Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Jaleswari Pramodhawardani

Membina Papua Secara Intensif

Edisi 1199 | 11 Apr 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tamu kita hari ini yang saya sangat hormati adalah Jaleswari Pramodhawardani. Dia memegang peranan yang besar di bidang pemerintahan, yaitu Pembinaan Masyarakat bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP), khususnya adalah policy – policy social dengan fokus  selama beberapa tahun ini pada masalah di Papua.

Jaleswari mengatakan geografis Papua unik dan kita tidak bisa menyamakan atau menyeragamkan dengan cara pandang kita Indonesia bagian lainnya. Karena itu presiden bukan hanya sembilan kali datang ke sana tetapi juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2017 tentang  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Jaleswari, perlakuan terhadap Papua harus khusus karena ketertinggalannya sudah sedemikian lama. Presiden pernah mengatakan kalau saya sembilan kali datang ke Papua seharusnya menteri bisa dua puluh kali, Dirjen lebih lagi, dan lain-lain. Kita tidak bisa hanya kerja dengan satu - dua seminar kemudian untuk lima tahun. Ini kerja kultural lima puluh tahun, seratus tahun untuk mengejar ketertinggalan.

 Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar  sebagai pewawancara dan narasumber  Jaleswari Pramodhawardani.

Saya ingin menanyakan langsung ke sumbernya daripada kita ada kesalahpahaman, kekurangtahuan mengenai perkembangan di Papua. Menurut Anda, apa perspektif besar dari usaha pemerintah di Papua, dan bagaimana kira – kira prospek ke depan sebab pasti ini harus dilanjutkan dalam pemerintahan Jokowi yang kedua?

Saya senang sekali bisa mengobrol seperti dulu tentang bagaimana masyarakat, hal – hal baik untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Soal Papua, saya rasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkomitmen untuk memajukannya. Itu ada dua hal. Pertama, Papua ini bukan sekadar persoalan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) paling buruk di Indonesia, tetapi sebenarnya seperti presiden selalu mengatakan bahwa kita membangun Papua agar keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu terpenuhi.

Kita mengetahui geografis Papua unik dan kita tidak bisa menyamakan atau menyeragamkan dengan cara pandang kita Indonesia bagian lainnya. Karena itu presiden bukan hanya sembilan kali datang ke sana tetapi juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2017 tentang  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Intinya adalah bagaimana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hukum, dan pemberdayaan ekonomi lokal Papua bisa diimplementasikan. Ada 27 kementerian lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi sampai kabupaten kota, fokus ke sana. Jadi di satu sisi kita diminta untuk melakukan pembangunan secara terfokus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Papua, dan juga memprioritaskan orang asli Papua dan pendekatan itu tidak bisa lagi top down tapi juga bottom up. Itu tidak sekadar partisipasi tapi kolaborasi dengan seluruh stakeholder di Papua dan Papua Barat. 

Apakah selama empat tahun ini terasa ada kemajuan atau bahkan bertambah besar dalam hal tantangan, mengapa Papua sangat rumit?

Berbicara mengenai pembangunan, kalau ditanyakan apa kesan kita terhadap pembangunan  Jokowi di Papua maka langsung semua mengatakan infrastruktur. Kemudian itupun menjadi sinisme bahwa kita tidak butuh infrastruktur, kita butuh susu, dan lain lain. Saya rasa itu tidak bisa dilihat se sektoral saja bahwa infrastruktur itu pasti penting karena problem utama dari Papua itu konektivitas.

Sekarang Anda bisa membayangkan beberapa bulan lalu ada sekitar 70 orang saudara – saudara kita di Asmat meninggal karena gizi buruk. Kemudian ada juga di Yahukimo mengalami polio. Apakah ini terjadi 4 – 5 tahun kemarin, tidak ini adalah proses yang sudah demikian lama yaitu belasan tahun bahkan puluhan tahun, dan kita abai melihat itu.

