Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Ahmad Suaedy

Laporkan ke Ombudsman RI

Edisi 1141 | 15 Feb 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Jika saat ini ada diantara Anda yang merasa kesal atau tidak puas terhadap pelayanan publik dari lembaga negara, pemerintah, atau badan usaha milik negara atau daerah, maka kami sarankan sebaiknya Anda melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia. Bagaimana caranya? Mari ikuti wawancara kami dengan Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021.

Ahmad Suaedy mengatakan Ombudsman secara historis lahir di negara demokrasi karena salah satu syaratnya adalah independen atau tidak berpihak. Di negara tidak demokratis tidak mungkin ada lembaga independen. Ombudsman itu untuk memperbaiki satu sistem pelayanan birokrasi yang ada di bawah sistem demokrasi. Jadi boleh dikatakan posisi Ombudsman berada di antara Trias Politika yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif.

Menurut Ahmad Suaedy, saat ini yang mengadu atau melaporkan ke Ombudsman, ternyata hanya orang-orang kota yaitu orang-orang yang bisa akses informasi melalui e-mail, media sosial, telepon dan sebagainya. Kami berusaha agar masyarakat di pedalaman atau pedesaan bisa ikut karena merekalah sebenarnya yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan publik yang baik. Apa lagi sekarang ada dana desa, jadi pembangunan desa mulai maju. Namun masyarakatnya harus juga dicerdaskan bahwa kalau ada penyimpangan atau ketidakpuasan harus bisa melapor ke Ombudsman RI.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dan narasumber Ahmad Suaedy.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sebagian masyarakat yang pernah atau kadang kala mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bagaiamana cara kita untuk melaporkan komplain tersebut?

Ombudsman Republik Indonesia (RI) memang sebuah lembaga pengawasan pelayanan publik. Pelayanan publik bukan hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga semua lembaga kementerian dan juga lembaga atau perusahaan yang di dalamnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jadi perusahaan pun bisa dilaporkan jika menerima atau menggunakan anggaran dari negara walaupun hanya sebagian. Kadang-kadang orang salah paham bahwa seolah-olah hanya pemerintah. Jadi BUMN, BUMD, dan juga perusahaan yang diberikan tugas oleh pemerintah, misalnya untuk ekspor, impor, dan sebagainya, maka itu juga termasuk.

Apa saja persoalan yang bisa kita adukan?

Apa saja yang membuat Anda merasa tidak puas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya, mengenai persoalan jalan, persoalan pemilihan RT dan RW, dan sebagainya. Jadi kami mengurus mulai dari yang paling bawah sampai yang paling pusat, seperti menteri dan sebagianya, semua hal yang dirasa tidak puas.

Sekarang kami telah melacak siapa saja sebenarnya yang mengadu atau melaporkan ke Ombudsman, ternyata hanya orang-orang kota yaitu orang-orang yang bisa akses informasi melalui e-mail, media sosial, telepon dan sebagainya.

Kami berusaha agar masyarakat di pedalaman atau pedesaan bisa ikut karena merekalah sebenarnya yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan publik yang baik. Apa lagi sekarang ada dana desa, jadi pembangunan desa mulai maju. Namun masyarakatnya harus juga dicerdaskan bahwa kalau ada penyimpangan atau ketidakpuasan harus bisa melapor ke Ombudsman RI.

Bagaimana cara mempermudah masyarakat desa dan pedalaman untuk bisa melaporkan pengaduan pelayanan publik yang buruk yang mereka alami?

Sekarang relatif mudah karena ada media sosial, sehingga bisa melalui e-mail, facebook, twitter, dan instagram. Kita mempunyai akun ombudsmanri137 atau bisa melalui website di www.pengaduan.ombudsman.co.id

Jadi tidak perlu datang ke kantor ombudsman.

Betul, tetapi memang ada persyaratannya. Misalnya, nanti Anda atau teman-teman melaporkan, maka kami akan konfirmasi. Kita harus memastikan bahwa ini memang wewenang kami, memang ada pelanggaran dan sebagainya, istilahnya ada maladministrasi atau tidak.

Setelah ada laporan, maka kami akan menanyakan beberapa hal, misalnya siapa yang melapor dan sebagainya. Namun jangan khawatir kalau Anda melapor ke Ombudsman RI dan meminta agar namanya dirahasiakan, maka kami akan merahasiakannya. Pada dasarnya kami merahasiakan nama pelapor kepada terlapor, kecuali kalau memang tidak ada masalah di situ. Itu karena seringkali pengaduan bisa kita selesaikan dengan cara mempertemukan. Jadi kalau tidak keberatan, maka kita akan mempertemukan dan kemudian apa yang harus diselesaikan. Kami tidak seperti hukum yang memproses, kemudian ada yang salah dan benar.

