yang pernah kita masuki itu untuk mendampingi persoalan-persoalan konflik sumber daya alam dan tanah. Di sana saya menang  rata-rata di atas 75%. Ini merupakan beban politik dan beban moral yang luar biasa karena saya bisa terpilih dua kali di DPRD provinsi.

 

Kontribusi ini sebenarnya dari masyarakat adat terutama dari desa-desa yang pernah kita perjuangkan. Jadi memang ini adalah investasi yang sudah cukup lama. Kepercayaan memang sudah ada sehingga proses kampanye yang lalu pun tidak terlalu repot. Saya hanya memberitahukan bahwa ini masalah kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat memberikan kepercayaannya maka kita berjuang bersama-sama. Tidak mungkin bagi saya untuk berjuang sendiri. Memang ada agenda-agenda dan berbagai persoalan terutama yang masih menjadi PR besar di Maluku yaitu bagaimana wilayah-wilayah adat terutama hutan adat secara institusional di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi menjadi harus diakui. Apabila ada investasi masuk, maka masyarakt adat tidak diposisikan sebagai orang pinggiran tetapi juga bagian dari pihak yang harus duduk bersama untuk berdiskusi bersama-sama.