Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Khalisah Khalid

Rencana Aksi Perubahan Iklim Tidak Sinkron

Edisi 1128 | 13 Nov 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari ini kita akan membicarakan topik sangat penting untuk kelangsungan hidup kita dan semua makhluk di bumi yaitu ancaman perubahan iklim dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasinya. Narasumber hari ini adalah sosok yang telah lama berkecimpung di organisasi yang bergiat di lingkungan hidup yaitu Khalisah Khalid atau akrab dipanggil Alin. Dia menjabat sebagai Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI).

Khalisa Khalid mengatakan Walhi baru saja melakukan kajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lima propinsi yang merepresentasikan wilayah atau region yaitu provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Selatan adalah daerah-daerah yang kami jadikan sample dalam kajian dokumen RPJMD.

Dari analisis dokumen itu menunjukkan bahwa antara rencana aksi yang dilakukan dengan sumber emisi di masing-masing daerah tidak nyambung. Contoh Jawa Barat, sumber emisinya sebagian besar di sektor energi karena banyak PLTU batu bara. Tapi dalam rencana aksinya justru di sektor pertanian. Jadi tidak menurunkan emisi karbon sama sekali.

Walhi melihat koordinasi di level kementerian lembaga negara terkait itu masih ada problem. Di tingkat pemerintah pusat dan daerah pun juga masih ada problem koordinasi di level itu. Belum lagi kita melihat ego sektoral yang masih sangat kuat. Ini yang menjadi tantangan bagaimana mensinergiskan antara Rencana Aksi di Nasional dengan Rencana Aksi di Daerah.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dengan narasumber Khalisah Khalid.

Perhatian masyarakat dunia pada 6 sampai 17 November 2017 tertuju ke Bonn, Jerman karena di kota tersebut delegasi dari 197 negara sedang berkumpul untuk mengikuti Konvensi Kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan COP 23. Tentu saja pertemuan tersebut guna membahas mengenai upaya-upaya global mengatasi perubahan ikilm.

Indonesia merupakan negara yang sangat pro aktif dan juga berada di garis terdepan untuk upaya-upaya global mengatasi perubahan iklim, salah satunya adalah pemerintah menyusun dan menargetkan pembangunan rendah karbon untuk upaya mengatasi perubahan iklim. Apa itu pembangunan rendah karbon dan apa arti pentingnya bagi kita sebagai masyarakat?

Pertama terkait dengan COP 23, tuan rumah penyelenggaraan tersebut adalah Fiji sebagai salah satu negara kepulauan kecil yang menjadi tuan rumah. Ini akan menjadi menarik karena Indonesia juga negara kepulauan, sehingga seharusnya interest dan kepentingan kita lebih besar di COP 23.

Kemudian mengenai pembanguan rendah karbon, sebenarnya kita mengetahui bahwa model pembangunan negara-negara industri dicontoh oleh negara-negara berkembang. Ini menjadi mainstream pembangunan global, yaitu terus membangun dengan menghasilkan emisi yang luar biasa, ecological footprint-nya luar biasa dari proses pembangunan dan sebagian besar memang di industri ekstraktif dan skala besar yang sangat masif.

Kita tahu penyumbang industri ekstraktif adalah bahan bakar bersumber fosil (fossil fuel), kemudian juga agriculture dalam skala yang masif. Yang lainnya dalam konteks perubahan bentang alam yang perutukkannya lagi-lagi untuk memenuhi proses-proses pembangunan atau industrialisasi.

Model pembangunan tersebut menghasilkan emisi yang tinggi karena dari praktek penghancuran bentang alam, pengerusakan hutan, mengekstraksi luar biasa, menghasilkan polusi, kemudian hal itu menjadi model atau mainstream dari pembangunan global. Jadi hampir seluruh negara menganut model pembangunan yang tinggi karbon.

Darimana sumber emisi kita, dan apakah kita termasuk negara penghasil emisi terbesar di dunia?

Ini menarik karena Indonesia berada di dua sisi. Di satu sisi, Indonesia sebenarnya adalah korban, negara yang vulnerable, negara yang rentan dari dampak perubahan iklim. Tapi juga sekaligus sebagai emitter atau penyumbang emisi tertingi.

Kalau dilihat dari Nationally Determined Contributions / NDC (Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional) Indonesia, ada lima sektor tertingi penyumbang emisi kita dan ini yang kemudian dijadikan landasan untuk menargetkan penurunan emisi. Pertama, di sektor yang dulu kita kenal dengan Land Use, land Use Change, and Forestry (LULUCF) dan sekarang berubah nama menjadi Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU) atau Pertanian, Kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya. Kita tahu selain pembangunan-pembangunan infrastruktur yang digenjot, sebagian besar pengalihan fungsi lahan dan hutan di Indonesia adalah untuk perkebunan skala besar, sawit, kemudian ada juga pulp and paper, dan tambang.

Kita tahu emisi tertinggi kita dari kebakaran hutan dan lahan yang selalu menjadi sorotan global dan dunia karena faktanya sudah belasan tahun, meskipun kita juga tahu pemerintah Indonesia mempunyai komitmen di situ. Salah satu komitmen dari pemerintah, misalnya, presiden sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon krisis kebakaran hutan.

