Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Muhamad Heychael

Frekuensi Publik Milik Kita

Edisi 1127 | 13 Nov 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Senang sekali kita bertemu di Perspektif Baru. Hari ini kita akan membicarakan mengenai penggunaan frekuensi publik yang dipakai televisi. Kita ingin membicarakan ini dengan pengamat dan peneliti yaitu Muhammad Heychale dari Univeristas Multimedia Nusantara dan sekarang menjadi Direktur Remotivi. Remotivi adalah pusat studi media dan komunikasi. Profile lengkap Remotivi dapat dilihat di www.remotivi.co.id.

Menurut Muhammad Heychale, semua orang merisaukan acara TV dan ada dua tindakan merespon kerisauan tersebut. Pertama, tindakan apatis dengan berpikiran ganti channel saja atau menonton TV kabel. Kedua, tindakan provokatif dengan melakukan media literasi yaitu edukasi anak, membuat jadwal tayangan, dan sebagainya. Tindakan yang kedua adalah yang kita dorong ke masyakarat.

Perlu diketahui, TV bersiar dengan frekuensi publik adalah sumber daya terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran, dan diserahkan pengaturan penggunaannya kepada negara, serta harus digunakan untuk keuntungan publik sebesar-besarnya.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Muhamad Heychael.

Saya merasakan ada kelesuan dari segi kualitas pada acara televisi (TV) di Indonesia. Mengapa terasa ada sesuatu yang kurang pada acara TV saat ini?

Saya kira banyak orang di Indoensia tidak lagi berdebat apakah tayangan TV bagus atau tidak. Saya kira tayangan saat ini penuh kekerasan, mengeksploitasi perempuan, konten asusila, dan sebagainya. Semua orang merisaukan acara TV dan ada dua tindakan merespon kerisauan tersebut. Pertama, tindakan apatis dengan berpikiran ganti channel saja atau menonton TV kabel. Kedua, tindakan provokatif dengan melakukan media literasi yaitu edukasi anak, membuat jadwal tayangan, dan sebagainya. Tindakan yang kedua adalah yang kita dorong ke masyakarat.

Perlu diketahui, TV bersiar dengan frekuensi publik adalah sumber daya terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran, dan diserahkan pengaturan penggunaannya kepada negara, serta harus digunakan untuk keuntungan publik sebesar-besarnya.

Jika dikatakan bahwa frekuensi publik adalah sumber daya terbatas, apa maksudnya terbatas, dan berapa banyak jumlahnya kalau frekuensi publik dipakai semua?

Sebetulnya kalau dibatasi berapanya agak sulit dijelaskan karena Kementerian Komunikasi dan Infromatika tidak cukup transparan mengenai berapa banyak jumlah kanal TV analog kita. Namun yang jelas, jika semua orang di Indonesia ingin membuka radio atau televisi, maka tidak semua orang bisa.

Jadi dalam hal apa penggunaan frekuensi publik ini tidak menjalankan misinya?

Sebagai contoh, mungkin tidak terlalu banyak yang mengetahui kalau setiap 10 tahun sekali stasiun TV harus mengajukan izin siar. Setiap mengajukan izin siar diajukan kepada negara untuk menggunakan frekuensi publik dengan membuat proposal.

Contoh paling lucu adalah izin untuk Global TV adalah TV agama. Sedangkan izin TPI adalah TV pendidikan dan kini berubah nama menjadi MNC TV. Apakah kita mendapati tayangan agama di Global TV? Apakah kita mendapatkan tayangan pendidikan di MNC TV? Nah ini menjadi penghianatan terang-terangan, tetapi negara selalu menutup mata.

Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, mengapa organisasi Anda dinamakan remotivi?

Remotivi sebenarnya berawal dari sebuah forum di Facebook yang bernama Masyarakat Anti Tayangan Televisi Buruk, dan Maman Suherman menjadi penasehat sampai sekarang. Pada waktu itu kerjaaan kami adalah marah-marah karena melihat Ibu, adik, dan keluarga kita menonton sinetron atau tayangan televisi yang kualitasnya tidak baik.

Di forum itulah tempat kami mengeluh, kemudian kami melakukan kopidarat, lalu dari situ tercetuslah ide bahwa kita harus melakukan sesuatu. Namun belum terlihat sesuatu apa yang harus kita lakukan. Akhirnya secara seporadis kami melakukan diskusi, meskipun yang datang hanya 15 orang.

Sampai kemudian di satu titik kami mendapatkan momentum mendapati sebuah tayangan di Trans TV berjudul Primitif Runaway yang menceritakan tentang seorang artis yang mengunjungi sebuah wilayah atau daerah suku-suku adat di pedalaman. Mereka menyiarkan secara live dengan adegan mencoba makanan dan terheran-heran mengapa mereka bisa hidup di tempat yang sulit dan tidak layak. Kejadian tersebut membuat kami marah karena tayangan tersebut seperti mengolok nenek moyang kita sendiri. Lalu kami bersuara menuliskan artikel di koran-koran, bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggedor Komisi Penyiaran Indoneisa (KPI). Sejak kejadian itu kami mulai mendapatkan donor pada 2010 dan terus berkembang.