Jadi persoalan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi buruk, stunting, di Papua sudah begitu lama terjadi. Upaya presiden untuk membangun infrastruktur, yang bukan hanya jembatan dan jalan – jalan besar, adalah upaya untuk menghubungkan bagaimana akses jalan di daerah yang terpencil agar pembangunan infrastruktur sosial juga bisa dilakukan, yang ini memang susah karena keunikan geografis Papua.

Jadi kita tidak bisa melihat secara parsial saja mengenai jalan besar dan yang lain – lainnnya juga penting karena untuk memudahkan membuka akses seperti BBM satu harga bisa cepat semua merasakannya. Itu karena memang fakta geografis itu menjadi tantangan buat kita semua. Kita tidak bisa melihat Papua sama dengan di Jawa, Kalimantan, Sumatera.

Apa yang bisa di demontrasikan sekarang  sebagai pencapaian yang bisa kita banggakan dan menjadi inspirasi untuk kelanjutannya?

Salah satunya adalah soal harga. Kemarin saya dari Manokwari kemudian memeriksa harga. Harga – harga di Manokwari kurang lebih sama, atau setidaknya mendekati dengan harga-harga di Jawa karena masalah selama ini yang dikeluhkan adalah harga. Misalnya, harga semen bisa Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Kemarin ketika di Manokwari kita  agak senang karena beberapa harga-harga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar seperti susu, beras, dan lain-lain  kurang lebih sama, mungkin yang agak mahal sedikit. Jadi memang kita harus memperbaiki soal distribusi dan lain-lain.

Dalam  konteks itu saya rasa Presiden Jokowi sudah membangun hal-hal yang terkait dengan pelabuhan, bicara soal upaya bagaimana distribusi barang dari Papua ke daerah lain dan dari daerah lain ke Papua lancar. Kalau selama ini barang menjadi mahal karena kapal atau trasportasi lainnya yang ke Papua selalu kosong pulangnya. Jadi itu memicu harga-harga di sana mahal.

Yang paling penting saya rasa untuk saat ini, selain presiden membangun infrastruktur dan infrastruktur sosial untuk kebutuhan dasar dan lain-lain,  adalah koordinasi yang lebih intens terutama kerja kawan-kawan pemerintah daerah di Papua. Ini bicara soal otonomi khusus, desentralisasi. Kekuatan Papua dan Papua Barat tergantung kepada pemerintah daerahnya. Misalnya soal kemiskinan, kesehatan Ibu,  kematian Ibu dan anak,  walaupun sekarang nilai-nilainya  turun, seperti kematian ibu menurun, kematian anak menurun, gizi mulai membaik, dan lain-lain.

IPM di sana juga bergerak naik walaupun belum secara signifikan. Namun dibandingkan beberapa daerah lain, dia sudah ada peningkatan yang lebih bagus. Masalahnya adalah kita butuh pemerintah daerah yang lebih melayani ke masyarakatnya, dan kemudian kolaborasi juga dengan perguruan tinggi.

Kemarin kami berkolaborasi dengan kawan-kawan di Universitas Cendrawasih (Uncen)  di Jayapura dan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari. Kami berpikir bahwa kawan-kawan di perguruan tinggi negeri dan kampus itu senantiasa bicara tentang metodologi, berpikir yang rasional, obyektif, dan lain-lain. Ini penting sebagai kritik, mitra kritik untuk pemerintah. Jadi kampus harus kita perlakukan sebagai mitra pemerintah untuk melakukan kritik, masukan, saran dan lain-lain. Kami kerjasama untuk bagaimana pemerintahan pusat, daerah, kemudian institusi pendidikan berkolaborasi di sana.

Apakah cukup berkembang sumber dinamika internal yaitu dari dalam Papua untuk membantu pekerjaan sekarang ini atau masih terlalu topdown sekarang?

Sekarang terkesan masih belum optimal sekali, tetapi kita ingin mengerakan ini karena terus terang kemewahan yang  kita miliki di Kantor Staf Presiden sebagai office-nya presiden adalah kita punya tugas to the bottle necking. Jadi bagaimana mengurai hambatan-hambatan yang terjadi, entah itu subtansinya atau komunikasinya diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita duduk bersama untuk bicara bagaimana caranya kita mempercepat.

