Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Usep Setiawan

Menyelesaikan Bersama Persoalan Tenurial

Edisi 1126 | 01 Nov 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Topik hari ini sangat penting untuk kehidupan kita pribadi maupun kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara yaitu mengenai penguasaan tanah atau tenurial dalam kaitannya dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, hak akses dan sebagainya. Kita membicarakan ini dengan narasumber yang sangat kompeten karena telah berkecimpung lama di bidang agraria dan tenurial, yaitu Usep Setiawan yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP).

Secara filosofis kita memaknai tanah dan kekayaan alam termasuk hutan itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Masalahnya aspek penguasaan tanah di negara kita sejak masa lampau masih belum terselesaikan secara tuntas. Presiden Jokowi baru bekerja tiga tahun, dan sedang berupaya meletakkan masalah tanah sebagai prioritas melalui Reforma Agraria yang di dalamnya ada TORA dan Perhutanan Sosial. Tentu saja pengalaman selama tiga tahun ini penting untuk kita refleksikan.

Konferensi Tenurial 2017 tepat sebagai momentum untuk melakukan refleksi atas perjalanan kebijakan Reforma Agraria yang sejak Nawacita tahun 2014 sudah dicantumkan. Kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimasukan ke dalam Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2017 yang sekarang sedang berjalan.

Konferensi Tenurial 2017 penting dalam rangka menjaring masukan dari akademisi dan praktisi, terutama para pegiat Reforma Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Saya kira selama ini KSP dan Kementerian yang bertugas untuk menjalankan reforma agraria mencoba membangun komunikasi dengan kalangan kampus dan aktivis gerakan reforma agraria.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dan narasumber Usep Setiawan.

Mengapa di Indonesia banyak terjadi konflik agraria?

Konflik agraria merupakan suatu realitas keagrariaan di Indonesia yang terjadi sejak zaman kolonial dan sampai hari ini belum berakhir.

Konflik agraria terutama yang bersifat struktural disebabkan oleh politik agraria. Jadi konflik agraria adalah anak kandung dari politik agraria yang berlangsung. Politik agraria masuk ke Indonesia sejak masa kolonial, Indonesia merdeka, kemudian masa Orde Baru, kemudian masa Reformasi sampai sekarang. Politik agrarian tersebut memang memproduksi konflik agraria dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kemudian dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintahan, dalam bentuk program-program pembangunan "yang dijalankan oleh negara atau pemerintah". Itulah yang diproduksi konflik agraria struktural.

Apakah konflik agraria tersebut hanya antara masyarakat dengan negara atau ada pihak-pihak lain juga yang terlibat konflik ini?

Pada umumnya konflik agraria terjadi antara komunitas masyarakat dan badan usaha atau perusahaan-perusahaan. Kedua, konflik antara satu komunitas masyarakat dan lembaga pemerintahan. Ketiga adalah konflik antara sesama masyarakat.

Konflik agraria struktural terutama yang kesatu dan kedua. Sebagai contoh konflik agraria struktural yang menghadapkan masyarakat dengan badan usaha atau perusahaan itu terjadi di sektor perkebunan. Misalnya, kebijakan agraria di bidang perkebunan selama ini berorientasi pada kepentingan pemodal besar seperti Hak Guna Usaha (HGU) yang mayoritas diberikan kepada korporasi yang bermodal besar. Biasanya dalam banyak kasus, terbitnya HGU untuk perkebunan ini di satu sisi memprioritaskan yang bermodal besar. Di sisi lain, itu menegasikan hak-hak masyarakat atas tenurialnya. Misalnya, hak masyarakat di pedesaan seperti petani atau hak masyarakat adat di pedalaman sering terlanggar karena terbitnya HGU itu.

Kemudian di sektor kehutanan, dulu dikenal dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Itu juga banyak diorientasikan pada perusahaan-perusahaan besar yang menguasai ribuan hingga puluhan ribu hektar hutan. Sementara masyarakat adat yang sudah turun temurun tinggal di situ tergusur dari wilayah hidup mereka.

Di sektor pertambangan, konflik agraria juga sangat banyak. Itu karena konsesi-konsesi di bidang pertambangan, terutama karena modal asing sehingga mereka masuk, dan membutuhakan lahan dalam skala luas, baik tanah negara maupun hutan negara. Itu biasanya diurus Kementerian yang mengurus pertambangan dan sering kali masyarakat harus terusir juga dari wilayah-wialayah hidup mereka. Ini contoh bagaimana kebijakan ekonomi politik terhadap perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang mengahasilkan konflik.

Apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi konflik agraria ini?

Pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentu saja menyadari bahwa konflik agraria merupakan realitas, kenyataan di lapangan agraria yang perlu untuk ditangani dan diselesaikan secara segera. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016, presiden sudah memasukan agenda penyelesaian konflik agraria ke dalam prioritas nasional berupa program Reforma Agraria.

Perpres tersebut tentang rencana kerja pemerintah pada 2017. Ada sekitar 24 program yang disebut sebagai prioritas nasional yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Ada lima kegiatan prioritas dalam Reforma Agraria, salah satunya penyelesaian konflik agraria. Karena itu, dari sisi komitmen presiden jelas bahwa penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas untuk ditangani dan diselesaikan.

Reforma Agraria telah menjadi program prioritas Presiden Jokowi mulai 2017. Apa saja bentuk-bentuk dari program Reforma Agraria ini?

Program Reforma Agraria yang dijalankan oleh pemerintah, pertama adalah dengan maksud untuk menyelesaikan problem ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Jadi inti tujuan dari Reforma Agraria itu menata ulang struktur agraria, yakni struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Bentuk-bentuk kegiatannya itu ada beberapa. Pertama adalah Reforma Agraria dijalankan melalui apa yang disebut dengan redistribusi dan legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) dan program ini menjadi prioritas yang pertama.

Berikutnya, reforma agraria juga dijalankan melalui skema perhutanan sosial yang kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program Perhutanan Sosial dijalankan dalam beberapa skema yang lebih operasional. Misalnya, skema yang pertama adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Kemitraan. Kemudian yang terakhir adalah Hutan Adat yang pemangku penguasaan atas hutan itu adalah masyarakat adat berdasarkan Putusan MK 35 Tahun 2012. Jadi, itulah bentuk-bentuk kegiatan untuk mengatasi ketimpangan dan konflik atas agraria dan Sumber Daya Alam khususnya hutan.

Apakah bentuk kegiatan tersebut hanya berupa distribusi tanah atau lahan saja seperti pembagian sertifikat yang kita sering lihat di televisi atau media-media cetak? Apakah ada program lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dari program Reforma Agraria ini?

Tentu saja yang terekam di media masa itu terbatas dibandingkan dengan kegiatan sepenuhnya dalam rangka reforma agraria. Presiden memang seringkali datang ke daerah-daerah, bertemu dengan masyarakat untuk menyerahkan secara langsung sertifikat Hak Milik atas tanah yang persiapannya dilakukan oleh Kementerian ATR-BPN. Sementara kegiatan lain sebenarnya jauh lebih banyak daripada sertifikasi.

Apa saja itu?

Pertama adalah penyelesaian konflik. Itu jelas kegiatan yang harus diutamakan. Kedua, redistribusi. Jadi, penyerahan pemilikan dan penguasaan tanah kepada masyarakat atas TORA. Ketiga, legalisasi dalam bentuk sertifikat, baik sertifikat Hak Milik Individual maupun sertifikat Hak Milik Komunal, kedua-duanya dimungkinkan.

Keempat, kegiatan yang tidak kalah penting dari tiga kegiatan sebelumnya, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini penting karena di atas tanah itulah masyarakat melakukan proses produksi, melakukan pemanfaatan tanah, penggunaan tanah. Hasil dari penggunaan dan pemanfaatan tanah itulah membuat masyarakat, khususnya petani penerima tanah, bisa meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pendapatan yang surplus akan membuat kesejahteraan menjadi meningkat.

Jadi, itu empat program yang terkait dengan Reforma Agraria. Yang kelima, soal kelembagaannya. Jadi, kelembagaan pelaksana Reforma Agraria itu dikembangkan di tingkat nasional. Sekarang sudah ada Tim Reforma Agraria yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Kemudian di tingkat provinsi akan dibentuk juga dengan dipimpin oleh gubernur. Di tingkat kabupaten dan kota akan dibentuk juga tim Reforma Agraria atau Gugus Tugas Pelaksana Reforma Agraria. Kurang lebih itu kegiatan-kegiatannya.

Bagaimana jika masyarakat ingin terlibat ke dalam kegiatan program Reforma Agraria ini? Siapa yang harus dihubungi atau apa lembaga yang bisa mereka temui?

