Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Anis Hidayah

Migrasi Bagian dari HAM

Edisi 1117 | 07 Sep 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Hari kita berbincang khusus dengan sosok yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tidak perlu diragukan lagi terhadap perlindungan buruh migran. Dia adalah Anis Hidayah, pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE.

Anis Hidayah mengatakan bahwa yang membuat situasi buruh migran dekat dengan pelanggaran HAM adalah karena pelayanan-pelayanan yang seharusnya disediakan negara selama ini dimandatkan kepada swasta. Sementara mereka hanya mementingkan bisnis semata, mereka tidak peduli dengan hak asasi orang yang mereka kirim.

Jadi yang sangat signifikan dan menentukan adalah revisi UU perlindungan buruh migran karena di sini peran swasta mulai dikurangi. Mudah-mudahan bulan depan UU baru tersebut sudah masuk sidang paripurna DPR, dan benar-benar banyak perubahan terutama paradigma bagaimana migrasi itu sebenarnya adalah bagian dari hak asasi warga negara yang harus dijamin. Sebelumnya itu sama sekali tidak menjadi perspektif UU lama karena UU yang lama memang hanya mengatur tentang bisnis penempatan. Jadi semua orang rentan mengalami pelanggaran HAM karena regulasinya tidak berpihak.

Perubahan besar ini saya kira sekarang belum bisa dirasakan, tetapi paling tidak 5 10 tahun mendatang kita akan melihat situasi yang berbeda, dimana layanan negara ada untuk buruh migran. Selain meningkatkan kesejahteraan, saya kira nanti remittance juga akan meningkat beberapa kali lipat. Selama ini remittance itu mengalir banyak juga ke swasta karena cost structure yang harus dibayarkan oleh buruh migran kepada mereka yang menyediakan layanan berbayar.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Hayat Mansur sebagai pewawancara dan narasumber Anis Hidayah.

Anda sudah 10 tahun lebih menekuni bidang perlindungan buruh migran, dan saat kita berbicara mengenai buruh migran maka hal yang muncul di benak kita dan nyata di publik adalah buruh migran Indonesia mengalami kekerasan. Mengapa tindak kekerasan masih saja terus terjadi dan setiap tahun ada saja beritanya?

Senang sekali saya bisa ke Perspektif Baru dan diundang kembali. Mungkin sudah delapan tahun lalu saya diundang ke sini. Waktu itu bicara mengenai kekerasan buruh migran dan hari ini memang situasinya belum banyak berubah mengenai bagaimana kerentanan buruh migran.

Jadi sampai hari ini apa yang menjadi kebijakan resmi pemerintah Indonesia masih warisan Orde Baru. Kebijakan undang-undang (UU) tentang perlindungan pekerja migran adalah warisan dari Orde Baru yang sekarang baru direvisi. Sebenarnya revisi tersebut prosesnya sudah lama dari 2010 yaitu tujuh tahun lalu, tetapi baru akhir bulan lalu dinyatakan selesai dan dalam proses sinkronisasi.

Mudah-mudahan bulan depan UU baru tersebut sudah masuk sidang paripurna DPR, dan benar-benar banyak perubahan terutama paradigma bagaimana migrasi itu sebenarnya adalah bagian dari hak asasi warga negara yang harus dijamin. Sebelumnya itu sama sekali tidak menjadi perspektif UU lama karena UU yang lama memang hanya mengatur tentang bisnis penempatan. Jadi semua orang rentan mengalami pelanggaran HAM karena regulasinya tidak berpihak.

Apa saja perubahan paradigma dari Orde Baru dengan sekarang di Era Reformasi mengenai perlindungan buruh migran?

Reformasi sudah ada sejak 1998, sedangkan reformasi buruh migran baru mulai dibicarakan pada 2006. Ada Instruksi Presiden (Inpress) tentang reformasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi itu baru sebatas wacana dan baru mulai nyata dilakukan pemerintah pada 2012.