Itu karena kita tahu upaya-upaya seperti seminar kemarin tidak cukup, itu hanya alat kecil saja untuk memantik upaya-upaya yang lebih besar lainnya. Jadi kalau bicara soal partisipasi kita tidak cukup. Jadi harus kolaborasi yang intens dengan pemerintah daerah. Itu harus ditunjukan, misalnya bagaimana penganggarannya. Kita mengetahui di otonomi khusus (Otsus) soal pendidikan dan kesehatan itu pengagarannya besar. Bagaimana itu dimanfaatkan untuk Ibu-ibu di Papua dan Papua Barat. Sebagai contoh, kemarin ada diskusi yang mengatakan bahwa Posyandu di Pulau Jawa sebulan sekali, tapi kalau di Papua harus setiap hari karena dengan tiap hari maka Balita akan mendapatkan asupan makanan yang bergizi setiap hari dan itu akan menutup gap tentang isu stunting,  gizi buruk, dan lain-lain.

Perlakuan terhadap Papua harus khusus karena ketertinggalannya sudah sedemikian lama. Presiden pernah mengatakan kalau saya sembilan kali datang ke Papua seharusnya menteri bisa dua puluh kali, Dirjen lebih lagi, dan lain-lain. Kita tidak bisa hanya kerja dengan satu - dua seminar kemudian untuk lima tahun. Ini kerja kultural lima puluh tahun, seratus tahun untuk mengejar ketertinggalan.

 

Jadi ini semua pada akhirnya kepada hal operasional yang terbukti di lapangan. Jadi sekarang, dimanakah titik-titik simpul atau fokus dari pada program-program operasional?

 

Saya rasa salah satu kenapa Inpres bunyinya adalah percepatan kesejahteraan karena memang kita berlomba untuk bagaimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi. Kita tahu bahwa presiden mempunyai program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, kemudian ada juga program tentang pangan non tunai, lalu ada juga “Mekar”. “Mekar” itu adalah program jaminan semacam bantuan untuk masyarakat pra-sejahtera agar mendapatkan modal usaha karena kita tahu bank tidak selalu ramah terhadap orang-orang yang kurang sejahtera, sehingga presiden memerintahkan kepada Menteri BUMN untuk memberikan bantuan modal, mungkin Rp 2 - 3 juta, dan lain-lain.

 

Bagaimana mekanisme untuk bantuan modal seperti itu?

 

Seperti semacam kredit usahar rakyat (KUR). Jadi sebenarnya “Mekar” ini artinya adalah membina ekonomi keluarga sejahtera semacam itu. Jadi nanti akan dibantu. Misalkan, untuk keluarga pra-sejahtera mungkin Rp 2 - 3 juta, dan hasilnya menakjubkan. Ternyata ibu-ibu ini sangat disiplin.

 

Kita membayangkan modal yang dicicil per bulan entah itu akan kembali atau tidak kembali mungkin sekitar 2%, tapi ini ternyata hanya 0,01% artinya sangat disiplin. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir dan harus percaya dengan ibu-ibu yang pra-sejahtera. 

 

Kemudian mengenai pasar, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa pasar itu bukan sekadar tempat transaksi ekonomi ibu-ibu di sana, tetapi pasar harus dibangun arsitekturnya. Itu harus dibangun dengan merespons bagaimana pendidikan terhadap anak-anak yang diajak ibunya ke pasar, bagaimana pola pengasuhan disediakan di ruang tertentu, itu juga dipikirkan.

 

Misalnya, ada pasar ibu-ibu di Jayapura sudah 13 tahun “mangkrak” kemudian kemarin kurang lebih 10 bulan pasar itu sudah terbangun dan mereka senang sekali. Salah satu testimoninya adalah, “Sekarang saya bisa berjualan di pasar tanpa kena matahari, dan ini bersih, pasarnya modern, dan lain-lain. 

