Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Abdi Akbar

Masyarakat Adat di Pemilu 2019

Edisi 1197 | 11 Mar 2019 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Kita akan berbicara mengenai aspirasi masyarakat adat di tahun politik ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN).

 

Abdi Akbar mengatakan Masyarakat adat sangat antusias berpartisipasi penuh dalam proses Pemilu elektoral karena di Pemilu ini akan menentukan arah kebijakan negara ke depan. di AMAN ada yang namanya agenda perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Jadi agenda perluasan partisipasi politik masyarakat adat salah satunya adalah dengan mendorong dan mengutus para kader-kader terbaik dari masyarakat adat, komunitas, dan  AMAN sebagai organisasinya untuk masuk ke dalam ruang-ruang pengambil kebijakan publik untuk ikut menentukan arah kebijakan negara.

 

Hasil yang dicapai sejak Pemilu 2009 dan 2014 itu luar biasa. Saat ini ada 70 produk hukum kebijakan, baik di level kabupaten dan provinsi, tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Itu dalam bentuk Perda, SK Bupati, dan itu di seluruh Indonesia. Untuk anggota DPRD ada 42 orang, kepala desa ada 25 orang, dan bupati ada dua orang. Jadi ini yang kami sebut dengan perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Jadi ini adalah bentuk partisipasi penuh dalam masyarakat adat untuk ikut memperbaiki jalannya negara kita, dan manfaatnya pun mulai terasa.

 

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Budi Adiputro sebagai pewawancara dan narasumber  Abdi Akbar.

Kalau kita berbicara tentang tahun politik yang sedang berlangsung, apa tantangan yang paling penting  dalam perspektif Masyarakat Adat terutama yang harus dijawab oleh aktor – aktor politik ke depan?

 

Berbicara tentang Masyarakat Adat dan tantangan yang mereka hadapi selama ini, kita bisa mulai sejak pasca reformasi, terutama untuk gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Itu dimulai pertama kali secara konsolidasi secara luas, se-Indonesia, se-Nusantara ketika pasca reformasi pada 1999 dengan adanya kongres pertama Masyarakat Adat, yang kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi gerakan masyarakat adat.

 

Situasi yang dialami oleh masyarakat adat memang tidak terlepas kaitannya dengan proses politik. Seperti yang kita pahami bersama bahwa tahun ini adalah tahun politik. Pada 2019 untuk pertama kalinya melakukan Pemilu secara serentak. Kalau saya dan teman – teman Perludem mengatakan bahwa ini Pemilu Borongan.

 

Pemilu kali ini sangat menarik. Pertama, saya melihat banyak hoax dan banyak hal – hal yang membuat bahwa Pemilu kali ini hanya berbicara tentang Pilpres. Informasi publik dan lain – lain hanya fokus dengan Pilpres padahal bukan hanya itu. Ada hal – hal yang lebih prinsipil, termasuk dalam hal ini terkait tentang pastisipasi politik masyarakat terutama masyarakat adat.

 

Sebelum berbicara mengenai partisipasi politik masyarakat adat yang kita harapkan ikut berpartisipasi semua karena aspirasi mereka dapat diperjuangkan dalam Pemilu ini, Apa  masyarakat adat sudah terinformasi dengan adanya Pemilu serentak dan sistem yang sekarang ini?

 

Pada umumnya semua masyarakat saat ini mengetahui bahwa akan ada Pemilu. Tidak lama lagi mereka akan diundang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tapi dari realitasnya bahwa tidak semua diberikan ruang, maksudnya, desain Pemilu kita itu masih belum  mengakomodir semua masyarakat terutama masyarakat adat.

Tadi Anda mengatakan masyarakat adat sebenarnya antusias menghadapi pemilihan tapi desain Pemilu tidak memungkinkan masyarakat adat bisa berpartisipasi secara penuh. Apa bisa Anda jelaskan?

Masyarakat adat memang sangat antusias berpartisipasi penuh dalam proses Pemilu elektoral karena di Pemilu ini akan menentukan arah kebijakan negara ke depan. Seperti kita ketahui bahwa apa yang di alami oleh Masyarakat adat, pengabaian, perampasan dan tidak hadirnya negara di tengah-tengah mereka akibat dari proses politik. Jadi menyadari tentang itu maka masyarakat adat memutuskan untuk terlibat secara penuh dalam Pemilu.

Hebat sebagai partisipatoris aktif bahwa pemilu mungkin saja bisa mengubah nasib mereka ke depan, tapi apa hambatan terbesarnya?