Setelah 13 tahun menunda ratifikasi, akhirnya pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang pekerja migran dan anggota keluarganya. Hal itu menjadi penanda secara besar bagi pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi instrumen itu, dan kemudian bagaimana itu diharmonisasi ke dalam kebijakan nasional kita yang memang sedang dalam proses dan mudah-mudahan bulan depan bisa disahkan di sidang paripurna DPR RI.

Mengapa kekerasan ini tetap ada, padahal setelah adanya ratifikasi seharusnya jumlah kekerasan berkurang. Apa penyebabnya dan bagaimana profil jumlah kekerasan yang terjadi saat ini terhadap buruh migran?

Ratifikasi memang satu upaya, komitmen besar, dan terobosan luar biasa, tetapi tidak cukup hanya ratifikasi yang kemudian diakui sebagai hukum nasional. Jika tidak diimplementasikan oleh pemerintah, maka tidak akan berarti apa-apa. Empat tahun itu proses yang cukup pelik bagaimana aparat penyedia layanan migrasi, aparat negara yang memberikan layanan seharusnya memperhatikan konvensi, tapi karena sekali lagi migrasi itu ketertarikan bisnisnya besar sekali.

Beberapa oknum terlibat dalam bisnis perdagangan orang dimana salah satu modusnya adalah penempatan buruh migran, baik aparat penegak hukum, penyedia layanan di tingkat kementerian, juga pembuat UU di parlemen, mereka semua terlibat. Ini yang membuat mengapa regulasi migrasi selama ini keberpihakan kepada buruh migran hampir tidak ada, tetapi keberpihakannya kepada pebisnis.

Pergeseran itu sudah mulai dirasakan, dan saya kira kita juga mendapat momentum ketika pada 2014 Indonesia mempunyai UU tentang Desa. Itu juga kita manfaatkan bagaimana desa sebagai ujung tombak. Desa tempat buruh migran itu berasal, dimana selama ini calo datang, dimana selama ini sindikat trafficking mencari korban, kita kuatkan juga agar mempunyai peran tidak sekadar administrasi, tetapi juga memberikan layanan warga yang akan berangkat keluar negeri.

Misalnya, memberikan informasi migrasi yang aman, mendata mereka, memperhatikan dan memantau bagaimana warganya yang bermobilitas ke luar negeri. Peran-peran inilah yang sudah mulai dijalankan, sehingga mudah-mudahan ke depan situasinya akan lebih baik. Selain revisi UU, desa juga mulai mempunyai komitmen untuk perlindungan warganya.

Upaya untuk perlindungan buruh migran Indonesia telah dimulai dari tingkat desa. Apa yang dilakukan oleh Migrant CARE untuk melindungi buruh migran dari tingkat awal atau tingkat akarnya, yaitu tingkat desa sebelum mereka berangkat?

Sejak 2014 Migrant CARE bekerja sama dengan pemerintah desa di lima provinsi di Indonesia yang merupakan provinsi basis buruh migran yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk membangun suatu komitmen bersama bagaimana membangun sistem perlindungan buruh migran di desa. Hal itu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa dan di dukung juga oleh anggaran desa karena desa mempunyai anggaran yang bisa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Sistem itu kita sebut dengan istilah Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Saat ini memang belum banyak, baru ada di 41 desa di beberapa provinsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tetapi kami melihat bahwa apa yang kami lakukan bersama pemerintah desa memberi implikasi yang luar biasa. Kalau dulu orang yang bekerja di luar negeri dianggap seperti orang hilang bagi pemerintah desa karena mereka tidak tahu kemana mereka, tiba-tiba mungkin muncul di koran dan radio bahwa ada jenazah dikirim, ada kasus pemerkosaan, dan sebagainya.

Jadi ketika suatu desa mempunyai Desbumi, mereka dari awal tahu bagaimana harus mendata warganya yang akan keluar negeri dan bagaimana harus menyampaikan informasi migrasi yang aman. Bahkan melalui Desbumi, aparat desa sampai kepala desa sehari-hari bisa berkomunikasi dengan warga mereka yang berada di luar negeri melalui social media, website desa, dan Facebook Desbumi.