Yang lain adalah di sektor energi. Sektor energi kita juga sangat besar karena kita tahu masih banyak praktek fossil fuel yang kita gunakan, misalnya batubara dan PLTU. Selain itu, ada juga sektor agriculture, industry, dan transportasi, tapi jumlahnya kecil.

Apa saja kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil untuk mengatasi perubahan iklim ini?

Pertama kali Presiden Jokowi datang ke COP adalah pada COP 21 di Paris, dua tahun lalu (2015), yaitu pasca kebakaran besar hutan pada 2015. Durasi kebakaran tersebut kira-kira dari Februari sudah mulai ada titik api dan terus bertambah sampai September-Oktober 2015. COP 21 berlangsung pada akhir November sampai awal Desember 2015. Di situ presiden berkomitmen untuk menurunkan target penurunan emisi.

Berapa targetnya?

Target kita adalah 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional. Pasca menyampaikan pidato di COP 21, presiden mengambil langkah-langkah, salah satunya adalah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengeluarkan kebijakan terkait dengan perlindungan kawasan ekosistem gambut. Dari fakta kejadian kebakaran hutan dan lahan, kawasan ekosistem gambut adalah yang paling besar atau sering terjadi kebakaran.

Sebenarnya kita merasa masih sangat jauh dari harapan karena penegakkan hukum menjadi salah satu isu yang kuat waktu itu. Kita tahu saat melihat titik api sebenarnya konsesinya sebagian besar ada di konsesi perusahaan. Misalnya, saat presiden blusukan ke Sungai Tohor, Riau, sebelum ke Paris, dari situ mungkin dia bisa melihat situasi atau fakta-fakta di lapangan.

Jadi, memang sudah ada beberapa kebijakan yang keluar, terakhir tentu dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Paris Agreement yang kemudian dikeluarkan dan disahkan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Ini adalah dasar dari kebijakan untuk menurunkan emisi kita.

Pemerintahan Presiden Jokowi secara nasional sudah mempunyai kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon kita. Menurut sepengetahuan kami, kebijakan tersebut diturunkan dalam Rencana Aksi Nasional. Bagaimana penerapan Rencana Aksi Nasional upaya penurunan emisi tersebut baik di tingkat nasional maupun daerah?

Ini yang menarik, ternyata memang masih ada kontradiksi antara komitmen dan aturan yang terkait dengan implementasi komitmen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita. Kita melihat ini masih sangat kontradiktif dan masih tinggi emisi karbon yang kita hasilkan, misalnya jika melihat di sektor yang tetap menjadi primadona tertinggi emisi kita yaitu sektor alih fungsi lahan dan sektor energi.

Yang sebenarnya kami khawatirkan adalah target penurunan emisi kita di tingkat nasional sulit tercapai ketika kita melihatnya pada RPJMN, dan tidak ada koreksi. Padahal kita mengetahui bahwa ketika setiap negara meratifikasi satu konvensi, maka dia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban itu bukan hanya di tingkat internasional tetapi juga tingkat nasional, dan justru harus menurunkannya sampai pada aturan-aturan di bawahnya, dan tentu saja menyesuaikan juga dengan aturan-aturan lain. Kalau kita melihat di RPJMN berarti harus mengoreksi kebijakan pembangunan dan ekonomi.

Apa salah satu yang harus dikoreksi?

Kami melihat dua sektor yang tertinggi dan itulah yang menjadi prioritas di tengah keterbatasan sumber daya kita dan pemerintah Indonesia. Sebenarnya kebijakan moratorium yang dikeluarkan dan baru diperpanjang, kami mengharapkannya diperpanjangnya dengan kebijakan yang lebih kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres), tapi faktanya presiden mengeluarkannya masih dalam bentuk Inpres dan hanya diperpanjang dua tahun.

Padahal kita berharap setidaknya minimal 25 tahun agar terjadi pembenahan tata kelola, khususnya di sektor hutan. Ini yang seharusnya menjadi prioritas. Selain itu harus ada upaya pemulihannya. Pemulihan dari praktek alih fungsi lahan dan hutan yang kita tahu daya rusaknya sangat luar biasa, misalnya di kawasan ekosistem rawa gambut.

Kedua, tentu saja di sektor energi. Kita sangat mengkhawatirkan karena pemerintah tetap ‘ngotot’ dengan membangun 35.000 MW yang sebagian besar sumbernya adalah dari batu bara atau energi fosil.

Bagaimana kaitan kebijakan nasional tersebut dengan implementasinya sampai ke bawah yaitu kebijakan di level-level daerah?

Kebetulan kami baru saja melakukan kajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lima provinsi yang merepresentasikan wilayah atau region Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur mewakili pulau-pulau kecil, Sulawesi, dan Jawa.

RPJMD Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Selatan adalah daerah-daerah yang kami jadikan sample dalam kajian dokumen RPJMD.