Jadi sebetulnya hal-hal semacam ini mungkin kecil bagi kita tetapi itu nilainya sangat besar terutama untuk ibu-ibu Papua di sana karena mereka merasakan bahwa urusan permodalan, urusan kesejahteraan keluarga, seperti KIS, KIP, PKH lalu kemudian PPMT, non tunai juga dilakukan.

 

Kalau dulu bantuan langsung tunai itu berupa uang, mungkin kita berpikir untuk bantuan pangannya tetapi bisa jadi itu hanya dibelikan pulsa atau dibelikan beras saja. Tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi, semacam ATM misalkan diisi 100-an ribu dan kemudian dia bisa beli telur, harus beli pangan seperti itu. Jadi tidak boleh beli pulsa, beli rokok juga tidak boleh. Jadi memang itu ditujukan untuk meningkatkan gizi keluarga.

 

Ada indikasi bahwa pengertian ini tertanam begitu untuk mereka fokus pada hal semacam itu.

 

Justru Informasi ini yang penting untuk disosialisasikan karena itu kampus menjadi Mitra. Saya yakin kampus juga bisa jadi tidak tahu program-program kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin justru kita menggandeng masyarakat kampus supaya mereka juga ikut mengawasi dan melakukan penelitian. Program ini apakah punya azas  kemanfaatan atau tidak. Kalau kurang bermanfaat maka itu hambatannya dimana. Ini menjadi semacam mitra untuk mengawasi pemerintah karena kita tahu Papua dan Papua Barat berjarak empat jam penerbangan. Kita ada masalah dengan kontrol itu. Jadi bagaimana mendekatkan kontrol itu.

 

Apabila di kampus, apakah itu melalui BEM atau kelompok LSM?

 

Melalui kelompok-kelompok studinya, lalu kemudian di masing-masing fakultas, dan juga masuk dalam BEM. Selain itu juga NGO, praktisi juga kita rangkul. Kemarin acara kami di Manokwari dan Jayapura bukan saja kita melakukan seminar nasional yang menyatukan kawan-kawan di pemerintahan daerah dengan akademisi, tetapi kami juga melakukan fokus group discussion dengan kawan tokoh-tokoh adat, gereja, HAM, perempuan, lingkungan untuk mendiskusikan isu-isu ini.

 

Tentu isu ini sensitif karena kita tahu Papua masuk dalam radar internasional, tetapi kita mencoba untuk membuka kanal-kanal komunikasi yang lebih luas sehingga orang itu diajak untuk mendiskusikan masalah-masalah tapi juga bukan berhenti di situ juga, tapi apakah solusinya.

 

Apakah mahasiswa seperti yang  termasuk dalam BEM atau tidak ada masalah komunikasi dengan Anda?

 

Saya rasa bukan sekadar dengan pemerintah pusat tapi dengan pemerintah daerah bahkan mungkin di kampus juga. Artinya, kami juga agak terkejut ketika kami melakukan namanya “Kopi Inspirasi”. Jadi kami melakukan diskusi itu di kedai kopi. Sekitar 50-70 anak-anak muda kita kumpulkan, ada komunitas lingkungan, komunitas perempuan dan lain-lain. Kita ngobrol ala orang muda, anak milenial seperti itu. Kebetulan Saya mempunyai staf anak muda juga dan mereka sangat senang dengan forum semacam ini. Jadi orang muda itu diberikan forum untuk berdiskusi dengan bebas menyatakan pendapatnya tanpa kita batasi dan Justru dengan seperti itu gap tentang prasangka, gap tentang komunikasi, informasi yang mungkin selama ini salah, dan lain-lain bisa kita paparkan.

 

Apakah kira-kira mereka bisa tergerak untuk aktif ‘nyoblos’ di Pemilu karena itu yang penting?

 

Itu seharusnya dengan kita paparkan program-program yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Saya rasa orang muda ini akan menyatakan kesadaran bahwa kita harus memilih pemimpin yang berkaitan dengan bagaimana kepentingan mereka itu bisa disalurkan.

 

---oo000oo---