Ini cukup membantu tetapi sekali lagi inisiatif ini juga masih sangat kecil karena proses mobilitas orang ke luar negeri hanya dimulai dari desa, setelah itu mereka akan meninggalkan desa dan di luar negeri sistemnya berbeda. Ini yang menjadi tugas berat bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mengawasi proses itu dan memberikan perlindungan selama mereka bekerja.

Apa kegiatan nyatanya yang dilakukan oleh buruh migran di program Desbumi ini?

Jadi program utamanya ada sekitar 13 hal yang dilakukan. Yang pertama memang pengorganisasian mantan buruh migran dan anggota keluarganya. Mereka kemudian dibentuk menjadi organisasi mantan keluarga buruh migran, misalnya, desa Dukuh Depok Jember. Di situ mereka di data, seperti apa aktivitas mantan-mantan buruh migran itu, apa yang mereka lakukan dan apa yang perlu didukung dari desa untuk pemberdayaan ekonomi ketika mereka pulang.

Adanya pengorganisasian Desbumi membuat mereka terlibat dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyampaikan aspirasi mereka, seperti semestinya desa untuk perlindungan buruh migran harus berbuat apa dalam perencanaan pembangunan desanya, dan berapa alokasi anggaran yang harus diberikan oleh desa. Melalui kelompok buruh migran itu kemudian mereka menjadi salah satu kelompok yang aktif dalam Musrenbangdes dan aktif mempengaruhi desa.

Kedua, desa juga menyediakan layanan-layanan yang seharusnya memang ada seperti mulai mendata warganya. Kemudian mereka melibatkan komunitas desa dan mendata secara proaktif warganya yang ke luar negeri, baik yang masih aktif maupun yang mantan. Ketiga, sosialisasi migrasi aman melalui forum-forum yang ada di desa maupun menciptakan forum baru, mereka secara aktif melakukan sosialisasi.

Keempat, desa menyediakan mekanisme pengaduan kasus. Jadi mereka bisa datang secara langsung atau melalui website desa untuk menyampaikan kalau ada kasus yang mereka hadapi. Selain itu juga ada program pemberdayaan ekonomi, kemudian forum-forum training bagi komunitas buruh migran maupun aparat desa, bagaimana mengembangkan program-program perlindungan bagi pekerja migran terutama adalah anak-anak yang ditinggalkan, bagaimana pendidikannya, bagaimana pola asuhnya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya.

Bagaimana bentuk dari web desa tersebut, dan apa saja informasi yang ada di dalam web desa tersebut?

Berbasis UU No.6/2014 tentang Desa, setiap desa harus mempunyai web desa. Di dalam web desa kita integrasikan informasi tentang Desbumi yang memuat tentang data warga yang bermobilitas ke luar negeri, kemudian ada informasi migrasi aman. Kalau ada kasus harus ke mana, kemudian ada profil desa yang menampilkan berapa warganya di negara mana tersebarnya, perempuannya berapa dan laki-lakinya berapa. Kalau pernah bermasalah maka masalahnya seperti apa dan bagaimana kewenangan desa dalam menangani masalah-masalah itu. Jadi cukup informatif bagi buruh migran.

Siapa yang membuat itu, apakah Migrant CARE atau pihak desa, dan siapa yang mengelolanya karena itu membutuhkan keterampilan khusus?

Jadi yang mengelola memang pemerintah desa, tetapi kita memberikan asistensi dari awal karena itu berkolaborasi dengan Migrant CARE. Di bawah mandat sistem informasi desa, setiap desa memang harus menyediakan satu orang ahli di bidang IT untuk mengelola sistem data base mereka di bawah sistem informasi desa.

Jika ada pembaca yang tertarik agar desanya ikut serta dalam program Desa Peduli Buruh Migran, kemana harus mengajukan permohonan untuk bisa ikut program ini?

