Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Rukmini Toheke

Masyarakat Adat Tidak Mau Jadi Penonton Lagi

Edisi 1220 | 27 Sep 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan berbicara mengenai Indonesia dari sudut pandang atau kacamata Masyarakat Adat, sehubungan saat ini kita sama-sama merayakan dan memperingati 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kita wawancara mengenai mengenai hal tersebut dangan Rukmini Toheke, salah satu pendiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 

 

Rukmini mengatakan bagi masyarakat adat kehadiran UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat penting sekali dan harga mati. Ketika itu diakui oleh UU di negara ini maka akan mempermudah kami melakukan apapun kegiatan di tingkat daerah karena rujukannya itu UU.

 

UU itu penting karena akan membuat terakomodir misalnya pendidikan anak-anak Adat, bicara tentang kepercayaan, serta pengetahuan kearifan lokal yang termuat di dalamnya. Lalu kedaulatan atas wilayah Adat juga akan dibicarakan di dalam rancangan undang-undang itu. Jadi ada pengakuan utuh.

 

Menurut Rukmini, bila sudah diakui maka masyarakat adat bisa mengurus secara utuh. Misalnya, hutan Adatnya sudah diakui oleh presiden maka tentu saja taraf ekonomi masyarakat Adat yang mengelola itu membaik karena dia konsisten menjaga sesuai kearifannya. Dia juga berhak mendapatkan peningkatan kapasitas dari pemerintah dan itu wajib karena dia sudah diakui.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Didit Adiputro sebagai pewawancara dengan narasumber Rukmini Toheke.

Saat kita bicara mengenai Masyarakat Adat, yaitu orang-orang yang mungkin jauh dari hingar bingar kehidupan atau sorotan tetapi orang-orang inilah yang ada untuk menjaga alam kita dan menjaga kelestarian ke-Indonesiaan yang ada di tengah-tengah lingkungan Indonesia. Apa yang Anda lihat mengenai 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)?

 

Saat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pertama pada 1999  di Hotel Indonesia menjadi awal kami berkumpul. Masyarakat Adat yang susah sekali datang ke kota belum mengenal apa-apa saat itu, tapi kami punya persoalan yang sangat mendasar seperti yang saya alami di komunitas saya.

 

Kami hidup di wilayah Adat dan kami mempunyai tata kelola. Kami mempunyai zona pemanfaatan tapi kami hanya sebagai penonton. Saat itu kami belum diakui. Kalau mengingatnya kami berulang-ulang menangis karena leluhur kami sudah menyiapkan sumber daya alam kami, tapi kami tidak punya kewenangan mengelola itu.

 

Jadi kami membawa persoalan itu pada 1999 bahwa kami tidak diakui sebagai masyarakat yang  memiliki wilayah itu dan hanya sebagai penonton. Karena itu kami sangat keras pada saat itu, kalau negara tidak mengakui kami maka kami pun tidak akan mengakui negara. Itu adalah statement yang saya masih ingat dan kami nyatakan. Itu menjadi pemicu motivasi kami saat kembali lagi ke wilayah adat ketika KMAN 1999 selesai.

 

Dimana Anda tinggal?

 

Saya dari Komunitas Masyarakat Adat Ngata Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

 

Apakah perasaan atau kondisi seperti Anda alami di Sulawesi Tengah dialami juga oleh banyak sekali Masyarakat Adat di seluruh Indonesia?

 

Ternyata ketika masyarakat adat bertemu di situ (KMAN), dari 350 peserta itu banyak sekali persoalan terutama dari Aceh, dari Papua. Ternyata mereka mempunyai persoalan yang lebih serius dari kami. Kalau kami memang aksesnya tidak diberikan ke sumber daya alam dan tidak diakui, Sedangkan mereka sudah ada yang diintimidasi, sudah ada kekerasan, Daerah Operasi Militer (DOM). Mereka juga melakukan testimoni sampai menangis-menangis di depan mata kita menyampaikan bahwa di depan mereka ada korban-korban kekerasan. Itu disampaikan di testimoni pada pertemuan perempuan dan saya masih ingat semua.

 

Bagaimana caranya komunitas atau Masyarakat Adat yang ada di seluruh Indonesia pada waktu itu bisa berkumpul dalam satu forum, dalam satu visi dan mimpi yang sama?

