Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Abraham Samad

Suara Segar Menawarkan Gagasan

Edisi 1164 | 23 Jul 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tahun ini akan menjadi penting karena merupakan tahun politik. Jadi kami berusaha mewawancara tokoh-tokoh yang akan maju dalam gelanggang politik khususnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) sebagai calon presiden, atau calon wakil presiden, ataupun sebagai orang yang akan menata pencalonan ini. Kebanyakan mereka adalah politisi profesional, tapi tamu kita kali ini bukanlah politikus profesional. Dia adalah Abraham Samad.

Menurut Abraham Samad, dirinya mau terjun ke gelanggang politik karena mempunyai misi yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dia ingin melihat partai politik menjadi sebuah media untuk bisa memunculkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu karena kita tahu bahwa selama ini partai politik belum mampu menyeleksi calon-calon pemimpin, sehingga partai politik kelihatannya tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin, yang menurut penilaian subyektif kita adalah pemimpin yang mempunyai integritas kuat.

Abraham Samad menawarkan sebuah gagasan visi besar, solusi tentang berbagai macam problem yang dihadapi. Dalam hal ini Indonesia harus terlebih dahulu meletakkan national interest (kepentingan nasional). Dengan meletakkan national interest lebih dulu, maka seluruh upaya kita akan tercurahkan untuk mengarah kepada kepentingan nasional. Ada empat national interest yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Pertama, menyelamatkan sumber daya alam (SDA) kita. Kedua, penataan kembali sistem ketahanan pangan kita. Ketiga, penataan revenue kita. Keempat, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dan narasumber Abraham Samad.

Saya senang sekali melihat Abraham Samad berniat untuk menerima kepercayaan masyarakat lebih lanjut di luar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan suatu pencalonan di pemilihan presiden (Pilpres). Tapi pencalonan untuk apa dan dengan partai apa?

Pertama, sebenarnya saya lebih kepada ingin menguji politik Indonesia, apakah politik Indonesia itu bisa berubah. Maksudnya adalah saya ingin melihat politik Indonesia berubah dari politik yang transaksional menjadi politik yang beradab dan berbudaya. Kedua, saya ingin mewakafkan diri saya untuk bisa lebih berkontribusi terhadap perbaikan dan kemajuan bangsa ke depannya.

Saya sangat setuju karena memang sistem politik kita selalu perlu pembaruan. Sekarang justru kita terpanggil untuk melakukan pembaruan karena setelah sekian tahun Orde Reformasi, saya merasa kita tidak terlalu sukses dalam pembaharuan politik.

Saya katakan tidak terlalu sukses karena memang ada beberapa yang sukses, misalnya ada KPK, terutama juga karena ada pemilih yang lebih sadar, ada orang semacam Abraham Samad yang masuk gelanggang politik, bukan orang yang memang disiapkan untuk politik saja. Jadi mudah-mudahan eksperimentasi ini bisa berhasil.

Tentunya Anda tetap menggunakan sarana-sarana yang ada, misalnya sarana konvensional dalam pencalonan dan kampanye. Apakah betul seperti itu?

Politik Indonesia tidak bisa dihindari bahwa partai politik menjadi satu-satunya sarana untuk bisa maju ke gelanggang. Mulai dari tingkat bupati, walikota, gubernur, sampai presiden, suka atau tidak suka medianya adalah partai politik.

Sebenarnya lebih dari itu semua, saya mempunyai misi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa saya ingin melihat partai politik menjadi sebuah media untuk bisa memunculkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu karena kita tahu bahwa selama ini partai politik belum mampu menyeleksi calon-calon pemimpin, sehingga partai politik kelihatannya tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin, yang menurut penilaian subyektif kita adalah pemimpin yang mempunyai integritas kuat.

Isu yang akan Anda bawa itu pasti harus menyangkut tentang anti korupsi. Kalau saya lihat sekarang selain korupsi, ada juga yang menjadi masalah di masyarakat yaitu intoleransi. Keduanya adalah masalah yang penting dan sewaktu-waktu yang satu bisa lebih penting dari yang lain, padahal sebetulnya sama saja.

Bagaimana visi Anda tentang isu tersebut? Apakah isu korupsi nanti Anda akan mengatasinya melalui politik seperti di KPK, dan untuk isu intoleransi yang akan menjadi tanggung jawab Anda nanti, bagaimana menghadapinya?