Bisa mengunjungi website migrantcare.net atau juga bisa mengunjungi website desa-desa yang ada Desbuminya, seperti di Wonosobo ada kuripan.desa.id, di Jember ada sumbersalak.desa.id, di Lembata, Nusa Tenggara Timur ada tagawiti.desa.id atau di facebook juga banyak. Mayoritas Desbumi punya Facebook. Jadi tinggal di googling Desbumi mana yang ingin dilihat, dan itu bisa terkoneksi secara langsung.

Apakah buruh migran yang ke luar negeri bisa memberikan informasi keadaan dirinya lewat website tersebut?

Bisa, jadi buruh migran bisa memberikan informasi tentang kasus maupun tentang berita gembira yang mereka alami kepada desa maupun kepada Facebook (media sosial) yang terhubung dengan Desbumi.

Berbicara mengenai buruh migran, ini adalah persoalan yang tidak ada habis-habisnya dan tentu saja upaya yang dilakukan Anis Hidayah dengan LSM Migran CARE membutuhkan energi yang cukup panjang. Bagaimana Anda bisa mempunyai energi untuk bisa terus menangani perlindungan buruh ini?

Migrant CARE adalah salah satu mandat organisasi yang menangani kasus-kasus buruh migran. Jadi setiap hari kami bertemu dengan korban. Pertemuan dengan korban dalam situasi mereka mencari keadilan itulah yang membuat bagaimana kami terus ada pada satu komitmen bahwa perjuangan ini tidak boleh selesai, terus diperkuat dan harus diperluas.

Hal inilah yang membuat kami mengajak desa dan universitas untuk bekerja sama. Sejak tahun ini Migrant CARE juga mengembangkan dan memperluas Desbumi di seluruh Indonesia melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan universitas-universitas. Memang baru dikembangkan di Universitas Jember, Universitas Jendral Soedirman, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi gerakan besar untuk melawan migrasi yang eksploitatif dengan gerakan dari akar rumput ini.

Apakah Anda sendiri melihat atau menilai bahwa kegiatan yang Anda dan Migrant CARE lakukan ada dampaknya terhadap perlindungan buruh migran Indonesia sampai saat ini karena kalau kita lihat kasus-kasus kekerasan ini masih terus terjadi?

Saya kira dampaknya bisa dilihat. Pertama, kalau dulu informasi tentang buruh migran sangat terbatas, pemerintah sangat membatasi informasi tentang kasus-kasus yang dialami buruh migran. Setidaknya sekarang terbuka, misalnya ada berapa kasus, di negara mana, perkembangannya seperti apa. Semua informasi itu tersedia di website-website pemerintah yang menangani kasus-kasus ini. Hal ini juga bagian dari pencapaian kami bagaimana mendorong keterbukaan informasi dari pemerintah.

Kedua, bagaimana engagement kami dengan pemerintah. Tentu kita tetap kritis melihat apakah pemerintah sudah melakukan upaya yang maksimal atau belum, tetapi kita juga bisa melakukan kolaborasi dalam mendorong terwujudnya sistem perlindungan buruh migran yang lebih manusiawi. Saya kira ini sudah terjadi selama puluhan tahun, sehingga bisa dikatakan situasi ini sulit untuk berubah.

Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dan juga negara dalam melindungi warga negaranya, dalam hal ini buruh migran yang ada di luar negeri?

Saya kira komitmennya di atas kertas memang baik, misalnya, politik luar negeri memprioritaskan perlindungan warga negara menjadi nomor satu. Kalau kita mengingat Nawacita, itu juga banyak memprioritaskan perlindungan buruh migran, tetapi ditingkat realitasnya revisi UU buruh migran berlangsung cukup lama. Kemudian, pemerintah menyikapi hukuman mati di luar negeri dengan menghentikan pengiriman buruh migran ke 21 negara sejak 2015.

