Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Berita PB

Mewujudkan Hutan Indonesia Memasuki Musim Semi

23 Jan 2015| Cetak Artikel Ini

Melalui seminar awal tahun dengan tema "Mewujudkan Hutan Indonesia Memasuki Musim Semi" pada tanggal 22 Januari 2015 ini menghadirkan spesial keynote speaker yaitu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurabaya. Kunjungannya kali ini mengutip bagaimana kondisi hutan dalam waktu 100 hari kunjungan kerja menteri, diantaranya pada Kalbar, Riau, dan Sumsel menjelaskan bahwa masalah-masalah yang terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan gambut, illegal loging, serta pencemaran lingkungan seperti limbah dan pembuangan sampah.

Penyatuan kedua kelembagaan Lingkungan Hidup dan Hutan dapat dikatakan lancar, dan akan juga telah ditentukan 9 Direktorat Jenderal Kehutanan. Pasca kunjungan Riau sebenarnya sudah ada sistem monitoring hotspot nya ada, sistem penanggulangan bencananya ada, sistem manggala akni yang dikontrol oleh Kementerian Kehutanan dulu itu ada, sistem yang dikawal oleh BP REDD+ juga ada, serta sistem yang divolunteri oleh LSM juga ada. Persoalannya adalah, bagaimana menyatukan ini menjadi suatu kepemimpinan dan mempengaruhi pemerintahan daerah.

Siti Nurbaya juga memaparkan kondisi dan kejadian sebenarnya mengenai kelanjutan BP REDD+ yaitu sebagai organisasi yang capable dan posisinya sebagai cozy state, yang artinya pemerintah tidak mampu melakukan fungsinya, sehingga perlu lembaga lain. Pemerintah mau untuk ada unsur supaya masyarakat bisa menerima. 80 90% adalah fungsi kehutanan, sisanya adalah fungsi BAPENAS dan Keuangan.

William Sabandar (Deputi Operasi BP REDD+) menyatakan bahwa BP REDD+ adalah sebuah agenda pergerakan, bila badannya dibunuh tapi gerakannya akan tetap hidup. Begitu banyak yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sungai Tohor tahun 2014 lalu, tetapi ada dua poin penting menyangkut perubahan kelestarian hutan Indonesia yaitu mengenai One Map Policy dan Kebijakan Moratorium. Terbukti sejak blusukan asap Presiden Jokowi ke Sungai Tohor, sekarang sudah ada 10 sekat kanal yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagaimana mewujudkan hutan Indonesia memasuki musim semi, untuk itu BP REDD+ menawarkan lima agenda, yaitu:

1. Efektifkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut

2. Perkuat Moratorium Hutan dan Lahan Gambut lewat gerakan One Map

3. Lembagakan pengakuan dan perlidungan hak masyarakat adat. Ini merupakan perjuangan untuk memberikan keleluasan kepada masyarakat adat untuk dapat hidup sejahtera.

4. Perbaiki Tata Kelola Perijinan Lahan dan Efektifkan Resolusi Konflik

5. Efektifkan penegakan dan pemabaruan hukum dibidang reforma agraria dan pengelolaan SDA.

a. Peta Jalan Pembaruan Hukum: Masih banyak produk-produk perundang-undangan yang tidak berupaya mewujudkan mandat Ketetapan MPR No.9 tahun 2001 tentang reforma agraria.

b. Peta Jalan Pembaruan Hukum terkait Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut.

c. Penguatan Peraturan Perlindungan Lahan Gambut: perlu menjadi perhatian pemerintah pada satu-satunya peraturan pemerintah yang peduli terhadap pengelolaan gambut yaitu PP 71/2014, namun PP tersebut akan mengalami revisi kembali.

d. Fasilitasi Pemberantasan Kejahatan Terorganisir di Hutan dan Lahan

Emerson Yuntho (ICW) membuat suatu dorongan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu, Lestarikan Hutan Jangan Lestarikan Korupsi. Dari perspektif internasional Negara Indonesia dikenal dengan dua hal, yaitu sebagai Negara dengan tingkat korupsi paling tinggi, dan Negara yang tingkat Deforestasi nya paling tinggi. Jika mengaitkan kedua hal tersebut dengan riset yang dibuat Bank Dunia pada tahun 2006, menunjukkan korelasi yang menarik jika dikaitkan pada Negara yang indeks pemahaman korupsinya rendah, maka indeks deforestasinya tinggi. Berdasarkan kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa deforestasi menjadi faktor terkuat terjadinya korupsi. Berdasarkan data dari kementerian kehutanan pada tahun 2011 mencatat bahwa pembebasan lahan hutan untuk pertambangan membuat Negara Indonesia mengalami kerugian sebesar 321 triliun rupiah.

Berbicara mengenai korupsi maka kementerian yang paling strategis ada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait dengan perbaikan tata kelolah disektor kehutanan, ada tiga hal yang disampaikan pada menteri:

1. Mengimplementasikan pelestarian dan perlindungan hutan sebesar 20,63 juta hektar yang terancam punah.

2. Rehabilitasi 100 juta hektar

3. Pemanfaatan rencana 1,1 juta area hutan yang belum terdata.

Dalam mendorong guna membersihkan korupsi dibidang kehutanan, yaitu:

1. Melakukan revisi sejumlah regulasi sector kehutanan yang dinilai membuka peluang terjadinya korupsi atau menguntungkan sejumlah perusahaan yang diduga melakukan perusakan hutan.

2. Melakukan pelaksanaan Undang Undang 32 tahun 2009.

3. Membentuk sistem informasi perlindungan lingkungan hidup

4. Mendorong efektifitas penegakan hukum kehutanan dan lingkungan hidup secara multi-door

5. Mencabut izin pakai kawah hutan konservasi yang menolak transparansi

6. Akutabilitasi penerimaan hutan pajak disektor kehutanan

7. Memastikan Negara harus memperhatikan keseimbangan kekayaan alam dan Sumber Daya Alam.

Doddy Sukadri (Advisor DNPI) menyampaikan bahwa peran Hutan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim nasional dan global, dimana Indonesia memainkan peran penting dalam perubahan iklim global.

Kontribusi kehutanan dari kejadian deforestasi dan degradasi hutan bisa memberikan:

1. Sekitar 17-20% dari emisi global dan deforestasi.

2. Dari 17-20% emisi global, tercatat 75% pemanasan globla terjadi di wilayah tropis.

3. Dari konten Biodiversity maka deforestasi juga mengancam sekitar 89% dari seluruh dunia.

Akhir dari seminar dalam menyambut musim semi tahun 2015 ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus membangun kelompok dan bekerjasama demi melihat hijaunya Indonesia.