Perspektif Baru didukung oleh Yayasan Konrad Adenauer
Selengkapnya ›

Sindikasi:

eXTReMe Tracker

Berita PB

Hutan Indonesia Masuk Musim Semi

02 Jan 2015| Cetak Artikel Ini

Setelah 17 tahun mengalami musim gugur akibat kebakaran dan alih fungsi lahan, kini hutan Indonesia menunjukkan tanda-tanda memasuki musim semi tahun 2015 ini. Perubahan kepemimpinan nasional secara demokratis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo (Jokowi) membawa angin perubahan ke sektor hutan Indonesia. Tanpa memasuki musim dingin, kebijakan Presiden setelah mengunjungi hutan gambut Riau mempercepat perubahan musim itu.

Tanda-tanda musim semi untuk hutan Indonesia terlihat setelah Presiden Jokowi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan Blusukan Asap ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan di Desa Sungai Tohor, Riau, pada 27 November 2014. Ketegasan Presiden diharapkan menghembuskan angin perubahan untuk tumbuhnya harapan kelestarian hutan Indonesia pada masa depan.

Blusukan Asap menjadi langkah awal solusi konkrit dalam menangani dan menyudahi bencana ekologis kebakaran lahan gambut dan hutan. Saat Blusukan Asap ke Riau Presiden Jokowi memberikan komitmen akan menjaga kelestarian lahan gambut, melanjutkan moratorium hutan, melanjutkan kebijakan satu peta, serta akan menindak tegas pelaku perusakan lahan gambut dan hutan. Komitmen Presiden Jokowi tersebut sangat memenuhi harapan publik.

Memaksimalkan Lembaga

Memasuki tahun 2015, musim semi hutan Indonesia perlu didorong untuk segera menyelamatkan hutan dengan penguatan kelembagaan mengimbangi inisiatif besar Presiden. Salah satu upaya adalah dengan memaksimalkan lembaga pemerintah yang sudah ada untuk mendukung pencapaian tujuan moratorium dan lebih luas lagi mengurangi emisi karbon melawan perubahan iklim.

Di luar kementerian, saat ini ada sudah lembaga bernama Badan Pengelola Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation plus (REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dengan diserapnya UKP4 kedalam mekanisme kepresidenan, terjadi vakum kepemimpinan yang perlu diisi oleh Presiden Jokowi.

Komitmen pihak masyarakat dan pemerintah terbukti pada akhir 2014. Maka sinkronisasi BP REDD+ dengan DNPI sebaiknya diupayakan sebagai terobosan menyusul penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang memberikan suasana baru yang menjanjikan.

Penggabungan dan atau pemilahan fungsi BP REDD+ dan DNPI akan memudahkan koordinasi dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan moratorium, mengurangi emisi karbon, dan menangani tantangan perubahan iklim.

Angin Baru

Blusukan Asap di Riau memberikan inspirasi langsung pada semua penggiat penyelamatan huitan di Indonesia. Dalam Focus Group Discussion (FGD) antara penggiat lembaga swadaya masyarakat dan wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) pada awal Desember 2014, kedua pilar kekuatan masyarakat sipil tadi yakin pemenuhan komitmen Presiden Jokowi memberikan dampak besar bagi sektor kehutanan maupun kehidupan masyarakat adat dan lokal seperti di Kalbar.

Saat ini Kalbar termasuk provinsi yang memiliki lahan gambut dan hutan yang luas. Namun luas wilayah lahan gambut dan hutan serta kelestariannya terus menyusut akibat kebakaran dan alih fungsi lahan. Sebaliknya jumlah konflik lahan terus meningkat yang menimbulkan banyak korban.

Jika Presiden Jokowi mewujudkan komitmennya seperti melanjutkan moratorium maka ini memberikan waktu jeda lagi untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia dan memungkinkan fokus menyelesaikan konflik lahan. Tentunya perbaikan tata kelola hutan tersebut hanya bisa tercapai dengan mewujudkan komitmen lainya yaitu melanjutkan kebijakan satu peta dan menindak tegas pelaku perusakan lahan gambut dan hutan.

Moratorium adalah salah satu kunci perbaikan lahan gambut dan hutan di Indonesia. Tetapi syarat-syarat moratorium harus diperkuat dengan pengawasan cermat agar tidak hanya sekadar menambah jeda waktu, tapi membuktikan kebijakan lingkungan yang tepat pada hutan Indonesia.

Angin baru akan mendorong terlaksananya penegakan hak masyarakat adat yang telah dibuka jalannya oleh Keputusan MK 35. Arah kebijakan Presiden Jokowi sudah terlihat berpihak pada rakyat dengan keberanian Presiden Jokowi memberikan grasi kepada aktivis hak-hak agraria rakyat dan lingkungan hidup Eva Susanti Bande. Presiden melihat Eva sebagai pejuang HAM yang mengalami kriminalisasi oleh pemilik modal, pengusaha kebun sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng) beserta aparaturnya.

Pembebasan Eva Bande pada Jumat 19 Desember 2014 merupakan hari bersejarah bagi politik hukum bangsa kita. Terobosan baru dalam perlakuan negara atas kaum pergerakan agraria dan lingkungan hidup. Pembebasan Eva Bande juga menambah tiupan angin segar pada hutan Indonesia. Sebelum pembebasan Eva, banyak penggiat agraria dan kehutanan dikriminalisasi dan ditahan. Kini para penggiat kelestarian kehutanan tak perlu khawatir lagi untuk dikriminalisasi saat memperjuangkan kelestarian hutan dan penyelesaian konflik kehutanan.

Perjuangan menjaga lingkungan hidup dan kelestarian hutan mencakup penyelesaian konflik yang terjadi di dalamnya. Ibarat orang yang mendaki gunung terjal, pendaki mencari celah-celah atau memasang paku-paku untuk mendaki ke atas. Presiden Jokowi telah memasang paku-paku untuk mencapai puncak gunung terjal, seperti Blusukan Asap dan pembebasan aktivis agraria dan lingkungan. Penggabungan fungsi BP REDD+ dan DNPI merupakan pemasangan paku-paku kelembagaan menuju puncak kelestarian ingkungan dan hutan Indonesia. 

Apabila Presiden Jokowi berhasil mencapai puncak gunung terjal dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, maka publik bisa menikmati musim semi hutan Indonesia yang memberikan kenyamanan bagi semuanya.