Ini adalah sikap-sikap reaktif yang menurut kami ad hoc dan paradigma lama yang masih dipakai, yang sesungguhnya ini tidak perlu tetapi justru kontra produktif. Menghentikan mereka ke luar negeri bukan jalan keluar yang baik karena juga melanggar hak orang untuk bekerja. Di sisi lain justru penghentian penempatan itu memicu terjadinya trafficking yang lebih masif karena tidak ada pengawasan.

Apa sebenarnya sumbangan dari buruh migran ini terhadap negara dan pemerintah?

Sumbangan nyata buruh migran sangat besar. Misalnya, tahun lalu remittance buruh migran Rp 190 triliun, itu luar biasa besarnya. Itulah yang menggerakan pembangunan di tingkat desa.

Berapa jumlah buruh migran yang menghasilkan jumlah remittance tersebut?

Tujuh juta orang.

Dimana saja mereka berada sekarang?

Tersebar di sekitar 179 negara, tetapi memang yang paling banyak di Asia seperti ada di Malaysia, Timur Tengah ada di Saudi Arabia, dan di beberapa negara lainnya seperti Hongkong dan Singapura.

Dari sisi ekonomi dan sumbangsih yang begitu besar terhadap negara dan rakyat kita, tapi balasan yang diterima oleh buruh migran masih tidak sepadan. Apa yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk perlindungan buruh migran ini karena kalau hal ini makin meningkat, maka pendapatan bagi negara juga akan terus meningkat?

Yang membuat situasi migrasi itu dekat dengan pelanggaran HAM adalah karena pelayanan-pelayanan yang seharusnya disediakan negara selama ini dimandatkan kepada swasta. Sementara mereka hanya mementingkan bisnis semata, mereka tidak peduli dengan hak asasi orang yang mereka kirim.

Saya kira yang sangat signifikan dan menentukan adalah pada revisi UU buruh migran karena di sini peran swasta mulai dikurangi. Ke depan pemerintah akan menyediakan balai latihan kerja untuk buruh migran, menyediakan informasi, termasuk asuransi nanti akan dicover oleh BPJS. Selama ini semuanya dijalankan oleh swasta dan paradigma swasta itu hanya mencari keuntungan.

Perubahan besar ini saya kira sekarang belum bisa dirasakan, tetapi paling tidak 5 10 tahun mendatang kita akan melihat situasi yang berbeda, dimana layanan negara ada untuk buruh migran. Selain meningkatkan kesejahteraan, saya kira nanti remittance juga akan meningkat beberapa kali lipat. Selama ini remittance itu mengalir banyak juga ke swasta karena cost structure yang harus dibayarkan oleh buruh migran kepada mereka yang menyediakan layanan berbayar.

Tadi dikatakan bahwa layanan terhadap buruh migran ini banyak dilakukan oleh swasta. Sedangkan pemerintah atau negara juga memiliki lembaga yang mengurusinya yaitu Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Bagaimana peran BNP2TKI selama ini terhadap buruh migran?

BNP2TKI memang menyediakan layanan, tetapi mereka hanya mengirimkan buruh migran ke dua negara yaitu ke Jepang dan Korea, dan itu juga kurang signifikan yaitu hanya sekitar 10 ribu orang. Sementara setiap tahun penempatan buruh migran mencapai sekitar satu juta. Artinya, hanya beberapa persen layanan yang disediakan oleh negara, sisanya disediakan oleh swasta.

Ini yang mau kita dorong untuk dibalik ke depan. Bagaimana layanan yang masif dan kelompok yang rentan itu disediakan oleh negara. Sementara swasta kalau ingin menempatkan mereka hanya ada di sektor-sektor yang tidak terlalu rentan, sehingga negara bisa lebih maksimal memastikan perlindungan. Itu karena dalam kasus ketika mereka mengalami masalah hukum di negara tujuan, swasta tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa melakukan tanggung jawab perlindungan di luar negeri adalah negara. Jadi sebenarnya tetap pemerintah yang harus bertanggung jawab.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHhslnf0bJU&feature=youtu.be