 

Bagi saya, itu pekerjaan para pahlawan yang hatinya mulia, yang peduli kedaulatan, kemartabatan Masyarakat Adat. Pertemuan perdana pada 1993 tersebut berawal dari Jaringan Pemerhati Masyarakat Adat berinisiatif melakukan pertemuan pertama. Saat itu belum dikatakan kongres.

 

Setelah itu ada konsolidasi di setiap provinsi, kami termasuk melakukan konsolidasi di sana. Saya ada di kampung yang tidak ada jaringan pada saat itu, setiap teman-teman datang di kampung, dan saya selalu protes kalau buat pertemuan apapun tidak boleh tidak melibatkan perempuan. Saya yang paling cerewet pada saat itu karena saya pada saat itu masih  menjabat di PKK atau fasilitator di kampung.

Pada akhirnya mereka memberi wacana bahwa bila menjaga hutan harus ada sejarah asal-usulnya yang jelas, ada batas wilayahnya yang diketahui, ada dokumen kearifannya. Kami itu sangat arif, orang tua kami memandang hutan-hutan itu bahwa hutan itu adalah kehidupan. Jadi kalau merusak hutan itu sama saja merusak kehidupan. Jadi kenapa kami mau dilarang dan tidak diakui untuk mengakses padahal itu secara arif dan berkelanjutan.

 

Apa problem utamanya saat itu sehingga kemudian teman-teman atau komunitas Masyarakat Adat di seluruh Indonesia tidak hanya komunitas Anda di Sulawesi Tengah  bisa mempunyai visi yang sama atau perasaan yang sama waktu itu. Apa ancaman - ancaman dan tantangan yang dihadapi waktu itu?

 

Semua orang memberi testimoni menyampaikan persoalannya masing-masing. Dari situ kami menyimpulkan bahwa kita ternyata sudah ada perlawanan kecil-kecil di semua tempat Masyarakat Adat. Kami melawan dengan meminta pengakuan tentang wilayah Adat, ada yang berurusan dengan laut, ada dengan hak asasinya untuk hidup, ada persoalan perempuan.

 

Jadi semua berjuang sendiri-sendiri tapi tidak kuat, tidak ada yang membantu secara langsung karena itu tidak terorganisir. Karena itu di Kongres disepakati melahirkan organisasi yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang tujuannya supaya menjadi satu kekuatan dan akan berkomunikasi agar terorganisir, dan membangun kekuatan bersama terus melakukan perlawanan.

 

Sejak ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara maka melawannya menjadi satu, solid dan besar. Apa yang dihadapi  dan siapa yang dihadapi?

 

Waktu itu kekuatan militer sangat keras. Kalau kita mau membuat apapun itu maka harus ada pemberitahuan dan harus ada izin resmi, kalau tidak kita bisa ditembak.  Jadi pada saat itu banyak aktivis-aktivis yang melakukan itu hilang di tengah jalan. Jadi orang-orang yang berani itulah yang memang bertahan sampai sekarang.

 

Ketika waktu itu memutuskan berkumpul bersatu untuk menyuarakan dan berjuang bersama-sama dalam satu aliansi yang solid, apa saja yang diperjuangkan  selama 20 tahun terakhir. Apa sih yang sudah diperjuangkan dan apa hasil yang kemudian bisa dirasakan oleh teman-teman Masyarakat Adat di seluruh Indonesia?

 

Kalau saat perayaan 20 tahun AMAN kami merasakan bahwa kami tidak hanya butuh perlawanan karena Masyarakat Adat itu butuh hidup, butuh generasi. Jadi ada peningkatan kapasitas secara terorganisir makin ada. Kini di tempat kita ada pengakuan bahwa memang kita mempunyai wilayah Adat. Misalnya, dari 22.950 hektar itu adalah wilayah Adat kami yang seharusnya diakui pemerintah.

 

Siapa yang memberikan pengakuan?

 

Pemerintah akhirnya mengakui yang dulunya tidak mengakui bahwa itulah wilayah adat kami. Namun itu setelah kami petakan, lalu dijelaskan sejarah asal-usulnya, dijelaskan kearifannya dalam menjaga. Kalau kami mengatakan bahwa itu wanakiki maka siapa pun termasuk pemerintah sekalipun dilarang mengelola di situ karena itu hutan zona inti. Suatu wahana yang boleh dikelola oleh Masyarakat Adat.

