Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Jaleswari Pramodhawardani

Terobos Birokrasi dengan Memakai Perspektif HAM

Edisi 1098 | 17 Apr 2017 | Cetak Artikel Ini

Salam Perspektif Baru,

Narasumber kita adalah Jaleswari Pramodhawardani yang dulu pewawancara Perspektif Baru. Kini Jaleswari adalah Deputi V Kantor Staf Presiden yang membidangi Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM. Bidangnya sudah banyak dan kebetulan banyak sekali kasus-kasus yang sedang berusaha diatasi dan diselesaikan untuk memberikan karakter dan kesuksesan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Jaleswari mengatakan Tugas KSP sebetulnya adalah memfasilitasi, mengkoordinasi, the bottlenecking kementerian lembaga terkait agar bisa memastikan program-program prioritas nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tercapai. Deputi V menangani bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saya mencoba memposisikan HAM sebagai perspektifnya. Jadi ketika kita bicara politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka HAM menjadi salah satu paradigmanya.

Kami harus selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian dan Lembaga Negara. Kata koordinasi ini seperti mantra yang sering diucapkan dan dikeluhkan, tetapi kita sering juga kesulitan untuk mencarikan jalan keluar efektifnya seperti apa, namun Jokowi menemukan itu dengan melakukan rapat terbatas (Ratas).

Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mengadakan Ratas selama ratusan kali sebagai alat untuk mengontrol birokrasi dan berjalan secara efektif. Birokrasi itu bukan untuk dijauhi, tetapi kita harus bersekutu dengan birokrasi untuk memberikan masukan-masukan karena kawan-kawan birokrat juga banyak yang baik. Birokrasi itu tidak selalu lamban dan tidak responsif. Ini hanya masalah waktu dan dibutuhkan kerja sama bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga kerja sama kita dengan kawan-kawan di luar.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Jaleswari Pramodhawardani.

Apa yang menjadi perhatian utama dalam pekerjaan Anda sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP)?

Deputi V menangani bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saya mencoba memposisikan HAM sebagai perspektifnya. Jadi ketika kita bicara politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka HAM menjadi salah satu paradigmanya

Inilah perbedaan pemerintahan sekarang dan dulu. Pemerintah sekarang memiliki angle selalu humanis atau berhubungan dengan HAM dan menangani aspek-aspek lainnya. Menurut saya pemerintahan Presiden Jokowi ini mempunyai karakter tersendiri.

Ya, kalau dilihat ini memang isu yang sangat keras. Kita bicara mengenai politik, pertahanan dan keamanan (Polhukam), tetapi sekaligus kita juga memperjuangkan hak-hak asasi warga negara. Hal itulah yang kantor kami lakukan. Tugas KSP sebetulnya adalah memfasilitasi, mengkoordinasi, the bottlenecking kementerian lembaga terkait agar bisa memastikan program-program prioritas nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tercapai.

Dimana prioritasnya sekarang?

Di bidang Polhukam ada salah satu program prioritas Jokowi yaitu reformasi hukum. Reformasi hukum, apabila kita bicara mengenai Nawacita, untuk memastikan bahwa negara hadir, bahwa negara ingin melindungi hak-hak warga negaranya melalui penciptaan reformasi hukum dengan sistem yang jauh lebih baik dan bisa dipercaya oleh publik. Dalam konteks untuk merebut kepercayaan publik dan menciptakan sistem hukum yang akuntabel, baik aparatnya, regulasinya, maupun kelembagaannya, maka ada tujuh paket hukum yang diputuskan Jokowi sebagai program prioritas.

Pertama, Jokowi menekankan bahwa pelayanan publik itu penting sekali. Kedua adalah penyelesaian bermacam-macam kasus, misalnya penyelesaian HAM masa lalu, persoalan tentang Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, kasus Ahmadiyah di Mataram, Sampang, dan lain-lain. Jadi kita ingin agar warga negara memiliki hak-hak yang sama dalam hukum dan HAM itu bisa diperjuangkan. Ketiga, mengenai pembenahan manajemen perkara. Kita punya banyak perkara yang masih mangkrak dan harus diselesaikan, bukan hanya mengenai kecepatan waktu tetapi bagaimana koordinasi lintas kementerian/lembaga negara yang menangani soal ini juga harus dilihat.

Peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi penting karena inilah yang akan mempercepat proses reformasi hukum itu tercapai. Kemudian ada tentang peningkatan budaya hukum. Pembangunan budaya hukum memiliki tantangan, yaitu bagaimana kebhinekaan kita sebagai DNA bangsa kita terjaga. Saat ini keragaman mendapatkan tantangan serius.

Kedengerannya sederhana tapi sangat penting. Tujuan reformasi hukum agar negara hadir karena hukum itu diwujudkan dalam negara. Jadi bila hukum ada tapi negara tidak hadir, maka itu belum reformasi.

Kami melihat hasilnya sudah ada yaitu negara hadir di Papua, negara hadir di lahan gambut, negara hadir di hutan, negara hadir di masyarakat adat, dan banyak tempat dimana negara hadir. Namun karena kompleksnya masalah tentu banyak yang belum tertangani. Saya melihat ini perspektifnya sangat berbeda dengan pemerintah yang lalu. Apakah Anda yang berkerja didalamnya memang dipacu untuk mempertegas perbedaaan tersebut?

Saya merasa slogan Presiden Jokowi yaitu "Kerja, Kerja, Kerja" memacu kita semua. Kadang-kadang kita merasa bahwa Presiden kita bekerja luar biasa, tapi kita tidak. Jadi paling minimal kita harus bisa menyamai, bahkan kalau bisa melampaui karena kita sebagai pelayan publik itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, misalnya reforma agraria, di masa lalu pembagian tanah terhadap warga negara juga terjadi. Dalam konteks sekarang Jokowi ingin hal ini bukan sekadar pembagian tanah belaka, tetapi harus meningkatkan produktifitas masyarakat, menggerakkan ekonomi baru masyarakat, bagaimana pemasarannya, bagaimana pembinaannya, dan lain-lain.

Jadi ini bukan sekadar berhenti pada pembagian saja, tetapi Jokowi ingin reforma agraria dan perhutanan sosial justru menjawab tantangan kita tentang bagaimana konflik konflik agraria yang terjadi selama ini, bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat grassroots yang masih lemah, bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini bisa diatasi, dan sebagainya.

Sewaktu saya masih kecil banyak kasus-kasus agraria yang tujuannya adalah satu pihak melakukan reforma tapi caranya dengan membuat konflik. Sekarang sebaliknya yaitu reforma agraria harus dicapai untuk menghindari konflik. Menurut saya, menangani reforma agraria dan perhutanan sosial dengan pendekatan yang natural sebagian ada dari HAM. Namun, bagaimana itu kemudian bisa dituangkan dalam perangkat hukum sehari-hari?

Saya rasa salah satunya adalah pada 2017 RUU tentang hak masyarakat adat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Juga masih dalam proses pembentukan yaitu Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat Adat. Jadi di tingkat regulasi sebetulnya kami juga memfasilitasi regulasi yang berpihak atau menegaskan komitmen Presiden Jokowi. Kalau kita membaca hasil Rapat Terbatas (Ratas) Jokowi terlihat kuat sekali rekomendasi presiden, saran presiden, arahan presiden terhadap hal tersebut.

Darimana sebenarnya Jokowi bisa memiliki strategi dan berhaluan tegas. Padahal pengalaman pemerintahannya sebelum menjadi Presiden praktis tidak ada. Bagaimana dia bisa meningkat sangat tajam dalam hal mengelola birokrasi negara?

Itu karena Jokowi mendengarkan secara langsung dan merasakan melalui pengalaman langsungnya bersentuhan dengan rakyat. Saya rasa kita harus mengakui Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi Jokowi fasih berbicara tentang persoalan Natuna, fasih berbicara tentang Papua, mengetahui tentang Kalimantan Barat, mengetahui tentang persoalan kebakaran hutan, bencana, bahkan persoalan-persoalan di tempat-tempat terpencil seperti di perbatasan.

Kalau kita bicara mengenai pembangunan perbatasan, Jokowi selalu mengatakan, "Kita jangan hanya membangun infrastruktur tapi juga manusianya agar bagaimana manusia di perbatasan bisa menggerakkan ekonomi setempat."

