Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Johan Budi

Menjawab Isu Negatif Mengenai Presiden

Edisi 1147 | 26 Mar 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini narasumber kita adalah Johan Budi, yang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Komunikasi. Kita berbicara mengenai isu-isu negatif mengenai presiden dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Johan Budi, saat ini sepertinya lawan-lawan politik Jokowi seolah-olah kekurangan bahan untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketika masa pemilihan presiden (Pilpres) 2014, isu-isu yang dimunculkan berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diantaranya adalah soal PKI dan Cina. Menjelang Pilpres 2019, isu-isu tersebut dimunculkan kembali karena menurut saya tidak ada senjata ataupun bahan yang bisa digunakan untuk "menyerang" kepemimpinan Jokowi-JK. Kalau kita belajar dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ini juga akan digunakan dalam Pilpres 2019.

Johan Budi membagi kelompok masyarakat menjadi tiga. Pertama, haters yakni kelompok yang memandang pekerjaan presiden selalu salah. Kedua adalah lovers, kebalikan dari haters, kelompok ini adalah kelompok yang selalu "membela" presiden. Ketiga adalah silent majority, yakni kelompok yang jumlahnya sangat besar dan saat pemilihan umum (Pemilu) disebut sebagai massa mengambang.

Kelompok ketiga merupakan kelompok yang tergantung pada informasi dari haters dan lovers. Karena itu mereka harus diberi informasi yang benar. Kalau lebih banyak informasi dari haters, maka informasi tersebut yang akan mempengaruhi jalan pikiran dia.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dan narasumber Johan Budi.

Johan Budi pernah bekerja sebagai wartawan Tempo, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Komunikasi, yang secara populer orang mengenalnya sebagai Juru Bicara Presiden, padahal bukan. Apakah ada perbedaannya?

Sebenarnya tidak ada jabatan struktural sebagai juru bicara (Jubir) presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) saya diangkat menjadi SKP bidang Komunikasi. Tugas saya adalah menyampaikan pekerjaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan presiden. Karena itu publik mengenalnya sebagai Jubir Presiden.

Menjelang Pemilu 2019, banyak permainan politik dimana orang ingin mencalonkan presiden, ingin menggantikan presiden, dan sebagainya. Saya amati itu menggunakan isu-isu yang rasanya seharusnya tidak diucapkan oleh orang yang bertanggung jawab.

Bagaimana Anda dan presiden menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat yang jelas pandangannya salah. Saya ambil contoh yaitu tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di bawah pengaruh atau pernah menjadi PKI, dikuasai Cina, dan lemah Islamnya?

Saat ini sepertinya lawan-lawan politik Jokowi seolah-olah kekurangan raw material, atau bahan untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Kita mundur sedikit ke belakang, yaitu ketika masa pemilihan presiden (Pilpres) 2014, isu-isu yang dimunculkan berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diantaranya adalah soal PKI dan Cina. Menjelang Pilpres 2019, isu-isu tersebut dimunculkan kembali karena menurut saya tidak ada senjata ataupun bahan yang bisa digunakan untuk "menyerang" kepemimpinan Jokowi-JK.

Cara Jokowi menanggapi isu-isu tersebut adalah pertama, dengan benar-benar menjalankan apa yang seharusnya seorang presiden lakukan selama hampir empat tahun masa pemerintahannya. Di tahun pertama dan kedua, presiden fokus pada infrastruktur. Misalnya, pembangunan Tol Laut yang sempat dicibir pada saat awal kemunculannya, sekarang baru terlihat fungsi dan keuntungan Tol Laut. Harga BBM di Papua bisa disamakan dengan harga BBM di Jawa.

Kemudian pembangunan transportasi antar pulau. Sekarang sudah lebih dari 50 60% pertambahan jalur dengan adanya Tol Laut. Tidak hanya ke Papua, tetapi juga ke NTT dan Maluku, bahkan sampai Pulau Rote. Sebulan lalu saya ikut presiden ke Pulau Rote dan melihat pembangunan yang luar biasa di sana. Masyarakat yang tinggal berbatasan dengan negara lain benar-benar diperhatikan oleh presiden.

