Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Agus Herta Sumarto

Sekarang Harus Beralih ke Energi Terbarukan

Edisi 1221 | 02 Sep 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Anda belajar, Anda bekerja, Anda berdagang, dan hampir semua aktifitas  kita sehari-hari / dari tidur sampai tidur lagi membutuhkan listrik. Kini listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kita semua. Hari ini kita membicarakan masalah kelistrikan dengan narasumber Agus Herta Sumarto, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mercu Buana Jakarta dan Peneliti di INDEF.

 

Menurut Agus Herta, Potensi energi terbarukan yang kita miliki sangat besar, misalkan hydro power sekitar 73 gigawatt tetapi yang baru bisa digunakan hanya 4% sampai 5% nya. Itu menunjukkan bahwa kita punya keterbatasan di situ. Jadi saya mendorong kalau anggaran negara terbatas, maka  tolong didorong sektor swasta mungkin bisa menjadi alternatif yang efektif untuk melakukan diversifikasi energi listrik ini.

 

Kalau kita terus menggunakan energi fosil misalnya minyak. Itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Tetapi untuk energi terbarukan misalkan air, arus laut, matahari, malah menjadi substitusi dari yang merusak tadi. Sebetulnya ini malah menjadi green energy dan itu terhadap lingkungan efeknya malah menjadi positif. Saya kira untuk kedepan malah lebih positif untuk Indonesia. Kita harus mendorong energi terbarukan ini, memang masih relatif mahal tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, itu mau mulai kapan?

 

Jadi harus dimulai, mau tidak mau memang mahal tapi itu pengorbanan yang saya kira cukup adil untuk kelestarian lingkungan, untuk kelestarian anak-cucu kita nanti, sehingga anak-cucu kita tidak mewarisi lingkungan yang rusak, energi yang sangat rentan. Jadi mereka benar-benar kita wariskan sebuah warisan yang saya kira dari sisi energi sangat bagus, dan tentu nanti juga mereka tinggal meneruskan membangun ekonomi menjadi jauh lebih mudah daripada sekarang.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dengan narasumber Agus Herta Sumarto.

Saat ini peran listrik sudah sangat penting karena hampir semua kegiatan perekonomian dan pembangunan sampai ke rumah tangga membutuhkan listrik. Kita dari tidur sampai tidur lagi membutuhkan listrik. Arti peran penting listrik ini baru terasa secara nasional pada 4 Agustus lalu ketika terjadi pemadaman massal di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Bagaimana Anda melihat kasus pemadaman massal ini?

 

Kemarin ketika kita mengalami mati total di Jakarta, Jawa Barat, Banten, untuk sisi positifnya adalah kita menjadi tahu bahwa ternyata kita cukup rentan,  kita cukup beresiko, dari sisi ketahanan energi terutama listrik. Walaupun sistem kita sudah interkoneksi, sudah sangat modern, tapi ternyata kemodernan teknologi ini menyimpan sisi risiko yang cukup tinggi.

 

Jadi ketika kita mengetahui bahwa terjadi gangguan di salah satu tegangan kemarin akhirnya merembet kemana-mana. Itu menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini kita hanya mengandalkan dari energi yang tidak terbarukan. Diversifikasinya sudah ada tetapi  itu belum cukup, sehingga ketika bermasalah maka kita tidak punya cadangan yang cukup, kita tidak punya alternatif lain yang bisa menyuplai kebutuhan kita.

 

Mengapa kita tidak memiliki pembangkit energi terbarukan yang banyak seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau tenaga surya dan sebagainya?

 

Masalahnya cukup klasik sebenarnya, alasannya adalah bahwa kita punya anggaran yang terbatas, sedangkan investasi awalnya sangat mahal. Di awal investasi energi terbarukan membutuhkan biaya yang sangat mahal, walaupun dalam jangka panjang bisa lebih murah. Sedangkan PLN sebagai BUMN dan negara mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi tentu tidak bisa serta-merta membangun infrastruktur energi terbarukan dalam jumlah signifikan yang dengan keterbatasan itu maka dibangunnya cukup perlahan.