Kita melihat dari analisis dokumen itu bahwa antara rencana aksi yang dilakukan dengan sumber emisi di masing-masing daerah tidak nyambung. Contoh Jawa Barat, sumber emisinya sebagian besar di sektor energi karena banyak PLTU batu bara. Tapi dalam rencana aksinya justru di sektor pertanian. Jadi tidak menurunkan emisi karbon sama sekali. Bukannya itu tidak boleh, tetapi kita harus tahu skala prioritas mana yang harus dilakukan. Kita harus melihat sumber emisinya yang besar dari sektor mana. Itulah yang harus digenjot sebagai prioritas.

Contoh lain, NTT, wilayah dengan kepulauan kecil yang tanpa ada perubahan iklim pun sudah ada krisis luar biasa salah satunya krisis air, kemudian ditambah dengan dampak perubahan iklim. Namun kebijakan RPJMD-nya belum mengakomodir bahwa sebenarnya ini adalah pulau dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Kemudian kebijakan pembangunannya juga tetap membuka industrialisasi yang justru akan mengancam NTT sebagai wilayah kepulauan kecil.

Apa faktor penyebabnya sehingga RPJMN untuk penurunan emisi tidak singkron dengan RPJMD di masing-masing daerah. Contohnya di Jawa Barat, yang seharusnya penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik berbahan fosil itu malah melakukan upaya penurunan emisi yang kurang signifikan hanya di bidang limbah?

Mungkin seharusnya pertanyaan itu ditujukan untuk pemerintah, mengapa Rencana Aksi Daerah tidak mendukung Rencana Aksi Nasional untuk bisa menurunkan emisi sesuai target? Kami melihat koordinasi di level kementerian lembaga negara terkait itu masih ada problem. Di tingkat pemerintah pusat dan daerah pun juga masih ada problem koordinasi di level itu. Belum lagi kita melihat ego sektoral yang masih sangat kuat. Kita tahu dalam konteks penanganan perubahan iklim ini leading sector-nya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini yang menjadi tantangan bagi KLHK, bagaimana mensinergiskan antara Rencana Aksi di Nasional dengan Rencana Aksi di Daerah.

Sebenarnya secara kewenangan undang-undang (UU), pemerintah yang baru telah memberikan kembali kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi atau Gubernur. Saya kira ini yang menjadi penting untuk bagaimana mensinergiskan antara Rencana Aksi penurunan emisi nasional dengan penurunan emisi di daerah. Mungkin ini terlihat sederhana, koordinasi dan mengintegrasikan Rencana Aksi Nasional dan Daerah. Tapi problem kita memang selalu di situ karena pemerintah daerah biasanya akan lebih patuh dengan kementerian dalam negeri atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bagaimana dari sisi kesadaran atau pengetahuan mengenai dampak perubahan iklim di kalangan pemerintah daerah? Apakah itu juga menjadi suatu hambatan untuk singkronisasi?

Saya kira memang ini menjadi tantangan karena banyak juga pemerintah daerah masih berpandangan bahwa ini adalah isu global atau "isu asing". Ini memang pekerjaan berat, bagaimana menyamakan atau mensinkronkan mengenai pengetahuan dan capacity building di level pemerintah. Belum lagi mengenai turunannya di level masyarakat, tantangannya akan lebih besar lagi.

Biasanya karena sudah dianggap isu global, jadi tidak terhubung dengan apa yang terjadi di level daerah atau bahkan sampai di level tapak. Padahal dampaknya sampai ke level tapak dan individu. Mereka adalah warga negara yang merupakan konstituen dalam konteks politik. Sebenarnya yang kami khawatirkan adalah pemerintah daerah masih belum mempunyai perspektif lingkungan.

Apa dampaknya jika hal ini terus terjadi, yaitu tidak ada sinkronisasi antara nasional dengan daerah dan perspektif lingkungan hidup dari kalangan pemerintah daerah juga masih rendah?

Satu, tentu target pencapaian penurunan emisi sulit tercapai kalau tidak sinkron antara Rencana Aksi Nasional dengan Rencana Aksi Daerah. Tapi ini bukan hanya mengenai komitmen internasional karena pemerintah mempunyai komitmen penurunan emisi di 29% atau sampai 41% dengan bantuan internasional. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan kepada warga negaranya, kepada masyarakat untuk memastikan keselamatannya dari dampak perubahan iklim dan ancaman penghancuran atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar.

Kami juga mengkhawatirkan bukan hanya mengenai penurunan target yang tidak akan tercapai, tetapi masa depan dan keselamatan masyarakat juga terancam dengan dampak perubahan iklim yang akan lebih masif ke depan dengan makin banyaknya bencana ekologis yang akan makin masif. Belum lagi dengan ancaman makin masifnya industri ekstraktif dan ekspansif.

Kalau pemerintah daerah tetap menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima dari ekonomi daerah untuk mendapatkan penghasilan daerah, maka bencana ekologis yang akan timbul, dan sebenarnya kita akan mengalami kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Biaya lingkungan yang akan dikeluarkan akibat dari kesalahan model pembangunan yang terus dilanjutkan akan sangat merugikan dalam konteks negara maupun anggarannya, apalagi masyarakat.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=CH_qBx8Lu2U&ab_channel=PerspektifBaruOnline