Bukankah merupakan tugas KPI untuk mengawasi isi siaran televisi?

Isi siaran 100% tanggung jawab KPI. Namun mengapa KPI yang sudah berdiri sejak 2006 tidak memberikan perubahan? Masalahnya adalah wewenang mereka terbatas karena dibatasi oleh Undang-Undang. UU Penyiaran tahun 2002 memberikan kewenangan yang besar tapi kemudian ada judicial review oleh teman-teman dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Wewenang KPI seperti dikebiri. Mereka tidak bisa memberikan sanksi denda, orang-orang yang duduk di KPI sekarang banyak orang politik, dan tidak punya rekam jejak di penyiaran.

Tapi, mengapa publik tidak menjadi resah terhadap impotensi KPI?

Jadi begini, misalnya, lembaga Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan sesuatu pasti media akan meliput, dan semua orang akan ikut menyoroti. Namun jika KPI, media elektronik tidak pernah mengangkat beritanya. Bahkan isu pemilihan ketua KPI tidak pernah muncul di televisi, sehingga publik banyak yang tidak mengetahui mengenai KPI.

Keadaannya memang sangat rumit, dimana KPI mengawasi media dan media elektronik sendiri tidak pernah menyiarkannya. Di Remotivi kami bekerjasama dengan media alternatif dan non mainstream. Itu karena jika Remotivi mengeluarkan kritik atau kajian tentang buruknya tayangan televisi dan media televisi menayangkannya maka sama halnya dengan mereka bunuh diri.

Sampai kapan keadaan ini akan berlangsung atau sampai kapan keadaan ini akan membaik?

Pada 2014 kami meluncurkan kampanye frekuensi publik. Itu karena setelah kami melakukan survei di 10 kampus swasta di Jakarta menunjukkan 58% mereka tidak mengetahui frekuensi televisi adalah miliki publik. Mereka hanya mengetahui televisi bersiaran tanpa menggunakan frekuensi milik publik dan publik tidak punya hak.

Jadi tidak ada dorongan sosial untuk memperbaiki siaran TV ini. Lalu, bagaimana caranya untuk membuat dorongan sosial untuk isu ini?

Dahulu kami sering mengadakan media literasi ke banyak sekolah menengah atas (SMA). Jadi kami datang dan mengajar dengan tema yang berbeda-beda. Terkahir kami melakukan kampanye anti konsumerisme dengan mengajari bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh pengiklan di TV adalah benar, misalnya, kulit langsung putih dalam tujuh hari itu tidak ada.

Kemudian kami berpikir bahwa sumber daya akan habis jika kita terus datang ke banyak SMA. Akhirnya kami memilih membuat media literasi dengan konten online. Sekarang konten kami seperti infografik, dan video dipakai oleh guru dan teman-teman aktivis di daerah yang ingin mengedukasi publik bahwa media itu memiliki dampak yang sangat besar.

Apakah Anda merasa perjuangan Anda ini maju atau mundur?

Ya, kami selalu optimis untuk kemajuan usaha kami. Cuma yang membuat kita lelah adalah seumpama kita jalan tiga langkah tapi jaraknya masih seribu kilo meter.

Apakah Anda tidak pernah mendapat air time atau forum di tv untuk membahas soal-soal ini?

Pernah seperti di Net TV dan Kompas TV. Tapi jika kita bicara media TV maistream yang masuk 10 besar itu tidak pernah.

Bagaimana dengan DPR karena seharusnya mereka bisa juga mewakili atau paling tidak secara politis bisa mengambil untung untuk perbaikan TV?

Justru malah agak jadi rumit konteksnya karena televisi dikuasai oleh orang yang berpartai. Sekarang salah satu tugas anggota dewan di Komisi I yang partai politiknya berafiliasi dengan TV adalah mengawal kepentingan bisnisnya. Dahulu, salah satu yang kami dorong adalah percaya bahwa kualitas dan konten itu tidak bisa berpisah.

Apakah ada kepemilikan TV oleh orang partai?

Sekarang siapapun bisa, tidak ada batasnya. Sekarang uang menjadi segalanya. Saya pikir dengan undangan wawancara ini bagi saya penting karena sekecil apapun ruang untuk berdiskusi harus diisi agar pesannya tersampaikan.

Apakah tidak ada satu pun partai yang platformnya berusaha menyehatkan frekuensi publik?

Ini menarik. Sebenarnya presiden kita di Nawacita pada poin kesembilan berbicara mengenai frekuensi publik. Namun persoalannya yang ditulis tadi tidak ada yang meneruskan. Kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum banyak perubahan.

Apakah kegiatan ini menggunakan Resources dari kampus tertentu atau dosen?

Tidak, kami benar-benar terpisah antara kegiatan mengajar dan Remotivi.