Kedua, Jokowi menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan cara dan gayanya yang sederhana. Misalnya tuduhan PKI, Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar karena dia lahir pada 1961 dan PKI dibubarkan pada 1965, sehingga tentunya tidak mungkin Jokowi anggota PKI.

Selain itu, Jokowi juga melawan pemberitaan yang tidak benar itu dengan bertemu dan menjelaskan langsung kepada masyarakat. Beberapa kali saya ikut presiden kunjungan ke pelosok-pelosok, bertemu dengan kelompok-kelompok agama, dan menjawab isu-isu yang beredar di masyarakat. Tidak hanya Islam, tetapi juga Kristen dan agama lain. Cara-cara yang dilakukan presiden ini tentu tidak menghilangkan apa yang menjadi fokus pekerjaannya.

Kalau begitu isu-isu tersebut salah dan bisa dijawab oleh presiden, tapi apa yang menyebabkan isu-isu tersebut selalu ada di masyarakat?

Kalau kita belajar dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menurut saya, ini juga akan digunakan dalam Pilpres 2019. Saya tidak berbicara siapa yang membuat tetapi saya ingin menyampaikan kenapa isu itu begitu "sangat digemari" walaupun secara nyata bahwa presiden bukan PKI, tapi Isu - isu yang menyangkut SARA mudah sekali dikembangkan di masyarakat.

Saya membagi kelompok masyarakat menjadi tiga. Pertama, haters yakni kelompok yang memandang pekerjaan presiden selalu salah. Kedua adalah lovers, kebalikan dari haters, kelompok ini adalah kelompok yang selalu "membela" presiden. Ketiga adalah silent majority, yakni kelompok yang jumlahnya sangat besar dan saat pemilihan umum (Pemilu) disebut sebagai massa mengambang.

Kelompok ketiga merupakan kelompok yang tergantung pada informasi dari haters dan lovers. Karena itu mereka harus diberi informasi yang benar. Kalau lebih banyak informasi dari haters, maka informasi tersebut yang akan mempengaruhi jalan pikiran dia. Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan kepada presiden untuk memperhatikan kelompok ketiga ini.

Hal itu karena apapun yang dilakukan untuk menjelaskan ke haters pasti akan negatif, dan kelompok haters biasanya kelihatan merupakan kelompok yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Ketika Pilkada DKI Jakarta, kelompok yang ketiga dipengaruhi oleh kelompok yang pertama kepada salah satu calon di Pilkada DKI, sehingga lebih banyak informasi dari kelompok pertama masuk ke kelompok ketiga. Pada Pilpres 2019, menurut saya, cara ini masih akan digunakan karena ampuh sehingga penting untuk melawan isu-isu yang ada di masyarakat yang berasal dari kelompok haters.

Apakah itu ampuh artinya masyarakat percaya pada isu bohong itu?

Kalau kelompok ketiga memperoleh informasi lebih banyak dari kelompok haters maka sebagian dari kelompok ketiga akan mengikuti haters tersebut. Karena itu cara "melawannya" adalah dengan memberi informasi pengetahuan yang purna terhadap kelompok ketiga ini. Hal itu yang juga dilakukan presiden dengan berbagai cara tidak hanya tetap bekerja untuk masyarakat, tapi juga memberi pengertian - pengertian kepada masyarakat.

Vlog presiden yang merupakan salah satu tools untuk berkomunikasi digunakan juga oleh presiden untuk menjelaskan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun menurut saya, masih banyak pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak sampai kepada publik, masyarakat lebih suka membicarakan isu-isu yang bombastis, salah satunya mengenai SARA.

Apakah sekarang kekuatan politik identitas akan makin kuat pada Pilpres mendatang?

Kalau soal kuat atau tidak kuat tergantung bagaimana si amplifiernya untuk menguatkan isu tersebut. Karena itu posisi partai dalam Pilpres 2019, menurut saya, akan tergantung pada hal tersebut. Seberapa banyak partai yang mendukung Jokowi dan seberapa banyak partai yang mendukung lawan politiknya.

Saat ini sepertinya posisi partai yang mendukung Jokowi terlihat dominan.