Saya ingin menawarkan sebuah gagasan visi besar, yang kalau dilihat sepertinya akan melompat. Dulu ketika saya di KPK, seolah-olah seperti kita berdiri di sebuah menara yang sangat tinggi dan kemudian kita menoleh ke bawah sehingga kita melihat banyak problem dari A ke Z.

Dari berbagai macam problem itu kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata hanya sebagian kecil atau hanya di hilir saja yang mungkin bisa diselesaikan dalam konteks sebagai KPK. Ada begitu banyak persoalan yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan bila kita hanya menjadi seorang pimpinan KPK. Tapi itu hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin tertinggi di negeri ini.

Bertolak dari pemikiran dan pengalaman itulah, maka saya mencoba ingin masuk untuk memberi option atau gagasan, solusi tentang berbagai macam problem yang tadi saya lihat. Ada suatu kerangka besar atau desain yang besar untuk keluar dari problem-problem tersebut.

Salah satu contoh gagasan saya adalah selama republik ini berdiri mulai dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Saya tidak pernah melihat arah pembangunan Indonesia yang diarahkan di dalam visi misi pembangunan. Itu terlihat jelas bahwa di masa Orde Baru ada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), kemudian di zaman sekarang ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tapi saya tidak pernah melihat Indonesia meletakkan national interest (kepentingan nasional).

Padahal sebenarnya sebelum kita meletakkan Repelita atau RPJM, yang pertama kita harus lakukan adalah merumuskan dulu apa yang menjadi national interest kita. Kemudian dari national interest itulah nanti kita bisa mengarahkan, misalnya Repelita atau RPJM, ke arah pembangunan yang harus kita forsir. Dengan meletakkan national interest lebih dulu, maka seluruh upaya kita akan tercurahkan untuk mengarah kepada kepentingan nasional. Itu yang saya maksud karena selama ini kita tidak pernah merumuskan hal tersebut.

Apakah Anda sudah mempersiapkan platform politik atau program-program untuk mendukung national interst tersebut?

Saya ambil contoh di Amerika Serikat (AS). Kadang-kadang kita berpikiran bahwa AS adalah negara industri. Ternyata setelah kita membongkar lebih jauh, national interest dari AS ada di pangan khususnya gandum. Karena itu kekuatan AS dicurahkan penuh untuk memproteksi masalah gandum. Ketika saya di KPK, saya melihat ada empat national interest yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Pertama, menyelamatkan sumber daya alam (SDA) kita.

Apakah itu dalam arti harus dikelola sendiri atau apakah boleh bermitra dengan investor asing?

Boleh bermitra asal di situ ada keadilan. Ketika di KPK saya melihat bahwa SDA kita dikelola secara tidak adil. Ada investor dari luar, tapi pembagiannya sama sekali tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Misalnya, kita melihat ada perusahaan asing yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi memiliki saham hampir 70 - 60%.

Tapi memang begitu undang–undanganya.

Betul, karena itulah kalau kita meletakkan national interest maka kita bisa melakukan sesuatu perubahan. Kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan dalam sebuah regulasi kalau kita tidak meletakkan dulu apa yang menjadi national interest kita.

Visi atau konsep Abraham Samad mengenai national interest kita ada empat konsep. Pertama adalah penyelamatan sumber daya alam. Apa yang berikutnya?

Kedua adalah penataan kembali sistem ketahanan pangan kita. Itu karena hampir 70 – 80% rakyat kita mengandalkan mata pencaharian di sektor ini.

Itu lebih susah barangkali, karena harus ada reforma agraria.

Itu mencakup di dalamnya. Karena itu kita harus meletakan dia sebagai national interest agar kita bisa melakukan reformasi agraria. Misalnya, saya pernah melakukan benchmark di Vietnam tentang tata kelola pangan, ada yang menarik di sana. Kita selalu ketakutan untuk melakukan subsidi di sektor pangan karena takut mendapat sanksi dari negara-negara luar. Padahal sebenarnya ada yang menarik diterapkan di Vietnam, yaitu ada insentif yang diberikan kepada dunia pertanian mereka.

