Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Beka Ulung Hapsara

Memperbanyak Kota Peduli HAM

Edisi 1171 | 12 Sep 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Narasumber kita adalah seorang Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2017 - 2022 Beka Ulung Hapsara. Beka Ulung betugas sebagai Koordinator Sub Komisi Pemajuan Hak Asasi Manusia serta Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan. Kita menghadirkan Beka Ulung untuk membahas mengenai Festival HAM 2018.

Beka Ulung mengatakan saat ini sudah hampir 30 sampai 40 kabupaten/kota yang mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota HAM, yang memiliki kerangka kerja pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

Manfaatnya tentu saja kita akan melihat pemerintah kabupaten/kota yang lebih humanis. Bisa menempatkan warga negaranya justru sebagai yang paling utama, bukan sebagai obyek pembangunan. Yang ketiga, tentu saja dapat meringankan tugas pemerintah kabupaten/kota karena kita menyediakan petunjuk atau panduan tentang bagaiamana pemerintahan kabupaten/kota itu seharusnya berjalan.

Sebagai upaya memperbanyak kabupaten/kota yang peduli terhadap HAM maka digelar Festival HAM. Tujuannya antara lain agar makin banyak masyarakat yang peduli. Ketika masyarakat makin banyak yang peduli, mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dan narasumber Beka Ulung Hapsara. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.

Hari ini kita membahas mengenai hal paling dasar dalam kehidupan kita yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah otomatis dimiliki oleh setiap manusia sejak dia karena karunia dari Tuhan. Jadi tidak usah diminta, dibeli atau diwarisi. Namun Komnas HAM berencana akan menggelar Festival HAM 2018. Mengapa harus ada Festival HAM?

Kita menggelar Festival HAM karena kita sekarang sedang merayakan berbagai praktek baik yang di lakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota tentang inisisatif-inisiatif baru dalam rangka pemenuhan, perlindungan, dan juga jaminan atas HAM setiap warga negara di daerah mereka.

Jadi kami ingin menyebarkan informasi bahwa selain soal-soal penegakan HAM, Indonesia juga dipenuhi oleh kabar baik tentang inisiatif dari pemerintah daerah yaitu bupati atau walikota tentang HAM yang ada di daerahnya. Itu karena sebenarnya di Indonesia banyak sekali inisiatif-inisiatif yang terkadang kita tidak pernah perhatikan, juga tidak pernah kita pedulikan, tetapi sebenarnya maknanya sangat banyak dan besar bagi masyarakat, terutama bagi korban-korban pelanggaran HAM.

Apa contoh-contoh praktik terbaik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bisa bermanfaat atau dirasakan langsung oleh masyarakat di kota tersebut?

Misalnya di kota Palu, Sulawesi Tengah, Walikota Palu yang terdahulu yaitu Rusdi Mastura menerbitkan Peraturan Walikota Palu tentang Jaminan Sosial kepada para korban pelanggaran HAM khususnya Peristiwa 1965. Jadi korban-korban Peristiwa 1965 itu kemudian diakui oleh pemerintah kota dan kemudian diberikan jaminan sosial oleh pemerintah kotanya, sehingga mereka terutama yang sudah senior mendapatkan jaminan kesehatan, kemudian ada beberapa jaminan lain yang juga mereka dapatkan. Itu di Palu.

Kemudian di Lampung Timur, ada korban pelanggaran HAM Talangsari 1989 yang diikutkan dalam berbagai program Pemerintahan Lampung Timur, sehingga mereka merasa setara dengan warga negara lain. Kemudian secara jaminan sosial misalnya pendidikan dan kesehatan untuk keluarganya ataupun kepada korban menjadi lebih terjamin. Itu contoh-contoh praktik baiknya.

Terkait dengan kemajuan HAM, banyak sekali inisiatif-inisiatif terkait dengan hal tersebut. Contohnya, Bupati Bojonegoro yang terdahulu Suyoto mampu menjamin berdirinya gereja yang sudah puluhan tahun tidak pernah dapat izin. Itu juga salah satu contoh dari aspek kemajuan HAM ketika bicara kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Contoh lainnya, Wonosobo menerbitkan Peraturan Daerah tentang Wonosobo Ramah HAM yang mengatur semua pemerintahan di Wonosobo harus berdasarkan pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan mekanisme HAM.

Festival HAM 2018 akan digelar di Wonosobo. Mengapa Wonosobo yang dipilih dan bukan kota-kota lainnya?

Ada beberapa alasan mengapa kemudian Wonosobo dipilih menjadi tuan rumah Festival HAM yang Kelima. Pertama, dari sisi HAM, Wonosobo menjadi daerah pertama yang memiliki peraturan daerah tertinggi, yaitu Peraturan Daerah tentang Wonosobo Ramah HAM.

Apakah daerah lain belum ada?

Belum ada. Artinya, daerah lain baru seperti peraturan bupati, peraturan walikota. Khusus untuk Wonosobo sudah punya peraturan daerah. Itu yang pertama.

