Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Burhanuddin Muhtadi

Politik Identitas Mengancam Demokrasi

Edisi 1137 | 15 Jan 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Tahun ini kita akan menghadapi pilkada, tahun depan kita akan menghadapai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jadi kita sangat ingin melengkapi diri kita dengan kecerdasan menghadapai pemilihan umum karena mungkin sekarang tidak sama dengan lima tahun lalu dan juga banyak pemilih pertama. Siapa lagi yang lebih cocok untuk membahas pemilu atau untuk mendidik kita mengenai pemilihan umum dan demokrasi kalau bukan dengan tamu kita hari ini yaitu Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan politik identitas atau politik elektoral yang didasarkan pada kesamaan agama dan etnik itu sebenarnya sudah terjadi, terutama sejak rezim Pilkada dimulai pada 2005. Itu terutama lagi jika Pilkada dilakukan di wilayah yang secara primordial terbelah. Di beberapa provinsi yang memiliki komposisi etnik dan agamanya kurang lebih berimbang, maka diam-diam efek agama dan etnik bekerja mempengaruhi pilihan seseorang. Jadi orang merasa yang agamanya sama itulah yang paling tahu aspirasinya. Ini adalah model yang paling purba dan sekaligus model pilihan yang paling tidak membutuhkan kecerdasan pemilih.

Menurut dia, ada dua hal yang bisa menjadi solusi. Pertama, dari sisi penegakkan hukum. Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih tegas dalam menegakkan aturan. Tidak seperti sebelumnya dimana ada kesan pembiaran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Ke depan, mau tidak mau penyelenggara Pemilu harus sampai pada taraf misalnya mempunyai kewenangan mendiskualifikasi calon kalau terlalu eksesif menggunakan itu.

Kedua, tentu penegak hukum juga harus jalan. Jadi bukan hanya penyelenggara pemilunya saja, polisi tentu saja harus adil dan jangan terkesan tebang pilih. Jangan hanya mereka yang mendukung calon di luar yang diinginkan penguasa yang menjadi sasaran tembak. Jadikanlah isu ini menjadi isu publik (isu bersama), sehingga siapapun yang concern pada isu ini tidak dianggap bagian dari mereka yang pro atau anti kekuasaan. Ini adalah bagian dari agenda publik.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Burhanuddin Muhtadi, sedangkan sebagai pewawancara Wimar Witoelar.

Apa perbedaan pemilihan umum (Pemilu) sekarang dengan yang terakhir yaitu lima tahun yang lalu? Apakah ada perubahan yang perlu kita ketahui?

Untuk konteks Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu presiden (Pilpres) ada perubahan mendasar karena pada 2019 nanti Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan secara serentak. Kalau diselenggarakan secara serentak, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terakhir, tentu saja ada hal dimana elektabilitas partai politik (Parpol) akan lebih ditentukan oleh elektabilitas calon presiden (Capres) yang diusung oleh Parpol yang bersangkutan.

Ini menjadi semacam tanda-tanda kematian Parpol sebenarnya, tidak ada ongkos yang harus dibayar, seperti kasus di Amerika Latin dimana proses Pemilu yang bersamaan antara Pileg dan Pilpres membuat elektabilitas Parpol lebih banyak dipengaruhi oleh elektabilitas Capres, kaderisasi menjadi kurang penting, platform dan policy menjadi kurang serius untuk diperhatikan. Orang lebih melihat faktor apakah Capres yang diusung punya daya tarik elektoral atau tidak. Itu yang pertama.

Kedua, ini juga berkaitan dengan proses Pilkada serentak yang menjadi semacam pemanasan atau pretext (dalih) sebelum kita mempunyai hajatan Pilpres dan Pileg pada 2019. Kalau kita melihat pemilihan waktunya, Pilkada serentak di 171 wilayah yang diselenggarakan pada Juni 2018. Ini adalah periode serentak ketiga setelah yang pertama pada 2015. Keserentakan ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga tingkat lokal dalam konteks pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, bupati atau walikota.