Tentu saja partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Reforma Agraria menjadi salah satu prasyarat kunci yang bisa menjamin keberhasilan Reforma Agraria. Menyadari hal itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong supaya partisipasi masyarakat bisa dibangun sejak persiapan.

Jadi sejak konsep kebijakan Reforma Agraria, kita sudah terbuka kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, misalnya identifikasi atas TORA, kita membuka kesempatan untuk masyarakat menyampaikan usulan kepada Kementerian ATR/BPN mengenai usulan TORA. Demikian juga atas usulan area perhutanan sosial. Kita membuka kesempatan untuk masyarakat menyampaikan usulan kepada Kementrian LHK. Jadi, pada prinsipnya mulai dari persiapan, pelaksanaan, bahkan pada monitoring dan evaluasi, kita harapkan masyarakat terlibat.

Keterlibatan ini tentu saja harus terorganisir. Masyarakat harus terlibat secara terlembagakan dalam hal ini misalnya petani di pedesaan terlibat dalam Reforma Agraria melalui serikat-serikat petaninya. Serikat petani bisa membentuk koperasi-koperasi petani dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi inilah yang nanti bermitra dengan kementerian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan reforma agraria.

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah menjadikan reforma agraria sebagai program prioritas. Salah satu upaya untuk menyusun cara mempercepat pelaksanaan program ini adalah dengan menggelar kegiatan Konferensi Tenurial 2017 pada 25-27 Oktober. Apa arti penting dari Konferensi Tenurial 2017 ini?

Pertama, secara filosofis, kita memaknai tanah dan kekayaan alam termasuk hutan itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Bahkan kalau dalam ajaran Islam, dari tanah manusia itu berasal, di atas tanah manusia hidup, dan ke dalam tanah manusia kembali dan berakhir.

Masalahnya aspek penguasaan tanah di negara kita sejak masa lampau masih belum terselesaikan secara tuntas. Presiden Jokowi baru bekerja tiga tahun, dan sedang berupaya meletakkan masalah tanah sebagai prioritas melalui Reforma Agraria yang di dalamnya ada TORA dan Perhutanan Sosial. Tentu saja pengalaman selama tiga tahun ini penting untuk kita refleksikan.

Jadi, pertama, Konferensi Tenurial Atas Tanah dan Hutan 2017 tepat sebagai momentum untuk melakukan refleksi atas perjalanan kebijakan Reforma Agraria yang sejak Nawacita tahun 2014 sudah dicantumkan. Kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimasukan ke dalam Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2017 yang sekarang sedang berjalan. Nanti pada 2018-2019 pasti akan masuk juga ke dalam rencana kerja pemerintah sebagai program prioritas.

Kedua, Konferensi Tenurial 2017 penting dalam rangka menjaring masukan dari akademisi dan praktisi, terutama para pegiat Reforma Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Saya kira selama ini KSP dan Kementerian yang bertugas untuk menjalankan reforma agraria mencoba membangun komunikasi dengan kalangan kampus dan aktivis gerakan reforma agraria.

Ini supaya kebijakan yang disusun, dirancang, dan dijalankan oleh pemerintah selalu ada input atau masukan-masukan dari mereka. Ini penting karena partisipasi masyarakat menjadi prasyarat sukses dari reforma agraria. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, demikian juga masyarakat tidak bisa jalan sendiri. Ini harus kolaborasi dan bekerja sama.

Itulah saya kira pentingnya dari konferensi tersebut untuk menjaring dan menjalin kerja sama antara yang di dalam pemerintahan dengan yang di luar pemerintahan untuk memantapkan program reforma agraria yang sudah menjadi prioritas.

Tadi dikemukakan bahwa Konferensi Tenurial 2017 dihadiri oleh berbagai kalangan. Apakah ini terbuka untuk umum atau memang ada peserta-peserta khusus saja yang bisa mengikuti Konferensi Tenurial ini?

Tentu saja secara teknis panitia tidak mungkin mengundang semua orang ke acara itu. Tetapi, substansi dari konferensi ini tentu saja terbuka dan melalui media masa yaitu radio, televisi, koran, dan seterusnya. Konferensi ini diliput dan diberitakan dari waktu ke waktu.