Kedua, Wonosobo dikenal sebagai daerah yang sangat toleran. Artinya, di sana banyak sekali komunitas-komunitas yang selama ini menjadi sasaran dari kelompok intoleran, tapi di Wonosobo hampir tidak ada masalah. Artinya, di sana kehidupan berlangsung harmonis, saling toleran, saling menjaga, dan saling menghormati.

Ketiga, terkait dengan Kabupaten/Kota HAM, Wonosobo tentu saja jadi pioneer di Indonesia ketika Wonosobo mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten ramah HAM. Tentu saja ini adalah salah satu prestasi yang harus kita sebarkan ke banyak tempat, ke banyak orang dan kepada publik yang lebih luas.

Dengan prestasi–prestasi tersebut kami mengucapkan selamat kepada pemerintah dan terutama warga Wonosobo atas prestasi sebagai kota ramah HAM. Apa saja kegiatan Festival HAM 2018 di Wonosobo?

Ada beberapa kegiatan. Yang paling utama dari Festival HAM adalah konferensi kota HAM. Konferensi ini sifatnya internasional.

Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?

Tanggal 13 - 15 November 2018. Konferensi ini sifatnya internasional artinya melibatkan narasumber atau ahli akademisi dari berbagai negara termasuk juga praktisi. Praktisi dalam arti ada utusan dari pemerintah kota internasional. Kemudian narasumber nasional tentu saja ada. Kami berencana untuk mengundang presiden, bupati dan walikota se-Indonesia. Gubernur dari beberapa wilayah, akademisi, dan tentu saja masyarakat sipil dan warga biasa, serta mengundang para korban.

Selain konferensi, tentu saja akan ada festival budaya dan pameran berbagai inisiatif yang ada. Kemudian ada kunjungan ke lokasi atau ke desa-desa yang mempunyai prestasi dalam hal perlindungan HAM.

Siapa yang boleh ikut serta, apakah masyarakat biasa bisa ikut serta menghadiri atau terlibat di acara tersebut?

Tentu saja acara ini terbuka untuk publik. Memang ada beberapa mekanisme misalnya pendaftaran, kemudian ingin ikut sesi yang mana, apakah hanya menghadiri pameran saja atau acara terbuka, dan lain-lain. Nanti akan ada mekanisme tersendiri dari panitia. Tapi ini terbuka untuk publik, khususnya mengundang teman-teman yang memang fokus kepada HAM untuk datang ke Wonosobo.

Apa tujuan dari penyelenggaraan Festival HAM ini?

Pertama, memperbanyak kabupaten/kota yang peduli terhadap HAM. HAM tidak hanya dipahami mengenai pelanggaran HAM saja, tetapi juga bagaimana pemajuan HAM menjadi kepedulian dari pemerintah kabupaten/kota.

Kedua, agar makin banyak juga masyarakat yang peduli. Ketika masyarakat makin banyak yang peduli, mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Itu tujuan utama dari Festival HAM 2018.

Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan sebaran kabupaten atau kota yang peduli HAM. Bagaimana saat ini sebaran kabupaten atau kota yang peduli HAM di Indonesia, apakah masih segelintir atau sudah banyak?

Sebenarnya sudah banyak. Misalnya, yang sering terlibat dalam acara yang diselenggarakan Komnas HAM dan teman-teman yang lain, hampir 30 sampai 40 kabupaten/kota yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten/kota HAM, yang memiliki kerangka kerja pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

Kalau kabupaten/kotanya sudah mendeklarasikan sebagai ramah HAM, apa manfaatnya bagi masyarakat?

Kalau sudah mendeklarsikan diri sebagai kabupaten/kota HAM tentu saja tidak berpotensi untuk menghilangkan semua masalah HAM, tetapi bagaimana kemudian menyediakan kerangka kerja pemerintahannya berdasarkan nilai-nilai HAM. Manfaatnya tentu saja kita akan melihat pemerintah kabupaten/kota yang lebih humanis. Bisa menempatkan warga negaranya justru sebagai yang paling utama, bukan sebagai obyek pembangunan. Yang ketiga, tentu saja dapat meringankan tugas pemerintah kabupaten/kota karena kita menyediakan petunjuk atau panduan tentang bagaiamana pemerintahan kabupaten/kota itu seharusnya berjalan.

Kabupatn/kota ramah HAM itu tergantung dari pemimpinnya. Bagaimana upaya-upaya untuk menghasilkan pemimpin yang ramah HAM?

Sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa Festival HAM ini adalah salah satu bentuk kerja sama dari lima lembaga di Indonesia, yaitu KOMNAS HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan juga International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Terkait dengan pertanyaan pemimpin yang ramah HAM, saya kira ini tergantung dari bagaimana proses demokrasi di Indonesia itu berjalan. Artinya, masalah HAM menjadi agenda ketika kampanye dari pemimpin atau calon pemimpin yang kemudian diimplementasikan, kalau di daerah hal itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tetapi ketika sudah terpilih terkadang melupakan aspek HAM. Tentu saja Komnas HAM dengan berbagai lembaga bersedia membantu untuk sosialisasikan, kemudian memandu bagaimana pemimpin daerah tersebut menjadi lebih peduli terhadap HAM.