Bagaimana cara ombudsman menindaklanjuti laporan dari masyarakat? Apakah hanya dengan mempertemukan atau ada hal lainnya?

Pertama, persyaratan formal yaitu harus ada pelapor. Pelapornya harus jelas, kalaupun bukan korban tetap harus mempunyai surat kuasa, ada kronologi, dan ada terlapornya siapa. Dari situ kami akan verifikasi apakah ini kewenangan kami atau bukan. Itu karena kadang-kadang kasusnya adalah kasus pidana atau perdata, maka itu harus ke pengadilan. Ada juga kasus korupsi, maka kami sarankan untuk ke KPK atau ke pengadilan juga.

Kami adalah tentang maladministrasi yaitu satu praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya pelayanan yang seharusnya sehari menjadi seminggu atau dua hari, yang seharusnya tidak bayar mejadi bayar, yang seharusnya dengan mudah tetapi dipersulit, dan sebagainya.

Jika ditemukan pelayanan publik yang tidak sesuai, apakah Ombudsman bisa memberikan sanksi kepada lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik tersebut?

Iya, kalau nanti kita menemukan maladministrasi dan tergantung kesalahannya. Misalnya, guru honorer yang pembayarannya terlambat, kami biasanya mediasi terlebih dahulu. Jadi kami tanyakan kepada terlapornya. Kalau itu langsung dibayar maka masalahnya selesai. Artinya kami akan menanyakan kepuasan dari pelapor. Kalau belum puas maka kami akan mencoba melanjutkan.

Jadi ada masalah yang sangat mudah, kadang-kadang cukup dengan kami meneleponnya dan setelah itu akan diselesaikan karena mereka merasa salah. Namun ada juga yang sangat alot, misalnya, terlapor tidak merasa salah padahal sudah kami temukan ada maladministrasi. Yang pertama kami lakukan adalah memberikan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP), sehingga terlapor wajib untuk menindaklanjuti. Kami memberikan waktu beberapa hari, biasanya satu bulan. Kalau tidak diselesaikan juga, maka kami akan memberikan rekomendasi.

Apa saja bentuk rekomendasinya?

Rekomendasi sudah berupa usulan sanksi oleh atasannya. Kalau atasannya tidak mau melaksanakan, kami akan melaporkan ke atasannya lagi. Misalnya, kalau kepala bagian maka kami akan merekomendasikan kepada atasannya untuk memberikan sanksi, atau atasannya lagi misalnya Bupati.

Jadi yang memberikan sanksi adalah atasan yang bersangkutan dan bukan ombudsman sendiri.

Betul, karena orientasi kami sebenarnya adalah perbaikan secara sistemik. Orientasinya bukan mencari kesalahan dan memberi sanksi. Kalau memang tidak bisa lagi dan harus diberi sanksi, maka bukan kami yang memberikan sanksinya.

Peran ombudsman sangat penting untuk perbaikan pelayanan publik. Apakah banyak yang mengadukan laporan kepada Ombudsman saat ini?

Cukup banyak, pada 2016 meningkat hampir 50% dari 6.000 pengaduan ke hampir 10.000 di seluruh Indonesia. Kemudian pada 2017, kalau tidak salah naik 30%. Ini disebabkan karena yang mengakses hanyalah orang-orang kota dan terpelajar.

Kami sedang berusaha agar masyarakat yang ada di pedesaan dan tidak terdidik bisa dengan mudah mengaksesnya. Sekarang semua orang pegang HP, jadi kalau ada masalah sebenarnya tinggal melapor. Kami sedang mencoba untuk mendidik masyarakat supaya peka terhadap hal seperti itu.

Apa saja media sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan laporan pengaduan terhadap pelayanan publik buruk yang mereka terima?

Bisa melalui telepon, ada nomor pengaduan bebas pulsa yaitu 137. Kemudian bisa melalui Whatsapp dan Line di nomor 0821 3737 3737, bisa juga melalui twitter, facebook, instagram, dan youtube dengan nama akun ombudsmanri137. Bisa juga melalui e-mail pengaduan@ombudsman.co.id Kita juga mempunyai jaringan dengan Kementerian dan Lembaga lain yaitu Layanan Aspirasi danĦĦPengaduanĦĦOnline Rakyat (LAPOR!).

Apa itu LAPOR!?

