Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Muchtar Luthfi A. Mutty

Dukung Kehadiran UU Masyarakat Adat

Edisi 1136 | 08 Jan 2018 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita membicarakan mengenai pentingnya kehadiran Undang-Undang (UU) tentang Masyarakat Adat untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat serta menjamin hak-hak mereka. Kita membahas topik ini dengan Muchtar Luthfi Andi Mutty, Anggota DPR RI di Komisi II yaitu bidang Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria. Selain di komisi, Luthfi juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi Nasdem di Badan Legislasi DPR RI.

Menurut Luthfi, mengatakan kehadiran UU tentang Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa negara hadir. Jadi Melalui UU ini kita berharap negara itu kongkrit kehadirannya dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Menurut Luthfi, Jika UU tentang Masyarakat Adat tidak kunjung hadir juga maka dampaknya adalah ada sebagian masyarakat kita yang sudah eksis sebelum Indonesia ada tetap terpinggirkan dan tetap miskin. Sementara mereka adalah pemilik dari kekayaan sumber daya alam ini dan mereka tidak bisa memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam dimana mereka sebenarnya bisa hidup sejahtera dari apa yang mereka miliki.

Jadi dia berharap semua penggiat masyarakat adat mulai dari AMAN, termasuk media massa bisa melakukan kampanye masif kepada masyarakat mengenai arti penting dari kehadiran UU ini.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan narasumber Muchtar Luthfi Andi Mutty sedangkan sebagai pewawancara Hayat Mansur.

Pada akhir tahun lalu, saya menghadiri acara Catatan Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam Catatan Akhir Tahun tersebut menyebutkan bahwa kehidupan masyarakat adat sepanjang 2017 tidak mengalami perubahan signifikan, antara lain masih terus terjadi kriminalisasi. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah belum hadirnya Undang-Undang (UU) tentang Masyarakat Adat. Bagaimana perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini di DPR RI?

Saya mau menjelaskan dulu mengapa UU ini perlu hadir. Melalui UU ini kita ingin memastikan bahwa negara hadir karena ini juga merupakan janji Presiden Jokowi dalam Nawacita bahwa negara tidak boleh alpha (negara harus hadir). Jadi melalui UU ini kita berharap negara itu kongkrit kehadirannya dalam rangka pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

UU tentang Masyarakat Adat masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Kita berharap pada Masa Sidang ketiga yang akan dibuka pada 9 Februari 2018 bisa disetujui seminggu kemudian di Baleg untuk dibawa ke Sidang Paripurna. Di Paripurna diharapkan disetujui untuk menjadi usul inisiatif DPR. Setelah usul inisiatif DPR keluar, maka barulah ada penyampaian ke pemerintah. Kemudian pemerintah akan menunjuk wakil pemerintah melalui surat presiden ke DPR dan Daftar Inventarisasi Masalah. Jadi tahapannya masih cukup panjang.

Apakah mayoritas anggota Baleg mendukung hadirnya UU tentang Masyarakat Adat ini sehingga bisa disetujui di Baleg?

Sepanjang yang saya amati semuanya setuju, bahkan ketua panitia kerja (Panja) sudah ditunjuk oleh Baleg. Pimpinan Baleg menunjuk Arif Wibowo, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDIP, menjadi Ketua Panja. Anggota panja memang belum terbentuk, tapi Ketua Panja sudah dibentuk.

Apakah ini berarti pada 9 Februari saat Masa Sidang DPR RI dibuka kembali, maka di Baleg ini sudah bisa dipastikan UU ini akan disahkan untuk dibawa ke paripurna?

Iya, hampir pasti.

Apa yang akan menjadi kendala yang bisa membuat UU ini gagal dibahas di DPR, bahkan gagal disahkan?

Sebelum saya bicara apa yang menjadi kendala, saya mau menyampaikan bahwa RUU tentang Masyarakat Adat ini sudah dibahas oleh DPR periode lalu yaitu periode 2009-2014. Tapi ini tidak berhasil digolkan menjadi UU, tentu ada persoalan besar di situ.

Apa persoalan besar tersebut?

DPR menganut sistem kerja tidak ada carryover (tidak bisa berlanjut), maka apa yang sudah dibahas 99% oleh DPR periode lalu tidak bisa dilanjutkan oleh DPR periode sekarang, jadi dimulai dari nol lagi. Dalam prediksi saya, kendala yang akan dihadapi ada dua kendala besar.