 

Potensi energi terbarukan yang kita miliki sangat besar, misalkan hydro power sekitar 73 gigawatt tetapi yang baru bisa digunakan hanya 4% sampai 5% nya. Itu menunjukkan bahwa kita punya keterbatasan di situ. Jadi saya mendorong kalau anggaran negara terbatas, maka  tolong didorong sektor swastai mungkin bisa menjadi alternatif yang efektif untuk melakukan diversifikasi energi listrik ini.

 

Mengenai diversifikasi listrik, tadi Anda mengatakan kita mempunyai potensi dari energi terbarukan yang cukup besar contohnya adalah PLTA dari tenaga air mencapai 73.000 megawatt. Mengapa PLTA ini tidak menjadi pilihan, selain tadi faktor biaya yang mahal tapi walaupun pada akhirnya nanti akan lebih murah?

 

Saat ini memang kita mungkin agak sedikit dinina-bobokan dengan potensi yang lainnya seperti  batubara yang cukup murah dan cukup banyak juga, Juga kita punya gas yang tersedia yang relatif investasinya lebih kecil, mungkin itu  kemudian menjadi pilihan karena investasi awalnya cukup murah,  ketersediaannya cukup banyak dan mudah diperoleh akhirnya itu yang menjadi pilihan bagi pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan tersebut.

 

kita mempunyai sumber energi terbarukan yang banyak tapi kita kurang memanfaatkannya karena tadi nilai investasi awalnya mahal walaupun pada akhirnya nanti lebih murah. Kami ingin tahu bagaimana cara hitungan yang sebenarnya bila kita menggunakan energi terbarukan itu lebih murah secara ekonomi pada akhirnya?

 

Ini sebetulnya membutuhkan investasi awal yang cukup mahal, namun ketika dalam jangka panjang energi terbarukan itu tersedia dari alam sehingga sumber energi primernya itu bisa dikatakan gratis dari alam. Itu keunggulannya. Tetapi karena investasi di awal cukup besar maka secara otomatis tadi saya katakan di awal cukup mahal. Ini perlu peran serta dari swasta. Namun permasalahannya adalah kita masih ada beberapa hambatan yang menghambat peran serta swasta masuk ke sektor energi.

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa indeks restrictiveness untuk investasi di sektor energi cukup tinggi yaitu 0,31 dan itu jauh di atas negara-negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa hambatan investasi di sektor energi khususnya yang terbarukan masih sangat tinggi. Ini juga didukung dengan easy doing bisnis kita untuk memulai bisnis itu menjadi permasalahan nomor satu.

 

Misalnya, kita terhambat dengan pembebasan lahan. Izin yang tidak sinergi antara pusat dan daerah, antara lembaga kementerian yang kemudian akhirnya menjadi penghambat investor swasta untuk masuk ke sektor ini. Bila swasta ingin masuk di sektor energi terbarukan maka hambatan-hambatan itu harus dihilangkan.

 

Sebenarnya izinnya sudah dipermudah tetapi kita bermasalah di aplikasinya. Misalnya, pemerintah pusat sudah memberlakukan izin satu pintu, satu atap. Masalahnya di lapangan ketika ke daerah maka kebijakan itu tidak nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ketika ada investasi seperti itu memandang itu adalah sebagai proyek bancakan,  sehingga dibuatlah berbagai regulasi yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah, ini yang kemudian yang bermasalah.

 

Bagaimana Anda melihat dari sisi masyarakatnya, apakah masyarakat lebih menerima kehadiran energi terbarukan seperti PLTA dan tenaga surya atau mereka lebih suka dengan energi fosil?

 

Kalau jangka pendek dan menengah tentu akan berkaitan dengan harga listriknya. Harga pokok produksinya tentu akan lebih murah fosil saat ini, maka otomatis  masyarakat konsumen kelas menengah bawah tentu lebih suka tarif yang lebih murah.

 

Kalau kita beralih ke energi terbarukan sekarang dengan harga produksinya rata-rata antara Rp1.050 maka itu berarti tinggi. Jadi harus dijual kepada masyarakat sekitar  Rp1.300-an ke atas. Padahal sekarang 40 juta pelanggan PLN  adalah kelas menengah ke bawah yaitu 450 volt ampere sampai 900 volt ampere yang tarif listriknya di bawah Rp1.000. Jadi otomatis harga jual dengan harga produksi itu tidak cocok karena lebih mahal harga produksinya.