Apa bentuk dukungan Komnas HAM untuk memandu atau menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang peduli HAM?

Kalau dari sisi aspek legal tentu saja kita bisa MoU dengan pemerintah kabupaten/kota. Kalau sudah MoU akan bisa lebih mudah bagi pemerintah kota/kabupaten, tergantung apa kebutuhan mereka karena kita sudah punya perangkat atau tools untuk melatih aparatnya. Kemudian bagaimana merumuskan kebijakan atau memformulasikan peraturan daerah yang baik seperti apa, dan juga bagaimana kemudian membumikan standar-standar internasional tentang HAM kepada pemerintah kota/kabupaten yang bersedia itu.

Apa standard dari HAM yang harus ada di sebuah kota atau kabupaten?

Contoh yang sederhana adalah trotoar. Kemiringan untuk kelompok disabilitas yang pakai kursi roda harus tujuh derajat, tidak boleh lebih dari itu karena akan berbahaya. Kedua, mengenai bagaimana ruang laktasi, di setiap instansi pemerintah harus disediakan. Kemudian aturan-aturan tentang cuti melahirkan bagi para ibu, atau cuti bagi para bapak ketika menunggu istrinya mau melahirkan. Jadi bagaimana standard-standard internasional itu bisa dilakukan.

Misalnya yang lain tentang bisnis dan HAM, bagaimana perusahaan-perusahaan swasta juga bersandar atau berpegang pada prinsip-prinsip HAM. Ketika ada perusahaan yang ingin investasi di perkebunan lalu bagaimana tempat bermain anak ketika para pekerja perkebunan membawa anaknya ke tempat kerja. Jadi banyak sekali sebenarnya aspek-aspek dalam berbagai isu bisa diimplementasikan berdasarkan HAM.

Dengan adanya Kota atau Kabupaten HAM ini, bagaimana pandangan dunia internasional terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia?

Ketika berbicara kabupaten/kota HAM sebenarnya yang patut dicatat adalah pengakuan kepada Wonosobo dalam laporan yang ditulis oleh Dewan Penasihat HAM PBB ketika memberikan laporan tentang pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan perlindungan HAM. Jadi, kabupaten Wonosobo sudah dicatat dalam laporan PBB terkait dengan bagaimana peran pemerintah daerah. Jadi itu salah satu prestasi yang sebenarnya sangat membanggakan, karena konsistensi Wonosobo untuk terus menerus mengupayakan HAM menjadi arus utama di pemerintahan mereka.

Di Indonesia total secara keseluruhan ada 486 Kabupaten/Kota. Tadi dijelaskan bahwa baru ada sekitar 30 yang mendeklarasikan sebagai kota/kabupaten ramah HAM. Mengapa sisanya belum bisa mendeklarasikan sebagai kota HAM?

Target kami untuk tahun ini dan tahun depan sekitar 100 - 150 kabupaten/kota yang memiliki kerangka kerja HAM. Tapi memang sekarang baru ada sekitar 30 sampai 40. Itulah mengapa kami mengajak Kantor Staf Presiden, pemerintah provinsi Jawa Tengah agar bisa mendorong inisiatif ini ke lebih banyak daerah kabupaten/kota.

Penegakkan atau implementasi HAM di sebuah kabupaten/kota memang tanggung jawab dari pemimpin daerah, tapi ini dipengaruhi juga oleh kepemimpinan nasional. Bagaimana kepemimpinan nasional kita dalam penegakkan/pemenuhan HAM ini?

Pada 2015 Presiden Jokowi ketika peringatan Hari HAM Internasional, dalam pidatonya sangat jelas menyebutkan bahwa inisiatif kemajuan pemenuhan perlindungan HAM bukan monopoli tugas pemerintah pusat. Tetapi juga menjadi tugas dan inisiatif pemerintahan daerah. Karena itu kemudian presiden mendukung upaya memperbanyak kabupaten/kota peduli HAM. Saya kira itu statement yang paling jelas. Komitmennya sudah sangat kuat, tinggal bagaimana kita menjaga atau menjalankan komitmen tersebut supaya lebih implementatif.

Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat biasa untuk menjaga hal ini bisa diimplementasikan?

Sebagai masyarakat biasa Komnas HAM mengundang setiap warga yang punya inisiatif, untuk memberikan masukan kepada pemerintahan daerah dan pemerintah Kota. Misalnya, di Jakarta tentu saja bisa ke pemerintah kota atau langsung ke gubernur. Daerah lain juga begitu. Saya kira kontrol dan partisipasi masyarakat terkait dengan HAM menjadi penting bagi kesuksesaan implementasi dari kabupaten/kota peduli HAM.