Pertama, dengan lahirnya UU ini maka akan ada yang namanya berbagi kekuasaan. Dulu kekuasaan itu dimonopoli oleh pemerintah, sekarang dibagikan ke masyarakat adat. Tentu sebagai pemegang kekuasaan mutlak, pemerintah pasti merasa tidak senang karena adanya pembagian kekuasaan. Ini tentu akan membuat terjadinya perdebatan agar kekuasaan itu tetap lebih besar kepada pemerintah.

Kedua, kendala yang saya lihat adalah dari perusahaan. Sulit dipungkiri bahwa pembahasan UU di DPR itu seringkali mengalami intervensi dari berbagai pihak. Saya khawatir nanti perusahaan-perusahaan ini akan melakukan intervensi sedemikian rupa agar UU ini kembali gagal. Kalau UU ini hadir, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini cukup bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengakui suatu wilayah atau kawasan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi, itu tidak bisa lagi seenaknya bernegosiasi dengan pemerintah tapi harus bernegosiasi dengan masyarakat adat.

Itu karena dalam RUU ini tegas disebutkan bahwa sebuah kawasan yang akan dieksploitasi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari masyarakat adat. Dalam proses mendapat persetujuan ini tentu ada negosiasi di situ dan harus jelas apa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat adat. Di sinilah saya kira persoalan akan mulai timbul.

Mungkin masyarakat akan bertanya-tanya karena sepengetahuan masyarakat UU itu dibahas hanya oleh pemerintah dan DPR. Bagaimana cara perusahaan bisa mengintervensi proses pembuatan UU itu, sehingga UU tentang Masyarakat Adat bisa menjadi gagal?

UU adalah produk dari kesepakatan. Kesepakatan itu adalah produk dari kepentingan. Kepentingan yang paling besar di sini adalah kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar. Kita tahu bahwa di daerah kawasan adat tersimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Potensi sumber daya alam yang sangat besar ini memancing perusahaan-perusahaan besar untuk ke sana.

Dengan adanya kekuasaan dan kewenangan dari masyarakat adat lewat UU ini, maka mereka tidak bisa lagi seenaknya untuk masuk ke sana, sehingga dengan berbagai cara, kewenangan-kewenangan masyarakat adat, yang mungkin dalam RUU dibuat sedemikan cara supaya semakin besar dalam mengatur, bisa dibatasi dengan intervensi ini.

Tentu itu tidak secara langsung, tetapi lewat berbagai kelompok-kelompok kepentingan untuk melakukan lobi kepada DPR. Itu praktik-praktik yang lazim terjadi di seluruh negara di dunia bahwa dalam proses pembuatan UU itu lobi tetap berjalan. Mungkin memang tidak kelihatan oleh masyarakat umum, tetapi itu dirasakan dan terjadi dimana-mana.

Apakah kondisi suara mayoritas DPR saat ini bisa menolak intervensi dari kepentingan-kepentingan perusahaan swasta itu?Anggota DPR adalah anggota Fraksi. Fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Mungkin perusahaan-perusahaan besar ini akan menjangkau fraksi lewat partai-partai politik. Ini adalah mekanisme lobi yang terjadi dimana-mana.

Saat ini yang saya tahu Partai Nasdem yaitu partai Anda sangat mendukung hadirnya UU tentang Masyarakat Adat. Apakah ada partai lain selain Nasdem yang juga ikut mendukung?

Yang saya lihat dan cermati di Badan Legislasi pada umumnya mendukung, tetapi kita belum berbicara mengenai substansi.

Jadi tidak ada yang menolak.

Tidak ada yang menolak, walaupun setelah tiga tahun saya perjuangkan baru berhasil memasukkan RUU Mayarakat Adat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini berarti dari sini sudah kelihatan bahwa ada benih-benih penolakan.

Apa saja isi dari RUU ini yang bisa menjadi ganjalan, terutama bagi pihak perusahaan yang tidak senang?

Di dalam RUU kita atur bahwa perusahaan atau siapa saja yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam suatu kawasan adat itu harus mendapat persetujuan dari pemangku adat. Kalau dulu sebelum ada RUU ini, cukup perusahaan bernegosiasi dengan pemerintah, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini kita mengacu juga kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara.