Kita tahu bahwa akses untuk transportasi juga sulit, dan pos-pos perbatasan negara kita jika dibandingkan dengan negara lain masih buruk sekali, sehingga Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) untuk membangun yang lebih bagus dari negara tetangga. Saya rasa ada salah satu pos perbatasan yang sudah bagus yaitu di Skouw, Papua. Kapan-kapan Anda dan juga pembaca harus melihat pembangunan pos-pos perbatasan tersebut dan bagaimana ekonomi lokal digerakkan dengan pembangunan-pembangunan itu.

Dengan senang hati karena Presiden Jokowi mempunyai perhatian sangat besar terhadap wilayah-wilayah perbatasan. Apakah ada kelompok besar Undang-Undang (UU) yang harus di revisi atau sebetulnya hanya masalah penerapan pelaksanaannya saja mengingat hal ini membicarakan mengenai hukum dan UU?

Kalau bicara mengenai UU sebenarnya kita bisa bicara mengenai regulasinya, SDM, dan juga kelembagaannya. Memang ada beberapa yang membahas tentang penataan regulasi yang menjadi perhatian utama dalam paket hukum dua. Jadi dalam reformasi hukum sudah diterbitkan paket kebijakan hukum tahap 2. Sedangkan tahap 1 sudah diterbitkan pada 2016 yaitu berkaitan dengan cyber pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, KTP, STNK, BPKB, pembenahan kapasitas lapas, dan sebagainya.

Pada tahap 2 kita ada penataan regulasi untuk menyisir semua produk-produk regulasi, menurut Jokowi, yang perlu dilihat lagi apakah regulasi ini berguna untuk rakyat atau tidak. Kalau regulasinya tidak berguna untuk rakyat, kontra produktif, menyusahkan, dan mempersulit, maka harus dicabut dan tidak usah dikaji lagi.

Masalahnya adalah tidak semudah itu dalam prosesnya karena kita akan bersentuhan juga dengan otoritas, wewenang kepala daerah jika kita bicara mengenai masalah Perda. Mungkin saat revisi UU kita juga harus mempunyai mekanisme agar revisi itu terjadi. Intinya adalah apa yang diarahkan oleh Jokowi dalam rapat koordinasi dengan para Menteri dan Kabinet kerjanya sangat jelas dan publik juga bisa mengaksesnya, misalnya, dalam risalah-risalah Rapat Terbatas (Ratas). Sebetulnya instruksi dari Jokowi agar semua dipercepat karena waktu. Saya rasa dua setengah tahun ini kita juga harus "lari sprint" untuk mengerjakan itu semua.

Dalam dua setengah tahun ini banyak orang yang tidak sampai garis finish sedangkan Anda justru semakin kuat. Apakah irama kerja Anda bisa dikatakan cocok dengan yang diperlukan oleh Presiden?

Mau tidak mau memang kita harus menyamakan langkah dan kecepatan larinya karena kita mempunyai pekerjaan rumah yang saya rasa publik juga bisa menilainya. Misalnya program Nawacita, itu sudah jelas bagaimana hal-hal yang harus dicapai dalam waktu lima tahun dan sekarang tersisa dua setengah tahun lagi.

Semua yang Anda katakan tadi sebetulnya adalah tugas dari kementerian, pemerintah daerah dan unit-unit pemerintahan lainnya. Dimana tempat spesifik Kantor Staf Presiden (KSP) dalam bekerja sama dengan lembaga eksekutif lain tersebut?

Kami sebagai back office presiden memastikan semua program-program prioritas presiden berjalan sesuai dengan target. Kami memang harus selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian dan Lembaga Negara. Saya rasa kata koordinasi ini seperti mantra yang sering diucapkan dan dikeluhkan, tetapi kita sering juga kesulitan untuk mencarikan jalan keluar efektifnya seperti apa, namun Jokowi menemukan itu.

Ratas sebagai alat untuk mengontrol kerja-kerja birokrasi telah dilakukan oleh Jokowi. Saya rasa Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mengadakan Ratas selama ratusan kali sebagai alat untuk mengontrol birokrasi dan berjalan secara efektif. Misalnya, pada tahun pertama dan kedua Jokowi lebih fokus kepada Ratas yang berbasis isu sektoral pada sektor-sektor tertentu. Sekarang Jokowi juga melebarkan Ratas dalam skala berbasis wilayah.

Itu berarti kita tidak saja berkoordinasi di tingkat isu dan sektor, tetapi juga bagaimana relasi antara pusat dan daerah terjadi. Itu sangat luar biasa karena kita menjadi tahu bagaimana kelemahan pusat dalam mengabstraksikan realita di lapangan dan daerah yang kadang-kadang juga terjadi gap.