 

Selain dari  harga produksi,  energi terbarukan ada keunggulan dari sisi energi yaitu lebih ramah lingkungan. Bagaimana Anda melihatnya mengenai hal ini?

 

Tentu proses penyadarannya ini harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana kita mengubah habit behaviour masyarakat untuk terbiasa melakukan itu, dan itu juga harus didukung oleh pemerintah. Misalkan, sekarang saya sangat mendukung adanya mobil listrik tapi harga mobil listrik sekarang sangat mahal. Jadi, bisa atau tidak mobil listrik itu misalkan dimurahkan.

 

Tentunya kalau ada mobil listrik berarti kebutuhan listrik akan naik signifikan, tetapi harus ada diversifikasi lagi seperti yang tadi disebutkan.  Jadi di satu sisi memang behavior masyarakatnya harus diubah, di sisi yang lain pemerintah harus mendorong supaya bagaimana energi terbarukan  bisa tidak terlalu mahal seperti sekarang.

 

Pemerintah sudah menargetkan untuk energi terbarukan yaitu sebanyak 23% dari bauran energi nasional. Saat ini Anda katakan baru 4%. Bagaimana upaya untuk mempercepat bauran diversifikasi energi listrik di Indonesia?

 

Saya kira ini perlu peran serta pemerintah yang keras dari lintas kementerian untuk sama-sama membuat kebijakan yang selaras. Misalkan, bagaimana cara menghasilkan energi terbarukan  dari sumber daya hayati, misalkan dari Sawit dan kedelai. Jadi akan ada peralihan yang tadinya itu sulit untuk minyak kemudian  digunakan untuk energi, maka harganya akan tinggi.

 

Jadi harus ada sebuah perencanaan yang komprehensif ketika kebijakan itu dibuat. Bagaimana pengaruhnya kepada sektor lain, itu harus dipikirkan dan alternatif solusinya juga harus dibuat juga. Saya kira selain komprehensif, juga sambung-menyambung. Lintas Kementerian, lintas lembaga pusat dan daerah semuanya harus satu kata, satu kebijakan. Tidak boleh ada lagi perbedaan antara pusat dan daerah, antara Kementerian atau lembaga. Presiden harus dengan kekuatannya secara tegas menyatakan bahwa kita punya PR sangat besar di energi terbarukan  dan semuanya harus ikut.

Apa PR besar kita untuk beralih ke sektor energi terbarukan karena kita di sektor energi terbarukan ini mempunyai bahan baku yang sangat banyak dan bisa terus ada, contohnya air, sinar matahari, dan sebagainya?

PR-nya adalah bagaimana kita membangun pembangkit-pembangkit listrik yang energi primernya berasal dari energi terbarukan. Namun tentunya yang banyak menjadi permasalahan adalah seringkali yang tadi kita bahas adalah perizinan, kemudian penolakan dari masyarakat, pembebasan lahan yang sulit. Itu yang perlu diselesaikan dengan baik dan perlu ada komunikasi dari pemerintah yang efektif kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan bersama, ini untuk kepentingan publik, tidak boleh lagi ada kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

Contohnya kasus pembangunan PLTA di Sulawesi, sebenarnya itu prestasinya sangat tinggi sekali, dan perlu berapa tahun melakukan lobi terhadap masyarakat untuk membebaskan lahannya guna membangun PLTA, misalkan. Itu PR yang harus diselesaikan dengan baik dan perlu proses penyadaran bersama baik dari pemerintah, masyarakat yang secara sadar bersama-sama mengorbankan egonya untuk kepentingan publik yang jauh lebih luas, sehingga kita bisa membangun ketahanan energi yang jauh lebih kuat.

Perlu dicatat bahwa energi ini elastisitasnya dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, antara 0,5 sampai 1,6. Dengan elastistisitas yang sangat tinggi tersebut, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke level 7% - 8% maka membutuhkan energi listrik yang sangat tinggi sekali.