Selama ini ada persepsi mengatakan bahwa seluruh hutan di negara ini adalah hutan milik negara, padahal negara hanya menguasai. Menguasai di sini dalam arti bukan memiliki, tetapi menguasai dalam arti mengatur. Dengan adanya UU ini maka kita pertegas lagi keputusan MK itu dalam suatu UU bahwa kalau ada perusahaan atau siapa pun atau negara sekalipun mau masuk atau melakukan kegiatan apapun dalam suatu kawasan adat, maka dia harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat.

Ketentuan ini tentu membuat orang menjadi tidak senang, terutama pengusaha. Kita tahu selama ini dalam wilayah masyarakat adat itu tersimpan kekayaan alam yang sangat besar yaitu potensi hutan dan potensi tambang. Potensi hutan, tambang dan sumber daya alam lainnya ini apabila akan diolah harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat setempat.

Apakah Anda optimis UU ini bisa selesai pada 2018 yang merupakan tahun politik, yang mungkin perhatian sebagian anggota DPR juga akan teralihkan ke hal-hal yang bersifat lebih politis daripada UU ini?

Kita bisa optimis dan pesimis. Optimisnya adalah kalau misalnya pemerintah Jokowi ingin mendapatkan dukungan atau suara dari masyarakat, tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar RUU ini menjadi UU. Pesimisnya adalah bahwa pemilu atau Pilkada memerlukan biaya besar, kalau sumber-sumber pembiayaan itu bersoal dengan wilayah masyarakat adat maka mereka akan menutup kran. Kalau mereka menutup kran, maka akan memaksa pemerintah untuk membatalkan UU ini. Jadi dua sisi ini yang harus kita pikirkan.

Apa yang bisa kita lakukan sebagai publik atau masyarakat biasa untuk membantu DPR agar bisa terus mendorong UU ini dibahas dan disahkan?

UU ini adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Saya berharap semua penggiat masyarakat adat mulai dari AMAN, termasuk media massa bisa melakukan kampanye masif kepada masyarakat mengenai arti penting dari kehadiran UU ini. Kehadiran UU ini dalam perspektif saya adalah bahwa kita selalu berbicara tentang empat pilar berkehidupan kebangsaan. Salah satu dari empat pilar itu adalah Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara itu ada dalam perspektif kita. Kita tidak bisa berbicara Wawasan Nusantara mengenai kebhinekaan kalau kita tidak memberi ruang yang bermakna kepada masyarakat adat. Kongkritisasi dari Wawasan Nusantara adalah masyarakat adat. Masyarakat adat ini sudah hadir sebelum Indonesia hadir dan itu diakui oleh Undang-Undang Dasar. Sebelum Amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dalam penjelasan disebutkan bahwa dalam territoir Negara Indonesia terdapat 250 "Zelfbesturende landschappen" dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susun asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian setelah ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B menyatakan dengan tegas bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Sampai sekarang itu belum kongkrit dan kongkritnya adalah UU ini.

Tadi Bapak menjelaskan bahwa membutuhkan waktu tiga tahun untuk bisa mengolkan ini agar bisa dibahas di Baleg. Mengapa sampai begitu lama?

Ini yang saya tidak tahu juga. Saya sudah menyampaikan alasan UU ini penting dari perspektif Wawasan Nusantara dan perspektif konstitusionalitas. Ketika tahun ketiga belum disetujui, saya mengatakan, "Saya sudah tiga tahun berjuang, sekarang tolong teman-teman mulai dari pimpinan dan peserta yakinkan kepada saya ketidakpentingan dari UU ini. Kalau Anda bisa mengatakan mengapa ini tidak penting maka saya akan terima. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan kepada saya bahwa UU ini tidak penting, maka saya akan berjuang untuk mengolkan ini."

Apa dampaknya jika UU tentang Masyarakat Adat ini tetap tidak hadir pada 2018 dan tetap belum disahkan sampai 2019 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita?

Dampaknya adalah ada sebagian masyarakat kita yang sudah eksis sebelum Indonesia ada tetap terpinggirkan dan tetap miskin. Sementara mereka adalah pemilik dari kekayaan sumber daya alam ini dan mereka tidak bisa memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam dimana mereka sebenarnya bisa hidup sejahtera dari apa yang mereka miliki.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=k9X6aX7TEhY