 

Dulu sebelum ada pengakuan, kebun pun tidak boleh. Jadi setelah perlawanan dan peningkatan kapasitas membuat orang semakin tahu, terorganisir, ada pemetaan wilayah, berjuang kolektif untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari pemerintah.

 

Apakah dampak yang paling terasa dari pengakuan oleh Pemerintah?

 

Sebagian sudah mempunyai pengakuan Perda dan diakui. Dampaknya kepada masyarakat sebenarnya tanggung jawabnya menjadi lebih berat. Kalau kami ketika ada pengakuan maka kita memperketat kearifan kita, kearifan mengelola hutan. Kita tidak boleh  melanggar. Bahkan tokoh-tokoh dalam komunitasnya bisa lebih keras karena kita sudah mendapatkan pengakuan. Kita harus tunjukkan bahwa betul-betul kita arif, kita punya hutan yang benar-benar harus dijaga.

 

Justru tantangan tidak dari luar tapi dari dalam.

 

Iya betul, kalau dulu kami biarkan saja mereka ambil itu karena kita juga sebagai penonton saja. Malahan dulu kalau di tempat kita ada satwa endemik yang rusak, kami sudah tidak melihat bekasnya. Kami biarkan saja orang ambil karena kami hanya sebagai penonton. Namun sejak ada pengakuan, kami mulai jaga. Jadi ada penjaga hutan yang menjaga, ada jadwalnya untuk menjaga.

 

Apakah visi para tokoh yang memperjuangkan kearifan lokal mempunyai visi dan mimpi yang sama terhadap orang-orang yang ada di dalam komunitas. Apakah susah atau tidak menyatukan visi dan mimpi ini sehingga semua punya langkah aksi yang sama?

 

Kalau di bilang susah, maka ini yang paling susah.  Kita komunitas. Jadi berjalan dan berjuang bersama, serta punya persoalan yang sama. Ketika mendapat pengakuan, kita bertanggung jawab untuk itu. Di tempat lain itu harus dikontrol juga karena mendapat pengakuan tapi tidak disentuh dengan peningkatan kapasitas, tidak terus dijaga, misalnya karena terjadi bencana. Ada anggota  Masyarakat Adat yang betul-betul tidak paham perjuangan sehingga tidak mengetahui tantangan yang berasal dari dalam.

 

Pada 20 tahun lalu Anda dan kawan-kawan Masyarakat Adat berkumpul mempunyai visi dan mimpi yang sama terkait dengan pengelolaan dan juga kehidupan Masyarakat Adat Nusantara. Apakah mimpi dan bayangan itu sudah terwujud atau masih jauh pandang dari api atau justru sudah melampaui apa yang Ibu dan kawan-kawan bayangkan 20 tahun yang lalu?

 

Pertama, saya juga sebenarnya menghargai teman-teman pendiri AMAN yang sudah almarhum yang cukup serius mengawal ini. Kalau mau dibilang, mimpi kami itu sebenarnya masih jauh, salah satu contoh belum disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang telah dijanjikan sejak 2012. Pada  waktu itu Ketua DPR RI datang ke Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Tobelo menyampaikan dan menjanjikan bahwa akan mempercepat pengesahan RUU itu.

 

Setelah itu saya masih ingat kami juga sempat hiring dengan anggota DPR RI untuk  mendorong percepatan itu, tapi yang terjadi sampai saat ini belum disahkan. Bahkan hanya satu anggota DPR RI yang memang serius mengawal itu, sementara banyak yang masih harus dilakukan.

 

Seberapa penting RUU ini untuk disahkan?

Bagi kami, itu penting sekali dan harga mati. Jadi kami tetap mendesak karena buat kami ketika diakui oleh UU di negara ini maka akan mempermudah kami melakukan apapun kegiatan di tingkat daerah karena rujukannya itu undang-undang.

 

Menurut Anda, selama ini pengakuannya setengah hati atau seperti apa? Apakah itu tidak bisa memberikan manfaat yang cukup baik di kondisi faktual dalam Masyarakat Adat?

 

UU itu penting karena akan membuat terakomodir misalnya pendidikan anak-anak Adat, bicara tentang kepercayaan, serta pengetahuan kearifan lokal yang termuat di dalamnya. Lalu kedaulatan atas wilayah Adat juga akan dibicarakan di dalam rancangan undang-undang itu. Jadi ada pengakuan utuh.