Peserta dari lokakarya ini tentu saja kombinasi, tetapi sudah diseleksi sedemikian rupa sehingga bisa mewakili, merepresentasikan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga, baik di dalam pemerintahan maupun non pemerintahan untuk ikut konferensi. Saya kira panitia telah mengatur supaya representasi dari pemerintah bisa lengkap, juga dari akademisi, LSM, atau organisasi rakyat juga bisa terwakili dalam konferensi ini.

Apa hasil akhir yang ingin dituju dari konferensi ini dengan melibatkan semua pihak tadi?

Konferensi Tenurial 2017 sebenarnya lanjutan dari Konferensi Tenurial 2011. Jadi pada 2011 sudah ada Konferensi Tenurial. Konferensi Tenurial 2011 menghasilkan road map, penataan penguasaan tanah, tetapi lebih berperspektif kehutanan. Jadi mayoritas Konferensi 2011 itu mengenai kehutanan. Sedangkan untuk 2017 diharapkan selain kita melakukan evaluasi dan refleksi terhadap road map itu, kita melakukan penyempurnaan dan pemantapan terhadap road map itu, road map tenurial tanah dan kehutanan.

Pertama, road map ini tentu untuk bagaimana percepatan pengukuhan kawasan hutan ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Belum lama ini Presiden sudah menandatangani Perpres No.88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan. Perpres ini sedang disusun petunjuk teknisnya (Juknis) oleh kementerian terkait.

Kedua, road map tenurial tanah dan kehutanan adalah penyelesaian konflik agraria. Jadi bagaimana konflik kehutanan, konflik pertanahan, konflik perkebunan, pertambangan dan seterusnya diharapkan bisa segera diselesaikan, dan bagaimana terobosan yang harus dibangun.

Ketiga, perluasan wilayah kelola dan wilayah kuasa rakyat. Kalau dulu hanya disebutkan wilayah kelola rakyat. Sekarang kami mendorong ini bukan hanya pengelolaannya, tetapi penguasaan atas tanah, atas hutan juga harus diupayakan. Kurang lebih road map itu lah yang nanti harus dihasilkan dari Konferensi ini sehingga pemerintah bisa mendapat masukan untuk perbaikan kebijakannya, dan masyarakat juga punya panduan bagaimana dia terlibat dalam program ini.

Bagaimana sejauh ini pelaksanaan Reforma Agraria? Apa saja hasil-hasil yang telah dicapai dan dirasakan oleh masyarakat?

Tadi Reforma Agraria dilihat dari kegiatan legalisasi, redistribusi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perhutanan sosial. Kita lihat satu-satu, legalisasi bisa dikatakan sedang mengalami percepatan yang berlipat ganda. Jadi kalau tahun lalu sertifikasi ini hanya 800.000 bidang, Presiden sudah mengatakan tahun ini diminta untuk lima juta bidang. Jadi dari 800.000 bidang menjadi lima juta bidang. Artinya Kementerian ATR-BPN ini bekerja keras untuk mewujudkannya. Sekarang sudah tercapai sekitar 1,5 juta bidang dan ini saya kira sedang dipercepat.

Kedua, redistribusi tanah bisa dilakukan terhadap HGU yang sudah habis dan tidak akan diperpanjang lagi, bisa juga terhadap tanah-tanah terlantar, bisa juga terhadap tanah negara lainnya. Redistribusi inilah yang cukup lamban sekarang ini. Karena itu Kementerian ATR-BPN juga sedang bergiat melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah HGU yang sudah habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya supaya bisa dialokasikan untuk redistribusi.

Ketiga, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya kira Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM dan seterusnya sudah bekerja untuk pemberdayaan ekonomi. Hanya saja belum tersambung dengan kegiatan redistribusi dan legalisasi. Jadi melalui Tim Reforma Agraria di bawah Menko Perekonomian kita harapkan ada sinkronisasi nantinya antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan redistribusi dan legalisasi.

Untuk Perhutanan Sosial, sekarang ini secara target Nasional ada 12.7 juta hektar yang di dalam Nawacita dan RPJMN sudah dicantumkan. Dalam pelaksanaannya sekarang masih dalam proses identifikasi baik Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Kemitraan, maupun Hutan Adat. Jadi kita berharap dua tahun yang tersisa dari pemerintahan Jokowi semua target itu bisa tercapai. Kalaupun secara kuantitatif atau secara jumlah belum sepenuhnya tercapai, saya kira ini PR untuk pemerintahan yang akan datang.

 

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=X12-R6JMbtY&feature=youtu.be