Kami menemukan ada beberapa permasalahan mendasar yang ada dalam desain Pemilu kita kali ini dan sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi, terutama di Pemilu 2019 yaitu soal hak pilih,  hak wajib pilih. Jadi sekarang pemilu 2019 diwajibkan bagi setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau yang telah  menikah wajib mempunyai E-KTP agar dapat terdaftar di pemilih tetap dan bisa menggunakan hak pilihnya seperti yang diatur di dalam undang-undang Pemilu. Jadi harus ada fisik E-KTP.

Sementara kita ketahui bahwa  proyek pengadaan E-KTP bermasalah, yaitu ada korupsi dalam proses pengadaannya, tapi kemudian dipaksakan menjadi alat melegitimasi proses Pemilu 2019. Bagaimana mungkin hal yang bermasalah digunakan untuk melegitimasi.

Bagaimana faktanya di lapangan untuk masyarakat adat?

Kami bersama lembaga Penggiat Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) melakukan studi lapangan di Kalimantan Timur, Kutai Barat, dan Sumatera Utara. Sekarang ini  masih berjalan di Papua dan Sumbawa. Kami menemukan masih banyak yang belum terdaftar karena persoalan administrasi.

Apa blangkonya tidak ada, petugas dupcapilnya tidak ada, atau memang warga masyarakatnya yang tidak ingin diberikan KTP?

Ini berurusan dengan persoalan administrasi, pelayanan negara, dan permasalahan yang sangat terstruktur terhadap masyarakat adat sejak dulu yang berdampak haknya di Pemilu. Jadi persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat terkait soal administrasi kependudukan. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bahwa masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan, kawasan konservasi itu tidak dapat diregistrasi di administrasi kependudukan.

Jadi masyarakat apapun yang tinggal di hutan  lindung tidak dapat diregristasi, sementara masyarkat adat banyak yang tingal di kawasan itu?

Iya, ini statement langsung dari Dirjen Kemendagri. Faktanya, hampir sebagian besar wilayah adat secara sepihak telah diklaim dan ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan atau pemerintah menjadi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi,  sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jadi bagaimana dengan nasib masyarakat adat ini yang wilayahnya secara sepihak tiba-tiba dijadikan kawasan hutan lindung. Itu masalah pertama.

Masalah kedua tentang konflik dengan perusahaan. Contohnya, tiba-tiba menemukan ada bulldozer di depan rumah mereka pagi-pagi, yang rupanya milik perusahaan perkebunan dan lain-lain. Orang-orang yang berkonflik juga tidak bisa didaftarkan dalam administrasi kependududukan dengan ribetnya sistem administrasi kita.

Situasi lain soal Agama Kepercayaan, masih banyak masyarakat adat karena kepercayaannya tidak diakui sehingga tidak bisa mendapatkan layanan administrasi untuk mendapatkan KTP. Dampaknya kemudian adalah pertama anak-anaknya tidak bisa sekolah. Kedua, mereka tidak bisa mendapatkan surat akte nikah. Ketiga, mereka tidak akan bisa mendapatkan pelayanan  administrasi karena persoalan Agama ini.

Tadi Anda mengatakan masalah-masalah yang real. Kemudian banyak masyarakat mengatakan, “Paling masyarakat adat jumlahnya seratus, dua ratus, tiga ratus, seribu, dua ribu di seluruh Indonesia.” Seberapa masif masalah-masalah itu, dan ada berapa orang yang terdampak  atas masalah itu?

Yang sedang kami pelajari dengan  teman-teman Perludem, kami menemukan yang berada di kawasan konservasi ada 121 komunitas dengan total jiwanya ada 1,6 juta.

Itu yang berada dalam kawasan. Kalau jumlah total yang wajib pilih ada sekitar 1,2 juta  dari 1,6 juta. Belum lagi yang di luar itu yang belum sama sekali teradministrasi. Yang sudah teradministrasikan tapi belum mendapatkan KTP elektronik ada sekitar tiga juta jiwa. Itu karena sebagian besar dari kita yang berada di kota tidak bisa menyadari bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh layanan dan selama ini tidak dijangkau oleh layanan itu. 

Jadi kita membayangi paling hanya seratus, dua ratus jiwa. Ternyata tidak. Jumlahnya sampai jutaan orang  yang ada di seluruh Indonesia yang bisa terserabut hak politiknya karena masalah administrasi. Apakah ada masalah yang lebih subtansi atau tidak kalau bicara politik, tadi kita bicara administrasi sudah menghambat secara subtansi sendiri dalam memilih?