Menurut saya, sekarang justru wacana atau diskusi di publik hanya membahas soal siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Hal itu menunjukan bahwa para politisi harus berpikiran realistis sesuai kondisi di publik. Saya beberapa kali ikut kunjungan kerja presiden. Di sebuah provinsi yang waktu itu tidak memilih Jokowi, antusias masyarakatnya berbeda dengan hasil Pilpres 2014 yang angka prosentasenya hanya sekitar 30% untuk Jokowi. Saya presiden berkunjung ke sana saya melihat masyarakat histeris, dan rebutan bahkan sampai menangis untuk salaman dengan Jokowi.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa mereka merasakan hasil pemerintahan Jokowi?

Saya kira karena dua hal, pertama, karena mereka merasakan hasil pembangunan. Kedua, makin lama masyarakat makin mendapatkan banyak informasi. Hal itu juga menjadi faktor.

Dulu ada berita bahwa presiden "dicuekin" ketika kunjungan ke sebuah provinsi. Kemarin saya hadir dan melihat betapa masyarakat menyambut sekali. Presiden saat kunjungan selalu langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga terkadang Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) khawatir mengenai keamanan presiden, tapi terkadang presiden tidak mau dibatasi untuk berkomunikasi dan bersentuhan dengan publik.

Ini saya berbicara mengenai provinsi yang dulu mayoritas masyarakatnya tidak memilih Jokowi, sekarang sambutan masyarakatnya luar biasa. Bahkan kepala daerahnya sudah memberi sinyal dan berbicara akan mempertahankan Jokowi pada Pilpres 2019. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat yang dulu mungkin memperoleh informasi salah atau hoax, sekarang sudah mulai terbuka.

Apakah kira-kira nanti hasil Pilpres mendatang di provinsi tersebut akan berbeda jauh dengan hasil Pipres 2014?

Saya kira jauh berbeda. Hanya saja saya melihat kepopuleran itu bisa dirusak oleh perjalanan atau kelakuan para pembantunya, dalam hal ini para menteri. Ini analisa sederhana saja, bukan secara analisa politik secara mendalam, kalau presiden yang begitu populer di publik tapi para menteri tidak bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan pemerintah kepada publik, maka saya kira ini bisa ikut membantu mengerus suara untuk presiden.

Apakah itu termasuk tugas atau merupakan kegiatan sukarela Anda untuk mengingatkan presiden bahwa opini masyarakat juga dibentuk oleh pemerintah?

Iya, saya selalu menyampaikannya. Misalnya, ketika ada kegiatan aksi massa 411 dan 212, saya diminta Presiden Jokowi untuk berbicara di Sidang Kabinet Paripurna berkaitan mengenai bagaimana seharusnya pemerintah melakukan komunikasi terkait masalah yang terjadi tadi.

Di situ saya sampaikan bahwa saya tidak melihat Menteri Agama menyampaikan statement terkait aksi massa tersebut. Seharusnya menteri yang bersangkutan menjelaskan dan tidak semuanya harus ke presiden. Jadi harus ada menteri yang menjadi "bumper" pemerintah. Karena itu pada waktu ada aksi 411 dan 212 yang banyak melakukan talk show dan memberikan statement adalah saya, bukan menterinya.

Menurut saya, seharusnya bukan Juru Bicara Presiden tapi menteri yang berkaitan dengan persoalan tersebut, misalnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada saat itu sangat kurang, sehingga persepsi dan opini makin berkembang di publik. Jadi aksi massa 411 berlanjut lagi menjadi aksi 212.

Belajar dari pengalaman tersebut, apakah aksi massa yang terjadi pada masa Pilkada DKI tersebut akan bisa dihindari sekarang?

Ya, harus banyak belajar dari situ. Menurut saya, aksi 411 dan 212 seolah-olah bukan persoalan Pilkada, tapi ditarik menjadi persoalan Pilpres 2019. Yang dilakukan Presiden Jokowi dengan hadir di Monumen Nasional (Monas) dinilai publik sebagai sikap yang benar.

 

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=sQQOSvdZU-U&feature=youtu.be