LAPOR! adalah satu pengaduan yang langsung bisa diakses dan bisa dipantau di pusat yaitu Kantor Staf Presiden (KSP), juga ada link-nya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). Sebenarnya laporan-laporan itu harus diselesaikan oleh pelayan publik yang bersangkutan.

Jadi kalau ada pengaduan terlapor, maka itu bisa dilihat di website LAPOR! Nanti akan masuk ke semua lini di tingkat dua, satu, maupun di KSP dan Kemenpanrb. Kemudian pihak penyelenggaraan publik bisa dapat langsung. Laporan ini berkaitan dengan masalah apa, nanti akan langsung ke yang bersangkutan, dan itu seharusnya dapat diselesaikan. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat karena harus melalui persyaratan dan sebagainya, nanti akan dikirim secara otomatis ke Ombudsman.

Mengenai pengaduan melalui situs online www.lapor.go.id, apakah sudah banyak masyarakat yang memanfaatkannya karena sekarang masyarakat di pedalaman, pedesaan, atau dimanapun bisa melaporkan pengaduan, yang penting sudah ada akses internet?

Sudah cukup banyak, tetapi sepertinya belum sampai ke desa-desa. Ada beberapa persen tetapi belum terlalu banyak. Yang menarik dari LAPOR! adalah kesederhanaan dari cara penyelesaian. Jadi secara teori seharusnya begitu laporan masuk ke LAPOR! maka langsung diklasifikasikan laporan tersebut seharusnya kemana. Kalau persoalan ada di kabupaten maka langsung ke kabupaten dan langsung ke penanggungjawab.

Namun memang ada beberapa yang sangat sulit, apakah karena jaringan sinyalnya yang tidak ada atau pejabatnya sendiri yang kurang peduli dan sebagainya. Yang seperti inilah yang akan masuk ke Ombudsman, dan di Ombudsman memang harus diverifikasi lagi, misalnya ada pelapor, terlapor, dan kronologinya.

Apakah ada kisah-kisah sukses yang membuat masyarakat puas karena ada perbaikan pelayanan?

Banyak sekali, tapi memang tidak sebanyak laporannya. Misalnya kisah di Manado, ada orang tua murid yang diminta uang Rp 100 ¨C 200 ribu dan total semuanya Rp 500 juta. Setelah diurus oleh Ombudsman akhirnya uang mereka dikembalikan. Jadi mereka sampai syukuran dan berterima kasih.

Ada juga masalah tanah yang sudah bertahun-tahun, ternyata ada permainan antar pihak yaitu ada hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya sehingga menjadi ruwet. Namun setelah dicari permasalahannya oleh Ombudsman, lalu ketemu inti masalahnya, dan akhirnya selesai masalahnya. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang sering membuat kita terharu.

Pelayanan publik ini penting untuk diperbaiki lewat ombudsman, tetapi ketika saya bertanya kepada beberapa teman yang saya kenal banyak yang belum tahu mengenai adanya lembaga Ombudsman. Apa yang menyebabkan ini belum dikenal. Mungkin kalau mereka semua tahu akan lebih banyak lagi laporan dan menambah perbaikan pelayanan publik kita?

Itu mungkin terkait pengunaan kata Ombudsman. Ombudsman berasal dari kata Swedia yang artinya membela atau melindungi. Ketika saya tanya kepada beberapa orang yang ikut terlibat dalam awal pembentukan, dulu itu akan diberi nama yang lokal. Tapi tidak pas, sehingga nama yang dipakai adalah Ombudsman.

Sebenarnya tugas kita bersama untuk membuat masyarakat menjadi tahu tugas dari Ombudsman, bahkan saya merasa para pejabat tinggi pun masih meraba-raba apa sebenarnya Ombudsman dan tugasnya. Jadi memang Ombudsman secara historis lahir di negara demokrasi karena salah satu syaratnya adalah independen atau tidak berpihak. Di negara tidak demokratis tidak mungkin ada lembaga independen.

Ombudsman itu untuk memperbaiki satu sistem pelayanan birokrasi yang ada di bawah sistem demokrasi. Jadi boleh dikatakan posisi kami berada di antara Trias Politika yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kalau DPR melakukan maladministrasi, kami bisa melakukan perbaikan. Itu sedikit susah untuk mensosialisasikan, tetapi kita berusaha menunjukkan dengan cara kerja. Artinya, kita berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara menunjukkan hasil kerja kami, sehingga tidak usah mencari-cari terjemahan kata, disamping tentu saja secara sistematis kami sering diskusi dan memanggil para pejabat ketika ada maladministrasi sehingga mereka paham.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Rs6pWPXJCW0&feature=youtu.be&ab_channel=PerspektifBaruOnline