Kalau dari sisi pemilihan waktunya, Pilkada serentak nanti terjadi hanya dua bulan sebelum nominasi Capres dan Cawapres pada 2019. Ada proses yang paralel antara penyelenggaraan Pilkada dengan Pilpres dan Pileg. Jadi tahapan Pileg dan Pilpres itu sudah dimulai per tahun ini. Kita akan menungu hasil verivikasi faktual sekitar Februari - Maret tahun ini, kemudian penetapan Parpol peserta Pemilu pada April 2018. Pada Agustus 2018 sudah proses nominasi Capres dan Cawapres.

Pada antara April dan Agustus ada hajatan 171 wilayah dengan total populasi pemilih yang akan melakukan Pilkada tersebut menyumbang hampir 70% dari populasi pemilih yang akan ikut memilih pada Pileg dan Pilpres tahun depan. Jadi dari sisi itu kita sudah bisa membayakan betapa repotnya hajatan elektoral nanti, belum lagi kalau kita kaitkan dengan isu-isu lain seperti menguatnya politik identitas sebagai sarana untuk memenangkan pertarungan elektoral.

Apa yang membuat saat ini politik identitas jadi lebih penting?

Politik identitas atau politik elektoral yang didasarkan pada kesamaan agama dan etnik itu sebenarnya sudah terjadi, terutama sejak rezim Pilkada dimulai pada 2005. Itu terutama lagi jika Pilkada dilakukan di wilayah yang secara primordial terbelah. Di beberapa provinsi yang memiliki komposisi etnik dan agamanya kurang lebih berimbang, maka diam-diam efek agama dan etnik bekerja mempengaruhi pilihan seseorang. Jadi ini bagian dari perilaku pemilih, voting behavior, biasa menyebutnya sebagai model sosiologis yaitu orang memilih berdasarkan kesamaan etnis atau agama. Hal ini terjadi karena para pemilih merasa bahwa pilihan yang didasarkan pada kesamaan etnik atau agama akan lebih memudahkan atau bisa dikatakan semacam short cut (jalan pintas).

Jadi bisa dikatakan bahwa seorang pemilih itu tidak perlu tahu tentang politik atau belajar tetang isunya, tetapi asal tahu calon yang akan dipilih itu agamanya apa sudah cukup.

Betul, jadi orang merasa yang agamanya sama itulah yang paling tahu aspirasinya. Ini adalah model yang paling purba dan sekaligus model pilihan yang paling tidak membutuhkan kecerdasan pemilih.

Bahkan membutuhkan sedikit keluguan.

Keluguan, kenaifan, dan saat yang sama juga akhirnya mengeksploitasi politisi untuk lebih memakai jalan pintas. Sebelumnya itu sudah terjadi tetapi tidak sampai semasif seperti yang kita saksikan di Pilkada Jakarta.

Dalam hal apa politik identitas itu mengubah pilihan orang atau sifat dari pemilihan umum?

Politik identitas mempunyai dampak karena pemilih tidak lagi disibukkan dengan isu atau kebijakan yang mau dibawa oleh calon kepala daerah. Yang mereka butuhkan dan cari adalah apakah calon memiliki kesamaan identitas, baik etnik atau agama, dengan pemilih atau tidak. Pada titik ini sebenarnya politik identitas bukan lagi persoalan masing-masing pemilih mempunyai hak untuk menentukan pilihan berdasarkan kesamaan etnik atau agama, tetapi yang lebih parah daripada itu adalah politik identitas menenggelamkan agenda penting terkait dengan apa yang seharusnya disodorkan oleh calon kepala daerah kalau mereka terpilih.

Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa misalnya isu infrastruktur, kemiskinan, dan sebagainya itu bisa dihadapi dalam Pemilu karena itu tidak diperhatikan.

Tidak dianggap penting. Yang dianggap penting adalah apakah calonnya mempunyai kesamaan agama atau etnik dengan pemilih atau tidak. Ini yang terus terang kalau kita lihat dalam pengalaman Pilkada Jakarta kemarin. Akibat terlalu masif mobilisasi agama yang kemudian muncul adalah orang tidak lagi memperhatikan apakah calon gubernur mempunyai proposal terhadap kesejahteraan publik atau tidak.

Walaupun dalam kampanye diucapkan proposal tersebut.