Permasalahan tadi rupanya tidak hanya melahirkan soal hambatan untuk terdaftar sebagai pemilih. Permasalahan lainnya, kami melihat di dalam UU Pemilu beserta regulasi turunannya  tidak satu pun membahas atau mengakomodir tentang masyarakat adat atau masyarakat  marjinal lainnya yang menyandang tuna aksara atau tidak bisa baca tulis. Jadi Pemilu kali ini seperti Pemilu 2014, 2009 dan bahkan Pemilu sebelum-sebelumnya yang tidak ramah dengan masyarakat tuna aksara.

Kita mengetahui bahwa di kertas suara untuk Pemilu legislatif kita yang akan datang hanya menyantumkan nomer urut, dan nama calon untuk caleg-caleg DPRD sampai DPR RI kecuali untuk calon presiden dan DPD ada foto di situ lalu bagaimana dengan yang DPR.

Apakah itu berpotensi mereka tidak mencoblos juga?

Iya, berpotensi tidak mencobos dan berpotensi suara mereka dicurangi ketika mereka minta di dampingi oleh orang lain.

Apakah itu tidak bolehkan secara UU?

Bukan tentang boleh atau tidak boleh, ini luput di atur. Jadi kemarin saya dan teman-teman relawan bertemu dengan KPU, saya menyampaikan langsung kepada ketua KPU bahwa tahun ini Pemilu didesain untuk diskriminasi kelompok masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya terutama yang tidak bisa baca tulis untuk tidak bisa mengunakan hak politiknya secara penuh dan efektif karena tidak ada yang mengatur soal itu. 

Saya baru tahu ternyata ada hal-hal yang selama ini tidak diatur oleh peraturan-peraturan kita dan akhirnya bisa saja mengorbankan jutaan suara masyarakat adat yang mungkin saja tidak bisa dipergunakan. Tapi daripada kita mengutuk kegelapan mari kita menyalakan lilin lagi.

 

Anda pasti sudah bertahun-tahun mengadvokasi hal ini tapi tetap saja politisi tidak mendengarnya. Seperti kata Anda, bertahun-tahun juga dari Pemilu ke Pemilu masalah ini masih menjadi masalah yang laten. Kalau Anda dan AMAN, daripada lelah meributkan advokasi di luar dan melakukan protes, apakah tidak ada keinginan untuk masuk sistem untuk mengubah dari dalam agar di dalam parlemen para pembuat UU sadar bahwa ini masalah yang harus diatasi dan dibantu? 

 

Pemilu sejatinya adalah saluran aspirasi dan bentuk kedaulatan warga negara untuk terlibat penuh dalam menentukan eksistensi dan arah kebijakan suatu negara. Untuk itu khusus kami di masyarakat adat, di AMAN ada yang namanya agenda perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Jadi agenda perluasan partisipasi politik masyarakat adat salah satunya adalah dengan mendorong dan mengutus para kader-kader terbaik dari masyarakat adat, komunitas, dan  AMAN sebagai organisasinya untuk masuk ke dalam ruang-ruang pengambil kebijakan publik untuk ikut menentukan arah kebijakan negara.

 

Apakah artinya teman-teman AMAN atau masyarakat adat masuk sebagai caleg atau berpartisipasi dalam pemerintahan?

 

Iya, sebagai caleg, sebagai kepala desa di semua tingkatan. Bahkan kalau memungkinkan kita akan juga mendorong sebagai calon presiden.

 

Apakah itu baru rencana atau sudah dilakukan oleh AMAN?

 

Agenda perluasan partisipasi politik masyarakat terutama di elektoral sudah dilakukan sejak  2009 tepatnya di Pemilu 2009. Ini karena memang merupakan mandat dari kongres. Sejak Kongres pertama AMAN pada 1999 itu sudah menjadi mandat kongres. Jadi sejak Pemilu 2009, AMAN Sudah masuk di proses politik elektoral.

 

Pada 2014 juga masuk dan dari hasil Pemilu 2014 ada 42 utusan politik masyarakat adat. Kami sebut utusan bukan wakil, jadi utusan itu berbeda dengan wakil. Kalau utusan dia membawa mandat sedangkan wakil ini dia bisa saja seolah-olah mewakili yang mendorong dia seperti saat-saat ini, dia membicarakan apa yang bukan menjadi inspirasi dari dirinya. Jadi di AMAN kami menyebutnya sebagai utusan.

 

Hasil yang dicapai sejak Pemilu 2009 dan 2014 itu luar biasa. Saat ini ada 70 produk hukum kebijakan, baik di level kabupaten dan provinsi, tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Itu dalam bentuk Perda, SK Bupati, dan itu di seluruh Indonesia.

 

Sudah berapa orang yang berusaha menginfiltrasi diaspora dalam sistem sampai saat ini?