Jika energi listrik itu tidak bisa disediakan dengan baik, maka tidak mungkin kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Padahal saat ini kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang bisa menyerap angkatan kerja, menciptakan pertumbuhan kerja, mempersempit gap ketimpangan, dan juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana jika kita gagal dalam membentuk ketahanan energi dan juga gagal dalam beralih diversifikasi ke energi terbarukan, apakah dampaknya bisa sangat luas ke sektor ekonomi dan merugikan kita semua?

Kita tahu kasus ada 17 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tetapi keberlangsungan KEK tersebut terhambat salah satunya adalah karena ketersediaan energi listrik. Banyak dari KEK tidak jalan karena tidak tersedia energi listrik, bagaimana sektor industri mau maju, mau meningkat kalau energi listriknya tidak tersedia. Itu tidak mungkin. Jadi kita mengalami deindustrialisasi sampai sekarang, yang tadinya pada zaman Presiden Soeharto sekitar 29% sharenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekarang terus menurun sampai 19%. Itu karena salah satunya adalah kita tidak cukup energi terutama energi listrik. Bagaimana kita mau melakukan industri misalkan tekstil dan hal-hal yang membutuhkan energi listrik, apalagi sekarang sudah industri 4.0 yang membutuhkan banyak energi listrik.  

Pemerintah sekarang Presiden Jokowi sudah memperhatikan hal itu dengan menggelar program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Bagaimana Anda melihat program ini?

Saya sangat mendukung dan memang itu langkah yang sangat tepat oleh pemerintahan Jokowi, namun lagi-lagi kita seringkali bermasalah pada tahap aplikasi. Jadi sering kali tadi, ada hambatan-hambatan investasi yang kemudian mengakibatkan proyek-proyek tersebut agak mandek. Bukan hanya 35.000 megawatt, dulu saja proyek 10.000 megawatt kita agak sedikit mandek karena permasalahan tadi, yaitu pembebasan lahan yang sulit, kemudian perizinan yang juga sulit. Itu yang kemudian harus kita selesaikan dengan baik.

Kalau dari sisi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mungkin bisa diselesaikan tentang perizinan. Bagaimana soal sikap masyarakat yang masih suka menolak pembangunan pembangkit listrik ini bagaimana?

Nah itu dia, kalau dulu itu misalkan zaman Soeharto, negara menekan rakyatnya. Sekarang yang terjadi sepertinya sebaliknya. Jadi sepertinya rakyat menekan negara. Misalkan dari segi pembebasan lahan, harga tanah bisa naik berkali-kali lipat dan itu susah. Masyarakat sulit sekali negosiasinya, mereka menentukan harga yang sangat tinggi, sehingga nilai proyeknya menjadi sangat besar dan bengkak yang akhirnya menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Ada juga soal mengenai kelestarian lingkungan, banyak juga penolakan dari masyarakat terutama dari NGO bahwa pembangunan pembangkit listrik bisa merusak lingkungan. Bagaimana cara mengatasinya?

Mungkin sebenarnya lebih parah lagi kerusakan lingkungannya kalau kita terus menggunakan energi fosil misalnya batubara dan minyak. Itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Tetapi untuk energi terbarukan misalkan air, arus laut, matahari, malah menjadi substitusi dari yang merusak tadi.

Sebetulnya ini malah menjadi green energy dan itu terhadap lingkungan efeknya malah menjadi positif. Saya kira untuk ke depan malah lebih positif untuk Indonesia. Kita harus mendorong energi terbarukan ini, memang masih relatif mahal tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, itu mau mulai kapan?

Jadi harus dimulai, mau tidak mau memang mahal tapi itu pengorbanan yang saya kira cukup adil untuk kelestarian lingkungan, untuk kelestarian anak-cucu kita nanti, sehingga anak-cucu kita tidak mewarisi lingkungan yang rusak, energi yang sangat rentan. Jadi mereka benar-benar kita wariskan sebuah warisan yang saya kira dari sisi energi sangat bagus dan tentu nanti juga mereka tinggal meneruskan membangun ekonomi menjadi jauh lebih mudah daripada sekarang.