Misalnya, seorang petani diberikan dua insentif. Satu adalah insetif bulanan tunai sebagai penyangga. Jadi ada semacam gaji setiap bulan tapi itu sangat minimalis. Ini diberikan sebagai penyangga misalnya untuk suatu ketika 1 – 3 tahun gagal panen. Jadi petani tidak perlu risau karena dia akan tetap bisa makan. Berbeda dengan Indonesia, selama masa 1 – 4 tahun kalau itu terjadi (gagal panen), jangankan empat tahun, saya yakin dua tahun saja pasti dia sudah bangkrut dan jalan keluarnya adalah dia akan menjual lahannya.

Tapi lahannya juga bukan milik petani.

Itu masalah yang pertama yaitu orang yang tidak mempunyai lahan. Masalah kedua adalah orang yang mempunyai lahan pun akan menjual kalau 2 – 3 tahun dia merugi karena dia sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya tidak ada jaminan ketika setelah dijual lahan yang tadinya merupakan lahan pertanian masih tetap bisa dipertahankan sebagai lahan pertanian. Pasti akan beralih fungsi. Hal itu terjadi karena kita tidak mempunyai tata kelola pertanian yang sesungguhnya, yang memberi ruang-ruang regulasi yang tidak memperbolehkan alih fungsi bisa dilakukan.

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada panduan untuk pertanian dan sebagainya atau hanya belum terdengar di publik. Soalnya yang saya ketahui bahwa reforma agraria itu sedang dilaksanakan?

Menurut saya, kebijakan di sektor pertanian tidak ada yang bersifat holistik, semua parsial sehingga tidak menguntungkan petani yang ada di level bawah. Karena itu cara kita membenahi tata kelola di sektor pangan harus diperbaiki agar nantinya bisa menguntungkan petani.

Kemudian yang ketiga adalah revenue. Kalau kita melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, katakanlah Rp 2.000 triliun, pasti hampir 60 – 70% diandalkan dari sektor pajak revenue kita. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa dioptimalisasi karena tata kelola di sektor perpajakan kita buruk, terjadi begitu banyak kebocoran karena tata kelolanya kurang bagus, sehingga pajak lebih banyak dikorupsi daripada yang dihasilkan untuk pendapatan negara. Jadi ini juga harus diletakkan sebagai national interest kita agar tata kelolanya bisa kita perbaiki.

Jadi aturan-aturan di sektor perpajakkan bukan aturan-aturan yang sifatnya tiba-tiba. Tapi dia harus terencana dengan matang, tata kelolanya diperbaiki agar sektor ini bisa dijadikan sektor andalan sebagai penerima negara yang bisa kita optimalisasi.

Keempat adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Ini juga yang harus diperbaiki karena kita melihat sistem pendidikan kita masih ada yang belum betul, begitu pula dengan pengelolaan sektor kesehatan.

Kalau kita bicara pendidikan, sebenarnya pendidikan kita tidak lebih menonjolkan atau tidak lebih mengutamakan pendidikan yang sifatnya pendidikan karakter. Tapi lebih kepada pendidikan yang sifatnya kognitif.

Walaupun bagus juga kognitif daripada tidak sama sekali.

Ya, tapi harus seimbang.

Keempatnya bagus, tapi ini merupakan pekerjaan besar dan itu harus dimasukan dalam kampanye dengan satu partai. Apa partai yang kira-kiranya akan bisa menemani Anda?

Sebenarnya, saya bisa masuk dalam gelanggang atau tidak, bagi saya itu nomor dua bahkan tiga. Yang jelas saya menawarkan sebuah gagasan. Seandainya ada orang yang akan memakai atau menjalankan gagasan ini, bagi saya untuk maju ke gelanggang menjadi hal yang tidak perlu. Yang penting gagasan besar ini bisa dijalankan oleh partai-partai politik dan orang-orang yang masuk di dalamnya.

Tapi hati-hati karena gagasan yang begitu bagus, sayang juga kalau tidak diadopsi oleh partai.

Kadang-kadang gagasan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau di-drive langsung dari orang yang pure.

Apakah Anda belum ada pilihan partai?

Ada komunikasi dengan partai-partai.

Katakanlah ujung-ujungnya Anda menjadi calon wakil presiden. Bagaimana menurut Anda?

Bagi saya itu adalah nomor kesekian, yang penting mereka setuju dengan gagasan ini.

Apakah Anda menerima kalau diajak oleh siapapun, misalnya Jokowi atau Prabowo?

Yang penting gagasan visi besar saya ini bisa diterima oleh mereka. Sebenarnya intinya itu.