 

Untuk anggota DPRD ada 42 orang, kepala desa ada 25 orang, dan bupati ada dua orang. Jadi ini yang kami sebut dengan perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Jadi ini adalah bentuk partisipasi penuh dalam masyarakat adat untuk ikut memperbaiki jalannya negara kita, dan manfaatnya pun mulai terasa.

 

Saat ini adanya Perda-Perda itu, regulasi yang pengakuan di tingkat daerah, sebenarnya membantu pemerintah pusat untuk memberikan pengakuan. Saat ini kita bersama-sama ketahui bahwa sudah ada beberapa hutan adat yang telah dikembalikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan kepada masyarakat adat, totalnya 28,000 hektar lebih. Hutan-hutan adat itu tidak akan ada kalau tidak ada proses kebijakan di daerah. Jadi memang ini sebenarnya dihasilkan oleh para politisi di tingkat lokal yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat nasional.

 

Ini seperti saya membaca buku teori konspirasi CIA atau sejenisnya. Jadi orang-orang dia sebagai aktor-aktor politik di banyak negara. Tapi ini bagus juga karena tujuannya positif untuk membuat masyarakat adat tidak ter-alineasi secara politik karena ada wakilnya yang mewakili memperjuangkan aspirasi mereka. Yang terakhir ini, kalau kita bicara lagi, apa yang paling perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan aspirasi politik masyarakat adat supaya bisa terakomodasi secara administrasi dan secara substansi?

 

Tadi di awal kita menjelaskan situasi mengenai nilai masyarakat adat terhadap diskriminasi bahkan lebih dalam di proses urusan teknis Pemilu yakni soal hak pilihnya, hambatan-hambatan yang dialaminya. Saya ingin menyatakan bahwa semua itu bermuara dari diabaikannya kebijakan publik, tidak adanya yang menyuarakan aspirasi masyarakat adat di ruang-ruang pengambilan kebijakan publik.

 

Negara masih mengabaikan masyarakat adat sehingga itu berdampak ke semua sektor, masyarakat adat kesulitan mengakses layanan pendidikan bahkan sampai untuk menggunakan hak pilihnya pun itu tidak dipikirkan. Itulah yang sebenarnya menjadi latar belakang kenapa AMAN sebagai organisasi Gerakan Masyarakat Adat terlibat langsung mengintervensi pemilihan elektoral ini tapi dalam hal positif.

 

Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk memastikan negara hadir ditengah-tengah masyarakat adat dalam memastikan layanan ini menjadi kebijakan yg berpihak sesuai dengan tujuan negara dibentuk. Situasi-situasi itu diakibatkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang bagaimana negara seharusnya memberikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang saat ini belum ada. Padahal itu adalah amanat dan mandat konstitusi undang-undang Dasar 1945.

 

Sekarang ini memang sudah ada RUU masyarakat adat di DPR, itu sedang diproses, tapi lagi-lagi pembahasan RUU ini menjadi berhenti karena pemerintah belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah sebagai syarat dalam membahas sebuah undang-undang ke DPR. Ini yang menjadi masalah saat ini.

 

Berarti awalnya berada di pemerintah karena pemerintah belum menganggap ini menjadi hal krusial. Mungkin tidak ada basis elektoral di sini.

 

Tidak bisa dibilang seperti itu kalau pemerintah tidak menganggap ini hal yang penting, kenapa saya bilang seperti itu karena RUU masyarakat adat ini adalah salah satu janji dari presiden yang  sekarang yaitu Joko Widodo (Jokowi). Ini adalah janji yang ada dalam poin Nawacita ketika beliau maju pada Pilpres 2014. Jadi ada enam poin untuk masyarakat adat salah satunya RUU ini, tapi di ujung masa pemerintahan beliau, RUU ini menjadi tidak jelas, bahkan yang menghambat adalah pemerintah sendiri. Jadi bukan DPR yang bermasalah tapi pemerintah.

 

Presiden sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Presiden (Supres) menunjuk enam kementriannya untuk membahas ini dengan DPR. Namun sampai sekarang enam kementriannya  belum juga bekerja untuk itu. Kita tidak tahu sebenarnya ada apa ini, ada surat perintah dari atasan tapi bawahan seperti tidak menghiraukannya. Dan ini memang akan berdampak secara elektoral.

 

Apakah Anda yakin tanpa adanya UU, masyarakat adat bisa mengakomodasi semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat yang jumlahnya ternyata jutaan di seluruh Indonesia, niscaya peraturan-peraturan adat tidak mungkin bisa mengakomodasi dan memperjuangkan itu?

 

Masalah-masalah ini akan terus berulang, konflik akan terus berulang.

 

---oo000oo---