 

Selama ini bagi kami pengakuan itu, seperti UU Desa, sebenarnya sepihak tidak membicarakan secara utuh kepentingan masyarakat adat. Yang kami perjuangkan saat ini misalnya mendorong Putusan MK 35 mengenai UU No.41 tentang Kehutanan bahwa hutan Adat bukan lagi hutan negara, tetapi itu juga harus ada peraturan rujukannya. Ketika kita berhadapan dengan pemerintah banyak tumpang-tindih aturan di tingkat daerah dan di tingkat provinsi, maka pusing juga kepala kami.

 

Selama 20 tahun kampanye, sejak awal keinginan untuk mewujudkan undang-undang Masyarakat Adat ini sudah muncul aspirasinya. 20 tahun kemudian awareness public semakin tinggi, orang-orang yang mengetahui dan menyadari pentingnya Masyarakat Adat semakin banyak. Lalu, apa yang membuat RUU ini masih belum disahkan, apa hambatan-hambatannya yang dianalisa oleh teman-teman Masyarakat Adat?

 

Mungkin belum ada kepercayaan penuh. Pertama, kalau ini ada pengakuan misalnya semua wilayah Adatnya diakui maka masyarakatnya akan semena-mena. Jadi ada label masyarakat itu belum punya kearifan, belum taat dengan aturannya.

 

Apakah dampaknya sangat terasa hanya sebagai pengakuan saja atau ada dampak ekonomi, dampak ekologi juga tehadap lingkungan hidup misalnya?

 

Bila sudah diakui maka masyarakat adat bisa mengurus secara utuh. Misalnya, hutan Adatnya sudah diakui oleh presiden maka tentu saja taraf ekonomi masyarakat Adat yang mengelola itu membaik karena dia konsisten menjaga sesuai kearifannya. Dia juga berhak mendapatkan peningkatan kapasitas dari pemerintah dan itu wajib karena dia sudah diakui.

 

Tadi Anda mengatakan bahwa perjalanannya masih susah sekali untuk meyakinkan orang-orang terutama para elit yang ada di parlemen atau pemerintah pusat ataupun daerah untuk bisa sama-sama mewujudkan peraturan-peraturan yang bisa membantu Masyarakat Adat. Mengapa tidak teman-teman Masyarakat Adat saja yang masuk sistem, berjuang di Pemilu, masuk ke dalam parlemen, atau menjadi bupati, gubernur ataupun walikota misalnya. Apakah langkah-langkah itu sudah dipikirkan atau sudah dilakukan?

 

Sebenarnya di Kongres 2012 itu sudah dipikirkan. Walaupun AMAN itu tidak boleh membentuk partai politik tetapi sudah mempersiapkan kader-kader terbaiknya, kader-kader pemimpinnya untuk menduduki lembaga strategis, mendorongnya ke DPRD provinsi sampai ke pusat. Juga ke bupati bahkan sampai tingkat desa yaitu kepala-kepala desa. Tetapi memang prosesnya ini sangat panjang dan harus melakukan konsolidasi. Sudah ada beberapa tetapi persentasenya memang masih kecil. Untuk mendapatkan jabatan itu, kita harus kerja lebih keras.

Dari pengalaman mengikuti Pemilu terakhir, yaitu saya maju sebagai calon anggota DPR RI dari PKB tapi kebetulan tidak lolos,  kami belajar ternyata modal sosial kita melakukan aktivitas tidak menjamin. Ternyata politik itu dianggap berbeda oleh masyarakat, pendidikan politik juga sangat kurang.

 

Jadi memang kita harus kerja keras ke depannya untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat karena orang-orang yang duduk di sana yaitu orang punya kemampuan, yang sudah berjalan dan orang yang sudah dikenal. Jadi berbeda, aktivis yang memang membela haknya dia ketika dia punya urusan urgensi kehidupannya itu akan dia kenal. Namun ketika urusan partai politik dia pikir hanya urusan untuk coblos-mencoblos, jadi tidak semudah yang dibayangkan.

 

Mengenai usia AMAN yang ke-20 tahun ini, apa mimpi yang paling penting untuk diwujudkan?

 

Saya pikir tiga target kita itu tetap menjadi mimpi besar Masyarakat Adat. Itu karena ke depannya kita harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Semua itu tetap menjadi target karena yang akan diperjuangkan di tingkat pemerintah, rancangan undang-undang perlindungan hak Masyarakat Adat menjadi permanen, menjadi mendesak dan tetap wajib buat kami perjuangkan.