Betul, memang diucapkan tetapi yang menjadi driver utama dalam pilihan kemarin bukan itu. Memang ada peristiwa luar biasa yaitu insiden Al-Maidah yang memerantarai itu. Kemudian karena sukses di Pilkada Jakarta, yang saya khawatirkan pada 2018 bahkan sewaktu Pilpres 2019 nanti adalah politik identitas semakin menjadi winning template (pola kemenangan).

Apakah yang terjadi pada 2017 itu merupakan pendahuluan dari apa yang akan terjadi nanti?

Yang saya khawatirkan adalah karena terbukti sukses di Jakarta, kemudian calon di tempat lain termotivasi untuk melakukan hal sama. Meskipun mungkin kadarnya tidak semasif yang terjadi di Jakarta atau kemasannya mungkin jauh lebih canggih ketimbang yang terjadi di Jakarta. Saya sebut tidak semasif karena di beberapa tempat kalau kita cek hari ini kebanyakan Pilkada dilakukan di wilayah yang komposisi etniknya terlalu timpang, misalnya Islam terlalu dominan. Kalau misalnya calon gubernurnya sama-sama muslim, yang terjadi dalam konteks politik identitas adalah ada calon yang mengeksploitasi seperti, "Saya lebih Islam dibandingkan dengan yang lain." Jadi yang terjadi adalah perang sholeh-sholehan.

Ada orang yang mengangap ini sekuler, misalnya, ini adalah calon yang dianggap berasal dari kelompok Islam yang dituduh sesat. Itu akan jauh lebih masif. Perlu diingat pada Juni 2018 ada momentum masa bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri, saya khawatir itu akan lebih banyak didominasi dengan hal-hal yang tidak terkait dengan agenda apa yang dibawa oleh calon kepala daerah untuk kepentingan pemilihnya kalau mereka terpilih.

Bagaimana kita bisa menghindari matinya persaingan program, track record, dan mencegah orang untuk tidak lari kepada simbol-simbol agama?

Sebenarnya ada dua hal yang bisa menjadi solusi, meskipun saya tidak terlalu yakin akan memiliki dampak yang efektif, karena dalam politik yang dikenalkan hanya dua kata yaitu menang atau kalah, tetapi mari kita mencoba untuk mendesakkan dua solusi ini.

Pertama, tentu dari sisi penegakkan hukum. Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih tegas dalam menegakkan aturan. Tidak seperti sebelumnya dimana ada kesan pembiaran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Ke depan, mau tidak mau penyelenggara Pemilu harus sampai pada taraf misalnya mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi calon kalau terlalu eksesif menggunakan itu.

Kedua, tentu penegak hukum juga harus jalan. Jadi bukan hanya penyelenggara pemilunya saja, polisi tentu saja harus adil dan jangan terkesan tebang pilih. Jangan hanya mereka yang mendukung calon di luar yang diinginkan penguasa yang menjadi sasaran tembak. Jadikanlah isu ini menjadi isu publik (isu bersama), sehingga siapapun yang concern pada isu ini tidak dianggap bagian dari mereka yang pro atau anti kekuasaan. Ini adalah bagian dari agenda publik.

Kritik saya ke polisi, terutama setelah pengungkapan Saracen itu seolah-olah isunya yang disasar hanya mereka yang kritis terhadap penguasa atau anti terhadap penguasa. Menurut saya, harus dilepaskan semua dari atribut partisan politik, biar ini menjadi isu bersama dan orang menjadi terlibat karena bukan kita saja yang menjadi korban tetapi semuanya.

Apakah bagi pemilih individu ada alasan untuk nyaman terhadap keadilan lembaga seperti KPU atau polisi? Apakah mereka bisa bersandar ke situ atau mereka harus waspada terhadap semua perangkat demokrasi?

Tentu saja KPU tidak sempurna, tetapi kalau kita bandingkan dengan India atau Amerika Serikat (AS) tidak ada Pemilu yang diselenggarakan sekompleks dan se-serentak Indonesia. Di India atau AS pun mereka mengenal Pemilu sela. Bayangkan, di Indonesia kita mempunyai Pemilu serentak dengan berbagai macam tingkatan dan relatif sukses. Meskipun tentu ada beberapa hal yang perlu kita kritik, bagi saya kalau dari sisi penyelenggaraan, KPU dan Bawaslu kita perlu diangkat dan diberi apresiasi.