Menurut saya, Ratas adalah temuan yang luar biasa karena bisa memperkecil gap yang terjadi. Memang tidak mudah. Birokrasi itu bukan untuk dijauhi, tetapi kita harus bersekutu dengan birokrasi untuk memberikan masukan-masukan karena kawan-kawan birokrat juga banyak yang baik. Birokrasi itu tidak selalu lamban dan tidak responsif. Ini hanya masalah waktu dan dibutuhkan kerja sama bukan hanya di pemerintahan, tetapi juga kerja sama kita dengan kawan-kawan di luar.

Ide untuk memfungsikan Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi seperti sekarang merupakan hal baru juga. Dulu ada Sekretariat Presiden dan Kantor Presiden tetapi jabatannya sangat administratif, sedangkan yang sekarang betul-betul strategis. Apakah hal tersebut tidak terlalu melelahkan?

Kalau lelah tetapi capaian-capaian yang kita inginkan tercapai sangat worth it sekali. Jadi mengenai Kantor Staf Presiden (KSP) sebetulnya memang betul hal yang baru, dan ini adalah simbol dari perwakilan masyarakat sipil karena kawan-kawan dari NGO, akademisi, dan praktisi ada di sana semua.

Jadi penanganan masalah maupun personalianya adalah civil society.

Ya, kita juga sangat terbuka dan sering mengundang berbagai pihak untuk berdialog mengenai kemajuan Indonesia.

Apakah kedepannya deputi-deputi tersebut tetap pada bidangnya atau akan dirotasi?

Saya rasa pemilihan terhadap orang-orang memang sejak awal dipilih dari orang yang paham mengenai bidang tersebut. Mungkin kami di KSP kemungkinannya kecil untuk saling merotasi karena kami dipilih sesuai dengan kapasitas atau pengetahuan yang kami miliki.

Mungkin satu pertanyaan terpisah dari yang lain. Saya belum melihat dalam struktur KSP mengenai organ yang menangani urusan hubungan luar negeri, sedangkan sekarang banyak sekali masalah yang harus di handle pada level internasional seperti perubahan iklim, perdagangan, dan sebagainya. Dimana hal tersebut diperhatikan dalam lingkup KSP?

Itu menyebar di lima kedeputian. Misalkan politik luar negeri, ada di kedeputian bidang politik, hukum, keamanan, dan HAM. Tetapi kalau bicara mengenai ekonomi internasional maka ada di kedeputian tiga.

Karena ada negara yang ingin mengundurkan diri dari persatuan internasional yaitu Amerika Serikat berarti ada vakum. Vakum tersebut akan diisi oleh China dan Rusia sehingga hal tersebut menjadi kesempatan besar bagi Indonesia, misalnya saja Climate change dan Paris Agreement yang ditinggalkan oleh Amerika, padahal Jokowi adalah partner-nya Obama dalam hal tersebut sehingga sangatlah baik kalau ini dijadikan kesempatan bagi Indonesia.

Betul sekali, dan kami juga selalu membahas itu di kedeputian 2 yaitu dengan kawan saya Yanuar Nugroho.

Saya pernah membaca artikel seseorang di Facebook, yaitu McKinsey mengatakan kalau semuanya tetap seperti sekarang, maka pada 2030 nanti lima negara besar superpower ekonomi dunia adalah China, Amerika, India, Jepang, dan Indonesia berada di urutan nomor 5.

Ya, saya rasa bisa saja terjadi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3% kita berada mencapai 5%, dan itu salah satu sindikasi untuk menjadi 5 besar.

Medan, Surabaya, Gorontalo dan kota-kota lainnya adalah kota yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Jadi luar biasa sekali tugas Anda, saya berharap tidak terganggu oleh gangguan politis.

Saya rasa penting untuk kita memahami bahwa negara dan pemerintah tidak bisa sendiri, seperti halnya Jokowi yang selalu mendekat kepada rakyat dan masyarakat. Saya juga merasa bahwa kawan-kawan di luar dengan kapasitas dan pengetahuannya masing-masing bisa saling berdialog dengan kami yang di dalam. Sudah saatnya kita bersekutu untuk menambah mutu dan dimulai dengan kawan-kawan yang sebetulnya peduli terhadap kemajuan Indonesia.