Meskipun begitu kesuksesan Pemilu bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga kualitas Pemilu. Kalau Pemilu lebih banyak didominasi oleh isu SARA, lalu apa yang mau dibanggakan dengan hasilnya kalau kemudian orang lebih sibuk melihat dan menguliti calon dari sisi kesamaan etnik atau agama, tetapi kurang kritis terhadap proposal kebijakan apa yang ditawarkan kepada publik. Apa yang mau dibanggakan dari model pemilu semacam itu?

Pada level kualitas ini sebenarnya KPU masih banyak hal yang harus disempurnakan. Misalnya mengenai politik uang, itu juga masih menjadi agenda besar. Mengenai election fatigue (kelelahan berpartisipasi), itu harus diperhatikan juga karena tiap tahun kita diminta untuk ikut memilih. Itu harus betul-betul ada desain yang sampai sekarang saya terus terang belum melihat karena KPU lebih banyak sibuk dengan urusan kepemiluan (teknik), sedangkan substansinya kurang diperhatikan.

Dimana Pemilu yang akan berlangsung seru, ketat dan perlu diwaspadai diantara provinsi-provinsi Pilkada, dan siapakah calon presiden yang kuat?

Pertama, dari sisi Pilkada, kita mempunyai 17 provinsi. Dari 17 provinsi ada empat provinsi yang mempunyai daya tarik secara nasional karena populasi pemilihnya besar sekali yaitu tiga provinsi ada di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) dan satu provinsi ada di Sumatera Utara. Dari keempat ini yang mempunyai efek simbolik secara kuat terkait Pilpres dan Pileg pada 2019 adalah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jawa Barat menjadi penting karena kalau kita lihat hasil Pileg pasca Soeharto jatuh, siapapun partai yang menjadi pemenang di Jawa Barat pada umumnya juga memenangkan Pileg nasional. Kalau kita lihat, tidak ada satupun partai di Jawa Barat yang mampu mempertahankan kemenangan setelah mereka menang di satu pemilu. Pemenangnya selalu berganti. Jumlah pemilihnya besar yaitu 32,8 juta dan secara simbolik meskipun tidak ada korelasi linier antara hasil Pilkada dan Pileg, tetapi karena waktu yang mepet antara Pilkada dan Pileg 2019 maka secara psikologis akan menciptakan semacam kesiapan dan kepercayaan diri bagi partai jika calonnya menang di Pilkada Jawa Barat.

Kedua di Jawa Timur, jumlah populasi pemilihnya hanya kalah sedikit jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan yang paling penting adalah sejak 2014 Jawa Timur menjadi barometer Pilpres. Jadi di Jawa Timur pada Pilpres 2014 Jokowi unggul atas Prabowo kurang lebih selisihnya 5,8%. Di nasional Jokowi juga unggul kurang lebih sama yaitu sekitar lima - enam persen.

Jokowi boleh dikatakan mempunyai beberapa prestasi yang seharusnya dikenal secara nasional seperti kemajuan dalam infrastruktur, melawan perubahan iklim, kelautan, dan masih banyak lagi, tentu juga banyak kekurangannya. Apakah Dia masih harus khawatir dan apa alasannya sebab tidak ada orang yang mempunyai track record atau program yang menjanjikan seperti dia?

Saya pribadi melihat dari data survei nasional yang biasa kami lakukan, terus terang elektabilitas Jokowi belum masuk taraf aman. Betul bahwa elektabilitas Jokowi tertinggi, tetapi masih ada gap antara mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi dengan yang bersedia untuk memilihnya. Jadi masih ada orang yang terbelah antara hati dan kepalanya. Mereka mengakui bahwa Jokowi sudah melakukan kinerjanya secara baik terutama isu-isu yang tadi sudah disebutkan, tetapi di sisi lain ada hal yang mengganggu mereka untuk tidak bersedia memilih.

Apa itu?

Terutama isu-isu yang terkait dengan abad pertengahan, seperti isu yang menganggap dia komunis masih cukup besar. Yang menganggap bahwa dia adalah keturunan Cina kisarannya juga masih lumayan. Kalau kita cross antara mereka yang menilai dan percaya bahwa Jokowi itu Cina atau komunis pada umumnya tidak memilih Jokowi meskipun dia puas terhadap kinerjanya.

Meskipun mereka puas, meskipun komunis sudah tidak ada, dan Cina juga merupakan negara sahabat kita.

Memang ini menggelikan, tetapi dalam politik perception is reality. Lepas apakah persepsi itu sesuai dengan data dan fakta atau tidak. Dalam politik, misalnya di AS, masih banyak pemilih republican yang percaya bahwa climate change itu mitos, tetapi itulah yang dipercaya dan itulah yang menjadi komposisi perilaku politik mereka.

Begitu juga di Indonesia, masih banyak yang percaya isu-isu abad pertengahan. Namun kalau hal itu dipercaya, maka secara politik itu mempunyai dampak. Menurut saya, ke depan Jokowi akan banyak diserang dari sisi ini karena turning point dari 2017 kemarin. Akhirnya orang lebih banyak sibuk dengan masalah isu abad pertengahan daripada isu real yang kita hadapi sekarang.

Apa alternatif yang akan dianggap orang kredibel melawan Jokowi, kalau Prabowo kredibilitasnya hanya sebagai calon presiden yang paling sering kalah?

Kalau ada calon yang mengeksploitasi isu agama, akibatnya orang menjadi lebih sibuk untuk menunjukkan bahwa dirinya paling Islam. Kalau ada calon yang mendapat dukungan 60% pemilih muslim dan mengabaikan pemilih non-muslim sama sekali maka dia sudah menang secara nasional. Itu karena 60% pemilih muslim artinya calon tersebut memiliki total presentase sebesar 52% secara nasional.

Apakah ini berarti tidak perlu ada keragaman di Indonesia?

Itu yang terus terang membuat saya sedih, menyaksikan perkembangan elektoral belakangan karena terus terang orang mulai sibuk dengan urusan-urusan yang sulit untuk kita diskusikan secara jernih. Yang saya khawatirkan adalah siapa pun termasuk Jokowi sendiri akan masuk dalam irama gendang yang sama dan mau tidak mau juga mengikuti itu.

Kalau mau menang harus mengikuti irama yang dominan.

Betul, ini yang kemudian menurunkan kualitas demokrasi elektoral kita. Orang hanya sibuk dengan baju dan simbol, tetapi lupa bahwa substansi yang mau dibawa seperti apa. Perlu diingat bahwa dalam Pilpres ada putaran kedua. Kalau tidak ada calon presiden yang mendapatkan keunggulan 50% plus dan minimal 50% di seluruh wilayah, maka akan masuk putaran kedua. Kalau masuk putaran kedua, orang akan kumpul di situ.

Kalau kita lihat hari ini memang elektabilitas Jokowi, meskipun sudah di atas 50%, tidak terlalu jauh jaraknya dari modal dia sebelum menjadi Capres. Dia terpilih dengan perolehan 53%, sekarang range-nya antara 50 58%. Jadi kerja keras selama tiga tahun yang dilakukan oleh Jokowi itu baru bertambah presentasenya kurang lebih 5%.

Apakah masih ada gunanya kita merawat keragaman, atau kita menyerah saja dan ikut yang lainnya.

Jangan, justru ini menjadi tantangan menarik.

Apakah berarti masih perlu untuk diperjuangkan dan tidak membosankan bagi orang?

Betul sekali, dan tentu tidak membosankan. Indonesia tidak begitu saja terjadi, toleransi juga bukan suatu hal yang tiba-tiba datang. Itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dan tentu harus dengan packaging, organisasi, dan manajemen yang jauh lebih menarik, terutama tantangannya adalah pada kalangan anak muda.

Kalau kita melihat dari data survei yang kita lakukan, yang paling mudah terpapar oleh isu intoleransi justru anak muda. Ini berbeda dengan trend di AS atau Eropa, di sana justru anak muda yang paling terbuka dan progresif, mereka yang paling mudah untuk menerima isu global. Di Indonesia malah kebalikannya, sepertinya ada yang salah dengan anak muda kita.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=eji99oYpSow&feature=youtu.be&ab_channel=PerspektifBaruOnline